cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 138 Documents
 7   8   9   10   11 
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI ERA DIGITAL SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL Trisno Sakti Herwanto; Hasbi Rohmansyah; Anastasia Kade Daga; Bernadeth Getrudis Roflebabin
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.6582

Abstract

The competency of State Civil Apparatus (ASN) in the digital era is increasingly important to study as the phenomenon develops that the future of public bureaucracy is increasingly linked to the use of digital technology. However, efforts to form a conceptual framework regarding these competencies are still very minimal. Based on this gap, this paper is directed at formulating a conceptual framework for ASN competency in the digital era. It is hoped that this effort will be useful for developing public sector HR management activities with a digital perspective. To formulate the conceptual framework, a literature review was carried out on various scientific documents that were in accordance with the focus of the article. This process succeeded in building a conceptual framework regarding ASN competency in the digital era which consists of two major competencies, namely public service competency and digital competency. Public service competencies include social maturity, practical skills, and knowledge abilities, while digital competencies include e-government, digital transformation, cybersecurity, data analytics, smart cities, telecommunications, and public participation.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 DI KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN Muhayat; Samin, Rumzi; Akhyari, Edy; Ismandianto
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.6612

Abstract

Aparat pemerintah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Mantang. Perangkat daerah dan organisasi terdepan dalam pelaksanaan misi pelayanan daerah secara langsung dan efektif  ditentukan oleh kedekatan antara organisasi penyedia layanan kepada masyarakat. Penelitian  bertujuan untuk menganalisis  implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan  Mantang Kabupaten Bintan. Metode digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desktiptif . Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitin dalam implementasi kebijakan implementasi PP No. 17 Tahun 2018 yaitu belum dilaksanakan sebagai komitmen penuh di tingkat kecamatan. Permasalahan utama pelayanan kecamatan  adalah fitur geografis yang masih terisolir, infrastruktur pendukung minim dan kemampuan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MISKIN : (STUDI KASUS DI DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG) Annida Mardhotillah; Firmansyah, R. Ricky; Sisilia, Debbi; Septiawan, Heppy; Sya'bana, Isya'; Suhirman; Dwicaksono, Adenantera
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.7046

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat namun juga pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Sebagai respon untuk menanggulangi dampak tersebut, pemerintah menyalurkan program jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain untuk pengentasan kemiskinan, bantuan tersebut juga diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Sejak bantuan tersebut digulirkan pada tahun 2020, belum pernah dilakukan evaluasi. Mengambil studi kasus di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) dengan alat analisa Logical Framework Analysis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum efektif membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan seperti sasaran penerima bantuan bukan masyarakat miskin, bantuan belum andal dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin, serta minimnya keterlibatan masyarakat miskin dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, direkomendasikan beberapa program dan kegiatan berdasarkan hasil pemetaan stakeholder terkait antara lain bimbingan teknis tata kelola program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penyesuaian nominal bantuan, pembinaan pemanfaatan dan pengawasan bantuan, dan intensifikasi sosialisasi Pemerintah Desa pada tahap pra pelaksanaan program.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK TERLANTAR DI KOTA BANDUNG Muhamad Nur Afandi; Nur Sucianti, Shinta; Kristian, Indra
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.7182

Abstract

Fenomena anak terlantar di Kota Bandung memiliki perhatian khusus oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Program Rehabilitasi Sosial pada Anak Terlantar di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial anak terlantar di Kota Bandung, dan merekomendasikan upaya yang dilakukan pada implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kota Bandung. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokus penelitian pada Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Informan dari penelitian adalah pekerja sosial dan penyuluh sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung serta pengelola yayasan atau pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi sosial pada anak terlantar yaitu yayasan miftahul fallah dan yayasan kumala. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kota Bandung secara umum telah berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa kekurangan dan terdapat kendala pada aspek kecenderungan pelaksana dan aspek kondisi ekonomi, sosial dan politik. Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah membentuk tim khusus penanganan anak terlantar agar berfokus pada rehabilitasi anak.
INOVASI PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (STUDI KASUS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TANGERANG) Nurmiftah Fauzi; Stiawati, Titi; Arenawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.8127

Abstract

Lahan pertanian di Kota Tangerang semakin berkurang karena pengurangan area pertanian aktif atau alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, maka pengembangan pertanian di daerah Kota Tangerang dengan istilah urban farming atau lebih dikenal dengan sebutan pertanian perkotaan. Fokus penelitian ini adalah inovasi program urban farming dalam memperkuat ketahanan pangan dimasyarakat perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan lahan melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program urban farming melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teori atribut inovasi dari Rogers (2003) sebagai pedoman wawancara yang digunakan untuk mengetahui inovasi program urban farming melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam. Hasil penelitian dari inovasi urban farming 1000 lubang tanam hidroponik menunjukkan bahwa indikator keuntungan relatif yaitu keuntungan secara langsung dapat menambah nilai ekonomis dan keuntungan tidak langsung mendapatkan kepuasan batin. Indikator kesesuaian telah disesuaikan dengan inovasi sebelumnya, telah disesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat dan telah disesuaikan kebutuhan akan pangan. Indikator kerumitan terdapat kerumitan mulai dari aspek objek atau tempat, aspek subyek atau kelompok sasaran, aspek eksternal atau masyarakat di luar, dan aspek teknis. Indikator uji coba dilakukan dengan sosialisasi kegiatan, pendampingan sekaligus uji coba dan penerapannya kepada kelompok sasaran, dan rapat evaluasi kegiatan inovasi. Indikator kemudahan diamati yaitu mudah diamati oleh kelompok sasaran, mudah diamati dari segi cara inovasi ini dilaksanakan, dan mudah diamati dari segi keuntungannya. Kesimpulannya, inovasi ini sudah cukup berhasil, namun terdapat satu indikator yang belum maksimal yaitu indikator kerumitan.
DAMPAK KEBIJAKAN SK MENPAN RB NOMOR 149 TAHUN 2023 DI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022 Hidayatullah; Darif, Muhamad; Shintawati; Syaripudin, Encep; Atikah, Cucu
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.8273

Abstract

Proses usulan di Kabupaten Lebak diusulkan untuk pengadaan Tenaga Guru dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  823 Tahun 2022. Jumlah kebutuhan untuk kabupaten Lebak pada formasi tenaga guru ditetapkan sebanyak 1.501. Namun dalam perjalanannya terdapat perubahan formasi tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023 tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kebijakan publik mengenai perubahan penyesuaian formasi dilihat dari sebab dan dampak lahirnya peraturan tersebut, tulisan ini hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja. Studi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan kasus. Penelitian hukum ini menggunakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023, yang menyesuaikan penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022. 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER DALAM MENGATASI ANCAMAN ETNOSENTRIS AKIBAT DARI PEMEKARAN WILAYAH Didik Iskandar; Encep Syaripudin; Cucu Atikah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.8377

Abstract

Pemekaran daerah dilakukan lebih banyak karena kepentingan politik. Persinggungan etnik dengan kekuasaan kerap terjadi akibat pemekaran wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Urgensi kebijakan public terhadap Pendidikan berkrakter dalam mengatasi ancaman etnosentris akibat dari pemekaran wilayah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berkarakter di Wilayah Pemekaran sangat penting untuk mengurai berbagai problem yang mengiringi pelaksanaan pemekaran wilayah yang syarat politik dan berpotensi konflik. Kebijakan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Ppendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa agama yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan
INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID 19 OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Alvin Romadhona
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.8470

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, tepatnya pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan intensifikasi pajak reklame. Intensifikasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian penerimaan pajak reklame pada Bappenda Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menandakan kegiatan intensifikasi telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan intensifikasi pajak reklame yang dilakukan Bappenda Kabupaten Cirebon sudah cukup efektif. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan diiringi dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak baru yang terdaftar. Salah satu faktor keberhasilan ini adalah dengan melakukan perbaikan terhadap aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, serta aspek personalia.
DAMPAK GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KELURAHAN KELAPA DUA TANGERANG Nada Shofa Lubis; Dewi Nancy Shabatini; Mustofa Kamil; Suherman4
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.8803

Abstract

Penelitian ini adalah guna mengetahui dampak dari gaya kepemimpinan, komitmen organiasasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitian Asosisatif, lokasi penelitian pada Dinas Sosial Kelurahan Kelapa Dua Tangerang, teknik sampel adalah accidental sampling berdasarkan covenience dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang pegawai. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Kuesioner yang telah terkumpul dianalisis dengan analisis deskriftif dan kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. Hasil analisis deskriptif menujukan bahwa kinerja pegawai tergolong sangat tinggi. Sementara gaya kepemimpinan tergolong tinggi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja sama- sama tergolong tinggi. Hasil pengujian hipotesis penelitian menujukkan baik secara simultan maupun secara parsial bahwa gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kelurahan Kelapa Dua Tangerang. Organsiasi perlu meningkatkan efektivitas pemimpin melalui pelatihan kepemimpinan secara berkala yang melibatkan pimpinan di level menengah. Selain itu, perlu mempertimbangkan peningkatan komitmen untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan dari pegawai
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN UNTUK MENCIPTAKAN TATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIKOLE KOTA SUKABUMI Firjani, Detio Fikri; Rachmawati, Ike; Basori, Yana Fajar FY
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.8823

Abstract

Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menghimbau bagi Masyarakat yang merasa keluarga nya meninggal dunia haruslah segera melapor kepada ketua RT setempat agar secara Administrasi Kependudukan bisa di proses segera. Oleh karena itu, partisipasi masyrakat dibutuhkan dalam hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Cikole dimana pengumpulan data diperoleh melalui berita, observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan terpilih dengan menggunakan teknik Snowaball Samplinh. Memeriksa validitas data menggunakan triangulasi data dan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasrtisipasi dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Cikole sudah cukup baik yang mana masyarakat sudah sadar akan administrasi.

Page 9 of 14 | Total Record : 138

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue