REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Articles
133 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah) ]]>
<![CDATA[Almas Salsabila]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3902
<![CDATA[Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). Apabila terjadi perkawinan pada remaja yang usianya belum mencukupi batas usia tersebut maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian, hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelititian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Selain itu juga diperoleh dari data sekunder dari berbagai buku referensi dan karya tulis lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian di Kabupaten Aceh Tengah belum terpenuhi secara maksimal. Hambatannya adalah tidak adanya payung hukum khusus untuk masyarakat meminta perlindungan hukum terhadap dirinya beserta hak-haknya yang tidak didapatkan setelah bercerai. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja untuk tidak mudah melakukan perkawinan di bawah umur dan tidak mudah untuk melakukan perceraian. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur adalah pembentukan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak bekas isteri di bawah umur yang tidak terpenuhi dan memberikan sosialisasi terhadap orang tua dan remaja agar tidak melakukan perbuatan hukum tanpa disertai kesiapan yang benar. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menyempurnakan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri dalam perkara perceraian. Disarankan juga kepada para pekerja di bidang hukum untuk selalu berupaya menemukan terobosan-terobosan baru, melakukan lokakarya dengan pihak lain, melakukan ijma’ sebagai upaya untuk menemukan solusi sebaik-baiknya. Disarankan juga kepada para bekas isteri untuk senantiasa berupaya mendapatkan perlindungan hukumnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3 ]]>
<![CDATA[Zainal Abidin]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>;
<![CDATA[Johari J]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3660
<![CDATA[This research examines the legal protection of people who are victims of the B3 madical waste. This research is a qualitative research with literature study. The main sources in this research are written sources in the form of books, research results, and laws which related to the issue. The results showed that the law provides protection to people who are exposed to the B3 madical waste, both criminal and civil law. When a dispute happening between the community and the company, the solution can be done in two ways, litigation and non-litigation. Settlement of environmental disputes through channels outside the court according to Article 85 paragraph (3) can only be done by using the services of a mediator and / or arbitrator to help resolve the dispute. Active community participation can be carried out by referring to Article 86 of the PPLH Law by establishing a free and impartial environmental dispute resolution institution facilitated by the government and local governments.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian Di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>;
<![CDATA[Sumiadi Sumiadi]]>;
<![CDATA[Jumadiah jumadiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8909
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan agar sanksi pidana adat bisa diterapkan dengan baik oleh Lembaga adat maupun masyarakat Aceh khususnya di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sehingga menciptakannya lingkungan masyarakat yang aman dan damai tanpa adanya kekerasan baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Akan tetapi walaupun sudah diselesaikan secara Lembaga adat Gampong ternyata masih adanya pelaku kdrt yang masih mengulangi perbuatannya, bisa kita lihat bahwa sanksi adat yang diberikan masih sangat kurang sehingga pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatan tersebut. Metode yang digunakan empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif analisis dengan lokasi penelitian di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli masih adanya pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi dan juga perselingkuhan, meskipun sudah pernah di selesaikan oleh Lembaga adat gampong, namun tidak membuat sipelaku untuk berubah atau jera, apakah penerapan sanksi adat yang diberikan tidak efisien sehingga tidak memberikan efek jera kepada sipelaku.]]>
<![CDATA[PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[Maulida Maulida]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>;
<![CDATA[Nurarafah Nurarafah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8911
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui peranan penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan di polres Bireuen dan hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan, serta menelaah terkait upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah terjadinya . Penasehat hukum merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dimana berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum terhadap kliennya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif dengan lokasi penelitian di polres Bireuen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yaitu dengan cara melihat serta mendengar.Hambatan yang dihadapi berbeda seperti keleluasaan yang diberikan sangat terbatas untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan, sering terjadi terhadap penasehat hukum, dan sering masalah yang antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurul Safrina]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>;
<![CDATA[Zulkifli Zulkifli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8912
<![CDATA[Blasphemy is one of the criminal acts of insulting and degrading a religion. Blasphemy comes from two words, namely blasphemy and religion, blasphemy comes from the word blasphemy which means low blasphemy. Religion also means a deliberate attack on the good name and honor of another person or a groups both orally and in writing with the aim of being known by the wider community.The purpose of the research from the perspective of criminal law is to look at the concept of accountability for criminal acts of blasphemy in Indonesia and the protection of religious law for someone who commits blasphemy, while from a criminological perspective to look at the arrangements for criminal liability for perpetrators of criminal acts of blasphemy in Indonesia and regulations Religion from the Criminal Code (KUHP). The method used in this research is Normative (Normative Legal Research). This type of research uses qualitative research. The research approach that is carried out is more aimed at the statute approach. Conceptual Approach The nature of the research in this thesis is descriptive research. The form of this research is a form of prescriptive book of criminal law. The results of this study indicate that the legal arrangement regarding the crime of blasphemy in Indonesia is regulated in Article 156 of the Criminal Code as for the contents of the article which reads: whoever publicly expresses and expresses feelings of hostility, hatred or humiliation towards one or several groups or groups of Indonesian people, threatened with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. The word group or group in this article is interpreted as part of the Indonesian people who have differences both in terms of religion, place and country, race, descent, nationality or position according to article 156 of the Criminal Code. It is recommended that legal arrangements regarding criminal acts of blasphemy in Indonesia need to be perfected by adding articles that are able to answer all the needs of the community, both in the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia.]]>
<![CDATA[Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum: Telaah Ilmu Hukum Dari Sudut Filsafat Ilmu ]]>
<![CDATA[Nur Rois]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8913
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai ilmu hukum dilihat dari sisi filsafat ilmu, selama ini terdapat keraguan dalam studi ilmu hukum disebabkan oleh obyek dari ilmu hukum, apakah ilmu hukum termasuk kedalam Ilmu ataukah hanya sekedar pengetahuan akan perundang-undangan saja. Dalam membahas mengenai keilmuan dari ilmu hukum penulis metodologi penelusuran kepustakaan ( studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan Filsafat Ilmu yaitu Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi karena pendekatan filsafat ilmu inilah yang akan mengungkapkan mengenai keilmuan suatu ilmu.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam) ]]>
<![CDATA[Siti Lukmana]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8906
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perum pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai. Perum Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai yang berlandaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 dengan cara yang mudah, cepat dan aman. Ketika nasabah wanprestasi dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan gadai tersebutTerjadinya kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah berupa gelang emas yang terputus akibat kelalaian oleh pihak petugas Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan, padahal menurut hukum islam pihak yang menerima barang jaminan harus menjaga jaminan tersebut seperti sedia kala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian adalah Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat 2 yaitu pegadaian wajib mengembalikan/mengganti barang jaminan yang rusak/hilang dengan uang atau barang yang sama atau nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yaitu : (a) ketika nasabah sudah jatuh tempo maka upaya yang dilakukan pertama kali dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, (b) kemudian jika tidak bisa diselesaikan maka akan diperingati secara tertulis maupun melalui telepon, (c) upaya terakhir pihak Pegadaian terpaksa melelang barang jaminan gadai tersebut.]]>
<![CDATA[Praktik Persengkongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Yara Shafa Alcika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9255
<![CDATA[Pemasokan barang/jasa pada proyek sebuah instantsi pemerintahan sering memintasi proses tender. Hal tersebut di harapkan penyelenggara tender untuk mendapatkan tarif barang atau jasa yang lebih rendah mungkin, namun dengan kapasitas sebaik mungkin.Tender dalam hukum persaingan usaha suatu aktivitas menjual barang atau jasa yang melibatkan penyelenggara lelang atau tender, kemudian disertakan oleh beberapa vendor/penyedia yang saling “mengadu” harga penawaran satu sama lain. Penyelenggaran tender pengadaaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari adanya persengkokolan, justru hal tersebut mengakibatkan persaingan yang tidak sehat sehingga berbenturan dengan keadilan sosial. Selain itu dapat merugikan staf pelaksana tender oleh pihak dan pihak peserta tender yang beritikad baik. Tender dilakukan secara terbuka melalui E-Procurement, sehingga prosuder nya berlangsung dengan adil dan sehat, maka pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya.]]>
<![CDATA[UPAYA MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN WARGA BERNEGARA ]]>
<![CDATA[Lia Ana Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9381
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mementingkan keberadaan hak dan kedudukan manusia dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan pasal-pasal yang berkenaan dengan hak dan kedudukan manusia sebagai pasal yang membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia guna menciptakan penegakan hukum. Demi mewujudkan perlindungan atas hak dan kedudukan manusia diperlukanlah suatu lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menguji materiil dan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar apakah peraturannya bisa disahkan atau tidak sebab peraturan tersebut harus memenuhi nilai-nilai kemanusian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Normatif dengan menelaah undang-undang atau peraturan. Berdasar hasil penelitian terdapat beberapa putusan dari lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki jaminan dalam melindungi hak dan kedudukan manusia, salah satunya pada putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan. Adanya lembaga Mahkamah Konstitusi memberikan upaya dalam hak dan kedudukan manusia sebagi bentuk pengawal dari konstitusi (the guardian of the constitution). Dengan melihat fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung atas Hak Asasi Manusia pada materi muatan dari konstitusi.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hak dan Kedudukan Manusia, Undang-Undang Dasar.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM BERPERAN MENGONTROL ADMINISTRASI PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Lia Ana Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9382
<![CDATA[Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang mengutamakan hak-hak warga negara. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk menyeimbangkan, menyelaraskan dan menyetarakan hubungan antara warga negara dengan badan atau pejabat TUN yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Lembaga peradilan tata usaha negara terkait dengan peranannya dalam mengontrol administrasi pemerintahan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat beberapa bentuk putusan dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu memberi pengawasan, mengadili, dan memutus serta memiliki beberapa upaya diantaranya, yaitu: Mengawasi administrasi pemerintah, meningkatkan dan membudayakan administrasi pemerintahan secara baik, dan melakukan perlindugan hukum. Maka berdasar kewenangan, fungsi, tujuan, bentuk putusan dan upaya yang ada di dalam lembaga Peradilan Tata Usaha Negara memberikan titik terang terhadap eksistensi bentuk peradilan dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjalani peranannya sebagai alat pengontrol administrasi pemerintah.]]>
