Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.152

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of the Indonesian Medical Association : Majalah Kedokteran Indonesia JURNAL ETIKA KEDOKTERAN INDONESIA International Journal of Public Health Excellence (IJPHE) Malahayati International Journal of Nursing and Health Science

Librianty, Nurfanida

Unknown Affiliation

Author-ID : 1589273

Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Buah Simalakama Rekam Medis Elektronik: Manfaat Versus Dilema Etik Meilia, Putri Dianita Ika; Christianto, Gilbert Mayer; Librianty, Nurfanida
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Rekam medis elektronik (RME) merupakan terobosan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah penyimpanan rekam medis dalam bentuk data elektronik, sehingga tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi pasien dengan mudah, cepat, tanpa terbatas jarak dan waktu, disertai berbagai kemudahan dan manfaat lainnya. RME juga mempermudah pasien untuk mengakses data medisnya sendiri. Walau demikian, terobosan ini juga membuka kemungkinan dilema etik baru, antara lain konfidensialitas informasi, peretasan, potensi ancaman terhadap rapport dokter-pasien, dan gangguan sistem di tengah pelayanan. Suatu RME minimal memiliki dua bentuk pengaman yaitu otentikasi dan otorisasi, di samping enkripsi dan penggunaan penyimpanan cloud. Indonesia perlu membuat panduan keamanan dan standardisasi RME, baik pada fasilitas pelayanan tingkat pertama ataupun di rumah sakit, dan melakukan audit sistem keamanan RME secara rutin. Sebagai dokter dan tenaga kesehatan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan RME sehingga manfaat yang diharapkan bagi peningkatan layanan terhadap pasien dapat terwujud.

Tinjauan Etik Upaya Promotif Kesehatan untuk Menunda ke Dokter Kecuali Kasus Berpotensi Gawat Darurat atau Pelayanan yang Tidak Dapat Ditunda Broto Wasisto; Nurfanida Librianty; Fadlika Harinda
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.50

Dalam situasi pandemi, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan berbagai hal tentunya tidak dapat terselenggara secara ideal sebagaimana di masa sebelum adanya pandemi. Hal ini juga berlaku dengan kondisi layanan kesehatan. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai adaptasi dalam aspek pelayanan kesehatan. Hal tersebut perlu dilakukan demi menekan risiko penularan penyakit, memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan pekerja di layanan kesehatan lainnya, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi orang sakit lainnya secara optimal. Sebagai upaya pelayanan kesehatan holistik, dokter berperan dalam upaya promotif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang dalam konteks ini adalah edukasi mengenai penundaan kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan kecuali pada kondisi-kondisi di mana terdapat potensi gawat darurat dan pelayanan yang tidak dapat ditunda seperti imunisasi anak. Untuk menjaga agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan secara daring atau telekonsultasi dengan dokter sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh nasihat dokter secara efektif dan efisien tanpa harus berhadapan dengan risiko penularan penyakit dengan kunjungan ke rumah sakit. Namun, pada kondisi dengan potensi gawat darurat, masyarakat tetap diimbau untuk segera melakukan kunjungan agar kondisi tersebut dapat segera ditangani oleh dokter yang berwenang.

Persidangan Tanpa Kehadiran Dokter Terlapor dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Kedokteran Anna Rozaliyani; Broto Wasisto; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Jika seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran, maka Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang merupakan badan otonom di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan memanggil dokter yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan/atau mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut. Apabila dokter teradu tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas setelah tiga kali pemanggilan, maka penanganan kasus dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dokter teradu (in absentia). Walaupun persidangan in absentia memastikan keberlanjutan pencapaian keadilan, proses persidangan ini juga masih mengundang kontroversi. Tanpa kehadiran dokter teradu, maka dokter tersebut kehilangan haknya untuk membela diri secara langsung. Untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak bagi dokter teradu dan mencapai hasil persidangan yang adil, maka perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut untuk menetapkan persyaratan dan pelaksanaan persidangan in absentia.

Pengelolaan Surat Menyurat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Putri Dianita Ika Meilia; Anna Rozaliyani; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Sebagai badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertanggung jawab dalam penerapan etika kedokteran, ketertiban administratif adalah sangat penting bagi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), terutama karena banyak berurusan dengan masalah sensitif dan rahasia yang menyangkut hajat hidup teman sejawat dan kewibawaan MKEK maupun IDI. Oleh karena itu, MKEK sudah sepatutnya memiliki aturan tentang pengelolaan surat menyurat untuk melancarkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dan agar tertib secara administratif. Setiap MKEK wilayah/cabang hendaknya memiliki aturan internal tentang pengelolaan surat menyurat, yang dapat dibuat dengan merujuk ke Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat oleh MKEK Pusat.

Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran Anna Rozaliyani; Putri Dianita Ika Meilia; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Sebagai profesi yang menjunjung tinggi hubungan luhur dengan pasien, dokter wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etik yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012. Pelanggaran etik kedokteran perlu disikapi dengan pemberian sanksi yang sesuai, yang bertujuan sebagai pembinaan terhadap teman sejawat. Prinsip, tujuan, dan ketentuan pemberian sanksi tersebut diatur oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI.

Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika Pukovisa Prawiroharjo; Peter Pratama; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Layanan telemedis memberikan kesempatan kepada dokter dan pasien untuk saling berinteraksi dari jarak jauh. Layanan telemedis antara dokter dan dokter telah lama berkembang dalam bentuk konsul, dan saat ini telesurgery dan teleradiologi merupakan fitur yang potensial untuk dikembangkan. Sementara itu layanan telemedis dokter-pasien makin berkembang bersama dunia internet, dan harus memperhatikan keterbatasan keyakinan profesional dokter terhadap kondisi klinis pasien, harapan dokter dan pasien dari layanan telemedis, dan aspek konfidensialitas informasi. Layanan telemedis memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun hendaknya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter-pasien. Layanan telemedis sebagai bagian dari kemajuan teknologi memang bersifat disruptif, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk memastikan perkembangan layanan telemedis sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai luhur etika kedokteran berdasarkan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran diharapkan dapat mendukung dan mengawal perkembangan layanan telemedis ini ke arah yang baik dan saling bekerja sama dalam audit dan evaluasi layanan-layanan telemedis di Indonesia.

Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter Pukovisa Prawiroharjo; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Penggunaan media sosial memberikan banyak manfaat bagi profesi dokter, antara lain memperluas jaringan profesi, membantu proses pendidikan profesi, mempermudah promosi fasilitas pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menjadi menimbulkan masalah etik yang merusak reputasi profesi dokter. Masalah etik yang timbul akibat penggunaan media sosial oleh dokter umumnya disebabkan karena pelanggaran privasi pasien, ketidakjelasan batas hubungan antara dokter dengan pasien, pencemaran reputasi profesi, kualitas dan tingkat kepercayaan informasi yang kurang terjamin, serta pelanggaran aspek hukum. Mengingat kompleksitas masalah dan belum adanya aturan yang jelas di Indonesia tentang penggunaan media sosial oleh dokter, diperlukan kajian etik khusus untuk menyusun panduan penggunaan media sosial, baik untuk aktivitas personal maupun keperluan profesi dokter.

Public Health Center Emergency Referral Quality Analysis: Based on National Standard Sasmito, Priyo; Prasetya, Fika Indah; Yektiningtyastuti, Yektiningtyastuti; Rasmita, Dina; Amsyah, Ummul Khairi; Ahmadi, Ahmadi; Aljufri, Salim; Librianty, Nurfanida
International Journal of Public Health Excellence (IJPHE) Vol. 3 No. 2 (2024): January-May
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijphe.v3i2.757

The referral quality will affect the outcome of referred patients. The quality of emergency referrals from the Public Health Center (PHC) in Banten Province has not been examined. This study aims to analyze the quality of emergency referrals from PHC and the factors that influence it. Observational analytics with a retrospective approach to a PHC in Banten Province, Indonesia. The reference data for March-May 2023 is taken consecutively. Data on the demographics of referrers and referral cases are recorded. The quality of referrals is analyzed using national personal referral standards. A total of 52 referral cases were involved in the study. Referrals were made by nurses with an average age of 28.2 years with a range of 23-43 years, men (38/73.1%), and with diploma education (30/57.7%). Most of the referring nurses have a valid Basic Life Support (BLS) certificate (46/88.5), are non-civil servants, and work for an average of 3.3 years. Most of the referred cases are surgical (28/53.8) and urgency cases (32/61.5). Forty-four referral cases (84.6%) did not meet national referral standards. The referring nurse's educational background and the urgency of the case had a significant relationship with the quality of referrals with p values < α values of 0.05 (0.000 and 0.000 respectively). There was no significant relationship between referral quality and patient/family satisfaction. Conclusion: Most PHC's emergency referrals to hospital emergency departments (ED) have not complied with national standards. There was a significant relationship between the education of the referring nurse and the level of urgency of the case with the quality of PHC referrals. There is no relationship between referral quality and patient/family satisfaction. National technical guidelines for individual referrals for emergency cases are needed.

Abses Paru pada COVID-19 Adi Kurniawan; Paramita Khairan; Nurfanida Librianty; Mahrani Mahrani; Hana Faisal; Iffa Mutmainah; Fitriana Nur Rahmawati; Sarah Shafa Marwadhani; Gadistya Novitri Adinda; Uti Nilam Sari; Pukovisa Prawirohardjo
Majalah Kedokteran Indonesia Vol 70 No 8 (2020): Journal of The Indonesian Medical Association - Majalah Kedokteran Indonesia, Vo
Publisher : PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47830/jinma-vol.70.8-2020-255

Objective: COVID-19 is a new emerging disease since December 2019 that later was announced by WHO as a global pandemic. Radioimaging appearance of COVID-19 is varied yet dominantly showed as a ground glass appearance in CT-imaging. Lung abscess in COVID-19 is an extremely rare case, therefore it needs further discussion. Method: We report a 39 year-old male patient of COVID-19 with lung abscess.Result: This case report describe a COVID-19 patient who showed a very rare clinical manifestation; lung abscess. The patient showed negative result of TB molecular test. Chest tube insertion procedure was performed in this patient who showed an improvement after abscess being drained. Conclusion: Lung abscess may occur in COVID-19. Abscess drainage procedure may improve clinical condition of COVID-19 patient.

Venom-induced consumption coagulation in a hematotoxin snake bite in East Java, Indonesia: A case report Sasmito, Priyo; Mulyatiindo, Leli; Bernadus, Janno Berty Bradly; Arifani, Nisa; Astuti, Novia Dwi; Prasetya, Fika Indah; Librianty, Nurfanida; Wirawan, Nandar
Malahayati International Journal of Nursing and Health Science Vol. 7 No. 11 (2025): Volume 7 Number 11
Publisher : Program Studi Ilmu Keperawatan-fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/minh.v7i11.668

Background: Located in Southeast Asia, Indonesia is one of the countries with the highest incidence of fatal snakebites in the world. Difficulty in identifying snake species and limited availability of antivenom often pose challenges in treating snakebites. Purpose: To illustrate a case of consumption coagulation caused by a hematotoxin-containing snake venom. Method: A case study study describes a snakebite incident managed in the Emergency Department (ED) of a secondary general hospital in Tulungagung, East Java. A 53-year-old male patient presented with pain, swelling, and bleeding in his left thumb, after being bitten by a yellow-brown Bandotan snake, approximately two hours prior to arrival. Results: The patient was given antivenom therapy according to the guidelines. Patients were also given antitetanus, antibiotics, platelet transfusions and fresh frozen plasma (FFP), supportive therapy, and strict monitoring. in the surgical high care unit (HCU). The patient showed improvement on the fifth day and was discharged on the tenth day. Conclusion: The use of local polyvalent antivenom combined with antibiotics, antitetanus therapy, platelets, and FFP transfusion has shown promising results in the management of toxin-induced coagulopathy. Suggestion: Further studies are needed to evaluate the effectiveness of therapy in different age groups, including children, adults, and the elderly. In addition, this study only focused on therapeutic management and did not assess the impact of treatment on organ dysfunction caused by post-treatment lesions.

Co-Authors Adi Kurniawan AHMADI Aljufri, Salim Amsyah, Ummul Khairi Anna Rozaliyani Arifani, Nisa Bernadus, Janno Berty Bradly Broto Wasisto Broto Wasisto Christianto, Gilbert Mayer Deviana, Elina Fadlika Harinda Fitriana Nur Rahmawati Gadistya Novitri Adinda Gayatri, Sri Wahyuni Hana Faisal Iffa Mutmainah Ihsan , Farly Lie, Sukirman Madani, Ultra Mahrani Mahrani Meilia, Putri Dianita Ika Mulyati, Leli Mulyatiindo, Leli NOVIA DWI ASTUTI Nugroho, Kurnia Arik Nunuk Sri Purwanti Paramita Khairan Peter Pratama Prasetya, Fika Indah Pukovisa Prawirohardjo Pukovisa Prawiroharjo Putri Dianita Ika Meilia Putri Dianita Ika Meilia Rasmita, Dina Sarah Shafa Marwadhani Sasmito, Priyo Sri Sumartini Treesia Sujana Uti Nilam Sari Wirawan, Nandar Yektiningtyastuti Yektiningtyastuti

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search