Tadulako Master Law Journal
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2 (2021): JUNE"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[HAK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN THE RIGHT TO STIPULATE THE REGIONAL REGULATIONS TO IMPLEMENT REGIONAL AUTONOMY ]]>
<![CDATA[Angkadai, Yoseph Fenly]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami kesesuaian konsep “pembentukan peraturan daerah†dalam undang-undang terhadap konsep “hak menetapkan peraturan daerah†dalam konstitusi serta memahami akibat hukum konsep itu terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Negara Kesatuan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang, sejarah, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan mencari dalam penelusuran dokumen, sejumlah buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan-bahan hukum dimaksud disajikan secara preskriptif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep “pembentukan peraturan daerah†dan konsep “membentuk undang-undang†terhadap konsep “menetapkan peraturan daerah†dan konsep “otonomi seluas-luasnyaâ€, selain berakibat ketidaktertiban makna Konstitusional karena penyamaan konsep dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, juga ketidakseragaman diksi hukum terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah dalam konsep Negara Kesatuan, sebab konsep-konsep itu memiliki kekaburan diksi hukum sehingga kontradiksi terhadap makna Konstitusi Indonesia, dan secara khusus konsep dimaksud tidak seragam dengan makna konsep pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan (medebewind) dalam kerangka otonomi daerah serta berakibat hukum administratif yang mengarah pada pertentangan terhadap hierarki perundang-undangan.  ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Fadly, Moh.]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa permasalahan yaitu: Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: kuisoner, wawancara dan studi kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu belum efektif,hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang terjadi tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Palu merupakan suatu indikasi bahwa penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Palu belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: 1) subtansi hukum, 2) struktur hukum termasuk sarana dan prasarana, 3) kultur hukum (masyarakat dan kebudayaan).]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu Asas Utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini membawa pengertian bahwa setiap orang memiliki posisi tawar menawar dan kedudukan yang seimbang dalam menentukan kriteria isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausula baku antar pihak dalam mencapai keseimbangan dalam keadilan berkontrak. Serta juga menganalisis dan menjelaskan Kriteria Kontrak Konsumen Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Dan Pendekatan Kasus. Hasil Penelitian Tesis ini menyimpulkan bahwa Pengaturan klausula baku dalam mencapai keseimbangan dalam keadilan Berkontrak yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak maka dengan adanya asas keseimbangan dalam klausula baku ini harus dijadikan dasar untuk menentukan keabsahan dalam suatu perjanjian. Dan adanya keadilan berkontrak dalam kontrak konsumen merupakan prinsip persamaan, kesetaraan, dan kebebasan yang memiliki nilai keadilan yang dapat menjujung tinggi harkat dan martabat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMPLEMENTARIS DALAM MENJALANKAN DAN MELAKUKAN PENGURUSAN SERTA PENGELOLAAN COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP ( CV) DI KECAMATAN BANAWA, KABUPATEN DONGGALA ]]>
<![CDATA[Darwati, Darwati]]>;
<![CDATA[Lakuna, Rosnani]]>;
<![CDATA[Kekka, Abraham]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komplementaris Dalam Menjalankan Dan Melakukan Pengurusan Serta Pengelolaan Comanditaire Vennootschap ( CV) Di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komplementaris dalam Menjalankan dan Melakukan Pengurusan serta Pengelolaan Comanditaire Vennootschap ( CV). Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris normatif,. Hasil penelitian menemukan bahwa Hubungan antara Direksi dengan perseroan yang dalam hal ini adlah CV. Inovi adalah hubungan antara agen dengan prinsipal yang saling tergantung dalam kepentingan bersama yang dikenal sebagai fiduciary . Jadi, konsepsi dan penerapan Fiduciary Duty Direksi menurut peraturan perundang- undangan maupun business practice, diperlukan sejak perusahaan telah dimiliki oleh tidak lagi pada satu pemilik/keluarga tetapi beberapa pemilik bahkan menjadi perusahaan publik. Hal ini dimaksudkan melindungi kepentingan seluruh pemegang saham terutama pemegang saham minoritas dari kemungkinan abuse of power yang dilakukan Direksi. Sehingga, penerapan fiduciary duty Direksi sebagai pemenuhan â€legal compliance†maupun kebutuhan bisnis adalah suatu kebutuhan.Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip Fiduciary Duties pada CV. Inovi ialah mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggung jawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan. Direksi juga bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (duty of care), serta mampu mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadinya (duty of loyalty).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PALU LOKADANA UTAMA CABANG POSO ]]>
<![CDATA[Rahmanto Sonora, Eske Yuniel]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak bank dalam hal terjadinya kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso, dan bagaimanakah kekuatan hukum Surat Pernyataan yang membebankan pertanggungjawaban pribadi debitur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Metode penelitian ini yaitu, yuridis-empiris, penelitian dengan menitik beratkan pada data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso, sedangkan data sekunder lebih bersifat penunjang. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap pihak bank dalam hal terjadinya kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palu Lokadana Utama Cabang Poso dilakukan melalui Perjanjian Tambahan (addendum), dan Pengadilan, serta kekuatan hukum Surat Pernyataan yang membebankan pertanggungjawaban pribadi debitur PNS dalam pelaksanaan perjanjian kredit, mengikat debitur PNS dalam pelunasan kreditnya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Samantha, Salsabilla Priyadhiva Putri]]>;
<![CDATA[Rowa, Ahmad Aswar]]>;
<![CDATA[Djohas, Saharuddin]]>;
<![CDATA[Ayyub, Muh. Rusli]]>;
<![CDATA[Nurman, Ilham]]>;
<![CDATA[Hafid, Abd. Rahman]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase?. (2) Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati?. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase. penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan penyelesaian sengketa ini semakin diminati dikarenakan prosesnya yang memiliki banyak keunggulan yaitu kerahasiaan para pihak terjamin, Seperti dalam kasus Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase prosesnya tidak dipersulit dengan hambatan-hambatan berupa berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan memberi keputusan win-win solution. Dalam kasus ini Kemenhan RI melakukan wanprestasi dan akibat hukum yang harus dilaksanakan adalah mekakukan ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Pasal ini menyetakan bahwa dalam suatu perjanjian terjadi lalai atau ketidak sesuaian (wanprestasi) maka pihak yang lalai harus mengganti biaya akibat wanprestasi. Â ]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENYELIDIKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Romy, Romy]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Â The research in this thesis is motivated by the observations of researchers on the data of vehicle theft in the city of Palu, which continues to increase every year, even the crime of motor vehicle theft is one of the crimes that often occurs in the city of Palu. As a person directly involved in the process of handling these criminal acts, the author feels he has a great responsibility to think about efforts to optimize the handling of cases of motor vehicle theft. The process in the criminal justice system that begins in the investigation process makes the writer interested in observing and analyzing a model that can be used as an optimization effort, so that quickly and carefully the theft of the motor vehicle can be resolved. For this reason, this study uses sociological or empirical juridical methods. The formulas raised are: 1) What is the Effort to Optimize the Investigation of Motor Vehicle Theft Cases in Palu City? 2). What is the Investigation Model that can reduce the number of cases of Motorized Vehicle Theft in Palu City? The results obtained from this study and answer the problem formulation that the Efforts to Optimize the Investigation of Motor Vehicle Theft Cases in the City of Palu, have not run optimally in accordance with the wishes of law enforcement officials. Internal efforts made in the form of using the Cyber system only apply to tracking the whereabouts of the perpetrators via mobile phones and this is certainly inaccurate because it could be that the perpetrator's position is already in great distance from the vehicle. External efforts are also the elements of related agencies and elements of society to make the need for a lot of time and energy to get information on the whereabouts of the perpetrators and the vehicle of fraud. The Investigation Model that can reduce the number of cases of Motorized Vehicle Theft in Palu City is through a Cyber System called "GPS On ROAD". This system works independently allowing the police to track motorized vehicles]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLOGI PENJARAHAN PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES PALU) ]]>
<![CDATA[Hasan, Hasan]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kejahatan penjarahan pada saat setelah bencana alam di wilayah hukum Polres Palu; untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum penanggulangan penjarahan pada saat setelah Bencana Alam. Penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari beberapa narasumber/responden yang mengetahui dan memahami secara langsung mengenai tindak pidana penjarahan yang terjadi, khusus di wilayah hukum Polres Palu. Serta 7 orang pelaku penjarahan yang dijadikan sampel dari total 144 atau 0,5% pelaku penjarahan yang sedang menjalani masa hukuman. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penjarahan pada saat setelah bencana alam yaitu; faktor pemberitaan di media sosial, kebutuhan yang mendesak, faktor lingkungan, faktor adanya kesempatan dan faktor pendidikan. Upaya hukum yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam ada dua yaitu; upaya preventif berupa semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil sebelum terjadinya suatu kejadian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan upaya represif yaitu tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Junawan, Junawan]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nelayan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Historis. Keberadaan nelayan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Perannya yang strategis belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nelayan sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam  berarti ada instrumen hukum yang secara spesifik mengatur perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi nelayan. Keberadaan undang-undang ini melengkapi undang-undang sektoral yang ada seperti undang-undang kelautan, undang-udang perikanan, dan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki relevansi pengaturan yang terkait dengan sumber daya perikanan dan nelayan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ]]>
<![CDATA[Sanjaya, Rama]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pencabulan, menganalisis eksistensi hukuman kebiri kimia yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka (Library research) yaitu denganmengkombinasikan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan eksistensi hukuman kebiri kimia di Indonesia dan hambatan pelaksanaan hukuman kebirikimia. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil studi penelitian iniyaitu hukuman pidana kebiri yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan menuai banyak pertentangan tentang penerapan sanksi tambahan hukuman kebiri kimia, baik dari perspektif Komnas Hak asasi Manusia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga yang menilai hukuman kebiri kimia ganjaran yang tepat bagi pelaku pencabulan, hukuman kebiri kimia diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016danmenjadiUndang-UndangNomor 17 Tahun 2016 merupakan termasuk kedalam teori pemidanaan gabungan yang mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat.]]>
