cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 28 No. 4 (2022): Desember" : 8 Documents clear
SISTEM PEWARISAN TUNGGU TUBANG DI DAERAH SEMENDO SUMATERA SELATAN Zairi Absi, Warmiyana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.83

Abstract

Abstrak Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Masih berlakunya sistem kewarisan adat yang unik di daerah Semendo yakni tunggu tubang menunjukkan bahwa Indonesia masih negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional, oleh karena itu sistem kewarisan adat tunggu tubang harus tetap dilaksanakan dan terus dilestarikan pada khususnya oleh masyarakat Semendo. Kata Kunci : Sistem Pewaris, Hukum Waris, Hukum Waris Adat Abstract Inheritance law that applies among the Indonesian people is still pluralistic, that is, there are those who are subject to inheritance law in the Civil Code. Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law. The diverse Indonesian society which consists of various ethnic groups has different customs and customary law from one another and has its own characteristics that make customary law, including inheritance law, become pluralistic as well. The existence of the unique customary inheritance system in the Semendo area, namely the waiting tubang, shows that Indonesia is still a country rich in culture and customs that should not be ruled out because customary law is one of the sources of national law, therefore the waiting tubang traditional inheritance system must continue to be implemented and continue to be preserved in particular by the people of Semendo.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hartika Sari, Juniar
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.84

Abstract

The more people use technology, the world of information today seems impossible to get rid of. Communications that used to take a long time can now be done very quickly and easily thanks to technology. Is pornography caused by SMS. There are several factors that can cause pornography to be sent through the Short Message Service (SMS): enabling the perpetrators of the sex service and the users of such a fast-paced pornographic service because of the highly lucrative pornographical industry. Applications on the Internet can be used to do online prostitution without going through and involving Germo or Mucikari. Sex service transactions are more practical and effective. By checking in in person and meeting at hotels, the practice of prostitution is safer.
PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINIAL MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Umami, Ariza; Iskandar
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.85

Abstract

Kewarisan adat Minangkabau harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, akan tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan penga-wasan harta dari generasi yang sudah me-ninggal kepada generasi yang masih hidup.
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI MENGENAI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT Rusniati, Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.91

Abstract

Monopoly practice is a concentration of economic power by one or more actors that results in the control of the production and marketing of certain goods or services, which results in obsolete competition, unfair competition is competition between entrepreneurs who carry out activities of production or marketing of goods and services in a way that is unfair, against the law, or hinder the competition of enterprises. In accordance with article 1, paragraph (2)-activities prohibited: (a) Monopoly, (b) Monopsony, (c) Market domination, (d) Concerns, (e) Dominant positions, (f) Department of Invasion, (g) Non-compliant ownership of shares, (h) Mergers, mergers, and non-procedural acquisitions. Forbidden treaties: (a) Oligopoly, (b) Pricing, (c) Territorial division, (d) boycott, (e) cartels, (f) trusts, (g) oligopolies, (h) vertical integration, (i) closed agreements, (j) agreements with foreigners.
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN TAHAPAN-TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Mardiyati, Siti; Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.92

Abstract

Money laundering prevention and suppression strategies rely on presumption of guilt, which means that the person who owns property allegedly derived from a crime must prove that the property does not come from a criminal offence. Theoretically, the principle of probability balance is used to support the reverse proof of the origin of property property.The money-laundering process consists of several steps, such as placement, coating or coating, and integration or merger.
KATEGORI DAN TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, DALAM UPAYA PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI BARANGSIAPA YANG MENYIMPANGI DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE Kesuma, Derry Angling
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.93

Abstract

Abstrak Obstruction of Justice sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 5 unsur penting yaitu sebagai berikut : 1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending juducial proceedings); 2. Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (knowledge of pending proceeding); 3. Pelakukan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (acting corrupthy with intent); 4. Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut : 5. Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. Tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam upaya penerapan sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyimpangi delik Obstruction of Justice jika dilihat dari hukum acara pidana dan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu : 1. Penyidikan Yang Dilakukan oleh Polisi Negara (Penyidik) atau Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); 2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara tindak pidana korupsi (Obtsruction of Justice) yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik; 3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum; 3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan Di Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Proses Hukum, Tahapan Abstract Obstruction of Justice can actually be processed by law if it fulfills 5 important elements, namely as follows: 1. The action causes a delay in the legal process (pending judicial proceedings); 2. The perpetrator knew his actions and was aware of the effects of his actions (knowledge of pending proceedings); 3. The performer commits or attempts a deviant act with the aim of interfering with or interfering with the process or administration of law (acting corruption with intent); 4. In addition, several courts in America have added one more condition regarding acts that obstruct this legal process, namely that the individual: 5. It is proven that he had a motive to commit the act he was accused of, namely trying to obstruct the legal process. The stages of law enforcement carried out by law enforcement officials, in an effort to apply criminal sanctions to anyone who deviates from the Obstruction of Justice offense when viewed from the criminal procedural law and in the Corruption Eradication Commission Law are divided into 4 stages, namely: 1. Investigations Conducted by the State Police (Investigators) or By Investigators from the Corruption Eradication Commission (KPK); 2. Prosecution by the Prosecutor or Public Prosecutor This stage of the prosecution is carried out by the Prosecutor as a public prosecutor in cases of corruption (Obtsruction of Justice) which have been completed by investigators; 3. Examination before a court session by a judge Examination before a court session is carried out after the prosecution stage is completed by the public prosecutor; 3. Implementation of Court Decisions by Prosecutors and Correctional Institutions Under the Supervision of the Chief Justice.
KRITERIA BERITA HOAKS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Haryadi, Tobi
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.94

Abstract

Abstrak Permasalahan yang saat ini sedang marak dan menjadi masalah baru dalam informasi elektronik adalah banyaknya oknum yang dengan sengaja membuat berita yang tidak sesuai, membesar-besarkan, merubah, menghilangkan, bahkan mengada-ada sehingga tercipta sebuah berita bohong atau yang lebih sering disebut “berita hoax”. Berita bohong ini memuat berbagai materi dan berbagai jenis berita sepertu ekonomi, politik, agama, kebangsaan. Pertanian. Gaya hidup, penemuan-penemuan baru dan lainnya, namun hal itu tentu hanya berita yang sebenarnya tidak terjadi. Kriteria berita hoaks menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan kriteria yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Kriteria, Berita Bohong, Hoaks. Abstract The problem that is currently rife and has become a new problem in electronic information is that there are many people who deliberately make news that is inappropriate, exaggerate, change, omit, even make it up so that fake news is created or what is more commonly called "hoax news". This fake news contains various materials and various types of news such as economics, politics, religion, nationality. Agriculture. Lifestyle, new discoveries and more, but of course that's just news that didn't actually happen. The first criterion for hoax news according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that every person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes electronic information and/or electronic documents that contain insults and/or content accessible. or defamation, and the second criterion is that everyone intentionally and without right spreads false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions.
EFEKTIVITAS MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG Yuliana, Tora
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.98

Abstract

ABSTRAK Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang efektivitas dari penerapan mekanisme penyaluran dana program kemitraan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau impelementasi ketentuan-ketentuan normative secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Dengan tipe penelitianadalah Deskriptif yang mana bersifat memaparkan atau menggambarkan dengan jelas dan rinci mengenai kejelasan dan pelaksanaannya terhadap suatu peraturan.Setelah melakukan penelitian ini dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan prosedur penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh menteri BUMN dan sistem dan mekanisme penyaluran dana program kemitraan di PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai serta dalam pelaksanaanya telah berjalan dengan baik. Kata Kunci: efektivitas, mekanisme, penyaluran, dana ABSTRACT Small business is a business activity that is able to expand employment and provide broad economic services to the community and encourage economic growth. This study aims to understand the implementation of the distribution of funds for the partnership program of PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Panjang branch, the effectiveness of implementing the mechanism for channeling partnership program funds. The type of research used is normative-empirical legal research, namely legal research regarding the application or implementation of normative provisions in real terms in every particular legal event that occurs in society. The type of research is descriptive which is to explain or describe clearly and in detail regarding the clarity and implementation of a regulation. After conducting this research, information can be obtained that the implementation of the procedure for distributing partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch is in accordance with the mechanism established by the minister of SOEs and the system and mechanism for channeling partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch are appropriate and the implementation has been going well.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue