cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 23   24   25   26   27 
STRATEGI COMMUNITY ENGAGEMENT DALAM PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF) DI KOTA TASIKMALAYA Endah Mustika Ramdani; Lidia Maasir; Rike Anggun Artisa
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Gema Madani Simpati merupakan sebuah program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya.Keberhasilan program ini ikut ditentukan oleh sejauhmana masyarakat dapat terlibat untuk membangun daerahnya. Maka dari itu, mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan menjadi sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelibatan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Gema Madani Simpati didukung oleh tiga strategi dalam proses komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu melalui pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang bagi partisipasi aktif masyarakat
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 RARA ASMARA; AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2928

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan Aparatur Desa, 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi Lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian daya dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik belum dilaksanakan sesuai dengan penadapat Sukanto (2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik, kurangnya kesadaran dalam masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang. 3) Upaya yang dilakukan antara lain: membuat jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sore hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menyusun RAPBDes, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa dilakukan berbagai upaya antara lain: kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.
PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ERLAN SUWARLAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2156

Abstract

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom memiliki dua arena sekaligus, yakni arena politik dan arena pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. Eksistensinya memiliki sejarah panjang dan tidak pernah luput dari sejumlah masalah seiring dengan dinamika peraturan-perundangan yang mengaturnya yang cenderung tidak berpihak, sehingga membuat desa menjadi lemah dan memiliki ketergantungan, bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri pun sangat kesulitan. Pengelolaan keuangan desa secara umum masih menjadi sorotan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa saat ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa bahwa bukan hanya diakui memiliki hak otonom namun harus benar-benar mampu berotonomi yang salah satu parameternya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kata Kunci: Pembangunan Kapasitas, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMBANTU DI DESA BUANAMEKAR KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS EUIS AULIYA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.  Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara.  Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.  Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai implementasi Peratudan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dapat dikatakan masih belum optimal.
POTRET IRISAN BUMI DESA TONRONG RIJANG DALAM TRANSECT PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Ahmad Mustanir; Akhmad Yasin; Irwan Irwan; Muhammad Rusdi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1775

Abstract

Sangat penting mengetahui penggunaan metode Transect sebagai metode perencanaan partisipatif dalam penggalian potensi dan permasalahan secara visual serta praktek pada perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan metode Transect akan dapat diketahui gambaran irisan bumi Desa Tonrong Rijang untuk didiskusikan lebih lanjut dalam membuat sebuah perencanaan pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam serta melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik yang digunakan dalam menganalisi penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif. Teknik ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transect merupakan hal yang baru dan tidak dikenal oleh masyarakat desa dalam sebuah perencanaan pembangunan. Proses interaksi sosial masyarakat terjadi dalam perencanaan pembangunan serupa dengan transect, seperti saat melakukan pendampingan kepada ‘pihak luar’ dalam kegiatan tertentu, tetapi kegiatan dominan hanya dalam bentuk musyawarah mufakat seperti yang telah lazim dan turun temurun dilakukan. Potret irisan bumi Desa Tonrong Rijang merupakan wilayah datar 100%. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan tingkat kesuburan tanah rata-rata sedang. Luas wilayah Desa Tonrong Rijang ditaksir sekitar 340 ha/m2. Areal paling luas dipergunakan untuk persawahan yaitu sekitar 221,31 Ha/m2 dengan sawah irigasi teknis yang lebih luas dibandingkan sawah tadah hujan dan pemukiman seluas 41,28 Ha/m2. Hampir tidak ada lahan yang digunakan untuk kolam tambak ataupun lahan kritis. Kata Kunci: Irisan Bumi, Partisipasi Masyarakat, Partisipatif, Perencanaan Pembangunan, Transect
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DI KELURAHAN HEGARSARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR TAHUN 2013 Furi Indah Permatasari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.754

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu. Rumusan permasalahannya sebagai berikut : 1) Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengolahan/analisis data adalah reduksi data, penyajian data (data display) dan penari1zkan kesimpulan (conclusion drawing/verifikasi).Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Partisipasi  masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013 secara umum sudah dapat terlaksana, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya masih belum optimal. 2) Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bekerja di luar daerah, masyarakat belum memiliki pemahaman keunggulan calon Walikota, kurang dapat mendapatkan kemudahan untuk mencari akses informasi terkait pemilihan Walikota, kepengurusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak terdapat perubahan atau pergantian anggotanya, kurang adanya kerjasama khususnya antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan masyarakat. 3) Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat, mendata ulang masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di luar daerah,memberikan pemahaman penilaian atas berbagai keunggulan calon, memberikan kemudahan untuk mencari akses informasi terkait pemilihan walikota, upaya mendaftar untuk menjadi anggota penyelenggara pilkada,melakukan komunikasi dan pendekatan untuk menciptakan adanya kerjasama. Kata Kunci : Partisipasi, politik masyarakat, pemilihan walikota
PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN WAWAN HERNAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2771

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dijalankan. Contohnya, pada pelaksanaan pembangunan rabat beton di Dusun Cintasari belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan terkesan lambat dalam pengerjaannya. BPD di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dapat berperan serta dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Metode yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk pada kategori kurang baik, dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan fisik. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kesulitan dalam mengundng masyarakat untuk hadir dalam musyawarah di desa dalam menyusun program pembangunan fisik dikarenakan banyak asumsi masyarakat yang menilai kinerja BPD masih lemah. Kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kesulitan dalam mengumpulkan data-data sebagai referensi kegiatan atau progress pada pelaksanaan pembangunan. Perbedaan pandangan atau persepsi. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional dan terbatas yang menyebabkan tindakan atau kinerja yang dilakukan kurang seimbang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyusunan program pembangunan fisik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa. Menghilangkan perbedaan pandangan antara Badan Perusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan menambah anggaran.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN Dani Iskandar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.648

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah : 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian ?Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan lakukan selama 8 (delapan) bulan. Responden terdiri dari 10 orang yang terdiri ketua dan sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2 orang dan perwakilan masyarakat petani. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik  sebesar 40 % dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60 %. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang baik  sesuai dengan tahap-tahap yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya..Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, Pertanian, LPM.
PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON Hilal Ramdhani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3157

Abstract

Pemekaran daerah provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk provinsi cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada partai-partai politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran provinsi Curebon tidak berhasil.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2697

Abstract

Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi  pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan kepentingan nasional secara komprehensif. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Page 25 of 36 | Total Record : 360

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue