cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ridwan Lubis
Contact Email
lppm.ypiti@gmail.com
Phone
+6287877390007
Journal Mail Official
lppm.ypiti@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ampera Pasar 6 Batang Jambu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah METADATA
Published by Yayasan Pendidikan Islam Tholabul 'Ilmi
ISSN : -     EISSN : 27237737     DOI : 10.10101
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
for aims to serve as a medium of information and exchange of scientific articles between teaching staff, alumni, students, practitioners and observers of science in education, Sains, Social, Technology and Humaniora. Focus ans Scope : Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora. Jurnal Ilmiah Metadata editor receives scientific articles of empirical research and theoretical studies related to Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora sciences
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 272 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN HUKUM TERHADAP ASAS KEPERCAYAAN DI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI ON-LINE Rahendra Lubis, M. Faisal
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v1i3.13

Abstract

Perkembangan teknologi memang telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet. Melakukan transaksi jual-beli secara on-line adalah salah satu dari bentuk berkembangnya teknologi. Masyarakat melakukan transaksi jual-beli tidak perlu betatap muka langsung terhadap penjualnya melainkan bisa membeli suatu barang dengan mudah dan dirumah saja. Dalam melakukan transaksi tersebut penjual maupun pembeli harus melakukan perjanjian jual-beli secara on-line dimana melakukan jual-beli secara on-line tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli secara on-line tersebut sangat memerlukan suatu kepercayaan antara penjual dan membeli. Asas kepercayaan sangat penting dalam kegiatan jual-beli karena kepercayaan dapat menimbulkan sebuah keyakinan. Oleh karena itu penjual dan pembeli terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di telah disepakati. Penerapan hukum terhadap asas kepercayaan dalam transaksi jual-beli on-line terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu bahwa dalam melakukan suatu perjanjian jual-beli harus dilaksanakan dengan itikad baik dari penjual maupun pembeli.
PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) Ali, Tengku Mabar; Suhaidi, Suhaidi; Mustamam, Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v1i3.15

Abstract

Pengaturan hukum atau kebijakan hukum pidana terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan lesbian, guy, biseksual dan transgender terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan aktivis pegiat HAM dan para komunitas gerakan lesbian, guy, biseksual dan transgender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, mengenai penanggulangan LGBT dalam perspektif kebijakan kriminal. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Pengaturan lesbian, guy, biseksual dan transgender dalam perundang-undangan di Indonesia, belum diatur dalam KUHP. Ketentuan hukum yang mengatur LGBT dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang hanya diperuntukkan terhadap perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Sementara perbuatan cabul sesama jenis antara orang dewasa belum diatur dalam KUHP maupun RKUHP. Perumusan perbuatan LGBT dalam perpsektif kebijakan kriminal adalah hal yang urgen, mengingat perbuatan LGBT bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan formulasi perbuatan LGBT dalam perspektif kebijakan kriminal, dilakukan atas berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam merumuskan perbuatan LGBT, dapat diformulasikan dalam RKUHP yang baru, yaitu dalam melakukan perluasan terhadap Pasal 284 dan Pasal 292 KUHP.
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PEMBANGUNAN PEMUDA DI KOTA MEDAN Rahmat, Muhammad; Hermanto, Bambang; Hadian, Arief; Hakim, Muhammad Ihsan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i1.17

Abstract

Permasalahan pada penelitian ini difokuskan pada satu aspek, yaitu: ke bijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk pembangunan pemuda di kota medan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan beberapa informan kunci didukung dengan data-data lainnya, berupa dokumen serta literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam bidang kepemudaan merupakan leading sektor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sebagai SKPD yang mengelola bidang kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pemuda oleh Pemerintah Kota Medan merupakan leading sekotornya Dinas Pemuda dan Olahraga yang diarahkan untuk membentuk karakter pemuda Kota Medan agar dapat berpartisipasi mewujudkan visi Kota Medan menjadi kota metropolitan dan religius.
TINJAUAN YURIDIS KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH KABUPATEN DELISERDANG (Studi Kasus No. 116/Pid.B/2011/PN.LP/PB) Ridwan Lubis, Muhammad; Nurita, Cut
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i1.18

Abstract

Perbuatan cabul pada masa sekarang ini semakin marak terjadi. Akibat perbuatan cabul akan membawa akibat  korban mengalami kegoncangan jiwa dan mengalami kemunduran mental. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Faktor terjadinya perbuatan cabul adalah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti adanya kesempatan, kurangnya iman sehingga dapat membuat seseorang lupa mengenai apa yang dilarang oleh agama dan apa yang disuruh oleh agama, melihat atau mengakses situs-situs internet yang menampilkan adegan dan gambar-gamabr pornografi, sehingga internet yang menampilkan gambar dan adegan pornografi harus dihilangkan, karena dapat mempengaruhi cara berfikir seseorang, jika dibiarkan akan menjadi krisis dalam dirinya sehingga akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu perbuatan cabul. Berdasarkan analisa data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menanggulangi perbuatan cabul adalah dengan penanggulangan secara preventif seperti memberikan pendidikan seks, pendidikan agama dan keharmonisan keluarga, serta peningkatan pengawasan masyarakat terhadap gejala-gejala sosial yang kurang baik yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Usaha lain dengan cara represif yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku sehingga jera dalam melakukan perbuatan cabul. Sedangkan rehabilitatif adalah usaha pembinaan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan cabul sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG TERDAKWA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI (Studi Putusan Mahkamah Agung NO. 39 K/PID.SUS/2010) Handayani, Khilda; Parlindungan Siregar, Bismar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i1.19

Abstract

Perkembangan teknologi dibidang Sediaan Farmasi memunculkan dampak positif dan negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dampak positifnya adalah tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, karena Sediaan Farmasi yang dihasilkan saat ini terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan pada dunia kesehatan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat terhadap kemajuan teknologi ini adalah banyaknya pemalsuan Sediaan Farmasi maupun penyalahgunaan Sediaan Farmasi sehingga menghasilkan Sediaan Farmasi yang tidak layak edar dan dapat mengganggu kesehatan. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan. Modus operandi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar  biasanya dilakukan dengan mencampurkan obat-obatan yang dijual dengan zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku atau produsen obat. Latar belakang tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar  disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor kurangnya pendidikan agama, faktor keluarga, faktor lingkungan dan juga disebabkan karena faktor desan kebutuhan ekonomi sehingga seseorang melakukan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang disertai. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar   adalah: Penjatuhan hukuman yang berat atas perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Serta peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam mengatasi masalah kejahatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan memberikan informasi kepada masyarakat jika menemukan peredaran obat-obatan tanpa izin edar dari pihak yang berwenang.
PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN Nurul Ichsan, Reza
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i1.20

Abstract

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan serta pengetahuan yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pelatihan memberi pengaruh terhadap kemampuan para karyawan yang akan dikembangkan serta dapat memberikan semangat serta membina karyawan agar mampu untuk bekerja mandiri dan dapat menumbuhkan kepercayaan diri karyawan sehingga prestasi kerjanya meningkat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan pada PDAM Tirtanadi Cabang Padang Bulan Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Regresi Sederhana dimana Y=5,725+0,727X dan pengelolaan data menggunakan SPSS 23. Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 39 responden. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pada PDAM Tirtanadi Cabang Padang Bulan Medan dilihat dari Uji parsial (t) diperoleh nilai thitung > ttabel (7,104> 2,035 ) maka Ho ditolak,dapat disimpulkan bahwa Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja. Diketahui nilai koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,577 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Pelatihan terhadap Prestasi Kerja sebesar 57,7% dan sisanya sebesar 42,3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dengan adanya program pelatihan ini karyawan juga mampu mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik lagi. Disarankan kepada PDAM Tirtanadi cabang Padang Bulan Medan untuk memperhatikan dan meningkatkan lagi Pelatihan agar Prestasi kerja tetap meningkat.
PENGARUH KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN Sinaga, Sarman
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i1.21

Abstract

Kinerja merupakan seperangkat ukuran mengenai seberapa baik suatu pekerjaan dapat dilakukan jika dibandingkan dengan standar penilaian yang telah ditetapkan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan budaya organisasi secara parsial dan secara silmultan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Populasi penelitian ini berjumlah 329 pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk penentuan jumlah sampel digunakan rumus Slovin, diperoleh sebanyak 181 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh komunikasi yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh budaya kerja yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh komunikasi dan budaya organisasi secara simultan yang signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,638, artinya variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh komunikasi dan budaya organisasi sebesar 63,80 %, sedangkan sisanya 36,20 % lagi dijelaskan oleh faktor lain yaitu seperti lingkungan kerja, pelatihan dan faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011) Moertiono, R. Juli
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i1.22

Abstract

Sengketa tanah adalah tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sedangkan yang lainnya adalah sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap tanah yang mereka miliki dan kuasai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi unsur dari perbuatan melawan hukum, bagaimana hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak. bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak. Metode yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mentelaah data-data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak terjadi apabila dilakukn pengambilan dan penguasaan tanah-tanah yang sudah dimiliki/dikuasai oleh masyarakat. Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, dalam pengertian tidak boleh orang lain melakukan tindakan yang melawan hukum untuk memiliki/menguasai tanah tersebut. Hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak dapat berupa sertifikat, bukti hak tertulis non sertifikat atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Jika penguasaan atas tanah dimaksud hanya didasarkan atas kekuasaan, arogansi atau kenekatan semata, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah melawan hukum dan berdasarkan hukum tidak dapat disebut bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan tuntutan ganti rugi.
PERBANDINGAN POTENSI ANTIOKSIDAN PEMERANGKAPAN NO DAN OH EKSTRAK KULIT BUAH NAGA DENGAN SENYAWA KAEMPFEROL Novalinda Ginting, Elisa Chrismis; Chiuman, Linda
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi bulan Mei 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i2.23

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji aktivitas antioksidan dengan metode pemerangkapan NO dan OH dari ekstrak kulit buah naga (EKBN) dan senyawa kaempferol. NO (nitrat oksida) dan OH (radikal hidroksil) sangat penting dalam proses penuaan. Kaempferol memiliki nilai IC50 aktivitas antioksidan pemerangkapan NO lebih kecil sekitar 38,68±0,48 μg/mL daripada EKBN dengan IC50 sebesar 77,65±9,58 μg/mL. Hasil uji aktivitas antioksidan pemerangkapan OH, senyawa kaempferol memiliki nilai IC50 lebih rendah yaitu sebesar 29,94±1,17 μg/mL dibandingkan EKBN nilai IC50 64,63±1,26 μg/mL. Senyawa pembanding kaempferol memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik dibandingkan dengan EKBN.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING BARANG-BARANG MAKANAN, MINIMUNAN KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Moertiono, R. Juli
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi bulan Mei 2020
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v2i2.24

Abstract

Banyak bisnis yang baru berkembang di Indonesia mengharuskan pelaku usaha dalam bisnis tersebut untuk tunduk terhadap undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini berkaitan pula dengan bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang perkembangannya di Indonesia yaitu suatu bisnis penjualan berjenjang/bertingkat, yang pastinya terdapat konsumen sebagai pendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis tersebut. Karena suatu usaha tanpa adanya konsumen maka keberadaan usaha tersebut tidak akan berlangsung. Dalam pembahasan penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM), bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha bisnis Multi Level Marketing (MLM) terhadap konsumennya. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan  dengan melihat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM), maka Distributor  sebagai pelaku usaha atas konsumen multi level marketing bertanggung jawab memberikan ganti terhadap barang-barang yang tidak sesuai atau rusak yang disebabkan kesalahan pihak perusahaan kepada konsumen, serta bertanggung jawab terhadap produksi yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas propesinya sebagai pelaku usaha, hal ini di dukung oleh pasal-pasal tentang kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggung jawaban pelaku usaha bisnis Multi Level Marketing (MLM) terhadap konsumennya apabila  salah satu pihak wanprestasi baik pihak  Distributor  atau anggotanya (konsumen) melakukan perbuatan ingkar janji atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut.  

Page 2 of 28 | Total Record : 272

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): Edisi bulan September 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi bulan Mei 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 More Issue