Articles
59 Documents
<![CDATA[Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Nofidiyah Sari Latifatul Qolby]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 1 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1830
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus merealokasi anggaran untuk kesehatan, social safety net dan pemulihan ekonomi. Realokasi anggaran dilakukan dari rasionaliasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak proritas/ produktif. Pemkab Sidoarjo harus memprioritaskan kegiatan yang mendukung ketiga sektor tersebut dengan mengurangi/ meniadakan kegiatan yang tidak prioritas/produktif.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator dalam Aksi Demonstrasi di Kota Kediri ]]>
<![CDATA[Muhamad Faizal]]>;
<![CDATA[Khyatudin Khyatudin]]>;
<![CDATA[Mochamad Wachid Hasyim]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 1 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1455
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi di kota kediri. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi. Hasil penelitian ini bahwa implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 dalam implementasinya yang dilakukan oleh Kepolisian sudah dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang sudah diatur didalamnya, karena semua anggota yang terlibat didalamnya menaati dan mengacu pada setiap pasal yang mengatur terkait pengurusan perkara penyampaian pendapat di muka umum seperti menerapkan beberapa strategi dalam melaksanakan penegakan perkap tersebut, serta benar - benar menyiapkan secara detail apa saja yang akan dilakukan di lapangan, dan untuk penjatuhan hukuman berdasar pada pasal 160 Kitab Undang - undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya ]]>
<![CDATA[Dewi Ulfa Lailatul Fitria]]>;
<![CDATA[Hasyim Nawawi]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 1 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1456
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum poligami Bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perbedaan penafsiran diantara golongan dalam Islam memberikan pengaruh dalam Penerapan Hukum Poligami bagi orang Islam di antara Negara Indonesia dan Negara Kenya yang dilatar belakangi oleh sejarah pemberlakuan hukum Islam diantara kedua negara. Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat izin istri dan Pengadilan Agama sebagai bentuk ketertiban hukum dengan batasan maksimal empat orang istri, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan dan KHI. Sementara Undang-undang The Marriage Act of Kenya memperbolehkan poligami dengan ketentuan tergolong dalam perkawinan yang berpotensi poligami atau poligami serta hanya memerlukan suka rela antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksungkan pernikahan tanpa mengatur batasan jumlah maksimal dalam berpoligami. Adanya persamaan dan perbedaan antara dua negara yang diperbandingkan maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Hukum Indonesia lebih menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan membatasi hak laki-laki. Hukum Kenya memberikan hak yang bebas bagi laki-laki, dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan.]]>
<![CDATA[Penerapan Teleconference pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Devangga Krisdiantira]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 1 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1953
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Teleconference Pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa penerapan teleconference pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri Tulungagung dan untuk mengkaji secara mendalam upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan teleconference pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana saat masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama penerapan teleconference pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana dalam masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Tulungagung yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, kini telah dikesampingkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan meminimalisir adanya pertemuan secara tatap muka. Sehingga muncul peraturan baru yang mengatur tentang pemeriksaan pembuktian melalui media teleconference, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.Kedua, Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menghadapi hambatan penerapan teleconference pada persidangan pembuktian kasus tindak pidana saat masa pandemi Covid-19 yakni dengan dengan cara mengulang persidangan apabila jaringan internet telah kembali stabil.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengaruh Kebijakan Ekspor Impor Terhadap Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Niken Setyaningtyas]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 1 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i1.1818
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis pengaruh kebijakan ekspor impor terhadap perekonomian di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisa pengaruh kebijakan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian selama masa pandemic Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pandemi virus Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor yang berdampak pada perekonomian di seluruh dunia. Negara diharapkan untuk berfokus dalam menemukan kebijakan alternatif yang mampu menguntungkan lebih banyak pihak dalam membangkitkan lagi perekonomian di tengah pandemi.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan ]]>
<![CDATA[Diah Ayu Saputri]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2321
<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang penyalahgunaan izin salon kecantikan menjadi klinik kecantikan, dimana seharusnya di dalam Peraturan Menteri Pariwisata diatur secara jelas sejauh mana kinerja usaha salon kecantikan, pada prakteknya dalam pelaksanaan izin usaha salon tidak selalu berjalan pada tujuan yang yang seharusnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum dari salon kecantikan serta untuk menganalisa seharusnya prosedur dalam proses perizinan salon kecantikan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika pemilik pemberi jasa salon kecantikan menyalahgunakan usahanya dengan menggunakan peralatan medis dalam kegiatan usahanya maka salon tersebut telah menyimpang dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Apabila salon kecantikan tersebut ingin melakukan atau menggunakan alat medis maka salon kecantikan tersebut harus memiliki tenaga ahli dibidang kesehatan atau dokter dan harus memiliki izin sebagai klinik kecantikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Kemudian apabila salon kecantikan melakukan kegiatan usahanya melebihi batas-batas seperti melakukan kegiatan medis, maka pihak salon dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.]]>
<![CDATA[Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery ]]>
<![CDATA[Trinas Dewi Hariyana]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2287
<![CDATA[Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan sekarang yang membuat kehidupan semakin instan atau lebih mudah. Salah satu aspek yang terpengaruh dari teknologi ini adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan media internet atau disebut dengan E-Commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Tetapi bukan berarti perkembangan ini tidak menimbulkan dampak negative disamping dampak positifnya. Begitu pula dengan eksistensi asas itikad baik yang memiliki peranan penting dalam suatu perjanjian. Sehingga bagiaman eksistensi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan system pembayaran Cash on Delivery serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihaknhya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh E-Commerce ini telah merubah cara seseorang untuk bertransaksi di media elektonik yang membawa dampak positif bagi kedua pihaknya. Bila terdapat dampak positif maka tentunya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, dampak negatifnya para pelaku usaha sering kali melakukan penipuan dalam transaksi karena mereka tidak bertemu secara langsung hanya bertemu di dunia maya saja. Maka dalam dunia E-Commerce pentingnya penerapan itikad baik sangat mempengarui jalannya suatu usaha karena bila telah mempergunakan itikad baik kedua belah pihak akan tidak melakukan penipuan satu sama lainya.]]>
<![CDATA[Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai ]]>
<![CDATA[Olly Egilia Trisnawaty]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2318
<![CDATA[Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri serta untuk mengkaji secara mendalam Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam persidangan bahwa Hakim dalam memutus perkara Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah menerapkan unsur-unsur yang ada didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Karena terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya (residivis) serta berkali-kali keluar masuk penjara selama 2/3 bulan atau tindak pidana miring (tipiring). Oleh karena itu, dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dihubungkan dengan pasal dakwaan yang terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatuhan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan maka haruslah dibebani pula untuk membayar denda Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.]]>
<![CDATA[Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Silky Gustinanda]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2319
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dengan studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana di wilayah Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus hukum. Hasil studi ini menunjukan bahwa penyampaian informasi kepada pihak korban yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum telah disampaikan dengan baik namun hingga saat ini belum ditemui adanya permohonan restitusi yang diproses hingga selesai. Hal ini terjadi dikarenakan ada berbagai hambatan dalam pelaksanannya.]]>
<![CDATA[Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri ]]>
<![CDATA[Gagas Dwi Aji Prasetyo]]>
<![CDATA[ UNISKA LAW REVIEW Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2320
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda Nomot 5 Tahun 2015 pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri.serta untuk menganalisa hambatan pelaksanaan pasal 16 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kediri telah menerapkan program asuransi pertanian yang melalui beberapa tahap yaitu 1. Tahap Sosialisasi, 2. Tahap Pelaksanaan, 3. Tahap Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam tehapan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal agar program asuransi pertanian dapat di serap oleh petani.]]>
