Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Jurnal JURISTIC (JuJUR) merupakan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan hukum, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. JuJUR menerima artikel ilmiah hasil penelitian maupun konseptual yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Politik dan Pemerintahan; Hukum Kesehatan; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum.
Articles
177 Documents
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PENGHINAAN PADA ORANG YANG TELAH MENINGGAL MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Fajar Sodiq]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3906
<![CDATA[Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan, termasuk bagi orang yang telah meninggal dunia. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong aktivitas dunia maya yang masif, namun banyak kasus pelanggaran pencemaran dan penghinaan nama baik melalui media sosial. Saat ini hukum yang mengatur tentang penghinaan masih terbatas, KUHP terbatas pada media yang digunakan, sedangkan Undang-undang ITE hanya mengatur penghinaan secara umum saja, sehingga tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Tulisan ini menguraikan bahwa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL YANG RELIGIUS BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Natan Prasetyo Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3912
<![CDATA[Sifat sistem hukum nasional tidak sekuler namun mengandung nilai-nilai religius. Hal demikian membawa konsekuensi harus dilakukan penggalian / pengkajian ilmu hukum yang berKetuhanan YME, termasuk “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME” harus berdampak pada keadilan yang mendasarkan tuntunan Tuhan dan bukan sekedar berdasarkan Undang-Undang semata. Penelitian ini mengenai pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai pancasila dengan permasalahan bagaimana sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari Pancasila dan bagaimana pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila? Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder yakni teori-teori hukum para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian dan pengembangan yang mendalam mengenai Sistem Hukum Nasional / Ilmu Hukum Nasional Pancasila terutama sila Ke-Tuhanan YME sebaiknya secara terus menerus dilakukan sebagai usaha melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif sistem / ilmu hukum yang ada saat ini. Hal demikian dibutuhkan dengan mengingat ilmu dan penerapan penegakan hukum senantiasa dihadapkan pada perkembangan dan tuntutan masyarakat yang memandang penegakan hukum yang masih memprihatinkan dan belum cukup mampu mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana atau penal policy yakni sebagai usaha dalam pembentukan hukum pidana yang sejalan dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan pada hukum agama maupun hukum tradisional sehingga dapat diwujudkan kehidupan lahir dan batin yang serasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN MELALUI ALTERNATIF SENGKETA (STUDI KASUS PT. BANK X) ]]>
<![CDATA[Salma Agustina]]>;
<![CDATA[Keren Shallom Jeremiah]]>;
<![CDATA[Jasmine Dameria Gultom]]>;
<![CDATA[Dwi Desi Yayi Tarina]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3503
<![CDATA[Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Fokus penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian kredit macet Bank BUMN melalui alternatif sengketa dengan fokus kepada kasus PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Hasil penulisan ini adalah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PAJAK DAERAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DARI SEKTOR RESTORAN ]]>
<![CDATA[Ferry Wisnucahyo]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3907
<![CDATA[Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah terbesar dari suatu daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keberagaman kegiatan pada masyarakatnya sehingga seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut sehingga berbanding lurus dengan potensi pajak yang dapat tergali dari kegiatan masyarakat tersebut, maka PAD daerah tersebut akan meningkat. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) ini memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh dengan tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan masyarakat juga terpengaruh. Namun hal ini tidak berdampak pada pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selama ini kendala yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah ketidak disiplinan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membayar pajak dan terkesan menutupi pendapatan sebenarnya untuk mengelabuhi petugas pajak, selain itu lahirnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektifitas UU tersebut dalam menjaga stabilitas pajak daerah, mengingat masa transisi UU 2 (dua) tahun sejak lahirnya UU tersebut]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF PADA KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Hidayat Galih Saputro]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3909
<![CDATA[Penafsiran mengenai hukum umumnya beralih dari tafsiran mengenai konsepsi. Suatu akidah hukum dan penegakan hukum dengan terbuka yang membutuhkan sebuah pemisah yang statis mengenai sebuah konsep hukum. Penulisanooinioobertujuan untukomengetahui danomemahami tentangooperlindungan hukumooterhadap konsumenodalam transaksiojual belioonline dioIndonesia. Metode Penelitianoyangodigunakanoialahopenelitianonormatifoodenganoopendekatan undang-undang danopendekatanokonseptual. Jenisodata meliputiobahan primeroodanoobahan sekunder. Hasilooopenelitian menunjukanooobahwa perlindunganookonsumenooyang melakukanotransaksi E-commerce di aturodalam Undang-UndangoNomor 8 Tahun 1999 tentangoPerlindunganoKonsumen dan Undang-UndangoNomor 19 Tahun 2016 perubahanooatas UUooNomor 11 Tahunoo2008 tentangooInformasi danooTransaksi Elektronik. Selainoitu melihatopraktik E-Commerce yangosemakin berkembangodi Indonesia, tentuoomenjadi satuookemudahan bagiokonsumen dalamomembeliosuatu produkobarang atauojasa. Namunootidak sedikitoojuga hak-hakokonsumenodilanggar, disebabkanookarena kurangnyaoopemahaman tentangooregulasi atauooperlindungan hukumobagi konsumenosendiri, sehinggaoodibutuhkan suatuookajian khususotentang PerlindunganoooHukum TerhadapoooKonsumen DalamoooPraktik E-Commerceooodi Indonesia]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Insiden Bayi Dipulangkan Pada Orang Tua Yang Salah ]]>
<![CDATA[Krisnawati, Ristyani]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4749
<![CDATA[The incident of a newborn being discharged to the wrong parents in a hospital can lead to legal issues that result in hospital liability. The incident is the negligence of health workers in the hospital in identifying newborns and is classified as a sentinel event, which is one type of patient safety incident. This article aims to find out how the hospital's legal responsibility for the negligence of health workers in providing health services to patients. Chapter 46 of Hospital Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals regulates that hospitals must be legally responsible for all losses incurred by health workers in the hospital. The hospital in this case applies the doctrine of Corporate Liability. The application of the doctrine of Corporate Liability also requires hospitals to always supervise and control all forms of actions taken by their subordinates so that negligence does not occur which results in harm to patients. The form of hospital responsibility by compensating patients for negligence caused by health workers.]]>
<![CDATA[Peranan Brimob Polri Dalam Pengamanan Obyek Vital ]]>
<![CDATA[Sapwan, Sapwan]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i03.5338
<![CDATA[Penelitian ini tentang peranan Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital dengan permasalahan bagaimana kedudukan dan tugas Brimob Polri dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana peran Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital tempat ibadah? Pendekatan penelitian ini yakni yuridis normatif yang berdasarkan data sekunder yakni teori-teori hukum pakar dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Kedudukan Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Hukum Positif Indonesia, yaitu sebagai alat negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam rangka terwujudnya tujuan hukum pidana. Peran Brimob Polri dalam pengamanan obyek vital merupakan salah satu upaya mewujudkan keamanan dalam negeri yang dilaksanakan melalui kegiatan penjagaan, sterilisasi, patroli guna mengantisipasi ancaman keamanan atau teror dengan bekerja sama dengan otoritas, pihak terkait maupun masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit Perseorangan Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Setiawan, Benny]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5358
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur pailit perseorangan dalam menyelesaikan perkara kepailitan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Kepailitan telah memberikan dasar hukum, namun implementasinya masih menimbulkan sejumlah kendala. Evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum tersebut menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat dalam proses kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan pakar hukum kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur pailit perseorangan menghadapi tantangan dalam akses terhadap bantuan hukum, proses administratif yang rumit, serta kurangnya pemahaman akan hak-hak mereka. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur pailit perseorangan meliputi pendidikan dan akses yang lebih baik terhadap bantuan hukum serta layanan konseling keuangan. Perlindungan hukum yang efektif juga membutuhkan perbaikan dalam proses administratif dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani perkara kepailitan secara adil dan transparan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap debitur pailit perseorangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan hukum di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif bagi debitur pailit perseorangan merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan yang merata bagi semua pihak. Implementasi perbaikan dalam sistem hukum kepailitan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[Kajian Pemidanaan Terhadap Kejahatan Penipuan Dan Penggelapan Dibidang Properti Dalam Teori Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Pujiarno, Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5353
<![CDATA[Paper ini membahas mengenai Pelaku penipuan properti yang marak terjadi ini, dalam proses penegakan dan penyelesaiannya kebanyakan korban tidak merasakan keadilan yakni tidak kembalinya secara utuh atau sama sekali uang/harta korban yang diambil oleh pelaku. Bahkan ada pelaku yang kabur, sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk menangkap dan berdampak pada tidak dapat diadilinya pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana modus-modus penipuan dan penggelapan properti dan apa saja kendala dalam penyelesaiannya serta bagaiamana perlindungan hukum terhadap korbannya.Hasil Penelitian adalah Pelaku penipuan properti menghadapi sanksi pidana dan tanggung jawab perdata, termasuk penjara dan denda. Mereka juga dapat dituntut untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang dirugikan, seperti pemilik properti atau kontraktor. Dampak reputasi adalah implikasi signifikan lainnya, karena penipuan properti dapat merusak reputasi individu atau perusahaan dan menghambat peluang bisnis. Reputasi industri konstruksi juga dapat terpengaruh, mendorong perubahan peraturan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah dan pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan, menegakkan peraturan, dan mengintensifkan upaya pencegahan penipuan properti untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi.]]>
