cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 138 Documents
 6   7   8   9   10 
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DI KABUPATEN KARANGASEM. I Kadek Dede Junaedy; I Gusti Ngurah Kompiang Purnama Sujana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6311

Abstract

Kabupaten Karangasem sebagai daerah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Bali, dalam hal ini pemerintah kabupaten karangasem dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerahnya terlebih untuk keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. PAD Kabupaten Karangasem sebagian besar bersumber dari pajak Galian C dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Karangasem. Luas wilayah Kabupaten Karangasem 839,54 km atau 14,90% dari Luas Provinsi Bali (5.632,86 km). Namun pada tahun 2015-2019 penerimaan pajak galian C mengalami penurunan Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penerlitian ini bahwa perlu adanya peningkatan terhadap sosialisasi dan pengawasan serta menerapkan sistem pemungutan pajak secara online. Penyederhanaan Proses Administrasi dan Penyempurnaan Sistem Pelayanan Pajak Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menerafkan E-Faktur dalam proses pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya di sektor Pajak Galian C. Dengan Diterapkan E-Faktur yang diharapkan dapat meminimalisir kebocoran yang selama ini terjadi di pos-pos jaga pemungutan pajak galian C.
PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM Nyoman Sumawidayani; I Made Sumada
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6319

Abstract

Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang. Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (https://radarbali.jawapos.com). Serta tidak terealisasikannya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditagertkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangassem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI Ira Haira Zulfia; Gus Endrawan; Citra Rosika; Syamsir; Aldri Frinaldi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6666

Abstract

Kebijakan merupakan kegiatan yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat melayani secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik merupakan keputusan pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yakni pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi daerah. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik salah salah satunya melalui peningkatan kreativitas organisasi, pegawai/aparat baik dari level pimpinan sampai kepada level staf demi mewujudkan pemerintahan yang cerdas, melalui peningkatan kinerja organisasi dengan mengeluarkan kebijakan inovasi. Dimana kebijakan inovasi ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Kota Padang juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah. Peraturan mengenai inovasi sebelumnya telah ada, namun masih banyak perlu penyempurnaan sejalan telah dilaksanakan peraturan sebelumnya. Namun pelaksanaan inovasi ini tentunya dibutuhkan perjuangan yang besar serta keseriusan pimpinan, pegawai serta pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu pelaksanaan inovasi juga perlu dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan inovasi juga dukungan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia. Pelaksanaan inovasi daerah ini juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yaitu pegawai/aparat serta meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Padang agar meningkatnya kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah sudah berjalan cukup baik namun dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak baik dari Walikota, Sekda dan pimpinan OPD dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan inovasi demi meningkatkan kinerja organisasi. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada seluruh pimpinan agar dapat memberikan perhatian serius, komitmen dan menyediakan dukungan anggaran untuk dapat melaksanakan kebijakan ini agar meningkatkan kinerja oragnisasi.
STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA BARU (STUDI KASUS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) Yaya Mulyana; Bambang Agus Diana; Ridho Harta; Yayan Andri
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.8324

Abstract

Berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Baru menarik daya semangat baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun daerah. Dalam hal ini membutuhkan suatu kerjasama yang kolaboratif dalam mempersiapkan Infrastruktur sebagai Strategi dalam penataan Infrastruktur ibu Kota Baru. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Kebijakan Penataan infrastruktur Ibu Kota Baru (Studi Kasus Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Tujuan lain dari penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah, berupa strategi kebijakan dengan model kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan Swasta atau dengan masyarakat dalam menata dan mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Guidance theory yang digunakan adalah dari Ansell dan Gash (2007:558-561) Mengemukakan 5 Tahapan proses kolaborasi. Hasil Penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studikasus di Kabupaten Penajam Paser Utara). Kolaborasi yang berlangsung antar stakholders terkait Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov. Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat, sudah berjalan dengan baik walupun belum optimal berdasarkan proses Kolaborasi yang di kemukakan Ansell dan Grash antara lain, 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Sisilain dalam proses penataan infrastruk Ibu Kota Baru menunjukkan progres yang baik walaupun belum optimal dimana peran fartisipasi masyarakat belum sepenuhnya di libatkan, Pengawasan belum maksimal di kewatirkan terjadi hal-hal yang tidak di harapkan apalagi dalam pembangunan Infrastruktur ini memakan anggaran besar, kehewatiran warga yang terdampak masih belum lepas atas paradigma-paradigma seperti terpinggirkan atau termarjinalkan oleh pendatang walaupun persiapan dalam rangka meningkatkan mutu SDM terus di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun setempat. Adapun temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah pengawasan partisipatif, yang akan memperkuat indikator Proses kolaborasi selain , 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to
STRATEGI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA CINTARATU KABUPATEN PANGANDARAN Regan Vaughan; Soma Gantika
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.8649

Abstract

Strategi sumber daya manusia pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan strategi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Metode yang di gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dengan cara penelitian observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan atraksi wisata terkait prasarana dapat diketahui bahwa prasarana dalam menunjang meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Fasilitas destinasi fasilitas yang ada di Desa Cintaratu belum memadai, karena masih kurangnya tempat penginapan untuk para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Akses destinasi Pemerintah Desa Cintaratu sedang melakukan pelebaran jalan dan setelah itu akan melakukan perbaikan jalan agar tidak adanya jalan berlubang menuju tempat lokasi wisata Desa Cintaratu. Hasil dari analisis data penelitian dapat di simpulkan bahwa Faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di desa faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran yaitu tidak adanya dana desa untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran.
IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN ANANDA SEHAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI Arif, Samsul; Dian Purwanti; Tuah Nur
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.5826

Abstract

The Children’s Birth Certificate Service through Online Immediately, Easily and Quickly or called Ananda Sehat Service is a form of online service operated by means of an application with the purpose of making the community easier, faster and happier for obtaining birth certificate. The research was aimed at finding out the implementation of the Ananda Sehat Service program at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi City. The research method used was descriptive qualitative. The techniques of collecting data conducted included observation, interview and documentation. The research applied the three dimensions of program implementation from Charles O Jones. The results indicate that the implementation of the Ananda Sehat Service program at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi City is considered to be still less optimal because the application of Ananda Sehat Service often experiences bugs during accessing its services; the information about the existence of Ananda Sehat Service has not evenly been distributed to the society; and, there is no clarity regarding Standard Operating Procedures and schedule for system maintenance of the Ananda Sehat Service.
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM SIMPELIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SUKABUMI Maudina, Sari Dwi; Rachmawati, Ike; Purwanti, Dian
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.5827

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelayanan administrasi kependudukan melalui program SIMPELIN ditinjau dari perspektif E-government di Kabupaten Sukabumi. SIMPELIN (Sistem Pelayanan online) adalah salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dimana semua pelayanan yang diberikan berbasis digital. Namun, pemanfaatan program SIMPELIN dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi masih belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel dengan jumlah 96 sampel. Uji hipotesis menggunakan uji satu sampel t-test, sedangkan uji validitas menggunakan kolerasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan melalui program SIMPELIN ditinjau dari perspektif E-government di Kabupaten Sukabumi termasuk pada skala dan klasifikasi efektif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKAT TANAH PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI ATR/BPN KANTAH KABUPATEN SUKABUMI Ramadhanti, Nisa; Rachmawati, Ike; Purwanti, Dian
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.5846

Abstract

Negara Indonesia mengatur penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai cara untuk meningkatkan kepastian hukum dengan memberikan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek atau program. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian pada tahun 2021 yang berdasarkan hasil dari observasi, terdapat beberapa hambatan yang membuat program PTSL tidak mencapai target yaitu : (1) Antusias masyarakat kurang terhadap PTSL ini; (2) Rata-rata bidang tanah di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki berkas warkah yang lengkap; (3) Batas administrasi Desa belum lengkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan dari Edward III. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi komunikasi dan sumber daya. Namun dari sisi disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PENYINTAS THALASEMIA DI KOTA SUKABUMI Robila, Tiana; Amirulloh, M Rijal; Sampurna, Rizki Hegia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.5977

Abstract

This study aims to determine the quality of health services for Thalassemia survivors in Sukabumi City. This study uses a qualitative research method with a narrative approach. The results of this study indicate that the Quality of Health Services for Thalassemia Survivors in Sukabumi City, especially at Rs. Bhayangkara Setukpa Sukabumi already has the following improvements: 1) Already has a special room for Thalassemia Survivors; 2) The chelation medicine already has various types of iron syrup, tablets, and brewed chelation medicine; 3) Have a special Thalassemia officer. As for when viewed based on the assessment of the dimensions of Reliability (Reliability), Responsiviness (Response/responsiveness), and Empathy (Empathy) health services provided by the apparatus/officers for Thalassemia Survivors are of high quality, but the dimensions of Tangibles (Intangible) and Assurance (Guarantee) are not qualified. or still not optimal, because the quality of health services provided is still not in accordance with the medical standards as outlined in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1109/MENKES/PER/VI/2011 concerning Technical Instructions for Guaranteed Thalassemia Treatment Services, especially in facilities and infrastructure. . The Sukabumi City Health Office provides a policy regarding the Health Services for Thalassemia Survivors in Sukabumi City, namely Thalassemia survivors participating in the National Health Insurance for the Healthy Indonesia Card (JKN KIS) do not need to go to the First Level Health Facility (FKTP) again to get referrals, and Thalassemia Sukabumi City has a halfway house as form of local government attention.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SISTEM PELAYANAN IZIN TERBUKA ELEKTRONIK (SIPEKA) DI DPMPTSP PROVINSI BANTEN Maulani, Sylvia; Setiawan, Tomi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.6177

Abstract

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten melakukan sebuah inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi dengan menerapkan aplikasi Sistem Pelayanan Izin Elektronik Terbuka (Sipeka). Namun, dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai kendala yang muncul seperti pelayanan perizinan yang masih memakan waktu lama, masih terjadi salah cetak dan masih terdapat ketidakpahaman masyarakat terhadap tata cara alur proses pada aplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam digitalisasi penerapan aplikasi Sipeka di Provinsi Banten serta dilakukan upaya pemberian solusi agar aplikasi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi penulis di Dinas Penanaman Modal Provinsi Banten dan sumber data sekunder berasal dari studi literatur dan studi dokumentasi dari berbagai artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi banten belum optimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Sipeka, kurangnya literasi digital pada pelaku usaha di Provinsi Banten serta kurangnya pemahaman masyarakat atas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, harus diupayakan perbaikan agar pelayanan melalui Sipeka dapat berjalan secara efektif dan efisien yaitu dengan melakukan pelatihan kepada seluruh pelaku usaha di Provinsi Banten terkait penggunaan aplikasi Sipeka serta meningkatkan literasi digital kepada pelaku usaha.

Page 8 of 14 | Total Record : 138

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue