Indonesia Berdaya
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of community services. Indonesia Berdaya particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: - Community Services, People and Health; - Training, Marketing, Appropriate Technology, Design; - Community Empowerment, Social Access; - Student Community Services; - Border Region, Less Developed Region; - Education for Sustainable Development.
Articles
50 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 3 (2023)"
:
50 Documents
clear
<![CDATA[Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan ]]>
<![CDATA[Raudhea Vara Yulfa Chairy]]>;
<![CDATA[Elfrida Ratnawati Gultom]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023534
<![CDATA[Konsep dasar dari negara hukum kesejahteraan adalah pemerintah memiliki kewajiban tidak hanya mewujudkan keamanan atau ketertiban suatu negara, namun juga terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran dari warga negaranya. Upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut salah satunya dilaksanakan dengan membuat kebijakan larangan jual beli pakaian bekas impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan jual beli pakaian bekas impor dan mengkaji peran negara dalam perspektif negara kesejahteraan guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa jual beli pakaian bekas impor secara yuridis tidak memiliki keabashan, begitupun jika dilihat dari perspektif hukum perjanjian, karena perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal). Adapun dibuatnya kebijakan tersebut oleh pemerintah merupakan pelaksanaan fungsi mengatur dalam kerangka negara kesejahteraan, yang dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum umum-abstrak in casu peraturan perundang-undangan (regel) casu quo UU Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Iin Hidayatul Auliya]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Rina Khairani Pancaningrum]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dasar dan batasan dari kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pasal 263 ayat (1) sudah mengatur secara limitatif yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli warisnya saja. Namun setelah terbitnya UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 di dalam Pasal 30C Huruf H disebutkan Jaksa diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus Pasal 30C Huruf H UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.]]>
<![CDATA[Masa Depan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Online Dispute Resolution (ODR) ]]>
<![CDATA[Baiq Nanda Refina Githary Putri]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023531
<![CDATA[Perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, dibutuhkan dukungan hukum (legal support) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek, salah satunya dalam hal penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi tersebut seiring perkembangan teknologi kemudian menghadirkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berupa Online Dispute Resolution. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan sosiologis Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan masa depan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Online Dispute Resolution. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Beberapa regulasi di Indonesia masih belum dapat mengakomodir penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah melalui mekanisme Online Dispute Resolution. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat, khususnya nasabah. Terlebih Online Dispute Resolution memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah tidak perlu adanya proses penyelesaian sengketa secara tatap muka dan dapat dilakukan secara fleksibel.]]>
<![CDATA[Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mataram) ]]>
<![CDATA[Hariadi Rahman]]>;
<![CDATA[Lalu Parman]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023545
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan pertama ntuk menegetahui Dasar Konstitusional Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Kedua Untuk mengetahui Bagaimana bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram. Ketiga untuk mengetahui bagaimana aturan Undang-Undang terkait narkotika yang bisa menjadi tindak pidana asal sebagai dasar Terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai pembuktian tindak pidana asal sudah memenuhi semua aspek yang harus ada dalam suatu putusan hakim terkait dengan aspek materiil dan aspek penalaran hukum. Kedua Aspek Penalaran Hukum, penyusun melihat kedua Majelis Hakim dalam melakukan penalaran hukum tidak melihat metode lain seperti metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi serta hanya berdasar pada bunyi pasal dalam undang-undang saja. Sehingga dua Majelis Hakim hanya memperhatikan anggapannya yaitu tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, oleh karena itu menurutnya harus dibuktikan.]]>
<![CDATA[Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dewi Juliana]]>;
<![CDATA[Arba Arba]]>;
<![CDATA[Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023546
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing menurut hukum positif, dan kedua untuk menganalisis akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembubaran. PT PMA melaporkan pembubaran kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan penyerahan surat izin usaha. Kedua, Implikasi hukum dari pembubaran PT PMA di Indonesia mencakup kewajiban melaporkan pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembagian asset yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berakhirnya kontrak bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Data Pribadi.]]>
<![CDATA[Program Ekstrakulikuler Permainan Tradisional (Congklak) untuk Menumbuhkan Keterampilan Sosial Pada Siswa SMA dengan Autism Spectrum Disorder di Sekolah Khusus Pelita Bunda Samarinda ]]>
<![CDATA[Maria Della Fajar Bulan]]>;
<![CDATA[Mutia Mawardah]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023530
<![CDATA[High school students are individuals who are completing formal education before finally graduating and continuing to college. High school students experience the transition from late adolescence to early adulthood. The age limit for high school students is between 15 to 18 years old. Puberty begins at the age of 10 and ends between the ages of 18 and 22. Social skills are one of the life skills that must be possessed by every individual, both regular and individuals with disabilities such as autism spectrum disorder. High school students with Autism Spectrum Disorder at Pelita Bunda Special School have social skills that tend to be low. Based on the existing problems, this community service was carried out to see the effect of the extracurricular program of the traditional game of congklak to foster social skills in high school students with Autism Spectrum Disorder. This type of research is development research (research and development) ADDIE model. ADDIE consists of 5 parts, namely : Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. The research data collection method uses: Observation (checklist technique), Interview and Documentation. Data analysis in this development research uses a Single Subject Research design experimental approach AbstrakSiswa sekolah menengah atas merupakan individu yang sedang menyelesaikan pendidikan formal sebelum akhirnya lulus dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Siswa sekolah menengah atas mengalami transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Batas usia untuk siswa sekolah menengah adalah antara 15 sampai 18 tahun. Pubertas dimulai pada usia 10 tahun dan berakhir antara usia 18 sampai 22 tahun. Keterampilan sosial merupakan salah satu kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh setiap individu baik yang regular maupun individu penyandang disabilitas seperti autism spectrum disorder. Siswa SMA dengan autism spectrum disorder di Sekolah khusus pelita bunda memiliki keterampilan sosial yang cenderung rendah. Berdasarkan permasalahan yang ada, pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari program ekstrakulikuler permainan tradisonal congklak untuk menumbuhkan keterampilan sosial pada siswa SMA dengan autism spectrum disorder. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (research and development) model ADDIE. ADDIE terdiri dari 5 bagian yaitu : Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan : Observasi (teknik ceklis), Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian pengembangan ini menggunakan pendekatan eksperimen desain Single Subject Research.]]>
<![CDATA[Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[M. Yusuf Habiby]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Lalu Muhammad Hayyanul Haq]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023547
<![CDATA[Unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek menjadi komponen penting sebagai indikator penilaian dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha. Yang menjadi acuan dalam kasus permohonan penghapus atau pembatalan merek “MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN” milik Shandy Purnamasari sebagai Penggugat. melawan “PSTORE GLOW” milik Putra Siregar sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa alat kosmetik milik Tergugat yang menggunakan merek “PS GLOW dan PS GLOW FOR MEN” adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN” milik Penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa dokumen hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/merek/2022/PN Niaga Mdn. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yang berupa bahan hukum primer,skunder, dan tersier dikumpulkan dan dikaji berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pengetahuan Gizi Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Tanah Putih Sebagai Upaya Pencegahan Malnutrisi ]]>
<![CDATA[Grouse Oematan]]>;
<![CDATA[Christin Nabuasa]]>;
<![CDATA[Eryc Haba Bunga]]>;
<![CDATA[Grace Maku]]>;
<![CDATA[Mega Liufeto]]>;
<![CDATA[Yudishinta Missa]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023539
<![CDATA[Children are an integral part of national development. In the future children will play a role as the next generation of the nation that determines its quality. School-age is a phase where growth and development occur very quickly, to be able to achieve optimal growth and development, an adequate intake of nutrients is necessary. However, the fulfillment of nutrients in this age group is often not properly met. This condition happens because of many factors, one of them is that children have a low level of knowledge and understanding about nutrition. The nutrition counseling activity was attended by 80 students. The activities are effective in increasing children’s knowledge and understanding of the importance of balanced nutrition. If the material was presented in an interesting form, accompanied by animated video, it will increase the enthusiasm of students in receiving information. In addition, the existence of a balanced nutrition pocket book for students helped them to understand the importance of balanced nutrition.]]>
<![CDATA[IbM pada kelompok kader nasyiatul ‘Aisyiyah tentang pemanfaatan terapi komplementer untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak ]]>
<![CDATA[Nova Elok Mardliyana]]>;
<![CDATA[Nur Hidayatul Ainiyah]]>;
<![CDATA[Atik Swandari]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023548
<![CDATA[Kesehatan ibu khususnya ibu hamil menjadi suatu kondisi yang harus diperhatikan, karena meskipun kehamilan dalam kondisi fisiologis, namun perlu tetap diwaspadai dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun psikis. Ibu hamil akan mengalami keluhan-keluhan fisik dan jika tidak tertangani maka akan berdampak pada kesehatan ibu dan janin selama kehamilan dan akan berlanjut sampai proses persalinan. Selain kesehata ibu kesehatan anak juga menjadi prioritas penting dalam masyarakat, berbagai penyakit dapat terjadi pada anak dan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak kurang maksimal. Terapi komplementer menjadi pilihan pengobatan yang non-invasif dan mudah diterapkan pada ibu hamil dan anak karena tidak memberikan efek samping. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa dari 74% kader yang mengikuti pelatihan memiliki tingkat pengetahuan baik, didapatkan sebanyak 26% memiliki pengetahuan cukup. Simpulan dari kegiatan ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan efektif meningkatakan pengetahuan kader Nasiatul Aisyiyah untuk diaplikasikan di keluarga dan masyarakat, tujuan dari kegiatan ini tercapai yang ditandai dengan kegiatan berjalan lancar, peserta antusias mengikuti kegiatan, dan peningkatan nilai pre tes dan post tes yang meningkat cukup signifikan.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sahdan Sahdan]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023542
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui peran notaris dalam pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata dan Untuk mengetahui akibat hukum notaris jika tidak sesuai dalam pembagian waris berdasrkan KUHPerdata, Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan perbuatan kelalaiannya dalam pembuata akta (isi) yakni dapat berakibat pada hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan dipengadilan.]]>
