MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[PERAN PETUGAS KESEHATAN PUSKESMAS LUMBUNG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI IBU MENGENAI PEMBERIAN IMUNISASI BAYI DI DESA DARMARAJA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Muhamad Nizar Maulana]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i3.750
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman para ibu akan pentingnya pemberian imunisasi pada balita, rendahnya keikutsertaan masyarakat untuk ikut program imunisasi, sebagian besar para ibu kurang memiliki kesempatan untuk hadir dalam kegiatan posyandu karena sibuk dengan pekerjaannya dan rendahnya kesadaran para ibu terhadap pentingnya kesehatan anaknya sehingga belum merupakan suatu kebutuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?.Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Peran Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan, namun demikian tedapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa rendahnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat ekonomi, adanya mitos kepercayaan dilingkungan masyarakat, minimnya fasilitas, kurang jelasnya informasi, kurangnya anggaran dan sumber dana dan kurang adanya kerjasama yang terjalin dengan pihak ketiga. 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu memberikan kesempatan dengan mengikutsertakan petugas pendidikan dan pelatihan, seminar dan worskhop, memberikan penjelasan dan bimbingan secara rutin pada ibu balita, menyediakan berbagai fasilitas berupa pedoman tentang imunisasi. Kata Kunci : Peran, Petugas Kesehatan, Partisipasi Ibu, Imunisasi Bayi]]>
<![CDATA[STRATEGI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEMBANGUN CITRA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Otong Husni Taufiq]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1085
<![CDATA[Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Bagian Humas Setda Kabupaten Ciamis ternyata ditemukan permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya Bagian Humas dalam membangun citra Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimanakah strategi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam membangun citra Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam melaksanakan strategi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam membangun citra Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan strategi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dalam membangun citra Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 11 orang yang meliputi 1 orang Kepala Bagian Humas, 1 orang Subag Dokumentasi dan 1 orang bagian Publikasi, 1 orang Kasub Bagian Protokol , 1 orang Subag layanan informasi serta 6 orang pegawai di Bagian Humas Sekda Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informasi yang dikelola oleh bagian humas belum dikelola dengan baik dan efektif, banyak informasi terkait program kerja Pemerintah Daerah yang belum tersampaikan.Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti belum mampu menjalin kerjasama yang baik dengan semua elemen yang berkepentingan untuk mempublikasikan program kerja Pemerintah Daerah secara utuh dan transparan, kurangnya profesionalisme dari para pegawai bagian Humas.Adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti bagian Humas berusaha untuk selalu menjalin kerjasama dengan semua bagian untuk mengelola data/informasi, menumbuhkan jiwa profesionalime kepada semua pegawai bagian Humas agar mampu bekerja secara baik dan benar, Melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat di saat ada kegiatan di SKPD, Memberikan teguran dan sanksi terhadap pegawai yang kurang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjanya, hal ini merupakan salah satu cara untuk membina pegawai yang harmonis baik yang di dalam maupun di luar kantor. Kata Kunci : Strategi, Bagian Hubungan Masyarakat, Pemerintah Daerah]]>
<![CDATA[KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA ]]>
<![CDATA[Purnama Sari]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i2.688
<![CDATA[Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada kaum perempuan yang termasuk ke dalam masyarakat prasejahtera di Dusun Gunungsari RT 05, memberikan pelatihan kreatifitas sebagai media peluang usaha dan melakukan pendampingan usaha. Adapun manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat prasejahtera melalui pembentukan kelompok usaha bersama, memberdayakan potensi masyarakat prasejahtera khususnya kaum perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan ekonomi lokal dan wilayah pada umumnya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Focus Group Discussion (FGD) untuk tahap evaluasi awal untuk mengatahui potensi peserta dalam membuat suatu produk yang akan dijadikan media usaha; (2) Metode ceramah untuk tahap sosialisasi program KUBE; (3) Metode demonstrasi untuk tahap pelatihan keterampilan pembuatan produk.Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diambil beberapa kesimpula, yaitu: (1) Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang termasuk ke dalam masyarakat prasejahtera di RT 05 Dusun Gunungsari; (2) Produk makanan kue kering, keripik pisang dan keripik singkong merupakan produk yang dijadikan media usaha bagi para peserta; (3) Pendampingan usaha dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana mengelola dan mengembangkan usaha kecil. Kata Kunci: Kelompok Usaha Bersama, Masyarakat Prasejahtera]]>
<![CDATA[PENTINGNYA IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY SERVICE DI SEBUAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKTOR KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1089
<![CDATA[Di era globalisasi saat ini terdapat berbagai permasalahan di bidang kesehatan, yakni adanya kesenjangan di bidang pelayanan kesehatan. Maka diperlukan langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Total Quality Service sebagai komitmen yang tepat untuk mengoperasionalisasi konsep yang berfokus pada pelanggan, menetapkan standar kinerja jasa dan memelihara antusiasme pelanggan pada segala waktu dan pangsa pasar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dari hasil analisis penulis dapat dikemukakan bahwa Implementasi Total Quality Service (TQS) sangat penting untuk dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai instansi publik, karena dapat membantu dalam peningkatan pelayanan, kinerja pegawai dan kepuasan pelanggan. Kata Kunci: Total Qualiti Service, Badan Layanan Umum Daerah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS DI WILAYAH KOTA CIAMIS ]]>
<![CDATA[Ujang Supriyadi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): - ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i4.859
<![CDATA[Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Satpol PP Kabupaten Ciamis Di Wilayah Kota Ciamis di antaranya : (1) Masih adanya PKL yang mangkal di bahu jalan atau trotoar. (2). Masih adanya coretan pada bangunan. (3). Masih adannya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya bangunan yang dijadikan tempat usaha Koskosan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 oleh Satpol PP? (2). Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 oleh Satpol PP? (3). Apa upaya-upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 oleh Satpol PP?. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 Orang diantaranya Petugas Satpol PP 4 Orang, Pedagang Kaki Lima 3 Orang, Pemilik Kosan 3 Orang dan Masyarakat 5 Orang. Teknik pengumpulan data yakni, Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Observasi, Wawancara. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1). Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 kurang optimal. hal itu dapat di buktikan dengan masih ada pedagang yang berjualan di bahu jalan atau trotoar. (2). Hambatan Dalam Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 diantaranya: Masih adanya PKL yang hadir ketika Satpol PP menyampaikan pesan secara langsung kepada Para PKL; Masih banyak masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi mengenai IMB (3). Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 diantaranya: Mengajak para PKL bermusyawarah untuk mendengarkan penyampaian pesan yang dilakukan Petugas Satpol PP. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.]]>
<![CDATA[PERANAN CAMAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG ]]>
<![CDATA[Sapri Sapri]]>;
<![CDATA[Ahmad Mustanir]]>;
<![CDATA[Monalisa Ibrahim]]>;
<![CDATA[Andi Astinah Adnan]]>;
<![CDATA[Wirfandi Wirfandi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2127
<![CDATA[Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan rangsangan dari pemerintah kecamatan dalam hal ini seorang camat, karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini diletakan sebagai konsep yang bersistem, sebagai syarat, cara dan tujuan. Bahkan merupakan hak dasar masyarakat untuk terlibat secara kreatif dalam proses perencanaan serta dalam menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 31.996 jiwa. Sampel yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan rumus Yamane, dengan mengambil toleransi kesalahan 10% sehingga diperoleh sampel dengan jumlah 100 jiwa, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling yaitu Purposive Sampling. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Kuesioner dan Penelitian Pustaka serta Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan Peranan Camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 83% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Camat dikatakan “Sangat Berperan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Nilai dari Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 72% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Masyarakat dikatakan “Berperan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Kata Kunci : Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Peranan Camat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[MUGNI RIZKI JUNAEDI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1706
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh unit usaha yang telah dibentuk di BUMDes namun belum berjalan baik. Belum adanya produk unggulan desa, ketidak pahaman kepala desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Bumdes sehingga pelaksanaan usaha BUMDes belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kredit macet dalam pelaksanaan unit simpan pinjam. Kurangnya koordinasi antara pengurus operasional Bumdes dengan Kepala Desa sebagai Pengawas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 6 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Kepala Desa di Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan degan baik, namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dialami yaitu komunikasi dengan BUMDes belum dapat dijalankan dengan baik. Pengurus BUMDes yang masih kurang pengalaman, hasil pekerjaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan standar perencanaan.Upaya-upaya yang dilakukan adalah memupuk kedekatan emosional secara pribadi, semgoga dengan hal ini akan menjadikan komunikasi dan pengawasan berjalan dengan baik. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, ataupun penyuluhan berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Memotovasi agar pengurus bumdes harus merealisasikan apa yang telah dijadikan program kerja sebelumnya. Kata Kunci: Pengawasan, BUMDes, Kepala Desa, Kabupaten Ciamis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[NETI SUNARTI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2696
<![CDATA[Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur Negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.]]>
<![CDATA[Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muhammad Randhy Akbar]]>;
<![CDATA[Hardianto Hawing]]>;
<![CDATA[Nur Aulia]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1819
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang implementasi pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea khusunya pada perumnas Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan ruko yang ada di perumnas Bumi Tamalanrea Permai yang dikenal sebagai wilayah pendidikan dan permukiman terpadu.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang adalah kalangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota, Kecamatan Tamalanrea, Developer Ruko dan masyarakat, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemerintah dalam pelaksanaan konsep Good Urban Governance di wilayah Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan permukiman terpadu masih tidak terlaksana dengan baik dan masih timpang tindih dengan perda rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, akibatnya banyak pembangunan ruko yang menyalahi aturan yang menyebabkan tidak berjalannya konsep tata kelola perkotaan dengan baik.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN C OLEH PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CENDIKIA DI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[CENNY NINGSIH HARUNA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1693
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektivnya program pendidikan kesetaraan paket B dan C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 (sembilan) bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Efektifitas program pendidikan kesetaraan paket B dan C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan efektif. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya melakukan blusukan ke daerah-daerah pelosok yang ada di Kecamatan Cijulang karena akses jalan yang terbilang masih sangat rusak dan sarana prasarana dan media belajar yang masih terbatas untuk PKBM yang terbilang masih terbilang sangat muda dan pemula. 3) Upaya yang dilakukan yaitu pihak PKBM Cendikia terus melakukan blusukan atau mendatangi daerah-daerah pelosok guna memberi informasi tentang program pendidikan kesetaraan paket B dan C dan mengimprove sendiri materi-materi yang akan diberikan dan mencari referensi materi pembelajaran yang lebih baik lagi. Kata Kunci: Efektivitas, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).]]>
