cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6282119112912
Journal Mail Official
info@cicofficial.com
Editorial Address
Jl. Sawo No.12, RT.3/RW.7, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Published by CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
ISSN : -     EISSN : 27465160     DOI : https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial is a peer-reviewed journal published by the CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. JCIC publishes its articles annually every March and September. The articles published by JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial is scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of social humanities. We are publishing articles under the focus and scope of sociology, law, politics, education, social development, government, democracy, religion and politics, urban studies, rural studies, gender, media studies, and other related themes. Aim and Scope : Social Analysis, Law, and Politic
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 67 Documents
 3   4   5   6   7 
Relasi Agama dan Politik di Indonesia Sonjaya, Adang; Rahayu Diningrat, Budi
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.82

Abstract

Islamic politics faced challenges in influencing the future of Indonesia during the post-independence era. Modernist Islamic groups struggled to counter the growing influence of the guided democratic authoritarianism regime. As a result, the Islamic political party Masyumi was disbanded, and its leader, Mohammad Natsir, faced derogatory nicknames such as "ringworm cat" from the authorities. The Nahdlatul Ulama (NU), which sought to compromise with power, had a limited role on the national political stage. This study employs a qualitative method with a literature review approach. The findings indicate that the relationship between religion and power varies across different religions in terms of practice and doctrine. Nonetheless, it is evident that religion and state power are deeply interconnected, with "religion becoming the core of power and power becoming the core of religion." It is crucial to examine this perspective within the context of our respective religious communities. Politik Islam mengalami kemandulannya, setelah gagal di pentas Nasional dalam menentukan Indonesia masa depan pada pasca-kemerdekaan. Saat itu kelompok Islam modernis tidak mampu membendung kecenderungan rezim otoritarianisme demokrasi terpimpin. Bahkan partai politik Islam Masyumi harus bubar sebagai jawaban kekalahan politik itu dan Mohammad Natsir, ujung tombak kekuatan kelompok ini harus rela dijuluki “kucing kurap” oleh penguasa saat itu. Sementara NU yang berusaha melakukan kompromi dengan kekuasaan, pada akhirnya tidak memiliki peran yang signifikan dalam pentas politik Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan agama dan kekuasaan berbeda dari satu agama ke agama yang lain dalam praktik maupun dalam doktrinnya. Namun pengalaman menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan negara sulit dilepaskan. “Agama menjadi inti kekuasaan dan kekuasaan menjadi inti agama”. Pandangan ini perlu kita periksa dalam realitas komunitas agama masing-masing.
Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan Ditia Saputra, Dandi; Ayu Pramesty , Ligar; Farah Munifah, Nabila
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.85

Abstract

The high popularity of police investigation reality programs in content broadcast on television and online media (YouTube) increases the possibility of doxing. Several laws, especially Law no. 19 of 2016, have provisions regarding the protection of personal life. However, until now, there has been no regulation that clearly regulates the authority for the participation of television stations in the process of finding investigative facts. This paper aims to find a legal basis for privacy violations against police investigation reality program coverage and to formulate a more comprehensive privacy protection instrument. This research is a normative research with a statutory approach. The research shows that there is a debate between public interest and privacy protection in the coverage of police investigative reality programs, as well as violations of laws and ethical codes committed by the Republic of Indonesia police and private television stations. The presence of the concept of protecting privacy for the public, especially suspects, is expected to be the main value base considered in every coverage of the police investigative reality program. Tingginya popularitas program realita investigasi polisi dalam konten penayangan di media penyiaran televisi dan media online (YouTube) meningkatkan kemungkinan doxing. Beberapa Undang-Undang terutama Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memiliki ketentuan mengenai perlindungan kehidupan pribadi, walaupun demikian sampai saat ini belum ada regulasi yang dengan jelas mengatur mengenai otoritas keikutsertaan stasiun televisi dalam proses pencarian fakta investigasi. Tulisan ini bertujuan mencari dasar hukum pelanggaran privasi terhadap peliputan program realita investigasi polisi dan merumuskan instrumen perlindungan privasi yang lebih komperhensif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan adanya perdebatan antara kepentingan publik dan perlindungan privasi dalam peliputan program realita investigasi polisi serta adanya pelanggaran hukum serta kode etik yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia dan stasiun televisi swasta. Hadirnya konsep perlindungan privasi bagi masyarakat khusunya tersangka diharapkan menjadi basis nilai utama yang diperhatikan dalam setiap peliputan program realita investigasi kepolisian.
Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Tendiyanto, Teten; Tsurayya Istiqamah, Destri; Suwandoko, Suwandoko
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.89

Abstract

This study aims to provide information on legal protection for sellers with the Cash on Delivery (COD) payment system. The research method used in this study is a normative juridical research method and uses a statutory and conceptual approach. Data sources in this study are secondary data: primary legal materials, namely binding legal materials, including Consumer Legal Protection Act Number 08 the year 1999; secondary legal materials, namely legal materials which provide explanations to primary legal materials. While the results of the study show that sellers who are subject to sanctions by paying Cash on Deliver system receive legal protection based on Article 6 of the Consumer Protection Act. In addition, a lawsuit for default will be more appropriate when a loss occurs to a business actor when a Cash on Delivery (COD) transaction fails. If there is a criminal element in the transaction process using Cash on Delivery, producers or seller can sue according to Article 19 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat, di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dimana memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dirugikan dengan pembayaran sistem Cash on Delivery men­dapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Unang Perlindungan Konsumen. Selain itu gugatan wanprestasi akan lebih tepat dilakukan ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ketika transaksi COD gagal. Apabila terdapat unsur pidana ketika proses transaksi dengan cara COD maka produsen atau pelaku usaha dapat menuntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.
Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975) Eva Nur Hopipah; Abdullah Syafe'i
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 2 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i2.91

Abstract

ABSTRACT The contemporary family law issues in Indonesia are numerous, especially as we enter an era where everything unfolds rapidly, impacting the stability of the family as the smallest unit in society. Ten issues analyzed in this research include: (1) marriage via teleconference and divorce over the phone, as reviewed under Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975; (2) legal consequences of interfaith marriages; (3) joint property (gono gini) post-divorce; (4) mut'ah payments for career women; (5) divorce decisions without marriage certificates; (6) domestic violence; (7) the legality of polygamy; (8) clandestine divorces; (9) post-divorce child custody rights; (10) age restrictions on marriage. All are examined in the context of Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975. The research aims to comprehensively address family law issues within the framework of positive law (Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975). The research methodology involves literature review, utilizing primary sources such as Law No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975, contemporary family law issues, and other sources serving as secondary references to ensure the research's comprehensiveness. ABSTRAK Problematika hukum keluarga kontemporer di Indonesia sangatlah banyak, apalagi dewasa ini memasuki era dimana segala hal bergulir dengan cepat yang berpengaruh pula pada stabilitas keluarga sebagai organisasi terkecil di masyarakat. Sepuluh problematika yang dianalisis dalam penelitian ini, di antaranya, (1) perkawinan melalui teleconference dan perceraian melalui telepon ditinjau dari UU no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975; (2) akibat hukum perkawinan beda agama; (3) harta bersama (gono gini) pasca perceraian; (4) pemberian mut’ah wanita karir; (5) putusan perceraian tanpa akta perkawinan; (6) kekerasan rumah tangga; (7) bagiamana hukum poligami; (8) perceraian di bawah tangan; (9) hak asuh anak pasca perceraian; (10) pembatasan usia perkawinan. Semuanya ditinjau dari UU no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975. Hasil dari tujuan penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan problematika hukum keluarga secara komprehensif ditinjau dari hukum positif (UU No. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan sumber primernya adalah UU no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975, problematika hukum keluarga kontemporer, dan sumber lain yang membantu penelitian ini agar komprehensif digunakan sebagai sumber sekunder.
Informal Sector Migrants and Remittances: Questioning the Culture and Socio-Economic Impact Adihartono, Wisnu
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 2 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i2.110

Abstract

This paper discusses the socio-economic impact of informal sector migrants and their remintances. It is known that in 2018 informal sector workers amounted to 58.22 percent. This is of course very worrying. The informal sector is unorganized, unregulated, and mostly legal but unregistered. The motivation of workers who work in the informal sector is to earn enough income for survival. From an economic point of view, the existence of remittances can be said to be important because it is able to improve the family economy and for the progress of the recipient community. In addition to being one of the instruments of economic change, remittances also have a broad impact on social and cultural life for families, recipient communities and their areas of origin. In the context of migration, it is stated that remittances in developing countries are a form of migrant efforts in maintaining the continuity of socio-economic ties with the area of origin, even though they are geographically far apart. This research uses qualitative research methods, descriptive and direct observation which is only carried out in Jakarta by looking directly at how informal sector migrants work.
Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online Otniel Purba, Yedija; Mauluddin, Agus
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 2 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i2.113

Abstract

ABSTRACT The rapid advancement of technology has significantly impacted the global way of life in a positive manner. However, it has also brought about negative consequences, particularly in the form of cybercrime. This article explores cybercrime, focusing specifically on cases of online data theft in Indonesia. Through a mixed research method, it can be identified that Indonesia is facing serious challenges related to cybersecurity, marked by a series of data leaks involving both government and private entities. The research also delves into the potential for online data theft in the policy transition from the National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) to the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital or IKD) in Indonesia. By detailing previous data leakage cases, this study indicates that the implementation of IKD in Indonesia needs to be reassessed. The conclusion drawn from the research is that efforts to enhance cybersecurity in Indonesia require concrete and collaborative measures, including the development of consistent regulations, the improvement of human resources in the field of cybersecurity, and better awareness among the public and government regarding the importance of protecting personal data. The study suggests further research to delve into the effectiveness of cybersecurity regulations in Indonesia and to understand the variables that influence public and governmental awareness regarding personal data protection. ABSTRAK Pesatnya teknologi berdampak positif bagi kehidupan dunia secara signifikan. Namun, bersamaan juga dengan dampak negatifnya, terutama dalam bentuk kejahatan siber atau cybercrime. Artikel ini mengeksplorasi cybercrime, khususnya pada kasus pencurian data online di Indonesia. Melalui metode penelitian campuran, dapat teridentifikasi bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius terkait keamanan siber. Ditandai dengan serangkaian kasus kebocoran data yang melibatkan entitas pemerintah dan swasta. Penelitian ini juga membahas potensi pencurian data online pada kebijakan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia. Dengan merinci kasus kebocoran data sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi IKD di Indonesia perlu ditinjau ulang. Kesimpulan dari penelitian bahwa upaya meningkatkan keamanan siber di Indonesia memerlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif antar-pihak, termasuk pengembangan regulasi yang konsisten, peningkatan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber, dan kesadaran publik dan pemerintah yang lebih baik terhadap pentingnya melindungi data pribadi. Penelitian lanjutan juga diusulkan untuk mendalami efektivitas peraturan keamanan siber di Indonesia dan memahami variabel-variabel yang memengaruhi kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan data pribadi.
Elemen-elemen Politik sebagai Strategi Mengkapitalisasi Perilaku Pemilih dalam Kontestasi Pemilu Presiden tahun 2024 di Indonesia Febriali Sahl, Dafiq; Mauluddin, Agus
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 1 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v6i1.116

Abstract

This year’s Presidential and Vice-Presidential election is a political power struggle that will determine the future of the Indonesian nation. This qualitative research aims to assess electoral politics, specifically the electability of each candidate pair based on key political elements. The research method used is a literature review, with secondary data obtained from journal articles, books, and online sources. The results of the study indicate that trends in candidate electability can be measured through the harmonization of political survey results and the configuration of each candidate’s electability. The candidate pairs incorporate political elements such as identity politics, political blunders, work programs, elite or key actors, public gimmicks and sensationalism, and political maneuvers, as seen in the campaigns of Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, and Ganjar-Mahfud. These political elements, which have long existed in Indonesia’s political arena (conventional elements), often dramatically shift the electoral strength of each camp. The candidates must manage these political elements to their electoral advantage if they wish to increase their electability and win the election. This study examines the strategy of capitalizing on voter behavior in the 2024 Presidential Election.
Dinamika Komunikasi Politik Menjelang Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Fauzi Nazar, Reza; Farhan Mubarok, Adrian
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 2 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i2.188

Abstract

As the simultaneous 2024 General Election approaches, the freedom of communication plays a role in shaping the political movement landscape. This research uses a literature study method compared with the current evolving political realities in Indonesia. The findings of this study indicate that communication media are considered effective in creating dynamics and increasing the electability of political actors. The developing political communication dynamics leading up to the 2024 election include the image-building of political actors through their track records, elite party negotiations, debates on electability based on various media surveys, all of which are inseparable from the use of media as a tool for political communication. Menjelang Pemilihan Umum 2024 secara serentak kebebasan berkomunikasi turut berpartisipasi dalam mewarnai rangkaian ruang gerak politik. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang dikomparasikan dengan realitas politik Indonesia yang berkembang saat ini. Hasil temuan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa media komunikasi dianggap ampuh dalam upaya menciptakan dinamika dan menaikan elektabilitas dari para aktor politik. Dinamika komunikasi politik yang berkembang menjelang pemilu 2024 adalah pencitraan aktor politik melalui rekam jejak, lobi-lobi elite partai politik, perdebatan elektabilitas atas survei berbagai media yang tidak dapat dilepaskan dari upaya pemanfaatan media sebagai alat komunikasi politik.
Kompetensi Aparatur dan Budaya Organisasi: Kunci Peningkatan Kinerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Hidayat, Rahmat
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 1 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v6i1.190

Abstract

There is a mismatch between expectations and reality in organizational culture that results in low employee and overall organizational performance. An in-depth study is needed to resolve organizational performance issues. This study aims to analyze the impact of apparatus competence and organizational culture on the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture. In a quantitative approach with an associative method, the independent variables are apparatus competence (X1) and organizational culture (X2), while the dependent variable is organizational performance (Y). By understanding the correlation between these aspects, this study is expected to provide strategic contributions to development and management policies at the organizational level.
Etika Komunikasi Media Sosial pada Generasi Zilenial dalam Perspektif Pancasila Sutrisno, Nisa Wening Asih
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 1 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v6i2.194

Abstract

Generation Z's use of social media in communicating between lecturers and students in higher education often ignores communication ethics in accordance with Pancasila values. Unpolite interaction patterns, inappropriate choice of diction, and greetings when asking about lecture assignments are some of the problematic social media communication ethics of generation Z. This research aims to see the extent of generation Z's social media communication ethics in the perspective of Pancasila values. This is felt to be important because Pancasila is the personality of the Indonesian nation and people, so generation Z should be able to correlate their actions so that they are in accordance with Pancasila principles in communicating via social media. The research uses descriptive qualitative methods. Primary data collection uses observation, interviews and documentation. Meanwhile, secondary data comes from journals, books, magazines, articles and other library sources. Data analysis uses data triangulation through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research are (1) The increasing disappearance of Pancasila Ethics in generation Z communication is marked by the generation Z's lack of concern for the value of worship, weak social interaction, declining nationalism, egoism of opinion in democracy and prioritizing group solidarity even if it is wrong rather than accepting the truth. (2) Generation Z's social media behavior tends to get quick and short information through social media, so they have difficulty thinking critically about diverse information. (3) A critical attitude, deep thinking and polite language are needed in student communication with lecturers. The research conclusion is that there needs to be encouragement of example through individuals and formal institutions so that generation Z's communication ethics, especially in higher education circles involving lecturers and students, are in accordance with the principles of Pancasila.Keyword: Ethics, Communication, Social Media, Generation Z, Pancasila.

Page 5 of 7 | Total Record : 67

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 7 No 1 (2025): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 2 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 1 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 2 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 4 No 2 (2022): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 4 No 1 (2022): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 3 No 2 (2021): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 3 No 1 (2021): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 2 No 2 (2020): JCIC: Jurnal CIC Lemabaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 2 No 1 (2020): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 1 No 2 (2019): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 1 No 1 (2019): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial More Issue