MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[HAK PILIH TNI (Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis tentang Pemberian Hak Pilih TNI) ]]>
<![CDATA[TEGUH ANGGORO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2701
<![CDATA[Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang Respon Masyarakat di wilayah Kodim 0613 Ciamis (Jawa Barat), tentang Pemberian Hak Pilih TNI dalam Pemilu. Pasca jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru membawa implikasi ditariknya militer dalam dunia politik. Militer diminta kembali pada profesionalismenya, yaitu dengan jati diri sebagai tentara pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional, dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi TNI selain menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Negara dan bangsa. Pada beberapa tahun belakangan ini muncul wacana untuk memberikan hak pilih bagi TNI dalam Pemilu, dengan maksud agar TNI sebagai warga Negara seharusnya memiliki hak pilih seperti militer di Amerika dan Negara-negara di Eropa. Akan tetapi wacana tersebut ditolak oleh sebagian kelompok masyarakat, dikarenakan merasa trauma terhadap tingkah laku militer pada masa Orde Baru. Berkaitan dengan diskursus pemberian hak pilih bagi TNI ternyata membawa polemik pada elite pusat, ada yang menolak, juga ada yang memberikan dukungan. Demikian juga di daerah, hal tersebut memberi dampak yang tidak jauh berbeda, masyarakat wilayah Kodim 0613 Ciamis memberi tanggapan yang beragam, ada yang menolak, ada yang menginginkan penundaan, juga ada yang mendukung pemberian hak pilih bagi TNI tahun 2014. Tetapi inilah demokrasi dengan masyarakat yang plural, dimana perbedaan merupakan hal yang biasa.]]>
<![CDATA[NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERADABAN BANGSA: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER ]]>
<![CDATA[Tatang Sudrajat]]>;
<![CDATA[Aan Hasanah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran pendidikan bagi satu bangsa dan negara sangat penting. Bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu dan tantangan masa depan memerlukan pendidikan karakter ini. Pancasila yang termuat dalam pendidikan karakter sangat penting bagi pembentukan peradaban bangsa. Dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, tampak bahwa negara telah menerbitkan beberapa produk kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berupa dua undang-undang, satu peraturan presiden dan dua peraturan menteri. Dalam keempat produk kebijakan publik tersebut terkandung arti penting pendidikan karakter yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan kebijakan lainnya sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) ANAK USIA DINI DIKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ]]>
<![CDATA[Andi uceng]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3012
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sedenreng Rappang. Variabel yang dianalisis planning, implementasinya. Metode survei untuk mendapatkan fakta dan informasi faktual. Populasi penelitian mencakup semua kelompok studi di bawah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. sampel di tiga kecamatan (Watang Pulu, Panca Rijang, dan Tellu LimpoE) sebagai lokus dari mana 65 anggota diambil. Data dikumpulkan dalam empat cara : interview, observasi, kuisioner dan analisis data sekunder. Data diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menafsirkan data yang dikumpulkan, fakta dan informasi. Data kemudian disajikan dalam tabel frekuensi dan diikuti oleh deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan selalu dikeluarkan sebagai bagian dari manajemen pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini terbukti dari keberadaan data yang akurat dan pengumpulan informasi. Kegiatan operasional selalu dilakukan. Ini didukung oleh koordinasi di pemerintah daerah, kualitas dan kualitas infrastruktur dan fasilitas serta anggaran operasional untuk kegiatan. Ini juga didukung oleh pengawasan langsung dan tidak langsung yang sering dilakukan oleh staf.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KB (PLKB) TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ASEP RAHMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2408
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB)?; 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?; 3) Bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan kader serta pasangan usia subur. Teknik analisa data adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase yang selanjutnya menggunakan uji koefisien korelasi, koefisien detrminasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan sebesar 54,19%. Begitupula hasil wawancara bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaanya. Sementara itu hasil observasi bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) belum optimal. 2) Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188.25 berada pada kategori cukup, apabila dipresentasekan sebesar 62.75% jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Artinya bahwa Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi cukup baik sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhah (2014: 152). Hasil wawancara bahwa upaya meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan berbagai upaya. Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur masih kurang mencapai target yang diharapkan. 3) Terdapat pengaruh komunikasi PLKB terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. Kata Kunci : Komunikasi, PLKB, Partisipasi, Alat Kontrasepsi]]>
<![CDATA[DESENTRALISASI POLITIK DALAM RANAH OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur) ]]>
<![CDATA[Niken Nurmiyati]]>;
<![CDATA[Erni Zuhriyati]]>;
<![CDATA[Muhammad Noor]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3409
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah yang dilihat dari perspektif pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa desentralisasi politik dalam ranah pemberdayaan petani Bawang Merah telah terlaksana dengan baik. Peran serta masyarakat dan pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser dan petani bawang merah saling bersinergi dan berhasil memberdayakan sehingga menghasilkan karya. Meski demikian, tetap terdapat beberapa aspek baik internal maupun ekstternal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan hasil pemberdayaan yang lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI OLEH UPTD PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[SOHID PRIYANTO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2836
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah UPTD Dikbudpora Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? 2) Bagaiaman hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengolahan data kualitatif. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa: 1) Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan baik karena adanya permasalahan yang dihadapi petugas dalam melakukan pengelolaan PAUD sehingga belum sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam penyelenggaraan PAUD belum optimal. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan PAUD seperti kurangnya dukungan sumber dana yang memadai, kebanyakan PAUD masih menumpang di tempat lain, kurangnya peran serta masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan PAUD belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung, kurangnya sumber daya manusia yang memadai. 3) Melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERTANIAN OLEH PENYULUH PERTANIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[RITA FITRIA SUNDAYANA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1809
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kehidupan masyarakat petani yang ada di Desa Cintaratu tidak selamanya sejahtera. Hal ini dikarenakan minimnya inovasi baru dengan kegiatan bertani dan berternak yang dilakukannya bersifat monoton. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Sumber data yang digunakan, yaitu 13 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa: 1) efektivitas pelaksanaan program pertanian oleh penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan efektif. 2) Adanya Hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam pertanian yang masih kurang, ketersediaan anggaran yang masih kurang, dan kurang efektifnya sosialisasi dari seorang penyuluh kepada masyarakat petani. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan berbagai fasilitas lahan walaupun masih secara bertahap dan adanya program penyuluhan serta pelatihan bagi masyarakat petani walaupun hanya sebagian kelompok tani yang dikembangkan. Kata Kunci: Efektivitas, Program Pertanian, Penyuluh Pertanian, Kesejahteraan Petani]]>
<![CDATA[SOSIALISASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Dita Ayu Restia]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i3.763
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena pengetahuan warga tentang tax amnesty masih kurang maka perlu sosialisasi tetapi proses sosialisasi yang dilakukan tidak secara terus menerus, sosialisasi belum membuat wajib banyak tergiur mengikuti tax amnesty, partisipasi masyarakat untu mengikuti sosialisasi masih kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)bagaimana sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan tax amnesty di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analis. Informan dalam penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini ditunjukan karena proses sosialisasinya belum dilaksanakan secara terus menerus tetapi hanya satu kali di setiap wajib pajak serta belum menyeluruh kesemua kalangan terbukti masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi secara langsung sebagian masyarakat sudah mendapatkan undangan tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan ataupun tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung, sosialisasi secara tidak langsung kurang maksimal karena masih ada masyarakat yang sulit memahami sosialisasi karena bahasa perpajakan yang sulit dimengerti. Hambatan-hambatannya yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti sosialisasi tax amnesty, kapasitas waktu serta sulit mendapatkan kesamaan waktu antara pegawai dengan wajib pajak menjadi factor penghambat sosialisasi. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan tax gathering, sosialisasi ke berbagai media masa, serta mendatangi langsung ke rumah wajib pajak tersebut. Kata Kunci : Sosialisasi, Kebijakan Tax Amnesty, Kantor Pelayanan PajakPratama Ciamis. ]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUKARAS KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[RESHA ANGGARA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2735
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran seperti masyarakat kurang berperan aktif dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat pembangunan fisik, masyarakat kurang sadar untuk berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik dan masyarakat kurang aktif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terdapat beberapa rencana pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandarn?. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban informan sebesar 55,95% sudah terlaksana dengan baik dan yang menyatakan masih kurang sebanyak 44,05%. Terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti rapat pengesahan pelaksanaan pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran uang atau barang dan dan sarana, rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan, yaitu kepala desa melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan, lebih mengintensifkan komunikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat merealisasikan harapan masyarakat dan meningkatkan transparansi pelaksanaan pembangunan.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA ]]>
<![CDATA[Kiki Endah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3319
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.]]>
