cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Suandika, SH.,MH
Contact Email
pakden278@gmail.com
Phone
+6287753915495
Journal Mail Official
raadkertha@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26206595     EISSN : 27235564     DOI : https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 8   9   10   11   12 
Implementasi Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Atas Hak Waris Anak Luar Kawin I Kadek Adi Surya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.924

Abstract

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hukum Waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewarisi yang diatur oleh Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan. Hukum Waris sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (Bhineka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ni ialah dengan menggunakan dasar hukum maupun pendapat para sarjana, hasil dari penelitian antara lain mengenai Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, pada Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan bapak dan ibu yang mengakui serta Anak luar kawin, baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris ab - intestato golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris ab - intestato golongan berikutnya
Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ni Made Trisna Dewi; Ni Made Rai Sukardi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.927

Abstract

Tanda tangan digital dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja dalam hal sistem pembayaran elektronik. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana keaslian tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Perlu dipahami dengan dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tanda-tangan elektronik, bukan suatu gambar tanda-tangan yang di- scan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan (pada layar monitor computer) sudah ditandatangani. Pengertian tanda-tangan elektronik yang sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya. Kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam digital signature ditinjau dari pembuktian hukum acara perdata memiliki kekuatan beban bukti setingkat dengan akta bawah tangan (ABT), oleh karena itu kekuatan beban bukti yang melekat dalam tanda tangan pada surat elektronik hanya kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materil.
Akibat Hukum Melakukan Diskriminasi Terhadap Penyedia Transortasi Online I Nyoman Suryana; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.931

Abstract

Model transportasi terdiri dari berbagai jenis, dari model transportasi tersebut sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Model transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Di era globalisasi saat ini terdapat model aplikasi transportasi online yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu penyedia transportasi berbasis aplikasi online. Adapun nama-namanya yang dikenal dalam masyarakat adalah seperti gojek, grab, dan lain sebagainya. Dalam konsep negara hukum baik eropah continental maupun anglo saxon dikenal adanya unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya persamaan di depan hukum namun mengenai wilayah operasional bagi penyedia jasa transportasi berbasis online belum ada aturan nasional yang mengatur sehingga kerap kali menimbulkan permasalahan hukum antara transportasi yang konvensional dengan transportasi berbasis online.
Hilangnya Bagian Tubuh Pasien Yang Mengakibatkan Kecacatan Permanen Akibat Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Hukum Ni Putu Yuliana Kemalasari; I Putu Harry Suandana Putra
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.928

Abstract

Hilangnya bagian tubuh pasien akibat kelalian tenaga medis berdampak pada kecacatan yang disengaja, sehingga membutuhkan kepastian hukum kepada pasien yang dapat diperoleh dengan meminta pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata kepada tenaga medis akibat kelalaiannya tersebut. Pentingnya pertanggungjawaban hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pasien sebagai korban atas tindak kelalaian dari tenaga medis sehingga mengakibatkan kecacatan permanen. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat. Pertanggungjawaban hukum akibat kelalian dari tenaga medis yang menyababkan kecacatan permanen pada pasien dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata dan/atau Pasal 46 Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. kecacatan permanen pasien yang diakibatkan hilangnya anggota tubuh pasien akibat kelalaian dari tenaga medis umum disebut dengan malpraktek. Malpraktek adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau tidak dengan sengaja oleh tenaga medis yang menimbulkan kerugian pada kesehatan atau keselamatan dari pasien sebagai korban. Bahwa dapat disimpulkan pertanggungjawban hukum yang dapat dijatuhkan kepada tenaga medis akibat kelalaiannya dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok I PUTU ANDIKA PRATAMA; Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata; Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.766

Abstract

Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang paling terpopuler dan diminati di dunia, Tiktok ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu, kemudian lagu tersebut dapat dibagikan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang lagunya digunakan tanpa izin dan (2)Apa akibat hukum dari pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu tanpa izin.Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan.Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama pada aplikasi Tiktok sendiri sudah terdapat Term of Services atau syarat penggunaan yang berhubungan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada UserGenerated Content. Kedua terkait dengan penggunaan lagu tanpa izin yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok dapat digugat oleh pihak pemegang hak cipta, karena lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok menjadi terpotong Pada aplikasi tiktok sendiri telah terdapat Ketentuan Layanan yang terdapat pada bagian Konten Buatan Pengguna.
Kepemilikan Rumah Tunggal Orang Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pertanahan I Gede Yuda Sedana Putra; I Nyoman Suandika; I Kadek Dedy Suryana; Komang Edy Dharma Saputra
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.929

Abstract

Di Indonesia peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-undang Pkok Agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Pada prinsipnya, Undang-Undang Pokok Agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mengatur tentang larangan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas nasionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1), yang menyatakan hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Semangat nasionalisme yang ditegaskan dalam Pasal 21 Ayat (1) tersebut telah memberikan hak penuh bagi Warga Negara Indonesia untuk mengelola bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama Warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan yang dihasilkan dari suatu perkawinan yang sah. Selanjutnya, apabila dikaji lebih mendalam mengenai hal tersebut di atas maka esensi Pasal 21 Ayat (1) dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut bertujuan untuk menjaga agar tanah tetap menjadi hak milik negara atau Warga Negara Indonesia, karena apabila tanah tersebut dikuasai oleh Orang Asing secara penuh atau dengan waktu yang cenderung lama, maka akan dikhawatirkan kesejahteraan rakyat akan berkurang dalam pengelolaan atas tanah.
PENGATURAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG KORUPSI Eka Artajaya, I Wayan
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1169

Abstract

The criminal act of corruption not only harms state finances, but also constitutes a violation of the social and economic rights of society at large, so that the criminal act of corruption needs to be classified as a crime whose eradication must be carried out in an extraordinary manner, to further guarantee legal certainty, avoid diversity of legal interpretations and providing protection for the social and economic rights of the community, as well as fair treatment in eradicating criminal acts of corruption. The statutory regulations that regulate criminal acts of corruption are Law no. 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from KKN, Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, and finally with the ratification of the United Nations Convention Against Corruption, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) through Law no. 7 of 2006. The theories used to support the preparation of this book are the Theory of the Rule of Law, the Hierarchy Theory of Legal Norms, the Theory of Authority, the Concept of Corruption and Corruption Crimes and the Concept of Reverse Evidence. The approaches used in preparing this book are: statutory approach, conceptual research approach, case approach. Legal Materials use primary legal materials, in the form of secondary law and other legal materials. Primary legal materials include court decisions that have permanent legal force and laws related to corruption. Secondary legal materials are books, unpublished scientific works, journals and newspapers. Other legal materials are internet sites regulating the reverse evidence system in the provisions of Article 12B of Law Number 20 of 2001, Articles 37, 37A and 38B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 and the Criminal Procedure Code. is limited or balanced, and uses a negative proof system according to law (negatief wettelijk overtuiging). The Public Prosecutor is still obliged to prove his charges. In the future, it is necessary to carry out an evaluation of the regulation of Corruption Crimes, it is necessary to strictly regulate the substance of the legal system of reverse evidence so that its application can be implemented effectively and is not just a rule contained in the norms.
KEWENANGAN IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN DEPORTASI KEPADA WARGA NEGARA ASING Purnama Putra, I Putu Krisna; Dharma Saputra, Komang Edy; Suandika, I Nyoman
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1057

Abstract

Kewenangan deportasi dimiliki oleh instansi Keimigrasian sebagai instansi utama yang mengurus warga asing di suatu negara. Di Indonesia sendiri terdapat ketentuan pengembalian atau deportasi warga negara asing (WNA). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Deportasi merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan mengenai deportasi terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia. Bagaimanakah akibat hukum yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode empiris. Kewenangan deportasi dimiliki oleh instansi Keimigrasian sebagai instansi utama yang mengurus warga asing di suatu negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa deportasi merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian dan sanksi Projusticia (Proses Peradilan) terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang dikarenakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum
KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH IV DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PAS BANDARA Susanto, Joko; Sukardi, Ni Made Rai
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1165

Abstract

The number of incidents of counterfeiting airport pas poses a risk of threats to aviation security that can result in aviation law violations, for that law enforcement is needed in order to provide a deterrent effect while realizing legal certainty against perpetrators of airport passport forgery. The formulation of the problem in this study is how the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pas, as well as what factors hinder law enforcement against counterfeiting airport pas, the objectives of this study are, first, to determine the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pas, second, to determine the factors that hinder law enforcement against counterfeiting airport pas. The research approach used is normative juridical, the normative juridical approach seeks to understand the law from a theoretical and philosophical perspective. This research uses normative legal research methods by analyzing various legal sources such as constitutions, laws, court decisions, legal doctrines, and opinions of legal experts. The results of this study are first, the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pas has not been maximized, as evidenced by the Region IV Airport Authority Office has never taken action in court against counterfeiting airport pas. Second, the factor that hinders the law enforcement of airport pass forgery is that the Region IV Airport Authority Office does not yet have the authority to investigate the criminal offense of airport pas forgery.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM “RED ONE PIECE” YANG DIUNGGAH OLEH WIBU TANPA IZIN Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas; Tohjiwa, I Made Wiwekananda; Wiramadha, Nyoman Chandra Pratista
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1053

Abstract

Kepopuleran Anime didukung oleh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat, dapat memberikan celah kepada penggemar melakukan suatu pelanggaran hak cipta yaitu mengunggah film Anime tanpa izin pencipta, seperti film “Red One Piece” yang kini beredar pembajakan di negara yang belum mendapatkan izin publish dari pemegang hak cipta. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1) Aturan hukum terhadap hak cipta suatu film Anime, dan (2) Perlindungan hukum terhadap hak cipta film Anime yang diunggah oleh wibu tanpa izin. Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, aturan hukum mengenai hak cipta suatu film telah ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk si pencipta sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Pembajakan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h.

Page 10 of 13 | Total Record : 128

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8. No. 2 Tahun 2025 Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue