cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 26, No 2, September 2020" : 11 Documents clear
SISTEM PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK Darmawan Darmawan; Firman Freaddy Busroh; Marsudi Utoyo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat esensial dalam upaya penemuan kebenaran materiil suatu perkara pidana, sehingga dalam proses pembuktian perkara di pengadilan diperlukan alat bukti dan barang bukti yang benar-benar dapat membuat terang suatu tindak pidana yang disangkakannya. Untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya, maka masalah pembuktian menduduki tempat yang sangat penting. Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Pidana. Abstract Proof is one of the processes that is essential in the effort to find the material truth of a criminal case, so that in the process of proving a case in a court, evidence and evidence that really can make the light of a crime that is suspected. To find material truth, that is, the truth as complete as possible from an event so that it will make light of what crime happened and who did it, then the issue of proof occupies a very important place. Keywords: Evidence, Proof, Criminal.
KEBIJAKAN HUKUM REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA Abdul Gamal Al Rasyid; Marsudi Utoyo; Firman Freaddy Busroh
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Kata Kunci : Kejahatan, Narkoba, Pemberantasan Abstract The eradication of narcotics crime involves all nations in the world, but in fact the level of narcotics illicit trafficking is increasingly high and rampant. Some indications show that narcotics crime is extraordinary crime. The understanding is as a crime that has a very large and multi-dimensional impact on social, cultural, economic and political as well as the enormity of the negative impact caused by this crime. For that extraordinary punishment is needed for a type of crime that is extraordinary today that has occurred in all the nations in this world as transnational crime. Narcotics crime has been transnational in nature which is carried out with a modus operandi and sophisticated technology. Law enforcement officers are expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the next generation of the nation.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI Muryanto Muryanto; Marsudi Utoyo; Firman Freaddy Busroh
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhanhak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembangmengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkanperan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhanwilayah-wilayah strategis. Pemangkasan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan.Ini menunjukkan konsistensi komitmen pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dan pembangunan daerah tertinggal. Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kelemahan utama pengawasan penggunaan dana desa sejatinya berpangkal pada kondisi sosiologis di pedesaan yang masih feodalistik. Lembaga apapun yang ada di pedesaan, akan cenderung melemah ataupun mudah diperlemah oleh kultur feodalistik yang ada sehingga terjadi korupsi. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Korupsi, Tanggung Jawab Abstract The granting of Village Fund Allocation is a form of fulfilling the village's right to carry out its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, original autonomy, democratization, community empowerment and increasing the role of the Village Government in providing services and improving the welfare of the community and spurring acceleration development and growth of strategic areas. Budget cuts for all ministries and state institutions, but specifically for village budget funds there is no reduction. This shows the consistency of the government's commitment in poverty alleviation programs in rural areas and the development of disadvantaged areas. Considering that the current village budget allocation is focused on the development of village infrastructure and community empowerment. Regarding the management of village funds, what is feared by many parties is their use which has the potential to be corrupted. Whether intentionally or unintentionally (due to a lack of understanding of how to use and administrative reporting) by village officials and anyone related to the use of village funds. The main weakness of the supervision of the use of village funds actually stems from the sociological conditions in the countryside which are still feudalistic. Any institution in the countryside will tend to weaken or be easily weakened by existing feudalistic culture, resulting in corruption.
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN OUTSOURCING TENAGA KERJA KEAMANAN Rabik Rabik; Herman Fikri; Marsudi Utoyo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara perjanjian kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu atau disebut juga dengan outsourcing/alih daya. Berkenaan dengan hal itu maka norma hukum telah memberikan pedoman sebagai dasar hukum dari tenaga kerja outsourcing/alih daya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101). Kata Kunci : Alih daya, Tenaga Kerja, Tanggung Jawa Hukum Abstract One of the efforts made is to employ workers as minimum as possible to be able to make a maximum contribution in accordance with company targets. The work is carried out by means of a work contract agreement with a certain period of time or also called outsourcing / outsourcing. In this regard, the legal norms have provided guidance as the legal basis for outsourcing / outsourcing labor, as regulated in Labor Law No. 13 of 2003 (Articles 64, 65 and 66) and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No . Kep.101 / Men / VI / 2004 of 2004 concerning Procedures for Licensing of Employer / Labor Service Provider Companies (Kepmen 101).
KEJAHATAN KURIR NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Redho Junaidi; Marsudi Utoyo; Rianda Riviyusnita
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Kata Kunci : Narkotika, Kepolisian, kejahatan Abstract Narcotics and psychotropic drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services, and scientific development, and on the other hand can cause very detrimental dependence if used without control, strict and careful supervision. Narcotics substances which were originally shown for medicinal purposes, but with the development of science and technology, types of narcotics can be processed so much and their functions can also be misused. The impact of narcotics abuse is that it can have an impact on users themselves and on society at large. For individuals will have a detrimental impact on health both spiritual and physical health. As for the community will impact moral decline and increased crime.
PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA KORUPSI Sutanto Sutanto; Marsudi Utoyo; Herman Fikri
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolongextraordinarycrime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana korupsi, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persejutuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab pihak yang berwenang sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Dasar pertimbangannya adalah dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti Kata Kunci : Barang Bukti, Korupsi, Pinjam Pakai Abstract Corruption is no stranger to this country. Corruption in Indonesia has even been classified as extraordinarycrime or extraordinary crime because it has damaged, not only the State's finances and the country's economic potential, but also has broken through the socio-cultural, moral, political, and national security law pillars. Evidence seized in a criminal case is only used in the context of evidence before a court hearing. That is, confiscation is only temporary. There are several stages in the process of lending use of evidence as a result of a criminal act of corruption, from the process of requesting a loan to use to the requirement for use of evidence by the borrower. Approval of loan applications is basically difficult, because the authorities are very selective of each applicant who will submit a loan to use evidence. The basic consideration is in the selection of applications for borrowing for evidence
PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Rianda Riviyusnita; Zakaria Abbas
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tahap Yang Harus Dilakukan Dalam Membuat Sebuah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundry) adalah : Perundingan (negotiation), Penandatanganan (signature), Ratifikasi. Tahapan Perbuatan tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Yang Dilarikan Ke Negara Lain dilakukan dengan cara : Penempatan uang (placement); Pelapisan uang (layering), dan Penyatuan uang (integration). Kata Kuci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Keamanan Negara Abstract The steps that must be taken in making an international agreement in connection with the crime of money laundry are: negotiation, signature, ratification. Stages of Money Laundering (Money Laundry) that are distributed to other countries are carried out by: Placement of money (placement); Layering, and integration of money.
MODEL PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) SEBAGAI ALTERNATIF MEMULIHKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Darmadi Djufri; Derry Angling Kesuma; Kinaria Afriani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam usaha mengembalikan uang pengganti perkara korupsi, kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) selaku wakil negara atau pemerintah berdasarkan kewenangan menurut undang-undang dapat melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu antara lain adalah melakukan mediasi, negosiasi serta melakukan gugatan di pengadilan. Upaya pemulihan aset sebagai supaya pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi, dapat dilakukan dengan perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Kata Kunci : Pengembalian Aset, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT In an effort to return the replacement money for a corruption case, the prosecutor (Public Prosecutor) as the representative of the state or government based on the authority according to the law can take legal action deemed necessary, including mediation, negotiation and litigation in court. Efforts to recover assets as an effort to recover state losses from corruption can be carried out by confiscating assets resulting from corruption through criminal prosecution and confiscating assets resulting from criminal acts of corruption through civil suit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK LOKAL TENUN SONGKET PALEMBANG Lily Yurnida; Rianda Riviyusnita; Marsudi Utoyo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Hak-hak ekonomi sering kali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hak ini di sebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (performer) dimana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) music yang direkam dalam compacttdisc atau kaset oleh producer rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen. Di era masyarakat moderen, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasi melalui pemberian hak eksklusifBagipara inventornya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Padadasarnya konsep HaKI sendiri merupakan bentuk penemuan-penemuan (inventions) maupun hasil karya cipta dan seni (art and literary work), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Karya, Produk Lokal. Abstract Economic rights are often synonymous with exploitation rights, this right is because the copyright gives a certain period of time to exploit the economic benefits of the copyrighted work to the creator. Explolation activities can be in the form of performers' activities in which a singer chants a song (a creation) of music recorded on a compact disc or cassette by recording producers to be sold publicly to consumers.In the era of modern society, respect for the results of knowledge, arts and culture is accommodated through granting exclusive rights to its inventors as Intellectual Property Rights (IPR). Basically the concept of IPR itself is a form of inventions and inventions and art (art and literary work), especially when the results of creativity are used for commercial purposes.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA Sri Hartaty; Herman Fikri; Niko Pransisco
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Implementasi Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Menurut Hukum Posisitif Indonesia diatur dalam : a. Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ; b.Kepmenaker No. 224 tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan; c. Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Internasional Labour Organization (Konvensi ILO) ; d. Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum Tenaga Kerja. Apabila karyawan perempuan memiliki permasalahan/keluh kesah, maka perusahaan wajib memberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Perempuan. Penyelesaian permasalahan/keluh kesah yang dialami karyawan, sebelum sampai kepada tim konseling harus terlebih dahulu disampaikan secara hirarki dan diselesaikan secara berjenjang sebelum diajukan kepada tim konseling. Penyelesaian perselisihan perburuhan terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah, namun apabila tidak berhasil maka pihak karyawan ataupun perusahaan diperbolehkan untuk menempuh upaya hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ada dua Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), yaitu : 1.Penyelesaian Dengan Cara Non Litigasi adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan; 2. Penyelesaian Dengan Cara Litigasi adalah penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan Cara Non Litigasi dapat ditempuh melalui Mediasi ; Konsiliasi ; Arbitrase. Perselisihan antara Pengusaha dan Karyawan, jika sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan media Peradilan (litigasi). Kata Kunci : Perempuan, Pekerja, Perlindungan Abstract Implementation of Legal Protection Forms for Women Workers According to Indonesian Positive Law is regulated in: a. Protection of Women Workers Based on Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment; Ministry of Manpower No. 224 of 2003 and the Company Regulations or joint work agreements; c. Protection of Women Workers Based on the International Labor Organization (ILO Convention); d. Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number: KEP-226 / MEN / 2000 concerning Minimum Labor Wages. If female employees have problems / complaints, the company is obliged to provide facilities to resolve these problems as a form of Legal Protection Against Female Employees. Problem solving / complaints experienced by employees, before reaching the counseling team must first be submitted in a hierarchical manner and resolved in stages before being submitted to the counseling team. Settlement of labor disputes is first carried out by deliberation, but if it is not successful then the employee or the company are allowed to take legal action based on Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. There are two Ways to Settle Industrial Relation Disputes (PHI), namely: 1. Non-Litigation Settlement is a dispute resolution outside the court; 2. Settlement by Litigation is the settlement of disputes through industrial relations courts. Non-Litigation Method can be reached through Mediation; Conciliation; Arbitration. Disputes between Employers and Employees, if they cannot be resolved by consensus agreement, then they can be resolved using Judicial media (litigation).

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue