cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 138 Documents
 10   11   12   13   14 
SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) SEKTOR AGRIBISNIS DAN PERKEBUNAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Abdullah Togar Siagian; Anang Muftiadi; Muhammad Rizal
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.30485

Abstract

Penelitian ini bertujuan memetakan secara sistematis literatur ilmiah mengenai praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor agribisnis dan perkebunan di Indonesia. Menggunakan metode Systematic Mapping Study (SMS), penelitian ini menelaah tren publikasi, fokus tematik, pendekatan metodologis, serta kesenjangan penelitian dari 2015 hingga 2025 melalui basis data Google Scholar. Hasil seleksi menghasilkan enam artikel relevan yang dianalisis mendalam untuk mengidentifikasi distribusi fokus ESG, metode yang digunakan, dan konteks sektoral. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar studi mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan penekanan pada keterkaitan pengungkapan ESG dan kinerja keuangan perusahaan, sedangkan eksplorasi dimensi sosial dan tata kelola masih terbatas. Selain itu, keterlibatan metodologi kualitatif dan studi longitudinal belum berkembang, sehingga membatasi pemahaman mendalam atas dinamika implementasi ESG di BUMN. Penelitian ini juga menyoroti lemahnya pendekatan lintas negara yang dapat memberikan perspektif komparatif lebih luas. Dengan demikian, hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan riset lanjutan yang lebih komprehensif, memperkuat kerangka teoritis, serta mendukung pembuat kebijakan dan pimpinan BUMN dalam mengoptimalkan praktik ESG guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan di sektor agribisnis dan perkebunan.
ANALISIS KOMPARATIF MITIGASI RISIKO PELAYANAN KTP-EL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA Macaria Theresia Laiyan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.36765

Abstract

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu bentuk layanan publik yang wajib diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai risiko yang dapat menghambat keterjangkauan dan kualitas pelayanan, seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus, serta hambatan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi risiko dalam pelayanan KTP-el bagi penyandang disabilitas serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap pemangku kepentingan terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi risiko utama, menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, serta menyusun langkah mitigasi berbasis prinsip inklusivitas dan aksesibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko dominan meliputi keterbatasan akses fisik ke lokasi pelayanan, kurangnya ketersediaan teknologi pendukung, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan inklusif. Strategi mitigasi yang direkomendasikan antara lain: penyediaan fasilitas ramah disabilitas, pelatihan petugas mengenai layanan inklusif, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Kesimpulannya, mitigasi risiko pelayanan KTP-el bagi penyandang disabilitas harus dilakukan secara sistematis melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan organisasi disabilitas agar tercipta layanan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
THE ROLE OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN SUBANG’S SMART CITY DEVELOPMENT Andani, Diah; Sri Dinarwati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.37066

Abstract

The rapid development of digital transformation in the public sector has encouraged local governments in Indonesia to adopt more collaborative, adaptive, and technology-based governance models. Subang Regency, which is undergoing significant regional transformation due to the development of Patimban Seaport and its integration into the Rebana Metropolitan area, faces increasing demands to modernize its public service systems through smart city initiatives. This study examines the role of collaborative governance in advancing the smart city agenda in Subang Regency. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving government agencies, private sector representatives, academics, and community groups. The findings reveal that smart city development in Subang remains at a transitional stage and has not yet achieved the level of cross-sector integration required for effective implementation. Several constraints were identified, including sectoral ego among government agencies, uneven digital capacity of civil servants, limited data interoperability, and insufficient involvement of non-government actors. Analysis using collaborative governance theory indicates that initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes have not been optimally developed, resulting in weak shared motivation and limited capacity for joint action. Nevertheless, opportunities exist to strengthen collaborative governance through improved institutional platforms, leadership development, enhanced digital literacy, and strategic partnerships with private and academic stakeholders. This study contributes to the understanding of how collaborative governance shapes digital transformation in local government contexts and offers practical recommendations for strengthening smart city implementation in Subang Regency. By reinforcing collaborative mechanisms, Subang has the potential to accelerate its smart city development and achieve more integrated, inclusive, and sustainable digital governance. Keyword : Collaborative governance, smart city.
IMPLEMENTASI INOVASI SISTEM INFORMASI LAYANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (SILAT) DALAM MENDUKUNG PENGENTASAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN BLORA Fadillah, Dimas Junian; Augustin Rina Herawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.37373

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi inovasi Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT) sebagai platform e-Government yang mendukung program pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen. Analisis penelitian berpedoman pada tiga elemen sukses e-Government dari JFK Harvard School of Government, yaitu dukungan (support), kapasitas (capacity), dan manfaat (value). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dukungan regulatif dan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sudah dilakukan, masih terdapat beberapa hambatan sehingga belum mencapai target yang ditetapkan, khususnya dalam aspek responsivitas penanganan bagi penerima manfaat layanan. Kelemahan tersebut memengaruhi optimalisasi peran inovasi SILAT dalam percepatan identifikasi serta penanganan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan inovasi digital sangat bergantung pada kepastian layanan yang ditopang oleh regulasi yang kuat, kapasitas sumber daya yang memadai, dan penciptaan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga implementasi inovasi dapat berhasil dan berjalan efektif.Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang lebih luas mengenai implementasi inovasi e-Government di tingkat daerah, khususnya dalam konteks percepatan pengentasan ATS di Kabupaten Blora.
BRIDGING POLICY AND PRACTICE: READINESS TO INTEGRATE ASSESSMENT CENTER OUTPUTS INTO TALENT MANAGEMENT IN THE NTT PROVINCIAL GOVERNMENT Aman, Lusius; Kapa, Johanes Baptista Avodius; Trihastuti, Santa Anna; Pau, Theresia Mariyati Pranatalia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.39689

Abstract

This study examines the organizational readiness of the NTT Provincial Government to integrate Assessment Center (AC) outputs into its Talent Management (TM) system. Although regulations mandate the use of competency assessment in talent decisions, AC results remain weakly embedded in practice. Using a mixed-method approach—document analysis, a structured questionnaire (n = 48), and a Focus Group Discussion (n = 20)—the study assesses readiness across institutional, technical, human resource, and cultural dimensions. The findings indicate moderate overall organizational readiness (mean = 3.22). Technical readiness (3.94) and human resource capability (3.95) are relatively strong, reflecting adequate infrastructure and personnel professionalism. However, institutional readiness (3.15) and cultural readiness (2.58) remain weak, characterized by the absence of operational SOPs, limited system integration, uneven managerial interpretive capacity, and persistent non-merit staffing practices. The study identifies a condition of asymmetric organizational readiness, in which strong technical and individual capacities coexist with weak institutional and cultural foundations. This imbalance produces a readiness paradox, resulting in symbolic rather than substantive AC–TM integration. The findings extend organizational readiness theory and offer policy-relevant insights for strengthening evidence-based talent management in decentralized public administrations.
EVALUASI DAMPAK PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE JAMINAN KESEHATAN MEDAN BERKAH (UHC JKMB) TERHADAP SOSIAL EKONOMI PESERTA PROGRAM DI KELURAHAN TEGALSARI MANDALA II KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN Husna Lubis, Laila; Dara Aisyah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.39710

Abstract

Program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah (UHC JKMB) merupakan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program UHC JKMB terhadap kondisi sosial ekonomi peserta di Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan keterbatasan fasilitas kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 95 responden yang merupakan peserta aktif program UHC JKMB. Analisis data dilakukan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagai kerangka evaluasi, serta teori kebijakan publik sebagai dasar interpretasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi lapangan untuk menggambarkan efektivitas dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program UHC JKMB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi peserta. Pada dimensi context, nilai signifikansi sebesar 0,005 (< 0,05) dengan thitung 2,817 (> ttabel 1,662) menunjukkan bahwa program telah memberikan kemudahan akses dan kejelasan kebijakan bagi masyarakat. Dimensi input memperoleh nilai signifikansi 0,047 (< 0,05) dengan thitung 2,006 (> 1,662), menandakan bahwa ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan cukup mendukung pelaksanaan program. Pada dimensi process, nilai signifikansi 0,021 (< 0,05) dengan thitung 2,331 (> 1,662) menunjukkan bahwa proses pelayanan berjalan efektif dan efisien. Sementara itu, dimensi product dengan nilai signifikansi 0,001 (< 0,05) dan thitung 3,767 (> 1,662) menunjukkan adanya hasil nyata berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terutama dari sisi kemampuan ekonomi dan rasa aman terhadap risiko kesehatan. Secara keseluruhan, program UHC JKMB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah Kota Medan memperluas cakupan layanan, memperkuat kapasitas tenaga medis, dan mengoptimalkan sistem evaluasi untuk keberlanjutan program UHC JKMB.
INOVASI DIGITAL GOVERNMENT DALAM PENGUATAN GOOD GOVERNANCE DI TINGKAT DESA (STUDI KASUS: KALURAHAN PLERET, KABUPATEN BANTUL) Putri, Aulia Kharisma; Ferri Wicaksono
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.39839

Abstract

Era Society 5.0 mendorong pemerintahan untuk memperkuat tata kelola yang baik tingkat global dan nasional. Transformasi digital menunjukkan kemajuan, tetapi terdapat kendala. Tingkat desa, penyelenggaraan digital government sebagai instrument strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi digital government yang diimplementasikan di Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul serta keterhubungannya dengan prinsip-prinsip good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif model studi kasus, data dikumpul melalui observasi non-partisipatif, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan aparat desa serta penerima layanan. Kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Creswell serta kerangka proses inovasi sektor publik dari OECD. Hasil menunjukkan inovasi digital government di Kalurahan Pleret meliputi portal layanan publik digital, sistem layanan surat daring berbasis WhatsApp, sistem informasi keuangan dan transparansi APBKal, sistem administrasi digital dengan tanda tangan elektronik, sistem diseminasi informasi publik berbasis media sosial, serta sistem arsip digital terintegrasi. Inovasi-inovasi yang ada berbasis pemetaan masalah lokal membentuk jejaring tata kelola yang saling terhubung dan berkontibusi terhadap penguatan prinsip partisipasi, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan serta visi strategis pemerintahan desa. Temuan ini menunjukkan Kalurahan Pleret di Kabupaten Bafffntul sebagai salah satu contoh sukses penerapan pemerintahan digital dalam penguatan tata kelola desa. Kata Kunci: Inovasi Pemerintahan Digital, Tata Kelola yang Baik, Pemerintahan Desa
REDEFINING CITIZENSHIP IN DEMOCRATIC STATES: TOWARD A PUBLIC-CENTERED GOVERNANCE PARADIGM IN INDONESIA Wicaksono, Kristian Widya; Komang Monday Sari
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i01.39945

Abstract

This article advances a comprehensive reconceptualization of citizenship as a linchpin of democratic governance in contemporary Indonesia. Moving beyond the conventional legalistic paradigm, it posits citizenship as a multidimensional construct encompassing fiscal responsibility, electoral accountability, digital engagement, and social justice advocacy. Drawing on interdisciplinary frameworks—including social contract theory, lived citizenship, and collaborative governance—the study argues that democratic resilience in plural societies necessitates institutional reforms, inclusive political culture, and active civic agency. Empirical insights from Indonesian policy practices and comparative scholarship demonstrate that elite domination, bureaucratic inertia, and technocratic governance undermine democratic legitimacy. The article proposes a public-centered governance model anchored in participatory mechanisms, transparency, and civic co-production. It concludes that institutionalizing such practices is imperative for sustaining Indonesia’s democratic trajectory amid socio-political complexity and fiscal constraints.

Page 14 of 14 | Total Record : 138

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue