cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 32   33   34   35   36 
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN CIGEMBOR KECAMATAN CIAMIS KABUPETEN CIAMIS AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2777

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 1.775 orang dan jumlah responden sebanyak 93 orang. adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif sehingga upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Unium Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dengan alasan kualitas Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih cukup rendah. Adapun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, masih rendahnya pengetahuan kaum perempuan dalam bidang politik dan demokrasi sehingga kualitas partisipasinya masih rendah hal tersebut di buktikan balrwa masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya, terlalu banyak calon anggota legislatif yang menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, Maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, di lakukan dengan cara memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakar, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor, seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan.
IMPLMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN CIAMIS KIKA PIKANIA DEWI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2767

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa: 1) Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas sehingga belum sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi  diketahui bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, antara lain: kurangnya dukungan sumber dana yang memadai dalam melaksanakan kebijakan, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; 3) Melakukan berbagai upaya supaya Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana.
SOSIALISASI POLITIK OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN HAK PILIH YANG MEMILIH KEPADA SALAH SATU CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CIBULUH KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2731

Abstract

Latar belakang penelitian ini sebagai berikut: 1) Adanya masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dalam kegiatan pemilihan calon kepala desa di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran; 2) Kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa; 3) Kesadaran dalam memilih calon kepala desa masih rendah. Responden dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa Cibuluh, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 orang. Panitia Pemilihan Kepala Desa 3 orang dan masyarakat yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 orang yang terdiri dari dua dusun, dusun Cibuluh I (satu) sebanyak 3 orang dan dusun Cibuluh II (dua). Teknik pengolahan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam meningkatkan hak pilih yang memilih kepada salah satu calon pada pemilihan kepala desa tahun 2013 di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. 2) Hambatan mengenai banyaknya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih yang sedang berada diluar kota dan tidak mempunyai dana serta waktu yang cukup untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya, nampaknya menjadi hambatan yang cukup berat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan telah dilakukan secara maksimal, sehingga dapat mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul.
PENGARUH PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PASAR MODERN OLEH PEMDA TERHADAP PENJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS LUCKY TEGUH PRABOWO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2792

Abstract

Bagaimana pemberian izin pendirian pasar modern terhadap penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana keadaan penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dengan jumlah 322 orang. Sampel penelitian sebanyak 76 orang dengan teknis sampelnya sensus. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan halhal sebagai berikut : 1) Kurang dilaksanakannya perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, hal ini terhukti dengan hasil perolehan angket dengan total skor rata-rata 120,12, herada pada kategori kurang, artinya pemda belum melaksanakan aturan-aturan perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar. 2) Penjualan pedagang di pasar tradisional sudah cukup dalam usahanya di bidang perdagangan, hal ini terbukti dengan skor rata-rata 145,5 berada pada kategori cukup. 3) Pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 96,04 % yang berarti halwa izin pendirian pasar modern oleh pemda berpengaruh sebesar 96,04 % terhadap penjualan pedagang pasar tradisional, sedangkan sisanya 3,96 % merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi.
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2758

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya, hal ini nampak masih ada pedagang kaki lima menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? Metode yang digunakan dalam penelitian metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Pengawasan dan Operasional Kota Tasikmalaya, dan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatan-hambatan, yaitu seperti kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, kurang dipahami Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima. Upaya-upaya, yaitu melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan pedagang kaki lima, melakukan kerjasama, memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Siti Hertanti; Irfan Nursetiawan; R. Rindu Garvera; Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2713

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 044/U/2002 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH PADA SMP NEGERI 3 KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN YAYAN MULYANA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2834

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Keputusan Komite Sekolah? 2) Hambatan apa yanh dihadapi dalam Imlpementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 3 orang pengurus dan anggota komite sekolah dan 6 orang perwakilan orang tua siswa. Teknik analisa data adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan hasil wawancara belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Agustino (2014:149) mengenai 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan peran komite sekolah belum memberikan manfaat yang baik dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. 2) Adanya hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan sekolah. Begitupula dengan observasi yang karena selama ini komite sekolah kurang menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. 3) Adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain melakukan kerjasama yang lebih baik dengan sekolah dan orang tua siswa dalam menyelenggarakan pendidikan. Begitupula dengan observasi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan komunikasi yang dilakukan dengan sekolah dan orang tua siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah serta melakukan penambahan sumber daya yang dirasa masih kurang dan melakukan kerjasama dengan sekolah untuk memperoleh kejelasan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh komite sekolah.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) WILAYAH PANGANDARAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2782

Abstract

Berdasarkan hasil pengamatan di UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal seperti masih adanya hotel di wilayah Pangandaran yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak, masih kurangnya memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi tercapainya pembangunan, masih adanya para wajib pajak yang sudah siap untuk melunasi pajaknya sesuai dengan SKPDKB dan SKPDKBT, dan masih adanya wajib pajak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, selain itu masih ada wajib pajak tidak membayar atau kurang dalam melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPDKB dan SKPDKBT. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan? Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari petugas pemungut pajak, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik Pengolahan/Analisis Data kualitatif menggunakan langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran bahwa sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah melaksanakan dengan baik sebesar 72,33% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 27,67%. Terdapat hambatan antara lain masih kurang optimalnya dalam melakukan pendataan tentang nama subjek pajak, kurang akuratnya pendataan terkait wajib pajak hotel, belum optimalnya dalam memberikan surat teguran atau surat peringatan dan belum optimalnya penagihan terhadap wajib pajak hotel. Upaya yang dilakukan, yaitu melakukan pendataan ulang, melakukan pendataan kembali hotel yang ada di wilayah Pangandaran, upaya untuk memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain, melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo secara rutin.
EVALUASI INPUT DAN PROSES PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA Eka Nurcahya; Anang Muftiadi; Ahmad Buchari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3186

Abstract

Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemetintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif di desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS R. RINDU GARVERA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2749

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang jasa atau panitia pengadaan dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan/pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya  pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti computer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana.

Page 35 of 36 | Total Record : 360

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue