cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ridwan Lubis
Contact Email
lppm.ypiti@gmail.com
Phone
+6287877390007
Journal Mail Official
lppm.ypiti@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ampera Pasar 6 Batang Jambu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah METADATA
Published by Yayasan Pendidikan Islam Tholabul 'Ilmi
ISSN : -     EISSN : 27237737     DOI : 10.10101
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
for aims to serve as a medium of information and exchange of scientific articles between teaching staff, alumni, students, practitioners and observers of science in education, Sains, Social, Technology and Humaniora. Focus ans Scope : Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora. Jurnal Ilmiah Metadata editor receives scientific articles of empirical research and theoretical studies related to Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora sciences
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 278 Documents
 15   16   17   18   19 
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR DI MASA PANDEMI COVID-19 Miswar Miswar; Marzuki Marzuki; Nelvitia Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the results of the research, postponement of the Payment Obligation according to POJK Number 11 / POJK.03 /2020, the debtor can apply for credit relaxation directly to the bank concerned by meeting the predetermined requirements. If the debtor uses the provisions of the K-PKPU Law, the debtor submits a PKPU application to the court, either after the bankruptcy application or prior to the creditor's application for bankruptcy. Submitting a request for a postponement of Debt Payment obligations in accordance with the provisions of POJK Number 11/ POJK.03 / 2020, the main requirement that must be fulfilled by the debtor is that the debtor is the party affected by the Covid-19 pandemic, which can be assessed from the debtor himself, namely being exposed to positive covid -19 or based on an assessment of the business sector carried out by a debtor who has been determined to be a business sector affected by Covid-19. Postponement of Debt Payment Obligations by Debtors during the Covid-19 epidemic in POJK Number 11/POJK.03 / 2020, causing multiple interpretations in its implementation.
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SINAR MAS MULTI FINANCE (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019) Agus Pratama; Mukidi Mukidi; Mustamam Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana wanprestasi debitur dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK, bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah tunduk kepada KUHPerdata sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan danjika sudah lewat waktu yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi hutangnya debitur tidak melunasi, maka objek jaminan akan dilelang. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada.
EKSISTENSI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH DALAM PERSPEKTIF TEORI NORMA BERJENANG HANS NAWIASKY Ahmad Rusli Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Daerah mengacu pada ketentuan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa pemerintah Aceh berwenang untuk menetapkan bendera dareah Aceh sebagai lambang Keistimewaan dan kekhususan. Namun belakangan diterbitkan PP. No. 77/2007 tentang Lambang Daerah, yang dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (4) menentukan larangan bagi daerah untuk membuat bendera dan lambang daerah yang menyerupai organisasi yang dilarang dan gerakan separatis. Akibatnya, keberadaan bendera Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013, dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) PP. No. 77/2007 tentang Lambang Daerah. Penggunaan Bendera Aceh dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus di Aceh adalah sebagai simbol masyarakat yang menunjukkan identitas dari masyarakat dan daerah Aceh, serta bukanlah simbol kedaulatan, hal ini sesuai Pasal 246 ayat (3) Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Sehingga, keberadaan dan penggunaan bendera Aceh dilihat dari aspek sosiologisnya, merupakan cerminan dari masyarakat Aceh itu sendiri. Dilihat proses pembentukannya, proses pembentukan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh telah memenuhi syarat kepastian hukum. Jika dilihat dari substansi hukum yang terkandung didalamnya, masih terdapat benturan norma antara Qanun tentang Bendera Aceh dengan PP. No. 77/2007 tentang Lambang Daerah. Dilihat dari aspek pelaksanaannya, sampai saat sekarang ini ketentuan Qanun belum dapat dijalankan, meskipun telah disahkan oleh pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA. Sehingga, Qanun tentang Bendera Aceh belum memperoleh kepastian hukum secara totalitas, karena adanya benturan norma substansi hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga belum dapat dilaksanakan.
PENOLAKAN PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK OLEH TERDAKWA MENURUT KUHAP DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI MASA PENDEMI COVID-19 Feri Aminullah; Yamin Lubis; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alasan terdakwa menolak dilaksanakannya sidang secara elektronik dikarenakan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE dianggap bertentangan dengan asas-asas dan norma hukum yang diatur dalam KUHAP. Sidang secara elektronik berdasarkan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE belum memiliki kepastian hukum, karena belum adanya kejelasan tujuan dari pembentukan Perma tersebut dan terjadinya kontradiksi norma hukum dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, utamanya dengan KUHAP. Pelaksanaan persidangan secara elektronik akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak terlaksananya perlindungan hak-hak terdakwa. Saran, persidangan secara elektronik perlu diatur dalam bentuk undang-undang atau pun dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Agar kedudukannya masuk dalam hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga memiiki nilai kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Perlu adanya persetujuan terdakwa dalam hal pelaksanaan pemeriksaan perakra dilaksanakan secara elektronik oleh pengadilan.
RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA Guruh Syahputra; Nelvitia Purba; Marzuki Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesimpulan, pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Syarat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu harus terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), juga unsur dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK. Pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan. Saran, perlu mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK dengan mengatur kriteria yang jelas dan tegas terhadap penerapan pidana mati. Perlu untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BURUH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Herlina Hanum Harahap
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan kerja adalah untuk menjamin hak hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin keselamatan serta menghindarkan dari perlakuan deskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut Abdul Hakim dan Yusuf Subkhi Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya Sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan keselamatan kerja buruh berdasarkan UU No 13 Tahun 2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap keselamatan kerja belum begitu optimal karena masih ada beberapa buruh ang mengabaikan keselamatan kerja.
ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Muhammad Idham Kholid Lubis; Mustamam; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan wakaf uang dalam  perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bagaimana pengelolaan dan legalitas pemanfaatan dana wakaf uang oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam .Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan wakaf tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Para Ulama mendasarkan disyariatkannya wakaf pada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas yang sangat banyak sekali, dan tujuan wakaf tersebut difungsikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang beragama Islam dimana uang hasil wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (mudharabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai tersebut dilakukan berdasarkan fiqih Islam dan juga ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal wakaf. Kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazhir yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat, dan biaya pengelolaannya terus-menerus tidak tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat, karena pengelolaan wakafnya secara produktif dan peraturan pelaksanaan belum diatur secara terperinci.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd) Mhd. Idrus Tanjung; Marlina Marlina; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sepeerti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi dana bencana alam, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk korupsi dana siap pakai penangulangan bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah terdakwa mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah mendapatkan keuntungan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah terdakwa dijtauhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf
HAK WARIS SAUDARA LAKI-LAKI KETIKA BERHADAPAN DENGAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn) Mhd. Nanda Amransyah; Mustamam; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap perkara warisan yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan Penetapan Ahli Waris.Rumusan masalah dalam adalah  bagaimana  pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam, bagaimana dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn.Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan adalah para ahli waris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan koreksi terhadap penetapan. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah  anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri .
ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021 Mukhtar Leo Harahap; Yamin Lubis; Mukidi Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana mekanisme pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana akibat ketentuan Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan.Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mekanisme pendirian dan pendaftaran perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 adalah dimungkinan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar. Akibat ketentuan Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas, sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK).

Page 17 of 28 | Total Record : 278

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): Edition September 2025 Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Edisi Bulan Mei 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): Edisi bulan September 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi bulan Mei 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi bulan Januari 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Edisi bulan Mei 2019 More Issue