cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 3   4   5   6   7 
NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KETETAPAN MPR-RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Siska, Siska; Hisbullah, Hisbullah; Umar, Kusnadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nilai keadilan telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat, agamawan, politikus, maupun para pemikir atau ahli hukum. Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Selain itu, negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan. Studi ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang perumusannya terikat dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perumusan Ketetapan MPR wajib mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali, meskipun perwujudan dari nilai keadilan tersebut dalam kehidupan bernegara tidak mudah dioperasionalkan. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan keberpihakan kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang, istiqamah, bertanggungjawab baik dalam relasi sosial maupun politik. Keharusan setiap bentuk peraturan, termasuk Ketetapan MPR untuk mengadopsi dan mencerminkan nilai keadilan dapat diartikan bahwa Ketetapan MPR telah sejalan dengan pandangan siyasah syar’iyyah.Kata Kunci: Keadilan; Ketetapan MPR; Siyasah Syar’iyyah
KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA SWATANI KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Jannah, Jamila Mifthahul; Basri, Halimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yang keberadaannya dimaksudkan menunjang pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field kualitatif research dengan pendekatan yuridis-empirik, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disimpulkan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1) pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Swatani dapat dilakukan dalam pelbagai program, baik yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 2) faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa Swatani dalam mengelola Alokasi Dana Desa diantaranya, ketersediaan sumber daya manusia yang belum mumpuni, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perubahan petunjuk teknis pengelolaan; 3) persepsi masyarakat mengenai keberadaan, tujuan dan fungsi Alokasi Dana Desa masih sangat rendah dan belum merata, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa; Desa; Kemampuan; Pengelolaan
TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ATAS PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA (SYARIAH) Asriana, Asriana; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan peraturan daerah yang memiliki nuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif  syar’i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi bagi wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai khalifah diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Agama; Hukum Tata Negara Islam; Peraturan Daerah
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Kamaruddin, Kamaruddin; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan Desa Lampoko perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode field research, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan stakeholder. Data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transpransi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedispilinan para penyelenggara pemeritahan; 3) konsep Siyasah Syar’iyyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti al-Adalah dan asy-Syura sangat mendukung atas upaya mewujudkan  pemerintahan Desa Lampoko yang baik.Kata Kunci: Pemerintah Desa Lampoko; Prinsip al-Adalah dan as-Syura; Tata Kelola
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PESANTREN AL-IKHLAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Aryati Oktoria Lestari; Hisbullah Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan, khususnya di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone dilakukan dengan cara: 1) memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban yang telah diatur dalam buku saku; 2) dalam proses pembelajaran, pihak pesantren tidak menerapkan kelas unggulan dan non unggulan; 3) penangana terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan oleh peserta didik atau santri senior, tetapi dilakukan oleh pembina yang berasal dari unsur guru; 4) tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban oleh para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah dan staf dan anak/peserta didik serta orang tua menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas.Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Pesantren Al-Ikhlas
STUDI KRITIS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Salam, Alda Amadiarti; Kurniati, Kurniati; Kahfi, Ashabul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan kebijakan pengelolaan keuangan Negara di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana penerapan konsep dan tata kelola keuangan di Indonesia dan bagaimana kebijakan politik dalam pengelolaannya dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metodologi dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan teologis normatif syar’i dan pendekatan yuridis formal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan keuangan Islam terhadap pelbagai kebijakan dalam sistem pengelolaan keuangan di Indonesia bisa dilihat pada ketergantungan penerimaan Negara pada pajak dan penggunaan asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi sebagai kriteria utama untuk menentukan kebijakan perekonomian Negara, termasuk sistem penganggaran. Sementara, konsep pengelolaan keuangan dalam Islam, pajak hanyalah pendapatan sampingan, dan sistem penganggaran lebih menekankan pada penerapan teori muslahat mursalah.Kata Kunci: Keuangan Negara; Pengelolaan; Siyasah Syar’iyyah
PROBLEMATIKA CALO DALAM PEMBUATAN STNK DI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Rezeki, Mugiasih; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of broker in making STNK, we must look at the Islamic State administration law, as well as how the view of fuqaha in terms of brokering practices, and how the Qur'an and Hadits explain it, as was known in the time of the Prophet Muhammad STNK did not yet exist, that is because at the time of the Apostles people still used horses and camels in traveling, while regarding motor vehicles in the time of the apostles, there were none, only brokering services at the time of the apostles had but, only on the buying and selling shutter. This study raises the issue regarding the position of brokers in making STNK in Gowa Regency, and the causes and Siyasah Syar'iyyah Perspectives concerning brokers. It is expected that Samsat Gowa can understand its duty in serving the interests of the community and also Samsat Gowa will be even harder in conducting socialization in the community, and in this case the Samsat can take decisive action for principals who become broker in order to minimize the public not to use broker in making vehicle registration
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Rusdinamin Syam; Usman Jafar
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh tindakan dan aktivitas manusia, deteriorasi lingkungan menuntut adanya upaya pelestarian dari pelbagai pihak. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya pelestarian lingkungan dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa melakukan tindakan tegas kepada industri maupun orang perorang yang melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syar’iyah pelestaraian lingkungan hidup, berorientasi dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.Kata Kunci: Pelestarian; Lingkungan, Siyasah Syar’iyah
ANALISIS TENTANG PEMEKARAN DESA (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur) Saiful, Saiful; Alimuddin, Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pemekaran desa, khususnya di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sampi Rampas Kabupaten Manggarai timur. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan pustaka. Pemekaran wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat desa telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah yang memenuhi persyaratan, baik pada level provinsi, kabupaten/kota maupun desa dapat memekarkan diri sepanjang memenuhi pelbagai persyaratan. Pemekaran Desa Nampar Sepang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang secara geografis masih jauh dari jangkauan. Selain itu, upaya pemekaran diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.Kata Kunci: Desa; Pemekaran; Undang-undang Pemerintahan Daerah
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KALUKU KABUPATEN JENEPONTO DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH MS, Mohammad Amar; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa merupakan badan kekuasaan terendah dengan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri serta sebagai pelaksana kewenangan dokensetrasi dari pemerintahan di atasnya. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan pelbagai tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kepemimpinan Kepala Desa Kaluku dalam memberdayakan masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kaluku telah melakukan pelbagai program pemberdayaan, baik yang bersifat fisik seperti pelibatan masyarakat dalam pembangunan irigasi, jalan serta fasilitas umum dan fasilitas sosial, maupun pelibatan dalam program nonfisik, seperti penyediaan pupuk dan pakan ternak, pelibatan tim penggerak PPK dalam mengelola progam simpan pinjam serta beberapa kegiatan yang mengarah pada upaya perlingungan terhadap generasi muda, seperti sosialisasi bahaya Narkotika, ADIS dan kenakalan remaja. Adapun faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat adalah kondisi penduduk Desa Kaluku yang heterogen, partisipasi masyarakat yang masih rendah serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas.Kata Kunci: Kepemimpinan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Siyasah Syar’iyyah

Page 5 of 30 | Total Record : 299

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue