Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
128 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Dyanthi, Luh Merry]]>;
<![CDATA[Suryana, I Nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1170
<![CDATA[The phenomenon of marriage of siri or marriage under the hands is still a lot happening among our society, whether done by ordinary people and figures known public. Issues surrounding siri marriage are still the subject of much discussion, especially if the practice is done by people who are well known by the community. In essence siri marriage from a religious perspective is valid, if the pillars and conditions are met. But in order to maintain order, the state has the right to regulate marriage matters, so marriage should be registered on the Registrar (for Muslims). For those who do not register their marriage, legally the marriage state is considered to have no legal force.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS HAK HADHANAH ( HAK PERWALIAN ) ANAK AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI SUDUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 19 ]]>
<![CDATA[Nurindahwati, Zuhro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1058
<![CDATA[Penelitian ini terkaid dengan akibat gagalnya sebuah perkawinan ( Perceraian ) yang berdampak pada masalah anak yang didapatkan dalam perkawinan tersebut , terkaid dengan penetapan hak pengasuhan atau hak perwalian ( hadhanah ) yang bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana Proses Penetapan Perwalian Anak akibat adanya Perceraian , 2. Apa yang menjadi kendala dalam penetepan Perwalian anak akibat Perceraian . Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hokum normative empiris, yang mengkaji tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta implementasinya dan Pembahasan dalam penelitian membahas tentang konsep Hadhanah menurut Hukum Islam (KHI) dan bagaimana konsep Hadhanah dalam pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian (perpustakaan (libarary research), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan difokuskan pada buku-buku pustaka, majalah, atau sumber-sumber lainnya. Dan pengumpulan data secara literatur yaitu membaca, menelaah dan menganalisis ayat-ayat Al-qur’an yang terkait langsung. Sumber bahan hokum berupa sumber bahan hokum Primer,Bahan Hukum sekunder dan bah an hokum tersier dan analisis dengan menafsirkan pasal pasal yang berada dalam undangundang tersebut dan Data primernya yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara, bahan sumber primer adalah Al-qur’an dan Hadits, Fiqih Islam dan Undang-Undang..1. Hasil Penelitian Proses penetapan perwalian Anak harus melalui tahap Perceraian , 2 Sedangkan yang menjadi dasar Pertimbangan Penetapan Perwalian anak adalah faktor usia anak, sifat serta karakter dan prilaku ibu kandung .]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aristiawan, I Gusti Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1166
<![CDATA[People's Housing Savings (Tapera) is one way to give money for housing for low-income people. Approval of the regulations enforcement of the Tapera Act regulated by Government Regulation No. 21 Year 2024 (PP 21/2024) on changes to Government Regulations No. 5 Year 2020 (PP 5/2020) on People's Housing Savings (Tapera) since 20 May 2024 caused conflict from the public, especially workers and employers. The problem raised is the analysis of the policies of participation of people's housing savings for workers in Indonesia. This research is normative using primary, secondary, or tertiary legal sources as data or information sources. With the reduction of wages and wages of the workers by 3 per cent, with the distribution of 0.5 per cent to be borne by the employer and 2.5 per cent by the worker, it has not been possible to realize the trust of NRI UUD 1945 in Article 28H.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMITION- RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DARI PERSFEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) ]]>
<![CDATA[Mulyawan Subawa, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1054
<![CDATA[Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. sejalan dengan perkembangan teknologi maka pelayanan publik pun mengalami perkembangan dengan diluncurkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Salah satu produk pelayanan perijinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diluncurkannya layanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA). Ada sejumlah hal yang masih menghambat penerbitan izin berusaha melalui OSS RBA. salah satunya adalah belum selarasnya peraturan perizinan di tingkat pusat dan daerah, Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi. Paradigma perizinan dari berbasis izin (licensing based approach) telah berubah menjadi berbasis risiko sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal mana merupakan bagian dari wujud nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dalam prakteknya diperlukan keterpaduan antara pusat dan daerah. Pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kepastian dan keterpaduan aturan antara pusat dan daerah; kecermatan sebelum keputusan aturan tersebut diterapkan; mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; dalam hal pelayanan yang baik agar memberikan pelayanan yang tepat waktu, sehingga arah kebijakan pemerintah dalam hal mewujudkan pelayanan perijinan yang terintegrasi internet dan berbasis resiko dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum.]]>
<![CDATA[MEDIASI YUDISIAL KE DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adnantara, Kadek Prediandrika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1171
<![CDATA[Judicial mediation is an alternative method of dispute resolution that has been growing rapidly lately. Judicial mediation assigning judges as mediators has many advantages. The success of this mediation is expected to ease the task of the judge because with this mediation it means that the parties to the dispute have contributed to the implementation of the principle of fast, simple and low-cost justice. As for the background of the problem, how effective is the judicial mediation itself in the civil justice system and what are the obstacles during judicial mediation in civil courts. The purpose of writing this thesis is to find out the effectiveness of Judicial Mediation and the obstacles that occur in Civil Courts. 1 of 2002 concerning the Empowerment of Courts of First Instance to Implement Peaceful Institutions. Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2003 concerning Mediation Procedures in Courts. PERMA Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts. PERMA Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court. The results of the study concluded that the effectiveness of the implementation of Judicial Mediation in Civil Courts is ineffective because of the small peace agreement in the implementation of mediation. This can be seen from the obstacles in reaching a peace agreement in the Judicial Mediation process in Civil Courts which are still low due to the fact that first the parties do not have good faith in mediation, the two mediator judges in court are still few, third the number of impartial advocates or lawyers to reconcile .]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Adi Surya, I Kadek]]>;
<![CDATA[Gde Nurcana, I Dewa Nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1059
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal ini disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sehingga ketika ada yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil namun menjadi anggota/pengurus partai politik, maka sanksinya adalah orang tersebut diberhentikan tidak hormat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sesuai dengan penelitian hukum maka sumber yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga dapat dibahas mengenai akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat partai politik, sesuai Pasal 84 UndangUndang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimana mekanisme pemberhentian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[W.WP.M.S, I.G.N. Wira]]>;
<![CDATA[Dharma Saputra, Komang Edy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1167
<![CDATA[The Constitution of the Republic of Indonesia mandates the right to a good and healthy living environment. However, in practice, with the large number of environmental cases still occurring today, this can of course be a criticism of the Government as the organ that is fully responsible for fulfilling these rights. The various environmental problems that occur, both damage and pollution, are not directly proportional to the law enforcement mechanisms implemented by the Government. The birth of Law no. 32/2009 (PPLH Law) apparently has not been able to answer all the problems of environmental law enforcement in Indonesia. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) has included criminal provisions in Chapter XV, which consists of 23 articles. These criminal provisions are much more complete and detailed when compared to the old Law Number 23 of 1997 concerning the Environment, but there are still many things that need to be addressed in the UUPPLH, therefore in this article we will describe the existing environmental law enforcement mechanisms. applies in Indonesia.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT (THRIFT DAN PRELOVED) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adhi Hutama, Dewa Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1055
<![CDATA[Istilah thrift/preloved merupakan istilah untuk barang bekas bermerk yang dijual. Pemerintah bahwasanya telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri.1 Salah kebijakan larangan tersebut adalah larangan perdagangan atas pakaian bekas impor dari negara-negara lain yang dipandang membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bahwasanya UU Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) telah secara tegas menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN PEMBERIAN HAK POLITIK TERHADAP MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF ]]>
<![CDATA[Suryana, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Novi Yuliasih, Ni Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1060
<![CDATA[Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019. Rumusan masalah meliputi bagaimanakah peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana, dan bagaimanakah implikasi pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang warga negara diatur pada Ketentuan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa“mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri asalkan dengan catatan memproklamirkan diri di hadapan public bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundangan undangan.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Damanik, Siti Nurmawan]]>;
<![CDATA[Sihotang, Erikson]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahendradatta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1168
<![CDATA[Implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is important in efforts to strengthen Government Agency Performance Accountability reports or AKIP, in order to realize government administration that is free of corruption, collusion and nepotism (KKN). Accountability for the performance of government agencies is the obligation of every Regional Apparatus to account for the success or failure of implementing programs or activities in order to achieve the organization's mission in a measurable manner, performance targets which will be compiled into a government agency performance report (LKjIP) periodically every year. The implementation of SAKIP is carried out to produce quality performance accountability reports by referring to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014 concerning the Performance Accountability System for Government Agencies and other statutory regulations. The preparation of the LKjIP for regional apparatus is carried out every year by referring to the Regulation of the Minister for Use of State Apparatus and RB Number 53 of 2014 concerning Technical Instructions for the Preparation of Agency Performance Agreements, Performance Reporting and Procedures for Reviewing Government Agency Performance Reports.]]>
