cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 30   31   32   33   34 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 7.A TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN/BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGRAN 2016 DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DWIANI YUDHAYANTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2407

Abstract

Hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan distrtibusi beras untuk keluarga miskin di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)  Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran  2016?2) Bagaimanakah hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran  2016 ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran  2016?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1)  Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 belum dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti pendistribusian beras raskin kurang sesuai dengan ketentuan, kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian beras, serta adanya ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima oleh masyarakat miskin sesuai ketentuan. 2) Adanya hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan dalam pendistribusian raskin, masyarakat kurang proaktif dalam membantu pengelolaan dan pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin  Kata Kunci:  Peraturan Bupati, Pengelolaan Beras Sejahtera, Program Beras Miskin, Kabupaten Pangandaran.
PERANAN UPTD PEMADAM KEBAKARAN DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIASI DAN INFORMATIKA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI MASYARAKAT KABUPATEN PANGANDARAN ABDUL MUTHOLIB
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2733

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa belum terwujudnya pelayanan yang optimal oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran. Diantaranya yaitu: 1) Belum terwujudnya ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam menerima layanan terutama masih adanya keterlambatan di lapangan; 2) Belum terwujudnya daya tanggap petugas dalam menanggulangi masalah yang dilaporkan masyarakat; 3) Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang, sedangkan sumber daya sekunder yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2009. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peranan UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kabupaten Pangandaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Seperti tugas fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga pelayanan jasa belum dijalankan dengan baik. Belum optimalnya pelayanan disebabkan terdapatnya hambatan-hambatan, yaitu: a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). b) Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. c) Tingkat koordinasi yang belum maksimal antara UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan dengan masyarakat; 3) Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: 1) Meningkatkan kesejahteraan petugas dengan mengalokasikan anggaran yang ada; 2) Mengalokasikan dana untuk menunjang sarana dan prasarana pendukung pelayanan; 3) Mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang jelas tentang cara penanganan kebakaran yang benar.
PENERAPAN METODE FULL COSTING DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PEMBANGUNAN RUMAH Elis Badriah; Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3011

Abstract

Penentuan harga pokok produksi dengan metode Full Costing sangat penting karena metode ini lebih rinci dalam memasukkan komponen-komponen biaya yang diperlukan dalam suatu proses produksi. Hal ini dapat berpengaruh pada penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan. Penentuan harga pokok produksi dengan metode Full Costing diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi pihak develover rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan hasil penghitungan harga pokok produksi yang dilakukan pihak Develover rumah dengan penghitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode Full Costing. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Kibar Bumi Persada. Data yang diperoleh melalui survei ke lokasi dan wawancara langsung dengan pihak Developer Perumahan berkaitan dengan masalah yang dibahas serta dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung. Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis data dengan merekomendasikan penyusunan harga pokok produksi yang seharusnya metode ini dinyatakan dengan angka-angka. Metode deskriptif kuantitatif yang diperlukan dalam penulisan  adalah metode full costing. Hasil menunjukan bahwa perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode perhitungan sederhana yang dilakukan perusahaan pengembang rumah
PELAKSANAAN PROGRAM AJENGAN MASUK SEKOLAH OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN LALA JULAWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1785

Abstract

Berdasarkan hasil observasi mengenai pelaksanaan program ajengan masuk sekolah oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan kurang adanya dukungan dari sekolah terhadap program ajengan masuk sekolah terkait dengan kejelasan tentang standar kompetensi ajengan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Program Ajengan Masuk Sekolah oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran ?2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Ajengan Masuk Sekolah oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Ajengan Masuk Sekolah oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 12 orang  yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan sebanyak 2 orang, pengawas sekolah sebanyak 1 orang, Majelis Ulama Indonesia sebanyak 1 orang, perwakilan Kepala Sekolah sebanyak 3 orang, Guru sebanyak 2 orang, Ajengan sebanyak 2 orang dan siswa sebanyak 1 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurang dilakukannya langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pengembangan karakter antara lain penyusunan perangkat kebijakan, penyiapan dan penjabaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan, memberikan dukungan kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK), dukungan sarana, prasana dan pembiayaan kurangnya sosialisasi tentang rencana kerja program ajengan masuk sekolah, adanya perbedaan persepsi sehingga sulit melakukan rapat koordinasi, belum adanya regulasi yang jelas tentang proses rekruitmen ajengan, kurangnya monitoring terhadap prosedur pelaksanaan program ajengan masuk sekolah. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti. Adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti duduk bersama untuk bertukar pikiran dalam merumuskan program ajengan masuk sekolah, melakukan sosialisasi tentang rencana kerja program ajengan masuk sekolah, menyusun perencanaan secara matang agar pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan.  Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Ajengan Masuk Sekolah.
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ASEP NURDIN ROSIHAN ANWAR
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1483

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan dan pemberdayaan nelayan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan di Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pedekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah bahwa program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran  sudah berjalan dengan baik, namun masih terlaksana dengan maksimal, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti komunikasi yang tidak terjalin secara maksimal dilapangan, sumber daya manusia yaitu nelayan masih menggunakan cara cara tradisional dalam melaut kemampuan dan keterampilan nelayan menggunakan peralatan modern masih terbatas, kesungguhan implementator dalam melaksanakan program belum secara detil, dan struktur birokrasi dalam mengeluarkan kebijakan program harus memiliki unsur keberlanjutan agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah.           Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Nelayan, Nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pangandaran.
KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS YUDI YUDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2835

Abstract

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.  2) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.  3) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.  Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang artinya suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan daya yang diperoleh untuk kemudian di analisis sesuai dengan teori yang ada.  Dengan teknik pengumpulan data adalah penelitian studi kepustakaan dan teknik studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara.  Populasi penelitian 20 orang dengan jumlah sampel 20 orang dengan menggunakan teknik sampling insidental.  Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  Kemudian berdasarkan hasil wawancara, diperoleh jawaban bahwa Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan telah melaksanakan semua yang terdapat dalam indikator dengan cukup, karena masih banyak kekurangan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi karena komunikasi yang dilakukan Kepala Desa kurang baik.  2)  Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Komunikasi Kepala Desa diantaranya: Kepala Desa jarang mendekatkan diri dengan masyarakat kurang berbaur dengan mereka bukan hanya dapat berkomunikasi dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh desa tapi bisa berkomunikasi dimana saja.  3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi Kepala Desa adalah mendekatkan diri, mengajak dan mengundang masyarakat agar hadir dalam rapat/acara yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi agar Kepala Desa bisa berbaur dengan masyarakat.
STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUKARESIK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN Lusi Wulandari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.752

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kurang, masyarakat kurang proaktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan masyarakat cenderung pasif dan anggaran dana untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?.Desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 15 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum optimal, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya musrenbandes, kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah, minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan masalah ekonomi dan keterbatasan masyarakat sumber daya manusianya dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengajak masyarakat supaya lebih aktif, memberikan pemahaman kepada masyarakat, menambah sejumlah anggaran untuk biaya operasional kegiatan, melakukan safari kerja ke setiap rukun tetangga dan membuat jadwal pembangunan, membagi-bagi jadwal pengerjaan antar RT supaya semua masyarakat dapat terlibat. Kata Kunci:    Strategi, Perencanaan, Pembangunan Desa
PERAN PEMIMPIN VISIONER DALAM MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu) Etih Henriyani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3427

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan visioner dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Mengingat di era global saat ini tuntutan akan kualitas pelayanan publik semakin tinggi, sementara itu permasalahan yang muncul juga kian kompleks. Untuk itu, diperlukan peran pemimpin visioner yang mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam menyelesaikan masalah serta mengelola potensi yang ada demi masa depan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis menganalisa, salah satu figur pemimpin yang visioner adalah Kepala Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Kepala Desa Majasari (Wartono, S.Pd., M.Si), mampu merealisasikan visi yang dijabarkan melalui misi Panca Karya Hita Karana (lima kerja yang menjadikan sejahtera). Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilakukan baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan, pertanian dan peternakan. Atas keberhasilan Desa Majasari meraih kejuaraan lomba desa baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional, kini Desa Majasari menjadi salah satu labsite.
PENGARUH PENGAWASAN OLEH KEPALA SATUAN INTELEJEN KEAMANAN (INTELKAM) TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN RESORT TASIKMALAYA KOTA Agus Predi Muharom
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.646

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa kurang optimalnya pengawasan oleh Kepala Satuan Intelejen Keamanan (INTELKAM) dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan SKCK, antara lain: (1) Pembuatan SKCK dinilai dari segi waktu cukup lama oleh sebagian masyarakat, dikarenakan minimnya petugas dan sarana yang ada; (2) Tidak adanya ruang tunggu yang memadai menyebabkan antrian berdesak-desakan diantara para pembuat SKCK khususnya ketika Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diperlukan untuk melamar pekerjaan.Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengawasan Kepala Satuan INTELKAM di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota? (2) Bagaimana pelayanan pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota? (3) Bagaimana pengaruh pengawasan Kepala Satuan INTELKAM terhadap pelayanan pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota?Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 27.307 orang. Terdiri dari Kasat Intelkam sebanyak 1 orang, seluruh petugas pelayanan pembuatan SKCK    pengumpulan data menggunakan  Library research dan Field research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pengawasan Kasat Intelkam diperoleh rata-rata skor sebesar 322,3. Angka tersebut termasuk pada kategori baik dengan persentase sebesar 64,46%; (2) Pelayanan pembuatan SKCK diperoleh rata-rata skor sebesar 243,8. Angka tersebut termasuk pada kategori cukup dengan persentase sebesar 48,76%; dan (3) Pengaruh pengawasan Kasat Intelkam terhadap pelayanan pembuatan SKCK berdasarkan uji korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,153 maka mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori sangat rendah. Berdasarkan uji koefesien determinasi diperoleh nilai sebesar 2,34%. Pengawasan Kasat Intelkam secara parsial berpengaruh terhadap Pelayanan Pembuatan SKCK 2,34%. Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung (4,370) > ttabel (1,660), berarti bahwa Pengawasan Kasat Intelkam secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap besarnya Pelayanan Pembuatan SKCK di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota terbukti. Kata Kunci: Pengaruh Pengawasan, Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 
PERANAN PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA KALAPASAWIT KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS TUTI WAHYUNI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1784

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kinerja kolektor dalam melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), kurangnya koordinasi yang baik antara wajib pajak dan petugas pemungut pajak serta tidak adanya sanksi yang tegas dari petugas pemungut pajak. Tujuan penelitianini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB-P2, hambatan dan upaya yang dilakukan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer yaitu 12 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil peneltian bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajka bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Hal ini dapat ditunjukan dengan hasil wawancara dengan wajib pajak sebagian besar  mengatakan sudah baik dan sebagian lagi mengatakan masih kurang. Hambatan yang dihadapi perangkat desa yaitu kurangnya SDM perangkat desa dan wajib pajak, kurangnya pemilihan waktu yang tepat, kurangnya sarana yang memadai serta kurang tegasnya sikap perangkat desa dalam memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan SDM perangkat desa dan wajib pajak melalui pendidikan, mencari waktu yang tepat dengan situasi dan kondisi, menambah sarana yang ada serta meningkatkan sikap tegas dari perangkat desa. Kata Kunci: PBB-P2, Kepatuhan Wajib Pajak.

Page 32 of 36 | Total Record : 360

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue