cover
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles 360 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MELALUI PEMANFAATAN POTENSI DAN LAHAN DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS H. Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.685

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah:masih banyaknya tanah kas desa yang belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kurangjelasnya standar operasional yang harus dilakukan dalam pemanfaatan potensi lahan desa Masih banyak program pembangunan  yang  belum diselesaikan disebabkan oleh  minimnya dana APBDes. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Apa saja upaya yang dilakukan  untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa?Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:Implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,70% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan dengan baik, 17,69% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan cukup baik dan 13,84% kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan kurang baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program pembangunan melalui pemanfaatan potensi dan lahan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara adalah SDM, sarana, dana atau anggaran, Koordinasi, komunikasi, dukungan dan respon masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang sosialisasi, penambahan dana atau anggaran sosialisasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi baik  dengan masyarakat maupun dengan organisasi yang berkaitan, meningkatkan respon  masyarakat melalui sosialisasi.  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pembangunan, Pemamfaatan Potensi dan Lahan Desa 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN DANA PNPM OLEH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEMBUAT GALENDO DI DESA CILAME KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011 R. RINDU GARVERA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2700

Abstract

Dari hasil penelitian awal, implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh badan keswadayaan masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, belum dapat menyalurkan bantuan dana PNPM sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, dengan cara observasi  dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tahun 2011 telah di implementasikan meski belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis tahun 2011 sebagai berikut masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembuat galendo dalam melakukan kegiatan usaha, masih rendahnya wawasan dan pengetahuan pembuat galendo dalam pengelolaan keuangan, penjualan hasil produksi galendo yang dilakukan masih bersifat musiman, produksi galendo yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengrajin goring udang tepung mengenai tata cara pengolahan dan pengemasan goring udang tepung agar terlihat menarik dan disukai oleh konsumen, melakukan pembinaan terhadap pembuat galendo dalam hal manajemen pengelolaan keuangan, melakukan promosi produksi galendo agar penjualan hasil produksi meningkat, mencari informasi mengenai penggunaan teknolohi yang dapat memproduksi galendo dalam skala besar, membantu pemasaran produksi galendo baik di daerah sendiri maupun ke luar daerah.
PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Resti Desta Heryani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1092

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya Pemimpin informal belum menunjukkan keaktifan dalam menggerakan masyarakat,memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat serta kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa  peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 37,22% menyatakan baik sedangkan sebanyak 62,78% menyatakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurang terasanya manfaat dari pembangunan karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga tokoh masyarakat kesulitan untuk memberikan petunjuk, masih kurangnya sebagian tokoh masyarakat memberikan contoh dengan turun langsung mengikuti program pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keinginan  masyarakat, berusaha untuk lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, di sela-sela kesibukan sehari-harinya para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung mengikuti program pembangunan. Kata Kunci : Peran, Pemimpin Informal, Pemberdayaan Mayarakat
MERANCANG PENYELESAIAN KONFLIK KONSOLIDASI TANAH BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI Senmei Wardhatul Nur; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3255

Abstract

Konsolidasi tanah By Pass merupakan salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat, dalam pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. Oleh sebab itu konsolidsasi menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi Negara maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi berujung konflik seperti yang terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Teori dalam penelitian ini meminjam teori Ertel (1991) yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya konflik dan atribut dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik berasal dari internal pemerintahan internal seperti kekurangan sumber daya, kesalahan administrasi Sertipikat tidak dapat diterbitkan, Sertipikat ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan. Kesalahan eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsolidasi, kelahiran generasi baru, kesepakatan yang tidak dipatuhi. Upaya pemerintah dalam mengelola konflik belum berjalan efektif, seperti perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat saling tuding melanggar kesepakatan. Pemerintah belum mampu menciptakan pilihan penyelesaian baru. Musyawarah yang dilakukan pemerintah belum bersifat partisipatif. Pemerintah belum berkomitmen penuh untuk menyelesaikan konflik yang berakibat pada kelalaian dan penundaan pekerjaan.
PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR PANAS GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA CIKUPA KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS EKA MARLINA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1960

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kepastian sumber dana untuk pengelolaan objek wisata Air Panas sehingga dalam pembangunan infrastruktur masih kurang memadai, kurangnya pemeliharaan objek wisata Air Panas, dan kurangnya pengetahauan dan kemampuan  pengurus objek wisata untuk meningkatkan wisatawan yang berkunjung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pengelolaan objek wisata Air Panas guna meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah dilaksanakan namun terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan pariwisata menurut Richardson dan Fluker ( Pitana, 2009:88). Hambatan-hambatan yang muncul berupa belum ada realisasi dalam pertemuan sebelumnya dengan Dinas Pariwisata, tidak ada kesepakatan dalam penyusunan visi dan misi pembangunan pariwisata antara pemerintah desa dan masyarakat, kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas dan kegiatan pariwisata, pemilik warung tidak mempunyai penghasilan yang tetap, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan berupa meningkatkan komunikasi dengan Dinas Pariwisata, sering melakukan sharing dengan masyarakat, karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengenai pembangunan objek wisata, mencari investor dan bantuan dari pemerintah daerah, merekrut sumber daya manusia kompeten , menyusun secara tertulis kebijakan tarif masuk ke objek wisata serta visi dan misi pembangunan pariwisata, mendorong wisatawan untuk mempromosikan objek wisata. Kata Kunci: Pengelolaan, Pariwisata, PADes. 
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP Kasri Astuti; Endah Vestikowati; Tatang Parjaman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2710

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya Sumber Daya Manusia dan Produktvitas Kerja Perangkat Desa Di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuh puluh enam koma delapanbelas persen yang menunjukkan bahwa termasuk baik. Produktvitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabuapten Cilacap diperoleh rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuhpuluh lima koma delapan dua persen yang menunjukkan bahwa Produktivitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berada pada kategori baik. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, setelah dihitung dengan korelasi product moment didapat koefisien korelasi sebesar nol koma tujuh lima satu maka hubungan keduanya termasuk kuat. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh keduanya, maka menggunakan rumus Koefisien Determinasi sebesar limapuluh enam koma empat puluh persen Artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh kuat terhadap produktivitas kerja perangkat desa, sedangkan sisanya empat puluh tiga koma empat puluh persen merupakan faktor yang tidak diteliti. Selanjutnya dengan uji t hitung  sebesar  tiga koma dua nil satu dan t tabel dengan jumlah sampel 14 dengan derajat kebebasan nol koma nol lima persen uji satu pihak, maka diperoleh nilai = 1,7613. Dengan demikian,  menyatakan bahwa t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DESA PARIGI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2863

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum maksimalnya pemanfaatan potensi perekonomian di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran: 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustriam Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan masih terdapat permasalahan yang menyebabkan strategi pemberdayaan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih rendahnya sumber daya yang dimiliki pelaku UKM dan masih belum optimalnya bantuan modal. 2) Hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara antara lain disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pelatihan yang merata terhadap para pelaku UKM, terbatasnya anggaran dan pegawai yang dimiliki oleh dinas, kurangnya partisifasi pengusaha dalam memberikan bantuan modal terhadap pelaku UKM. 3) Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan cara melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap para pelaku UKM dan koperasi serta menjalin kerja sama dengan pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan usaha mikro agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PEDESAAN OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN IGIT RUSTOYO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1697

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurang terciptanya keselarasan antara pihak pengelola obyek wisata atau masyarakat setempat dengan pihak pemerintah dan kurang optimalnya rencana strategis dalam pemerataan dan pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan yaitu 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti belum terbukanya masyarakat dan pengelola wisata setempat terhadap masuknya pihak swasta atau investor, belum adanya siteplan dan masterplan yang jelas dan terarah, dan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. 3) Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan komunikasi dan pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan antar pemangku kepentingan, melakukan pelatihan dan menambah jumlah anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan pariwisata. Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Obyek Wisata, Pedesaan.
KOORDINASI PERATURAN DESA CILEMPUYANG NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CILEMPUYANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 Herri Okvianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.668

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa  belum maksimalnya  koordinasi pada Pemilihan Kepala Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa ?Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa :  1) Koordinasi Peraturan Desa Cilempuyang Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan maskimal jika dilihat dari unsur-unsur koordinasi, yakni unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of effort), pengaturan waktu (timing) dan terpimpin (directing), harmonis(harmonius), dan tujuan yang ditetapkan (stated objective). Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi dirasa masih berjalan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi oleh Panitia seperti waktu pelaksanaan koordinasi, tunjangan/gaji Panitia Pelaksana Pilkades yang kurang optimal. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan adalah kurang adanya ketegasan sanksi bagi Panitia Pelaksana Pilkades yang tidak berkomitmen secara konsekuen sehingga menimbulkan sikap terhadap pencapaian tujuan. 3) Terdapat upaya dalam mengatasi hambatan memberikan teguran kepada Anggota Panitia Penyelenggara Pilkades yang tidak ikut dalam rapat koordinasi. Hal ini guna meminimalisir kecemburuan sosial antar Panitia Pelaksana Pilkades. Memberikan insentif bagi Panitia Pelaksana Pilkades dan memberikan penyuluhan pada masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung sesuai target partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan bersama.  Kata Kunci : Koordinasi Peraturan Desa Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan   dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
PELAKSANAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING OLEH KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS DI DESA PANAWANGAN KECAMATAN PANAWANGAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2779

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan dan petugas perpustakaan keliling dirasa masih banyak kendala yang dihadapi antara lain: (1) Masih kurang jelasnya jadwal keliling yang dilaksanakan oleh perpustakaan untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain. (2) Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana kerja yang tersedia serta pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. (3) Masih kurang nyamannya pengunjung dalam mempergunakan perpustakaan keliling, mengingat kursi yang disediakan oleh petugas terbatas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan respon penelitian berjumlah 4 orang pegawai dan 6 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Masih ada indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa, terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan adalah (1) Jumlah kendaraan yang ada belum mampu memenuhi tuntutan. (2) Jumlah buku yang ada belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (3) Jumlah petugas pelayanan lapangan yang sangat sedikit. (4) SDM pelanggan yang ada perlu peningkatan. (5) Fasilitas penunjang perpustakaan keliling masih kurang. Upaya untuk mengatasi hambatan (1) Menambah unit kendaraan perpustakaan keliling agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap waktu; (2) Menambah jumlah buku yang dibutuhkan masyarakat (3) Menambah petugas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (4) Meningkatkan SDM pelanggan yang ada agar dapat bekerja lebih profesional. (5) Memperbanyak dan memperbaiki fasilitas penunjang perpustakaan.