Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Jurnal JURISTIC (JuJUR) merupakan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan hukum, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. JuJUR menerima artikel ilmiah hasil penelitian maupun konseptual yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Politik dan Pemerintahan; Hukum Kesehatan; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum.
Articles
177 Documents
<![CDATA[Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional ]]>
<![CDATA[Suroto, Suroto]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4745
<![CDATA[Dana Desa menjadi sarana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata. Jumlahnya yang sangat besar mengharuskan dibutuhkannya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan, pendayagunaan, dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa yang efektif menjadi kunci tercapainya keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan prosentase pertumbuhan ekonomi dalam lingkup nasional. Problematika dan fakta yang terjadi, sejak dikucurkannya Dana Desa pada tahun 2015 justru prosentase pertumbuhan ekonomi nasional tidak lebih baik dari tahun sebelum Dana Desa ada. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang bagaimana efektivitas Dana Desa sebagai sarana yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Desa belum efektif berkontribusi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional karena beberapa hal: yaitu karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang pemidanaan terhadap para pihak yang menyelewengkan Dana Desa, SDM pemerintah desa yang masih relatif rendah, belum memadainya sarana yang dapat secara mudah dan aman diakses masyarakat terutama terkait dengan pelaporan penyalahgunaan Dana Desa, birokrasi pelaporan dugaan penyelewengan Dana Desa yang tidak ringkas, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawalan Dana Desa, dan kebiasaan pembangunan yang hanya menitikberatkan pada sektor fisik dan mengesampingkan aspek pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi rendah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Ardian]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4265
<![CDATA[Beberapa tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana kekerasan pada anak di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran khususnya bagi orang tua yang memiliki anak terutama usia di bawah umur. Kecaman dari berbagai pihak agar Pemerintah menerbitkan aturan yang dapat menjerat pelaku seberat-beratnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta untuk mengetahui bagaimana sanksi kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).  Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.Dalam Pasal 81 Ayat (7) ada hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cipâ€. Setelah keluarnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, banyak pertentangan terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia bagi terpidana. Ikatan Dokter Indonesia salah satu pihak yang menolak menjadi eksekutor bagi terpidana, hal ini dikarenakan akan melanggar Kode Etik Kedokteran. Sehingga sampai sekarang masih terjadi perdebatan terkait siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terpidaan dengan hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2). Ditegaskan juga dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa aturan tersebut semuanya mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kasus Pemerasan Uang Melalui Prostitusi Online WhatssApp Video Call Sexs ]]>
<![CDATA[Virya, Prince Eve Putera]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5363
<![CDATA[Indonesia memiliki 80 kasus pemerasan uang melalui prostitusi online whatssApp video call sexs dari Januari-September 2018. Menurut Jaksa Penuntut Umum Data Direktorat II Ekonomi Khusus Unit V IT & Cybercrime Bareskrim Mabes Polri, kasus kejahatan dunia maya dalam kurun waktu 3 tahun yang dilaporkan sebanyak 37 dan 14 kasus telah dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka jurnal ini mengamati terkait Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kasus Pemerasan Uang Melalui Prostitusi Online WhatssApp Video Call Sexs? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Metode analisis data lainnya dengan menghimpun data sekunder yang meliputi bahan sekunder, primer, dan tersier baik berupa aturan-aturan hukum tertulis yang masih berlaku yang berkaitan dengan analisis normative. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kasus Pemerasan Uang Melalui Prostitusi Online WhatssApp Video Call Sexs Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 4 jo Pasal 45 Ayat 1. Penerapan tanggung jawab hukum tersebut sudah benar namun implementasi di lapangannya harus lebih ditingkatkan agar terealisasikan dengan baik dan dapat meminimalisir kasus prostitusi online dalam pemerasan uang melalui whatsApp video call sexs.]]>
<![CDATA[Konflik Norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) ]]>
<![CDATA[Ikhsan, Firman]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5348
<![CDATA[Hak pemberi jaminan Fidusia, dalam prakteknya, banyak dilanggar oleh penerima jaminan Fidusia.Bahkan cara-cara premanisme dilakukan untuk maksud tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis norma hukum yang terumuskan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia dan konflik norma Pasal15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan original intens rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Norma hukum yang merupakan legal substance dari perumusan ketentuan Jaminan Fidusia dianalisis melalui pendekatan konsep dan Undang-Undang.Penelitian ini menemukan bahwa konflik norma yang terjadi pada rumusan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 , disebabkan oleh frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan para pihak dalam perjanjian.Argumen hukumnya adalah adanya subyektifitas kreditur (Penerima Fidusia) dalam menilai dan menentukan keadaan cidera janji (wanprestasi) debitor (Pemberi Fidusia).]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Usman, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4312
<![CDATA[Peredaran obat yang aman dan berkualitas merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, tantangan yang kompleks terkait peredaran obat yang ilegal, palsu, dan tidak aman, serta penyalahgunaan obat, menuntut perlunya upaya pengawasan peredaran obat  dan makanan. Dengan 250 jutaan penduduk, Indonesia telah menjadi sasaran potensial untuk menjadi sasaran pemasaran obat dan makanan baik secara langsung maupun online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan peredaran obat merupakan pilar fundamental dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pengawasan peredaran obat dan makan, penguatan lembaga BPOM serta sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat menjamin kualitas peredaran obat di makanan guna perlindungan kesehatan masyarakat.]]>
<![CDATA[Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment) ]]>
<![CDATA[Ardiana, Muhammad Rizal]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i03.2424
<![CDATA[Situasi COVID-19 yang merupakan global pandemic, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyebaran yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat, Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) melalui 3T (Test, Trace, Treatment)†terhadap pasien dan keluarga pasien. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian tesis ini adalah (1) Bagaimana Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)? (2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)?. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yudiris empiris. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan, data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini (1) Pasien memiliki hak untuk menolak setiap tindakan yang akan dilakukan oleh petugas medis tapi dalam kondisi wabah seperti sekarang ini hak tersebut tidak berlaku hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2) Terdapat berbagai hambatan dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment) yaitu kurangnya teknologi dalam pelaksanaan tracing pada pasien dimana biasanya hanya dilakukan wawancara saja, pelaksanaan testing yang memakan waktu cukup lama juga menjadi salah satu hambatan]]>
<![CDATA[Analisis Penyelesaian Kredit Macet Atas Jaminan Hak Tanggungan Oleh Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Semarang) ]]>
<![CDATA[Sanusi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i02.3905
<![CDATA[Pengaturan mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan diatur pada UUHT dan Permenkeu, namun pada praktiknya masih terjadi banyak kendala. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, penyelesaian kredit macet yang diletakkan jaminan hak tanggungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Semarang dan akibat dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelesaian kredit dengan jaminan hak tanggungan telah tertulis lengkap dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pada pasal 20 dan 21 yang memberi hak kepada kreditor untuk menjual hak tanggungannya apabila debitor wanprestasi. Terdapat empat tahapan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet atas debitur yang wanprestasi, yakni menggolongkan debitor yang wanprestasi, memberikan surat peringatan pembayaran hutang, eksekusi melalui pelelangan umum, pengosongan melalui putusan pengadilan negeri. Disamping itu, masih ada beberapa hal yang menjadi akibat atas penyelesaian kredit macet dari sisi debitur maupun sisi kreditur.]]>
<![CDATA[Peran Serta Masyarakat Pada Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Guna Mewujudkan Good Governance ]]>
<![CDATA[Hakim, Muhammad Affanul]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5359
<![CDATA[Salah    satu    tiang    utama    dalam    penyelenggaraan pemerintahan   suatu   negara   adalah   pembentukan   peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan Didalam Pasal 96 secara jelas mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Peran serta masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah merupakan hak masyarakat. Dalam upaya pencapaian Good Governance, peran serta masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan, sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Peran serta masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah sebetulnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, peran serta masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengawasan publik. Pengawasan publik bertujuan agar pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Layanan BPJS Untuk Kepuasan Pelanggan ]]>
<![CDATA[Febryaningsih, Santy]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5352
<![CDATA[BPJS Kesehatan adalah organisasi publik yang didirikan untuk memberikan layanan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia dengan prinsip asuransi kesehatan.Jaminain Kesehatan Nasional (JKN) adalah nama programnya. Efektivitas layanan BPJS Kesehatan untuk kepuasan pelanggan dapat diterima dengan baik, terutama jika pelayanan memenuhi kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kualitas Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS berdampak pada Kepuasan Konsumen dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien pengguna BPJS. Pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Â Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Tidak ada perbedaan dalam perlakuan Rumah Sakit terhadap pasien BPJS kecuali jika itu diatur oleh aturan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap pelayanan kesehatan antara lain tingkat mutu pelayanan, Interaksi personal, Fasilitas, Pendidikan, pendapatan, dan tingkat kelas kepesertaan, Persepsi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Bebas Kosmetik Beretiket Biru ]]>
<![CDATA[Dewinta, Dewinta]]>
<![CDATA[ Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4746
<![CDATA[Nowadays, the distribution of cosmetics with blue labels is increasingly widespread. The reason is that some time ago there was an uproar in the news that there was a well-known brand of skincare with a blue label but it was sold in public places such as malls and even grocery stores. The blue label is a label for medicines (specifically external medicines such as ointments, creams, etc.) given by doctors according to the patient's condition. So, skincare with a blue label can only be used by patients who have consulted a doctor, who then prescribes medication to a pharmacist. This research uses a normative juridical approach with descriptive qualitative data analysis. The conclusions of this research include: 1) legal protection for consumers based on the UUPK, namely Article 4 letter a and Article 7 letter d concerning quality standards for goods in Indonesia, 2) the legal consequences of selling cosmetics with blue labels and resulting in consumer losses, will be subject to sanctions through Article 60 Paragraph 2 where a sanction of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah), then, if there is no good faith in implementing the specified sanctions, the business actor can be sued through the Consumer Dispute Resolution Agency or the courts in their respective regions in accordance with Articles 19 and 45 paragraph 2.]]>
