cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 1   2   3   4   5 
JUAL BELI SENJATA TAJAM VIA ONLINE DI KOTA MAKASSAR (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM) Hersan, Ijal; Basri, Halimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the sale and purchase of sharp weapons online in the city of Makassar in the perspective of Islamic law. This study raises the issue of the practice of buying and selling weapons via online and the legal phenomenon of buying and selling weapons via online in the city of Makassar. It is expected that businesses selling and selling sharp weapons online in Makassar city will explore deeply the purpose of someone buying sharp weapons and not selling sharp weapons to teenagers, school children and minors to minimize the occurrence of criminal acts using sharp weapons. Keywords: Buying and selling;  Weapons;  Islamic law
TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP (TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR) Iqbal, Andi Muhammad; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is about how the Review of Islamic State Governance Law on Transparency of Regional Expenditure Budget (case study in Makassar City). The main problems are: 1) What is the Format of Budget Transparency in Makassar City, 2) What is the View of Islamic State Administration Law on Transparency of Regional Expenditure Budget in Makassar City? This type of research is conducted qualitatively in the field using descriptive research methods, data collection techniques with observation methods, interviews, and documentation. The results of the study show that in the review of Islamic constitutional law on the transparency of the regional budget (case study in the city of Makassar), including openness and transparency of government administration in Makassar City is still relatively minimal. The concept of transparency in Islamic teachings has relevance to the prophetic nature of the prophet Muhammad. This is reinforced by what Muhammad Syafi'i Antonio said that the prophetic values of business and management inherent in Rasulullah Saw include: Siddiq, right, the basic value is integrity. The implications of this research are: 1) The government opens information services to increase transparency to the public, 2) It is hoped that the government can further increase the socialization and publication of transparency to the public.
Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar Fatimah, Fatimah; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada di bangku sekolahan, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet. Untuk itu, penulis tertarik menganalisa tentang hak konstitusional fakir miskin terhadap pemerintah di kota Makassar. Bagaimana bentuk hak konstitutional fakir miskin dan anak terlantar, bagaimana keterlibatan pemerintah Kota Makassar di kalangan fakir miskin, dan bagaimana konsep ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk-bentuk hak konstitutional terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Keterlibatan pemerintah berupa: menyiapkan tempat tinggal yang layak, pembagian beras sejahtera, pelayanan kesehatan, penyediaan beasiswa dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konsep ketatanegaraan islam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui pembagian harta baitul mal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam membantu dan mengurangi fakir miskin diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tetap sasaran.
EXPLOITASI TUBUH PEREMPUAN DALAM SAWERAN PENYANYI ORGAN TUNGGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEC. PALLANGGA KAB. GOWA) Arianto, Reski; Kurniati, Kurniati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakStudy ini bertujuan untuk mengetahui exploitasi tubuh perempuan dalam saweran penyanyi organ tunggal. Pokok masalah tersebut di bagi menjadi beberapa sub masalah, yaitu : faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya exploitasi tubuh perempuan dalam saweran penyanyi di Kec. Pallangga Kab. Gowa. bagaimana pandangan hukum islam mengenai exploitasi tubuh perempuan. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan. Sumber data di peroleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang di olah dan di analisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang di harapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian yang di peroleh dari penelitian ini yaitu: Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku saweran organ tunggal masih marak di Kec. Pallangga Kab. Gowa. Di antaranya faktor ekonomi, lingkungan,dan pendidikan. dalam pandangan hukum islam, exploitasi tubuh perempuan (saweran) di anggap sebagai bentuk yang melanggar syariat islam. Islam juga menegaskan bahwa ada beberapa bentuk zina yaitu zina muhzan dan zina ghairi muhzan serta ada zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga yang harus di jaga agar tidak keluar dari nilai-nilai syariat islam. Implikasi dari penelitian ini adalah di harapkan agar para pemilik organ tunggal dan pemerintah serta masyarakat berkolaborasi mengeluarkan aturan tentang organ tunggal.Kata kunci: exploitasi; saweran organ tunggal; hukum islamAbstractLearn this to learn about the exploitation of women's bodies in single-organ singers. The subject matter becomes several problems, namely: what factors cause the exploitation of women's bodies in the saweran singer in Kec. Pallangga Kab. Gowa How to view Islamic law regarding the exploitation of women's bodies. This type of research is classified as qualitative field research. Sources of data obtained from primary data consisted of interviews and secondary data consisting of data through observation, documentation, and literature studies that discuss and analyze qualitative descriptive analysis so as to explain the expected results and conclusions from the conversation. The results obtained from this study are: There are several factors that cause single organ Saweran disease is still rife in Kec. Pallangga Kab. Gowa Considered economic, environmental, and educational factors. in the view of Islamic law, the exploitation of women's bodies (saweran) is considered as a form discussed by Islamic law. Islam also provides several forms of adultery namely adultery muhzan and adultery ghairi muhzan there is also adultery, hand adultery, adultery mouth, ear adultery that must be guarded so as not to come out of the values of Islamic law. The implication of this research is for single organ owners and the government to collaborate in issuing regulations on single organs.Keywords: exploitation; saweran single organ; Islamic law
PENGARUH OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Alfuraqan, Muhammad Said; Suyuti, Muhammad Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pengaruh optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Masalle. Masalah kemudian disusun ke dalam sub masalah atau pernyataan penelitian, yaitu: Bagaimana eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakt di desa Masalle kec Masalle Kabupaten Enrekang; Bagaimana hambatan dan rintangan pengelolaan badan usaha  milik desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Masalle; Bagaimana presepsi ketatanegaraan Islam dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Masalle Penelitian ini menggukan jenis penelitian kwalitatif, dimana penelitih turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui obserfasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistentensi Badan Usaha Milik Desa di Masalle kec Masalle kab Enrekang masih terus mengalami perkembangan menuju hasil yang pesat seperti BUMDES yang terasa di desa lainnya. Dengan penelitian ini diharapkan agar Pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dalam permendes No 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi serta memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa dan anggaran alokasi dana desa dengan pertimbangan kepentingan orang banyak.
FUNGSI PARTAI DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG Zaldy, Satyva Camelia Putri; Maidin, Muhammad Sabir
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses about the review of Islamic State structure law to the political parties' function on giving political education for the society in Pinrang District using analysis of law number 2 of 2008 political parties. The main issues in this journal include the implementation of political education for the society by political parties, the participation of society in the Election in Pinrang District, and Siyasah views in giving the political education to the society by political parties in Pinrang District.The research type used in this journal is qualitative field research, using interviews, observations, and documentation. In the implementation of political education in society, political parties have performed their roles according to the statutory regulations. The level of society in the participation in the 2019 general elections is 86.80% with 230.958 votes of a total in 266.081 people registered in the permanent vote list.The implication of this research is the political parties should enrich society’s knowledge by creating work programs that is oriented towards political education in society.
PENGELOLAAN PASAR OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG Muawwamatul Khaeriah Aljaros; Darussalam Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya tersentral pada aktivitas pasar  terutama bagi pedagang maupun pelaku usaha kecil. Permasalahan tersebut, kemudian menjadi kajian utama dari penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan pasar oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng telah diatur secara jelas dalam Pasal 18, 30 Ayat (1) dan (2), 31, 32 dan 34 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan telah terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapai dalam pengelolaan pasar, namun dengan kesungguhan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tetap berusaha meminimalisir kendala-kendala tersebut, seperti ketersediaan sarana dan prasarana  telah diupayakan melalui revitalisasi pasar, sementara terkait dengan fluktuasi harga, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan belum sepenuhnya mampu melakukan kontrol karena fluktuasi harga merupakan bagian dari hukum pasar yang memang sulit dihindari.Kata Kunci: Pendapatan Pedagang; Pengelolaan Pasar; Peningkatan
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI KORUPTOR DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Salihah, Ulfatus; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pidana penjara seumur hidup bagi narapidana korupsi di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong library research. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia pada prinsipnya meligitimasi penerapan penjara seumur hidup sebagai bentuk perwujudan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Dalam konsep HAM, seseorang harus mendahulukan kewajiban dari pada hak, hak akan hilang apabila kewajiban tidak terpenuhi. Bahkan dengan adanya pemenuhan kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya. Demikian pula dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban manusia secara komprensif, termasuk pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana. Hukum Islam menggolongkan hukuman bagi terpidana korupsi dalam pidana ta’zir, yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan hakim suatu negara.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Korupsi; Pidana Seumur Hidup
FUNGSI CAMAT DALAM KAMPANYE PEMILU DI KOTA MAKASSAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Anugrah, Firman; Mappuna, Hadi Daeng
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi Camat dalam kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Makassar menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitiatif dan selanjutnya disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaaan Camat sebagai kepala wilayah, yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, memiliki fungsi dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, fungsi tersebut diatur dalam Pasal Pasal 298 (Ayat) 1 dan Pasal 306 (Ayat) 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, Camat dituntut untuk berkoordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan sosialisasi atau kampanye di wilayah teritorialnya. Selain itu, Camat juga dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi.Kata Kunci: Camat; Kampanye; Pemilu 2019
MENAKAR UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Salam, Muammar; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum bukan hanya semata-mata produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Penelitian ini untuk menjawab lemahnya penegakan hukum yang tercermin dari berbagai kasus besar yang belum tuntas terbukti dari beberapa kasus yang terjadi seperti dugaan perusakan lingkungan hidup (reklamasi atau penimbunan laut) kawasan pesisir Kota Makassar yang sarat dengan praktik suap-menyuap. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komitemen pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), melakukan kerja sama dengan Kepolisian, termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implementasi penegakan hukum oleh pemerintah Kota Makassar belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat.Kata Kunci: Hukum; Pemerintah Kota Makassar; Penegakan Hukum

Page 2 of 30 | Total Record : 299

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue