cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 2   3   4   5   6 
EKSISTENSI DAN POLA PERKADERAN PASCA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA Ramadanti, Essi; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kader dan pola pengkaderan pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik dan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) alasan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem khilafah Islamiyah; 2) pasca pembubaran, kader-kader HTI tidak lagi melakukan gerakan-gerakan dakwah secara terbuka, tetapi pemerintah tetap perlu melakukan mitigasi, sebab mengubah paham atau ideologi tidak semudah mencabut status badan hukum sebuah organisasi; 3) secara kelembagaan, HTI dapat saja dibubarkan tetapi pola perkaderan melalui penyebaran paham ideologi dengan menggunakan pelbagai metode secara diam-diam masih sangat mungkin berlangsung; 4) tidak terdapat praktik ketatanegaraan Islam yang dapat dijadikan rujukan terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan, tetapi dalam mengambil kebijakan, pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip keadilan.Kata Kunci: Eksistensi Kader; Hizbut Tahrir Indonesia; Pembubaran
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BONTOALA KABUPATEN GOWA Harun, Hayono; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin dilevel pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep asy-syura, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.Kata Kunci: Pilkades; Keterlibatan; Siyasah Syar’iyyah; Tokoh Masyarakat
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH ORGANISASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MUDA Jusanita, Jusanita; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini membahas tentang pernikahan dini di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, khusunya mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda dan dampak dari pernikahan dini, dan faktor yang menyebabkan serta  dampaknya, dan bagaimana pandangan masyarakat serta pandangan hukum hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (field research) dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda diantaranya, menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak; 2) penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi; 3) masyarakat merepson secara positif upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda; 4) Dalam konsep maqasyid as-syariah, keselamatan jiwa lebih utama dari pada keinginan untuk memperoleh keturuanan. Sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah untuk semakin menguatkan langkah-langkah pencegahan yang sedang diupayakan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda.Kata Kunci: Pencegahan; Pernikahan Dini; Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda
PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Siti Fatwah; Kusnadi Umar
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Agung telah berupaya melakukan inovasi melalui digitalisasi pelayanan administrasi perkara dengan sistem electronic court (e-court), yang secara regulatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-court khususnya di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Makassar dan implikasinya terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perspektif Siyasah Syar’iyyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pustaka, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) PTUN Makassar secara efektif telah menerapkan sistem e-court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tetapi penerapannya masih terbatas pada tahap jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik), kesimpulan dan putusan; 2) sistem e-court berdampak pada proses berperkara yang lebih efisien dan efektif serta lebih murah dari segi biaya, karena para pihak tidak perlu datang dan mengantre diloket pelayanan, melainkan cukup mengakses aplikasi e-court; 3) pada prinsipnya, Islam tidak alergi ataupun menolak modernisasi, sehingga sepanjang tujuan dari penerapan e-court adalah untuk memudahkan pencari keadilan, maka keberadaan dan pelaksanaannya harus diapresiasi.Kata Kunci: Administrasi Peradilan; E-court; Siyasah Syar’iyyah; PTUN Makassar
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Aswinda, Aswinda; Jafar, Usman; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar’iyyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata itqan, yang substansinya menuntut sikap propesionalitas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar’iyyah
PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN TAKALAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Pausi, Dedy; Wijaya, Abdi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe how the preservation of forests in Takalar District, how the form of forest destruction in Takalar District, and How sanctions are given by the government for the perpetrators of forest destruction in Takalar District. This research is a kind of descriptive qualitative field research (field research). The results of this study indicate that: 1). Forest preservation in Kab. Takalar is a form to prevent the occurrence of continuous forest destruction, and prevent the occurrence of deforested forests caused by humans, whether intentional (greed) or unintentionally in the preservation of this forest, there are several forms, one of them is the forestry or unity forest management conducts reforestation, which is replanting trees into forest environments that are no longer suitable for occupancy. 2). Form of forest destruction in Kab. Takalar is a familiar human behavior carried out in the life of the community even in the form of forest destruction made as a source of community income, these hereditary habits that cannot be changed by the forestry or forest management units at this time in Kab. Takalar 3). Commitment to the perpetrators of forest destruction in Kab. Takalar was present because of an act of violation which was caused by unscrupulous persons imposing penalties/sanctions on the destruction of the forest, such as fines and imprisonment.
DAMPAK MENIKAHI WANITA YANG TELAH DIPINANG Muh. Ikbal M; Kurniati Kurniati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi masing-masing, namun peminangan mesti mengikuti batasan-batasan yang disyariatkan termasuk tidak melamar seorang wanita yang telah dilamar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan beserta proses penyelesaian terkait menikahi wanita yang telah dipinang, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial yang akan ditimbulkan jika menikahi seorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan fisik. Baik hukum Islam maupun hukum adat yang berlaku di Desa Tuju secara tegas melarang seseorang menikahi wanita yang telah dipinang. Secara adat, upaya penyelesaian terhadap peristiwa pernikahan terhadap wanita yang telah dipinang akan diinisiasi oleh pemangku adat dengan mempertemukan kedua pihak, dan pihak wanita diminta untuk mengutarakan alasan menerima pinangan kedua, jika alasan pihak wanita diterima, maka pihak wanita diminta mengembalikan cincin pengikat dan peminangan dianggap batal.Kata Kunci: Nikah; Pinangan; Wanita
ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Muis, Abdul Rinaldi; Hasan, Hamzah; Halimang, Halimang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan, penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk pengawasan pemerintahan Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang sebelumnya. Kerja sama dengan kepolisian, yaitu untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan merugikan negara maupun masyarakat. Adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sedangkan dalam siyasah syar’iyyah pengawasan terbagi atas dua, yaitu pengawasan oleh diri sendiri dan pengawasan oleh pemimpin. Faktor penghambat pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, Peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. faktor aparat penegak hukum, dalam melaksanakan hukum di lapangan terkadang melakukan pelanggaran, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum.Kata Kunci: Pemerintah; Penegak Hukum; Siyasah Syar’iyyah
PELAKSANAAN MUTASI JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAKALAR Hasbullah, Mardiana; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mutasi jabatan pada Kantor Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan mutasi ASN pada Kantor BKPSDM Kabupaten Takalar telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sesuai dengan sistem merit yang penilaiannya didasarkan atas hasil tes uji kompetensi, manejerial, kedisiplinan pegawai, kualifikasi pendidikan dan profesionalisme dalam bekerja. Dalam pelaksanaannya, Bupati Kabupaten Takalar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian juga melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menjaga objektifitas dan transparansi pelaksanaan mutasi.Kata Kunci: Jabatan; Mutasi; Sistem Merit
PERAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 Nur, Muh. Ardiyansya; Padang, Andi Tenri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 dalam Persfektif Hukum Islam di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanete Rilau adalah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi, terlibat dalam proses demokrasi, berperan dalam segala bentuk upaya pemerintah kecamatan untuk memberdayakan masyarakat; 2) Pola relasi yang terbangun antar pemuda Karang Taruna dengan pemerintah di Kecamatan Tanete Rilau dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya adalah pola relasi antar lembaga, di mana pola ini kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan pemerintah desa untuk sama-sama memecahkan masalah kesenjangan sosial baik dari aspek pembangunan dan pemberdayaan melalui program kerja Karang Taruna.Kata Kunci: Karang Taruna; Pemuda; Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Page 4 of 30 | Total Record : 299

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue