MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASIMANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2687
<![CDATA[Era desentralisasi telah mengubah semua sistem pemerintahan, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Tetapi di dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa masalah, salah satunya dalam pelayanan publik yang dirasa belum efektif dan tingkap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu solusi yang bisa di implementasikan di era informasi dan otonomi ini, yakni penerapan sistem informasi manajemen yang meliputii tahap input, proses dan output berbasis sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut membantu proses penyelenggaraan pelayanan publik untuk membuat atau mengelola administrasi publik yang di proses secara cepat dan dapat memberikan informasi yang akuntabel kepada publik. Adapun hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen diantaranya masih mahalnya biaya dalam pengadaan komputer dan kurangnya sumberdaya manusia yang mengerti pengelolaan sistem informasi manajemen, yakni penerapan e-government dengan penyediaan website pemerintah daerah dan pelayanan administrasi yang dibantu dengan perangkat komputer, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan publik tanpa mengindahkan quality service. Sehingga sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan menjadikan penyelenggraan pemerintahan daerah yang baik di era otonomi daerah. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN ANGGARAN 2011-2015 DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2743
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Tahun Anggaran 2011-2015 belum optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 2) Bagaimana hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas pelaksana program dan 5 orang merupakan penerima program. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi lapangan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Implementasi program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2011-2015 berdasarkan pendapat informan yang menyatakan sudah baik walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bagwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya ketidakuratan data mengenai penerima program, masih kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan program keluarga harapan serta masih kurangnya keterlibatan semua pihak dalam melakukan verifikasi kepada masyarakat penerima program. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 yang antara lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tergolong mampu namun menginginkan menjadi peserta program keluarga harapan. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima program keluarga harapan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN TARAF EKONOMI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[FEBI IMAM HIDAYAT]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3046
<![CDATA[Penelitian ini berawal dari adanya masalah masih ada anggota BUMDes yang belum bisa menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan tugasnya masing-masing, pelaksanaan fungsi BUMDes belum sepenuhnya terrealisasikan, masih kurangnya disiplin kerja para anggota terutama dalam hal waktu .Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil perhitungan korelasi antara dua variabel, didapat nilai sebesar 0,50, maka dapat dianalisis bahwa terdapat hubungan yang sedang antara pengawasan pemerintah desa dengan efektivitas pelaksanaan fungsi BUMDes, lalu dari hasil koefisien determinasi sebesar 25% yang termasuk dalam kategori Pengaruhnya Cukup Berarti, sedangkan sisanya 75% adalah indikator-indikator pengawasan Pemerintah Desa yang perlu ditingkatkan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik sehingga Efektivitas fungsi BUMDes juga belum terlaksana dengan baik. Dari kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah Desa Hegarmanah sebaiknya lebih efektiv lagi dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi BUMDes, karena dengan lebih meng efektivkan lagi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hegarmanah maka akan dapat lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fungsi BUMDes itu juga]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN, KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ]]>
<![CDATA[Irwan Irwan]]>;
<![CDATA[Adam Latif]]>;
<![CDATA[Sofyan Sofyan]]>;
<![CDATA[Ahmad Mustanir]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1900
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pembangunan, seberapa besar pengaruh kinerja aparatur sipil negara terhadap pembangunan serta untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini sebanyak 36 orang, sedangkan sampel penelitian berjumlah 36 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka. dan kuisioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pembangunan di Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 99,4 % kategori sangat berpengaruh, pengaruh kinerja aparatur sipil negara terhadap pembangunan di Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 97,9 % dengan kategori sangat berpengaruh, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 96 % dengan kategori berpengaruh. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan dengan nilai 99,6 % dengan kategori sangat berpengaruh. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan ]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[KIKI ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2854
<![CDATA[Partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemampuan untuk dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu serta indikator keberhasilan pembangunan. Masyarakat berkorban dan berkontribusi dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa hal ini dapat terlihat dari masih adanya kemampuan sumber daya manusia desa yang lemah, ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan yang terbatas, penyusunan perencanaan desa belum memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat, kemampuan kelembagaan ekonomi dan sosial masih lemah sehingga timbul kendala untuk masyarakat menjadi mandiri. Pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan dari masyarakat untuk menjadi mandiri. Pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Peran serta masyarakat aktif lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang dibuat dengan melibatkan masyarakat maka pembangunan menjadi lebih terarah, pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan desa serta pemantauan dan pengawasan dari masyarakat lebih dapat mengetahui sejauhmana kinerja yang telah mereka lakukan terhadap keberhasilan pembangunan desa tersebut.]]>
<![CDATA[URGENSI INTERNALISASI NILAI BELA NEGARA DIKALANGAN MAHASISWA DAN TANTANGAN INTEGRITAS BANGSA DI ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Yudi Rusfiana]]>;
<![CDATA[Zaenal Abidin AS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1641
<![CDATA[Bela negara merupakan usaha setiap warga negara di dalam mempertahankan keutuhan negaranya, dimana keadaan ini terwujud dengan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Konsep Bela Negara yang di terapkan saat ini tidak dapat di andalkan didalam menangkal arus negatif yang di hasilkan dari masuknya arus globalisasi. Diperlukan konsep yang utuh dan menyeluruh didalam menyikapi masuknya globalisasi yang berimplikasi negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap bela Negara setiap warga Negara. Mahasiswa sebagai sebagai generasi penerus dan agent of change, merupakan golongan yang juga rentan terdampak akibat pengaruh negatif globalisasi. Sehingga konsep Bela Negara di kalangan mahasiswa yang tepat untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi adalah dengan internalisasi bela Negara. Sedangkan internalisasi merupakan suatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam pikiran dari suatu kepribadian, sehingga membentuk sebuah kepribadian. Internalisasi nilai-nilai Bela Negara merupakan sebuah jawaban atas persoalan dampak negatif globalisasi dikalangan mahasiswa, dimana mahasiswa yang memiliki daya kritis yang luar biasa dan ditunjang dengan proses internalisasi nilai-nilai bela Negara akan menghasilkan mahasiswa kritis yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga hal ini akan menjadi kekuatan Negara didalam mengelola globalisasi, sampai akhirnya globalisasi tidak lagi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara.Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Bela Negara, Integritas Bangsa, Globalisasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN OLEH UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (UPPKH) KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Hilman Nurdiansah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i3.761
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang disebabkan karena pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diduga belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yaitu : 1). Masih ada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tidak memperhatikan kualitas kesehatannya 2). Masih adanya peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang taraf pendidikan anak-anaknya masih rendah tidak mengikuti wajib belajar 12 tahun. 3). Masih kurangnya pasilitas kesehatan khusus, terutama untuk anak-anak penyandang disabilitas dari Keluarga Sangat Miskin (KSM). padahal jelas tujuan secara khusus PKH adalah untuk menangani hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain : 1).Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Cipaku. 2). Belum adanya kesadaran dari peserta PKH dalam mendukung UPPKH kecamatan Cipaku 3).Kurangnya SDM dalam menjalankan pendampingan di wilayah Kecamatan Cipaku. 4).Kurang kerjasama antara peserta PKH dengan pendamping dalam menyampaikan informasi perubahan data peserta PKH ke pendamping. 5).Masih kurangnya akses untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang dapat menjaring semua lapisan masyarakat kurang mampu. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut: 1). Melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Cipaku 2). Memberikan himbauan serta informasi kepada peserta PKH supaya pada saat penyaluran bantuan identitas diri seperti KTP serta identitas keanggotaan PKH lainnya supaya dibawa. 3). Menamabah jumlah pendamping serta melakukan koordinasi dengan pendamping PKH di luar Kecamatan Cipaku. 4).Melakukan kerjasama dengan ketua kelompok peserta PKH supaya bilamana ada perubahan data dari peserta PKH, informasi tersebut akan sampai lebih cepat ke pendamping dari UPPKH Kecamatan Cipaku. 5). Melakukan sinergitas program dengan program pemerintahan setempat dalam penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Memutus Rantai Kemiskinan, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH).]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA SUNGAI TAMBORAS DI DESA TAMBORAS KECAMATAN IWOIMENDA KABUPATEN KOLAKA ]]>
<![CDATA[Rijal Rijal]]>;
<![CDATA[Rani Maswati]]>;
<![CDATA[Darlin Darlin]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i3.4013
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka belum Maksimal. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam pengelolaan objek wisata belum bekerja dengan baik. Pemerintah sebagai Motivator belum maksimal karena tidak adanya pelatihan dan pendidikan mengenai objek wisata, dan Pemerintah sebagai Regulator dilihat masih belum maksimal dalam menerapkan peraturan mengenai objek wisata dan pemerintah tidak melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka]]>
<![CDATA[PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[RESTI DESTA HERYANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2769
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya Pemimpin informal belum menunjukkan keakifan dalam menggerakan masyarakat, memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat serta kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapay dilihat dari pendapat informan sebanyak 37,22% menyatakan baik sedangkan 62,78% menyatakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurang terasanya manfaat dari pembangunan karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat, berusaha untuk lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakay, di sela-sela kesibukan sehari-harinya para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung mengikuti program pembangunan agar masyarakat merasa tergerak untuk mengikutinya. Para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu yang tepat misalkan setiap sore di saat santai untuk memberikan informasi mengenai program pembangunan serta para tokoh masyarakat bersama-sama dengan masyarakat berusaha untuk mematangkan perencanaan program pembangunan.]]>
<![CDATA[PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Riza Purnama]]>;
<![CDATA[Mitchel Tiffany Fortuna Dewi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3330
<![CDATA[ Partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar masih rendah, hal ini merupakan fenomena masalah yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar. Tipe penelitian menggunakan bentuk kuantitatif dan dirancang menggunakan metode explanatory. Data dikumpulkan dari 100 responden dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling untuk pengambilan sampel. Data dimasukkan dan diolah dengan program Statistical Product and Service Solution (SPSS), kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi dan diketahui bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Banjar tahun 2018.]]>
