cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Yusqi
Contact Email
jurnalmaqashid@gmail.com
Phone
+6285646452588
Journal Mail Official
yuski@alqolam.ac.id
Editorial Address
Jl Raya, Dusun Baron, Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
MAQASHID : Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Al-Qolam
ISSN : 26139758     EISSN : 26854619     DOI : 10.35897
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MAQASHID merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh program studi Ahwal al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Al-Qolam, terbit dua kali dalam satu tahun. Sebagai sarana pengembangan intelektual dosen dan civitas akademik pegiat hukum Islam. Redaksi menerima artikel ilmiah maupun hasil laporan penelitian yang relevan dengan tema dalam jurnal ini, yaitu hukum Islam. Naskah yang dikirim adalah naskah yang sesuai dengan pedoman penulisan artikel jurnal MAQASHID
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 175 Documents
 10   11   12   13   14 
PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA: Perspektif Kitab Al-Fara`Id Al-Bahiyyah Nur Qomari
MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No. 2 (2023): Nov 2023
Publisher : Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah - Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v6i2.1308

Abstract

Marriage is a religious ritual in Islam that was also followed by the Prophet Muhammad. Almost all ethnicities have different customs. One of the Javanese customs in conducting a wedding is by calculating the weton or day of birth. The weton determines a prediction about the future fate of the family. The purpose of this research is to find out how the connection between the weton tradition that takes place before the wedding with the perspective of one of the books of fiqh rules, namely the book of al-Faraid al-Bahiyyah. This research method is a library research genre using a content analysis approach. The findings of this study include: a) In the implementation of the weton tradition, the Javanese community is divided into two groups, firstly kejawen, a group that makes weton as a benchmark for marriage and believes in it. The second is potehan, a group that is afraid of polytheism. They do not use weton completely. b) Weton according to the book al-Faraid al-Bahiyyah has fulfilled the requirements of custom and can be used as a basis for law, the conditions are first, custom can be used as a basis for law if it is muththarid (applies evenly) in an area. Secondly, if there is a conflict between `urf jali and shara' then the former takes precedence, if it is not related to the law of shara'. Third, `Urf khash if it is not limited to a particular area, then it can be used as a legal basis.Fourth, the standard of `urf that can be used as a landmark
PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN NAFKAH SUAMI Fauzi, Ahmad
MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah - Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v7i1.1323

Abstract

In principle, households cannot be separated from the rights and obligations of their owners. The husband is obliged to support the family, while the wife has the obligation to manage the household as well as possible. This research uses a qualitative research methodology with a focus on field research studies, producing data through interviews that can be analyzed descriptively where the interviewees describe their own experiences as the main interview subjects, complemented by a collection of primary and secondary data. Next is a data collection technique that uses observation, questionnaires, and documentation with four subjects who are intrinsically motivated to research primary data. The findings of this research show that, according to Maqashid Al-Syari's perspective, human resources are a means of preventing poverty, promoting family harmony. , and protecting basic rights such as religion, family, family life, and the human heart is very important. As the main breadwinner, it is included in the maslahah daruriyah category. In terms of Islamic law, there is no prohibition on wives working to earn a living as long as it does not conflict with Islamic Sharia.
TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I: Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang Ulum, Bahrul; Asror , Khozinul
MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah - Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v7i1.1388

Abstract

The purpose of this research is to understand the extent of the practice of throwing chickens during the wedding procession to the bride's house. This is intriguing because, in an era of modernity, there are still communities that maintain this old tradition, including the residents of Ganjaran Village, Gondanglegi, Malang. This research uses a field study method with a phenomenological approach, collecting data through interviews. The findings of this research show that: 1) Many people do not understand the reason for throwing chickens into the river during the wedding procession. Some members of the community who practice it do not understand the reason for throwing chickens into the river during the wedding procession. They merely preserve or follow the commands of their ancestors. In practice, some community members throw chickens into the river during the wedding procession by tying a thread to the chicken's leg. Once released into the river, they pull the chicken back. However, this practice is not taught by their ancestors. 2) The law regarding throwing chickens into the river during the wedding procession is not explicitly detailed in the fiqh books. However, in the principles of fiqh, it is mentioned: العادة محكمة. Such a tradition is considered 'urf shahih, a customary practice that does not contradict Islamic texts. However, this tradition can become impermissible if it is intended for offerings or other similar purposes, even becoming haram.
ANALISIS DAMPAK DAN KONTROVERSI PENERAPAN PERDA SYARIAT: Aceh Indonesia Parawati, Erina Dwi
MAQASHID Vol. 7 No. 2 (2024): Nov 2024
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v7i2.1562

Abstract

Abstrak Fenomena penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariat di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi topik yang memicu berbagai reaksi publik, terutama karena perda syariat ini dianggap sebagai upaya daerah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Kebijakan ini muncul seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, yang memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah mereka sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Salah satu daerah yang menonjol dalam penerapan perda syariat adalah Aceh, yang mendapat hak istimewa untuk menerapkan hukum syariah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan, baik dari pendukung yang menganggap perda syariat sebagai upaya untuk menjaga moralitas publik maupun dari kritik yang menilai aturan ini berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak, tantangan, dan kontroversi yang terkait dengan penerapan perda syariat di Indonesia, khususnya di Aceh. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap perda syariat, efektivitas aturan, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak dasar warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda syariat dapat menciptakan ketertiban sosial yang sesuai dengan norma-norma mayoritas, aturan ini juga menghadapi tantangan dalam bentuk inkonsistensi penegakan hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama bagi kelompok masyarakat non-Muslim.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) Maulana, Muhammad Miftahul
MAQASHID Vol. 7 No. 2 (2024): Nov 2024
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v7i2.1596

Abstract

Istri bekerja sebagai TKW di luar negeri untuk menghidupi keluarga namun berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga bahkan marak kasus pelecehan dan kekerasan oleh majikan asing sehingga Islam mengatur bagaimana menghukum dan memberikan solusi terhadap pekerjaan tersebut, maka penulis menetapkan 5 rumusan masalah diantaranya: Apa saja definisi dan sistem menjadi TKW?; Apa saja Faktor yang Mengharuskan Istri Menjadi TKW?; Bagaimana pandangan Islam terhadap Istri yang bekerja di luar rumah?; Bagaimana Pandangan Islam terhadap Istri yang Menjadi TKW di Luar Negeri?; Apa saja dampak menjadi TKW? Metode yang digunakan adalah studi pustaka dimana penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadits, dan pendapat ulama tentang kedudukan hukum, hak, dan kewajiban seorang istri yang bekerja di luar negeri. Temuan/hasil yang diperoleh bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam pada prinsipnya memperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu, seperti harus seizin suami dan menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi, bekerjanya TKW di luar negeri dalam jangka waktu lama tanpa mahram, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian besar ulama melarang hal tersebut, namun sebagian lainnya membolehkannya dalam keadaan darurat. Kajian ini menyimpulkan bahwa keputusan seorang perempuan untuk menjadi TKW harus mempertimbangkan aspek hukum Islam, sosial, dan ekonomi.
ANALISIS TEORI MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA TERHADAP FENOMENA CHILDFREE : خالي من الأطفال miftahur rosyidah, naufal hilmi
MAQASHID Vol. 7 No. 2 (2024): Nov 2024
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v7i2.1669

Abstract

يمثل برنامج خيارًا لأسلوب الحياة للأزواج الذين يقررون عدم إنجاب الأطفال. وتعتمد هذه الممارسة عادة على عدة أسباب واعتبارات أساسية، بما في ذلك القضايا الجسدية المتعلقة بالتجارب الاقتصادية والعقلية والشخصية والعوامل الثقافية والاكتظاظ السكاني وغيرها. وينبغي أن تؤخذ هذه الأسباب في الاعتبار في هذه الدراسة. الغرض من هذا البحث هو دراسة ظاهرة التحرر من الأطفال من وجهة نظر المقاصد الشرعية حسب جاسر عودة وآراء المحاضرين في جامعة سنان أمبل سورابايا حول هذه الظاهرة. تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي الوصفي من خلال المنهج الظاهري في هذا البحث يتم تطبيق المقاصد الشرعية عند جاسر عودة كأداة تحليلية في الدراسات الشرعية الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار جميع مكونات النظام القانوني الإسلامي، وهي: الطبيعة المعرفية (الفهم الأساسي)، والكمال، والانفتاح، والتسلسل الهرمي المترابط، والتعددية. البعدية، والهدفية (التوجه نحو أهداف الشريعة الإسلامية). وخلصت الدراسة إلى أن قرار عدم الإنجاب، أو عدم الإنجاب، هو قرار مقبول لأسباب معينة مثل المرض أو ظروف الحمل التي تهدد الحياة، كحل للتغلب على الصعوبات. ولا يتم اتخاذ هذا القرار بمحض إرادته الشخصية فحسب، بل لحماية النفس من المواقف غير المرغوب فيها. إن قرار عدم الإنجاب له آثار إيجابية وسلبية. التأثير الإيجابي هو تجنب المواقف التي تهدد الحياة عندما يشكل إنجاب الأطفال خطراً. ومع ذلك، فإن التأثير السلبي، إذا اختار المزيد من الناس باستمرار عدم الإنجاب، سيؤثر على السكان البشريين ويقلل من العمر الإنتاجي اللازم لبناء الحضارة في المستقبل.
STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN UMUM SYARI’AH DENGAN AKAD MUDHARABAH: BMT-UGT Nusantara adib, roisul; Syarofi, Ahmad Muhtar; Azzahro , Amalia Rizka
MAQASHID Vol. 7 No. 2 (2024): Nov 2024
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v7i2.1786

Abstract

The marketing strategy of sharia general savings products with a mudharabah contract at BMT-UGT Nusantara Capem Bantur uses the Mudharabah Agreement, namely the BMT plays the role of Mudharib and the members play the role of Shahibul Maal. The profits from the business are distributed according to the initial agreement between the two parties, which is 70%: 30%. This study uses qualitative methods obtained from primary and secondary data, with data collection through observation, documentation and interviews. Then the analysis technique used is to use a descriptive method, namely by providing a description of the subject being researched. The results of this study conclude that the first BMT-UGT Nusantara Capem Bantur has implemented 2 (two) types of marketing strategies, namely internal and external strategies. As for the internal: The internal strategy carried out is to determine employees who are originally domiciled in Bantur village even if they move from another village as long as they have settled in Bantur village, while externally: The external strategy carried out is to collaborate with partners, school institutions, community organizations (Muslimat), and sugarcane farmer groups. The two obstacles experienced when carrying out marketing activities carried out by BMT-UGT Nusantara Capem Bantur are the lack of public trust in financial institutions that have a background so dark that they experience trauma due to fraudulent investments, lack of public awareness of halal transactions, and people are used to using deposit services in conventional banks and the difficulty of finding genuine employees
SKEMA MURŪR SEBELUM TENGAH MALAM: Analisis Epistemologis terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI dalam Fikih Haji Adib, Muhammad
MAQASHID Vol. 7 No. 2 (2024): Nov 2024
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the epistemological framework of ijtihad carried out by the Indonesian Ministry of Religion when establishing the murūr Muzdalifah scheme for elderly and disabled Hajj pilgrims. The focus is on the stipulated time for implementation, namely before midnight. With a normative-epistemological approach that relies on content analysis methods, this paper concludes that the Indonesian Ministry of Religion uses two ijtihad methods simultaneously, namely the istishlāhī and takhayyur methods. Using this method, the Indonesian Ministry of Religion selects and selects fatwas that are more appropriate to the conditions of the Hajj pilgrims and the situation in Muzdalifah and prioritizes the health and mental safety (hifzh al-nafs) of the Hajj pilgrims.
KEHARUSAN IKRAR TALAK DI DEPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA: Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur Ludfi, ludfi
MAQASHID Vol. 6 No. 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v6i1.1086

Abstract

This study aims to elaborate on the provisions of divorce in classical fiqh, which are considered valid upon the husband's pronouncement alone, in contrast to positive law, where divorce is only considered valid if declared before a court. This discrepancy creates a legal dilemma among Indonesian Muslims, prompting the application of maqāṣid syarī‘ah as a reconciliatory framework through the perspective of Ibn ‘Āshūr. The research employs a library-based method using content analysis, philosophical-hermeneutic, and maqāṣid syarī‘ah approaches. Data were collected through documentation involving inventory, classification, and evaluation of relevant sources. The findings indicate that requiring divorce to be pronounced before the Panel of Judges of the Religious Courts aligns with the principle of maṣlaḥaḥ, supporting legal equality and certainty—particularly regarding marital status, spousal maintenance, joint assets, ḥaḍānah rights, and child support. Ibn ‘Āshūr’s framework, built upon the four pillars of al-Fiṭrah, as-Samāḥah, al-Musāwah, and al-Ḥurriyyah, emphasizes the importance of witnesses in interpreting QS. aṭ-Ṭalāq (65):2 through ẓāhir al-naṣṣ. Although he does not explicitly require divorce to be declared before a court, this interpretation supports the relevance of court-based divorce procedures in Indonesia as a means to preserve the objectives of Islamic law (maqāṣid syarī‘ah) by discouraging arbitrary divorce.
REVIEW OF ISLAMIC LAW ON GOAT PRODUCTION SHARING: case study in the village of Gandanglegi, Malang adib, roisul
MAQASHID Vol. 6 No. 2 (2023): Nov 2023
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v6i2.1166

Abstract

In social life there must be such things as rules to guide. In the state, laws are used as rules and prohibitions as well as sanctions for every individual or group who violates them. In Islam, many kinds of laws are used, one of which is Islamic law regarding buying and selling, namely muamalah fiqh. In this business, you entrust pets to other people. The results of this research can be concluded that the Study of Goat Livestock Results in the Perspective of Sharia Economic Law in Ganjaran Village is a type of Syirkah Mudharabah which is carried out orally. Sharing the results of goat farming is still done according to custom, namely by the goats that are born, if one goat is born then it is sold first and then divided in half. If a goat gives birth to 2 goats, each of them gets 1 goat. The second way to share the results is by taking turns with the goat kids, the first born child goes to (mudharib) the second child goes to (shahibul mall) and so on, while for male goats the way to share the results is by selling them first, then the profits from the sale are divided into two.

Page 12 of 18 | Total Record : 175

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Mei 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Nov 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Mei 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): Nov 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): Nov 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Nov 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Nov 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Nov 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Mei 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Mei 2019 Vol. 2 No. 1 (2018): Nov 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Mei 18 Vol. 1 No. 1 (2017): Dec 17 More Issue