Articles
592 Documents
<![CDATA[SEGALA ASPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Hidayat, Syarif]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43101
<![CDATA[Pengaturan global perdagangan narkoba pada awalnya diatur dalam United Nations General Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan konvensi internasional yang diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat menggantikan peraturan tersendiri yang berkaitan dengan pengendalian internasional penyalahgunaan narkoba. di bawah delapan bentuk perjanjian internasional. Memperbaiki cara-cara pengendalian peredaran narkotika dan pembatasan penggunaannya terutama untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, peredaran narkoba tergolong pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan narkoba justru berdampak pada aspek sosial yang berujung pada merosotnya perekonomian nasional.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Setianto, Muhamad Jodi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43086
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) menganalisa peraturan hak cipta terkait situs download illegal di internet, (2) mengetahui akibat hukum apabila pihak uploader maupun downloader telah melanggar peraturan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah aturan-aturan yang membahsa mengeani keberadaaan hak cipta. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dengan mencatat dan menganalisis permasalahan dan dikelompokkan secara sistematis. Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis secara objektif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta berupa pengakuan atas karya ciptanya yang didasarkan atas hak moral dan hak ekonomi (2) Akibat hukum yang diberikan kepada pihak uploader, berupa pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Agustini, Shenti]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43740
<![CDATA[Ketentuan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu telah ditegaskan dalam aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, namun dalam implementasi ketentuan tersebut seringkali disimpangi oleh pemberi kerja dan/atau pengusaha. Meskipun konsekuensi hukum atas pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu yang bertentangan dengan hukum, yakni demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam konsekuensi tersebut, pemberi kerja dan/atau pengusaha pula seringkali keberatan untuk patuh secara sukarela. Sehingga melalui penulisan artikel ini, penulis bermaksud untuk memberikan satu pemaparan langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang merasa dilanggar haknya untuk mengajukan upaya hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan secara yuridis normatif atas obyek penelitian yang hendak ditulis oleh penulis.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri, Kristina Dwi]]>;
<![CDATA[Agustianto, Agustianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41979
<![CDATA[Hukum bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana. Salah satu aspek dalam hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor terkadang dinilai masih kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengedepankan Perundang-Undangan, dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat melihat keefektifan pemberian hukum mati bagi tindak pelaku pidana korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[MELIHAT BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA DALAM KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM ]]>
<![CDATA[Murti, I Made Gede Wisnu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43196
<![CDATA[Terdapat sebuah ungkapan lama dalam bahasa belanda yang menyebutkan bahwasanya hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Kendatipun tidak begitu sependapat dengan ungkapan tersebut, sebab hukum itu geen persoon tetapi adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Konsekuensinya, jika terjadi kekurangan pada suatu subsistem, maka akan ditutupi oleh subsistem yang lain. Mempelajari sistem hukum tentu akan memudahkan penguasaan terhadap kompleksitas kenyataan permasalahan yang ada. Tidak selamanya suatu peristiwa hukum hanya terkait suatu bidang hukum semata. Sering kali suatu permasalahan hukum meliputi beberapa bidang hukum. Dalam konteks ini sistem hukum lebih memudahkan penyelesaian atas permasalahan yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Kompleksitas hukum akan dipermudah oleh sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari subsistem-subsistem untuk memberikan pemahaman terhadap bidang hukum tertentu, baik sebagai bagian dari sistem hukum maupun sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum.]]>
<![CDATA[YURISDIKSI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN TERORISME ]]>
<![CDATA[Mustika, I Komang Sanju Bayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43102
<![CDATA[Dalam dinamika pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme, masyarakat internasional terutama kalangan negara-negara anggota PBB hingga kini masih mengalami kesulitan dalam menangin kasus-kasus mengenai terorisme. Kejahatan terorisme dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional maupun sebagai kejahatan internasional. Kendati terkualifikasi kejahatan internasional, penegakan hukumnya tetap merupakan yurisdiksi nasional. Sesuai dengan asas komplementer, apabila negara tidak mau, atau enggan, atau tidak mampu melaksanakan yurisdiksi maka akan diambil alih menjadi yurisdiksi internasional, dalam hal ini akan menjadi yurisdiksi PPI.]]>
<![CDATA[REKOMENDASI BAWASLU SEBAGAI BENTUK PROGRESIVITAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU ]]>
<![CDATA[Anggraeniko, Litya Surisdani]]>;
<![CDATA[Sutarno, Sutarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46039
<![CDATA[Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi terhadap 7 (tujuh) calon petahana pada pilkada 2020. Alasannya adalah 3 diantaranya merupakan petahana yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan, sedangkan yang lainnya adalah melakukan mutasi jabatan. Padahal kedua hal tersebut dilarang dalam hukum. Namun, memang perihal penyalahgunaan jabatan berkaitan dengan kepentingan bantuan sosial belum diatur secara spesifik dalam hukum pemilu, karena sifatnya adalah kondisional (mengikuti keadaa) yakni misalnya bencana non alam covid-19. Hal tersebut tidak menutup Bawaslu untuk melakukan terobosan hukum salah satunya adalah dengan penemuan hukum menggunakan metode interpretasi teologis-sosiologis, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan pemilu serta tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan Negara, untuk mendapatkan progresivitas keadilan. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan menganalisis hukum terkait dengan pemilu yang dihubungkan dengan kondisi lapangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Hasil penelitian menununjukan Bahwa Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu berusaha mewujudkan suatu cita demokrasi yaitu keadilan pemilu. Adanya rekomendasi diskualifikasinya 7 calon petahana dalam pilkada membuktikan eksistensi bawaslu dalam menemukan keputusan yang mengedapankan kepentingan rakyat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Putra, I Putu Aditya Darma]]>;
<![CDATA[Dantes, Komang Febrinayanti]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45930
<![CDATA[Peneitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan penggunaan suatu merek di wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Samping dengan bentuk Purposive Sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memenuhi unsur daya pembeda terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek, sehingga merek tersebut adalah tidak sah untuk digunakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya upaya preventif oleh instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Yasa, I Wayan Budha]]>;
<![CDATA[Mangku, Dewa Gede Sudika]]>;
<![CDATA[Yuliartini, Ni Putu Rai]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45924
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis sampel yaitu purposive sample. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa (1) faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng adalah hasil dari perbuatannya sendiri yang tergolong ke dalam faktor individu serta dipengaruhi faktor lainnya seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi informasi; (2) upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buleleng secara preventif sebagai bentuk pencegahan dan secara represif sebagai bentuk penanggulangan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr) ]]>
<![CDATA[Putrayasa, Komang]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>;
<![CDATA[Dantes, Komang Febrinayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45942
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu purposive sampling serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.]]>
