cover
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
ESENSI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: PENERAPAN DAN BATASAN HUKUM BUSINESS JUDGMENT RULE DI INDONESIA Adi Putra Prajitna; Suartini Suartini; Aris Machmud
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i2.5786

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis implementasi BJR di Indonesia dan bertanggung jawab direksi dalam perseroan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun metode yang diterapkan adalah menganalisis bahan pustaka tentang hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti substansi BJR telah diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, prinsip BJR berfungsi sebagai pembuktian perisai untuk melindungi direksi - bersifat tidak mutlak – selama sesuai dengan hukum, anggaran dasar, bebas dari unsur kelalaian berat, serta bebas dari kepentingan pribadi. BJR memberikan keseimbangan yang tepat dan lebih diutamakan dalam memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam kebijakan bisnis sekaligus memberikan akuntabilitas terhadap segala risiko yang dirasakan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan bisnis yang diterapkan bersifat bersyarat dan hanya dapat diperoleh jika direksi telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, serta menjadikan kepentingan perseroan sebagai kepentingan utama.
RUANG KONSTITUSIONAL ANTARA: KETIDAKJELASAN KEDUDUKAN STATE AUXILIARY ORGANS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA Iwan Setiawan; Abdurrahman; Erham
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i2.5864

Abstract

Proliferasi lembaga negara bantu (state auxiliary organs) di Indonesia pasca-reformasi konstitusi 1998 mengubah konfigurasi akuntabilitas horizontal, namun perubahan ini tidak diikuti penataan kedudukan konstitusional yang memadai. Penelitian ini mengkaji problematika ketidakjelasan kedudukan hukum lembaga-lembaga tersebut beserta implikasinya terhadap akuntabilitas lembaga pemerintahan, sebuah celah yang belum banyak disentuh kajian terdahulu karena umumnya membahas komisi independen secara parsial dan tidak memandangnya sebagai satu fungsi akuntabilitas yang sistemik. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui teknik preskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga negara bantu menempati ruang konstitusional antara (intermediary) yang tidak sepenuhnya independen namun juga tidak terintegrasi penuh ke dalam tiga cabang kekuasaan klasik, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, proses pengisian jabatan yang rawan intervensi politik, dan mekanisme akuntabilitas kelembagaan yang lemah. Kondisi ini berimplikasi langsung pada lemahnya akuntabilitas lembaga pemerintahan secara keseluruhan, karena fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan lembaga negara bantu kehilangan daya paksa (enforceability) manakala kedudukannya sendiri tidak terlindungi secara konstitusional; perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa ketahanan kelembagaan lebih ditentukan oleh kekuatan instrumen akuntabilitas horizontal dan sosial di sekitar lembaga, bukan oleh derajat independensi formalnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kedudukan state auxiliary organs di Indonesia memerlukan basis konstitusional yang lebih tegas, harmonisasi regulasi sektoral, dan kerangka akuntabilitas berlapis yang memadukan akuntabilitas hukum, finansial, dan demokratis, guna mencegah baik kooptasi kelembagaan maupun otonomi yang tidak terkendali.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK PENGEMIS DI MAKAM SUNAN GUNUNG JATI Indah Alifiyah; Queen Adila
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i2.5909

Abstract

Eksploitasi anak sebagai pengemis masih menjadi permasalahan yang ditemukan di kawasan wisata religi, termasuk di Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis, serta menganalisisnya dalam perspektif perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu mindset, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Keempat faktor tersebut saling berkaitan sehingga membentuk praktik eksploitasi anak yang berlangsung secara berkelanjutan. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum preventif. Padahal, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan fungsi keluarga, dan edukasi mengenai hak-hak anak guna mencegah praktik eksploitasi anak.
PROBLEMATIKA PIDANA DENDA ALTERNATIF PASAL 435 UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN ANAK Indana Zulfa Putri; Kasiani; Eko Yuliastuti
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i2.6108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakselarasan normatif antara formulasi sanksi pidana denda alternatif dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan stelsel pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta merumuskan rasionalitas penemuan hukum (rechtsvinding) dalam menentukan sanksi alternatif yang berkeadilan bagi pelaku anak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat ketidakselarasan sistemik antara Pasal 435 UU Kesehatan yang merumuskan pidana secara alternatif (penjara atau denda) dengan Pasal 71 UU SPPA. Pasal 71 UU SPPA tidak menempatkan denda sebagai pidana pokok bagi anak, dan mekanisme konversi denda menjadi pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara eksplisit hanya berlaku untuk ancaman pidana yang bersifat kumulatif (penjara dan denda). Kondisi ini menciptakan kekosongan norma teknis (normative void) dalam mengeksekusi sanksi denda alternatif bagi anak. Kedua, diversi secara mutlak tidak dapat diterapkan pada pelanggaran Pasal 435 UU Kesehatan karena ancaman pidana penjaranya melebihi batas 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Oleh karena itu, rasionalitas pemidanaan menuntut hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) progresif di muka sidang dengan mengesampingkan pidana pokok (penjara maupun denda) dan menjatuhkan Sanksi Tindakan (maatregel) guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).