Articles
299 Documents
<![CDATA[PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKIF SIYASAH SYAR’IAH ]]>
<![CDATA[Mursyid, Saadillah]]>;
<![CDATA[Larissa, Dea]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Bulukumba dalam meningkatkan pertisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah, dengan permasalahan diantaranya 1) bagaimana peran KPU Bulumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula 2) Kendala yang dihadapi dan 3) pandangan siyasah syar’iyyah terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung maupun melalui media cetak dan online. Namun karena sosialisasi secara langsung terkendala oleh penyebaran Virus Covid-19, maka KPU Kabupaten Bulukumba memanfaatkan teknologi informasi dengan pelbagai platform media sosial seperti facebook, instragram, twitter yang memang banyak digunakan oleh pemilih pemula. Selain karena penyebaran Covid-19, kendala lain yang dihadapi oleh KPU adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata kesemua desa di Kabupaten Bulukumba, sehingga sosialisasi daring juga tidak akan maksimal, belum lagi ketertarikan pemilih pemula terhadap politik yang memang masih rendah. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah hal yang dianjurkan, sebab keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat hanya dapat terwujud apabila diorganisir dengan baik oleh suatu pemerintahan yang sah, pemlihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam memilih pemimpin yang sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, sehingga memilih pemimpin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.Kata Kunci: Pemilih Pemula; Peran KPU; Pilkada]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM MENANGANI SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN REL KERETA API ]]>
<![CDATA[Asdar, Asdar]]>;
<![CDATA[Khalik, Subehan]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran pemerintah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani sengketa pembebasan lahan rel Kerata Api Trans Sulawesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (feed kualitatif reserch), dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang terkait, untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik sebagai tim bentukan gubernur maupun dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, wajib mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Penggunaan beberapa metode penyelesaian permasalahan seperti konsiliasi, musyawarah, mediasi, dan konsinyasi harus diefektifkan, sehingga penyelasaian pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan pontensi konflik ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.Kata Kunci: Lahan: Rel Kerera Api; Sengketa]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS NETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Nidasoliah, Andi Zalika]]>;
<![CDATA[Rahmiati, Rahmiati]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas netra dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar perspektif Siyasah syar’iyah. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Sulawesi Selatan telah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas netra melalui pelbagai upaya diantaranya: 1) melakukan pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel; 2) melakukan sosialisasi yang bentuknya disesuikan dengan kondisi dari difabel, untuk tunanetra dibuatkan akses berupa video; 3) aksesibel, KPU menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa template braille; 4) membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara. Sementara upaya yang dilakukan oleh lembaga atau pihak difabel dalam memperjuangkan hak pilihnya dalam pemilihan yaitu: 1) melakukan advokasi terhadap proses penyelenggaraan pemilihan; 2) mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas; 3) membangun relasi dengan berbagai organisasi difabel; dan 4) terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi dan seminar terkait hak-hak disabilitas. Hukum Tata Negara Islam memandang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama didepan hukum dan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, hal tersebut dapat didasarkan atas prinsip al-musawat (persamaan) dan juga sebagai seorang mukhallaf.Kata Kunci: Disabilitas; Hak Pilih; Pemilihan Gubernur; Tunanetra]]>
<![CDATA[PUNGUTAN LIAR DI DESA BATUGANDA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Ratih]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara, dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap praktik Pungli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di Kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa Batuganda dengan memungut biaya atas pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018; 2) Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 700/28 Tahun 2018; 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli, diantaranya sifat tamak, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan; 4) Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kezaliman.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Pungli; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR ]]>
<![CDATA[Reski Sulfianti]]>;
<![CDATA[Adriana Mustafa]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menetapkan perda pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dalam hal pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk pengelolaan destinasi wisata telah didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah, salah satunya adalah Perda Nomor 10 Tahun 2011. Namun kenyataannya, banyaknya peraturan ataupun kebijakan yang ada, masih belum cukup optimal dalam melakukan pengelolaan pariwisata diwilayah peisir, hal ini disebabkan oleh kurang konsistennya pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata sebagai salah satu bentuk pengelolaan wilayah pesisir di selayar. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya objek wisata yang dikelola oleh pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.Kata Kunci: Pariwisata; Pengelolaan; Wilayah Pesisir]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Qonitah, Ayu]]>;
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>;
<![CDATA[Amir, Rahma]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aktivitas penambangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo dengan memanfaatkan peralatan sederhana. Pengelolaan pertambangan rakyat banyak memunculkan persoalan, seperti perizinan dan pelbagai permasalahan lainnya, sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, normatif syar’i, dan sosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin mesikpun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh umara (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah ulil amri juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Penambangan; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS USIA KERJA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA ]]>
<![CDATA[Haeriah, Haeriah]]>;
<![CDATA[HL, Rahmatiah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article discusses the effectiveness of the working age of state civil servant teachers based on Law number 5 of 2014 concerning state civil servants. This research raises the implementation of the productive age of state civil servant teachers and the efforts made by schools to increase teacher productivity and Islamic legal views regarding the productive age of state civil servant teachers. It is hoped that the regional government will increase the number or appoint teachers with the status of civil servants at this school for the progress of this school and take into account the welfare of its teaching staff and it is hoped that the teaching staff, both civil servants and non-civil servants, will remain trustworthy in carrying out their teaching duties. future future nationals.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI TRADISI SAYYANG PATTU’DU DI DESA BARU KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Arif Surianto]]>;
<![CDATA[Dea Larissa]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sayyang Pattu’du atau Tomessawe (naik/menunggangi kuda) merupakan tradisi Suku Mandar, yang diselenggarakan dengan mengarak keliling kampung seorang anak yang telah khatam al-Qur’an menggunakan kuda. Tradisi Sayyang Pattu’du menjadi motivasi bagi seorang anak untuk lebih giat mengaji dan menghatam al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi Sayyang Pattu’du di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan sumber data berupa data primer dan sekunder, yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan pustaka, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Sayyang Pattu’du merupakan salah satu tradisi suku Mandar yang mensinergikan agama dan budaya lokal, keberhasilan seorang anak dalam mengkhatam al-Quran (To Tamma’) akan dirayakan secara meriah melalui Sayyang Pattu’du. Eksistensi tradisi Sayyang Pattu’du khususnya di Desa Baru Kecamatan Luyo masih terus terawat dan telah menjelma menjadi living Law, bahkan pelaksanaannya dilakukan secara massal pada setiap tahun, dengan dukungan dari pemerintah desa.Kata Kunci: Khatam al-Qur’an; Sayyang Pattu’du; Tradisi]]>
<![CDATA[PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH ]]>
<![CDATA[Ramlia, Ramlia]]>;
<![CDATA[Syamsuddin, Darussalam]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene dan faktor pendukung serta penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene telah melakukan pelayanan publik dengan baik, namun dari segi kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan tersebut dapat dinilai dari lima dimensi yaitu, tangible, reliability, responsiviness, assurance, dan emphaty. Faktor yang mendukung pendukung adalah semangat etos kerja dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki, serta diterapkannya sistem evaluasi kinerja. Sementara faktor penghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya sarana prasarana pendukung. Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan Publik; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN PADA CV. LIMPO MEGA KARSA (Telaah Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Salamon H, Tajuddin]]>;
<![CDATA[Maloko, M. Thahir]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan pekerja dan pemberi kerja acapkali menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja borongan pada CV. Limpo Mega Karsa Kabupaten Barru dengan pokok permasalahan diantaranya, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja borongan CV. Limpo Mega Karsa, bagaimana mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait upaya perlindungan terhadap tenaga kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja Borongan telah dilakukan oleh CV. Limpo Mega Karsa Kabupaten Barru, seperti adanya perjanjian kerja meskipun dibuat secara lisan, pemberian upah lembur jika melebihi jam kerja, dan upah pokok untuk kepala tukang dan tukang yang sudah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), tetapi untuk upah buruh masih dibawah standar UMP. Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan CV. Limpo Mega Karsa belum sepenuhnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian hubungan insdustrial yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Keluasan ajaran Islam membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah SWT, tetapi termasuk dalam urusan ketenagakerjaan, Islam sangat memerhatikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, bahkan Nabi Muhammad sangat menganjurkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering.Kata Kunci: Hukum Islam; Perlindungan Hukum; Pekerja Borongan]]>
