cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 138 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NO 6 ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI Cok Gde Agung Kusuma Putra; Sri Sulandari; Ni Luh Putu Suastini; Ni Kadek Sadu Astuti; Luh Riniti Rahayu
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6089

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel.
STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PASCA TAMBANG TIMAH PADA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Rosalita Rosalita; Purwanto Purwanto; Hartuti Hartuti; Kis Martini
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6103

Abstract

Indonesia negara berkembang dengan penduduk yang banyak terdiri dari 273 juta jiwa dan terdiri dari 34 provinsi di setiap provinsi memiliki sumber daya yang baik di negeri ini, dinamai provinsi Bangka Belitung dikarenakan terbentuk di tahun 2002 hasil dari pemisahan dengan provinsi Sumatera Selatan memiliki pendapatan daerah sebagai dukungan atas pembentukkan daerah yang dinamai otonomi daerah. Tin atau Timah adalah Pendapatan terbesar dari daerah ini selain juga sawit dan dari pajak yang lain nya, Penelitian lapangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini mencari jawaban dari rumusan masalah dengan sejelas-jelasnya dimana ada 3 pertanyaan rumusan masalah yang perlu dijawab dengan wawancara, studi literatur dan analisis SWOT Thomas L Wheelen mengatakan manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan Tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka Panjang manajerial. Di dalam analisis swot tersebut dituliskan kelebihan dan kekurangan swot sendiri diartikan sebagai strength (kekuatan), weakness(kelemahan), opportunities (peluang)dan threaths (ancaman). Kekuatan yang timbul dalam penelitian ini adalah adalah keinginan yang muncul untuk memperbaiki kondisi atau keadaan dimana kerusakkan alam sudah sangat mulai terlihat dengan penambangan terus baik di darat maupun di laut terumbuk karang pun rusak, weakness atao kelemahannya adalah banyak lobang yang tidak bisa direklamasi dikarenakan dijadikan tempat wisata selain itu kebanyakkan penduduk local belum teredukasi dengan baik sehingga tidak mengetahui manfaat reklamasi biasa nya ditambang kembali setelah ditutup, kemudian ooportunities yang terbentuk adalah dengan lobang tambang yang airnya berwarna baik hijau dan biru orang menjadi suka ke Bangka hanya di Bangka yang memiliki danau seperti itu, threatsnya atau ancamannya adalah semakin merusak alam dengan peluang tersebut bisa merusak alam.
ANALISIS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI TENTANG PENDALAMAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) I Nyoman Suargita; Yudistira Adnyana; Ni Luh Putu Suastini
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6127

Abstract

Kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah sangat strategis. Tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi daerah, anggaran dan pengawasan. Kebijakan pemerintah melalui Pemendagri Nomor 133 tahun 2017 sebagaimana perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018, menyadari latar belakang anggota DPRD cukup beragam sehingga dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih setara dengan pemerintah daerah dan jajaran birokrasinya. Permasalahan: 1) Bagaimana proses implementasi Permendagri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? 2) Apa dampak pelaksanaan pendalaman tugas bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 133 tahun 2017. Landasan teori yang digunakan dari model implementasi Grindle. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan proses implementasi bimtek DPRD melalui tiga tahap: rekomendasi, pelasanaan dan pelaporan. Dari keseluruhan bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarkan LPPM Universitas Ngurah Rai telah sesuai ketentuan dan prosedur dalam Permendagri. Hasil penelitian juga menunjukan adanya dampak positif kegiatan Bimtek terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD. Simpulan, implementasi kegiatan bimtek DPRD Provinsi, kabupaten/Kota sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 133 tahun 2017 dan berdampak positif terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
FORMULASI STRATEGI ORGANISASI TELAAH RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA BANDUNG PASCA COVID 19 Thomas Bustomi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i1.6173

Abstract

Formulasi strategi organisasi dalam mendongkrak penerimaan retribusi pelayanan pasar cenderung menurun di perbatasan Kota Bandung dan Kabupatan Bandung sebagai dampak Covid19, meskipun sudah diterapkan insentif kepada pelaku dan pengguna pasar tradisional dimana pemerintah sangat terukur dalam menentukan besasarna Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah yang memberi kontribusi jalannya otonomi daerah, terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studikasus di Pasar Perbatasan Kota Bandung dan Pasar Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menemukan terdapat faktor internal dan eksternal secara kelembagaan dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar, dimana isu-isu organisasi secara strategis yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dinakhodai Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di Kota Bandung maupun di Kabupaten Bandung dan Kota Bandungdalam penerimaan retribusi pelayanan dihadapkan kepada parameter organisasi ,yaitu diawali dengan kondisi kelembagaan organisasi pasar yang tidak tegas antara kepemilikan daerah ( asset) atau kepemilikan probadi terlihat organisasi dan manajemen pengelolaan pasar yang masih lemah secara formal, hal ini ditandai dengan kurang tersentuh pendekatan teknologi informasi dan organisasi informal ( paguyuban) dampaknya, prosedur pengelolaan pasarkurang dijadikan barometer revitalisasi pasar. Penetapan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah sebagai pihak regulator dalam memungut retribusi daerah, namun juga berkaitan dengan masyarakat pasar dan paguyuban pada umumnya. Setiap aktor yang terlibat dalam konteks pasar tidak terlepas dari menjadi bagian inovasi organisasi di daerah, dimana badan-badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan retribusi daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.
PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Djakit Prihartono
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.5179

Abstract

Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan karena banyaknya permasalahan pelayanan publik yang tidak dapat diselesaikan seperti pelayanan publik kurang responsive, kurang informatif, kurang koordinasi dan lain sebagainya. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0, manfaat penerapan dan hambatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang berasal dari jurnal, artikel, prosiding dan lain sebagainya. Teknik analisis data yakni yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 harus berdasarkan beberapa indikator diantaranya support, capacity dan value. Manfaat penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 yakni dapat meningkatkan efektivitas efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 tentunya memiliki beberapa hambatan diantaranya tangible, intangible dan very intangible. Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-governance, Revolusi Industri 4.0
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SUKABUMI Ghifary Prinardi; Dian Purwanti; Yana Fajar FY Basori
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.5823

Abstract

Waste is a major pollution problem both globally and nationwide. One type of waste that is inherently persistent and harmful to human health is plastic waste. Plastic is one of the materials found in almost every item. The Government of Sukabumi city has stipulated the Mayor's Regulation No. 19 of 2019 about reducing the use of plastic bags in order to minimize the generated plastic waste, prevent environmental pollution caused by plastic waste and maintain environmental sustainability. The research used one variable, namely effectiveness, and applied the policy effectiveness theory proposed by Nugroho (51-54:2021) consisting of right policy indicators, right implementation, right target, right environment, and right process). The research employs one variable (1), the effectiveness variable.This research uses a Mixed Methods approach with a Conccurent Triangulation model. The research also deployed the z-test analysis technique. The result of the research on the level of policy effectiveness shows that the use of plastic bags reduction policy in Sukabumi City is considered to be very effective, gaining a percentage of 87.53%. Moreover, the result of the z-test acquires a calculated z value of 0.151, meaning that in the research, the result of the z-test is greater than the z-table namely amounted to 0.05; therefore, H1 is accepted, indicating that the effectiveness of the use of plastic bags reduction policy in Sukabumi City is effective
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI Annisa Aulia Putri; Dian Purwanti; Tuah Nur
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.5825

Abstract

The title of the research is "The Effectiveness of Archives Management at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi Regency". The research was aimed at finding out archives management effectiveness at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi Regency. The method used in the research was quantitative method with descriptive approach. The techniques of collecting data conducted in the research were observation, questionnaire, interview and documentation. The population in the research were employees of the Population and Civil Registration Department of Sukabumi Regency. The technique of sampling deployed in the research was purposive sampling using the Slovin formula with a precision of 5% obtaining samples amounted to 66 employees. The technique of processing data in the research used SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 25 in order to determine the validity and reliability of data, as well as hypothesis testing. The results of the research show that the effectiveness of archives management at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi Regency gains a percentage of 83.45%; thus, the hypothesis testing obtains a value of tcount 79.271 > ttable 1.66864. Therefore, H0 is rejected and Ha is accepted. The results indicate that the Effectiveness of Archives Management at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi Regency is considered very effective.
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DITINJAU DARI PRINSIP GOOD GOVERNANCE: (Studi Kasus Pada PT Polytama Propindo) Defri Siwabessy; Chanif Nurcholis; Hedi Heryadi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6157

Abstract

ABSTRAK PT Polytama Propindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia dengan hasil produksinya berupa resin polypropylene. PT Polytama Propindo sangat menjunjung tinggi upaya perlindungan terhadap lingkungan dan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan sosial masyarakat melalui kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility). Kebijakan CSR PT Polytama berfokus pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang diimplementasikan melalui beberapa program yang bersifat Charity Philantrophy, Social Activity, dan Community Development yang bertujuan agar program CSR dapat terus berjalan sampai kepada tahap pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut dengan pendekatan deskriptif, dimana data-data yang diperoleh berupa suatu dokumen, tulisan, dan keterangan dari informan atau sumber informasi yang diteliti dan terpercaya. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, bermaksud untuk memperoleh suatu kumpulan informasi dan mengungkapkan permasalahan yang telah dan akan dihadapi dalam kegiatan program CSR secara mendalam dan komprehensif yang ditinjau dari sudut pandang prinsip good governance (Tata laksana yang baik), dan menganalisa penyebab program CSR di PT Polytama Propindo tidak berjalan secara berkelanjutan (sustainable). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa program CSR yang dijalankan belum mencakup seluruh prinsip good governance. Prinsip good governance yang belum dijalankan secara maksimal adalah prinsip profesionalitas, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas, dan responsif atau daya tanggap. Kemudian kurangnya komitmen stakeholder atas proses monitoring dan evaluasi program CSR, sehingga menyebabkan belum tersentuhnya akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penerima program CSR yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Diharapkan agar kebijakan program CSR PT Polytama Propindo yang akan datang mempunyai perspektif prinsip - prinsip good governance yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses monitoring dan evaluasi.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKCUKUPAN KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PUSAT KE DAERAH DALAM BIDANG TRANSPORTASI Susanti; Mani Festati Broto; Ridho Harta; Indra Pratama Putra Salmon
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6249

Abstract

Urgensi studi ini adalah belum optimalnya sistem pelimpahan kewenangan yang turut diikuti oleh kinerja kebijakan tata kelola bus antar kota yang masih belum tertata secara optimal oleh bidang perhubungan. Dampak negatif yang paling nyata berupa ketidaknyamanan pengguna layanan transportasi darat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model kecukupan kebijakan Dunn. Pengambilan data diterapkan melalui wawancara, studi dokumen, dan focus grup discussion (FGD) dengan melibatkan sembilan informan. Teknik triangulasi diterapkan untuk memvalidasi data penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ketidakcukupan (inadequacy) dilihat dari konteks pemerintah dan masyarakat. Pada konteks pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya ketertiban pemerintahan, sistem administrasi, campur tangan politik, regulasi keuangan, hukum, konteks pendidikan, konteks teknis, dan lingkungan politis. Sedangkan pada masyarakat antara lain aspek komersial, keamanan publik, nilai-nilai sosial budaya, sosial ekonomi dan makro ekonomi. Temuan sekaligus kebaruan dari penelitian ini menyatakan bahwa perubahan efektifitas berbanding lurus dengan perubahan harga serta berdampak pada pengelolaan terminal, yang mana temuan tersebut menjadi sebuah konsekuensi dan landasan dalam pengendalian kebijakan yang ada. Implikasi kebijakan yang muncul berupa peluang penarikan sebagian kewenangan daerah ke pusat di bidang perhubungan pada kondisi-kondisi tertentu.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR I Wayan Arya Sugiarta; I Nyoman Suargita; I Made Artayasa; Sri Sulandari
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6294

Abstract

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendukung perekonomian desa serta mengembangkan potensi ekonomi, kelembagaan dan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat inovasi pelayanan publik desa Badan Usaha Milik Negara (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Bakbakan, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori inovasi menurut Suryani (2008:305) menjelaskan indikator inovasi yaitu karakteristik inovasi (produk), saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Inovasi menurut Suryani (2008:305) yang menunjukkan bahwa BUMDes Laba Desa memiliki empat program inovasi pelayanan publik yaitu jogging track dan wisata alam Air Terjun Taman Sari, wisata spiritual yaitu Beji Taman Sari , inovasi keuangan seperti bisnis dan warung dan sektor kesejahteraan melalui Pamsimas. Dari empat program inovasi pelayanan publik, hanya program inovasi pelayanan publik melalui Pamsimas yang dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sedangkan tiga program inovasi lainnya tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan massa dan penutupan sementara untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran penyakit. Covid19. Faktor pendukung inovasi pelayanan publik BUMDes adalah kerjasama dengan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas pelayanan publik seperti komputer.

Page 7 of 14 | Total Record : 138

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue