JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
120 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI"
:
120 Documents
clear
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ]]>
<![CDATA[Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Nila Trisna]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3252
<![CDATA[This study aims to analyze and examine the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. Violence against children, sexual abuse of children, trafficking of children to be exploited as commercial sex workers, neglect of children, and killing of children are still common. This can prove that child protection in Indonesia is still very weak so that it must receive special attention from both the state, government, local government, parents, families and the community around the child. The large number of criminal cases against children in Aceh Barat Daya district indicates that the application of legal protection for children is still very weak, thus legal protection for children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter. The method used in analyzing and reviewing is research on normative juridical law, namely research whose object is normative law in the form of legal principles and the legal system, in which this research describes the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. The number of cases of criminal acts against children that occurred in Southwest Aceh district adds to the black list of poor legal protection for children in Indonesia. Therefore the protection of children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter.]]>
<![CDATA[RELASI WARGA-NEGARA DALAM VIRTUAL POLICE PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARI'AH ]]>
<![CDATA[Novan Wahyu Primadi]]>;
<![CDATA[Siti Fatimah]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3156
<![CDATA[Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tanggal 19 Februari 2022 Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Surat Edaran tersebut merupakan respon atas peristiwa yang marak terjadi karena banyaknya laporan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan di atas ditengarai bisa berpotensi memicu ketegangan antara negara dan warga negara akibat adanya pembatasan ruang berekspresi di media sosial. Penelitian berjenis studi pustaka dengan pola sistematika pembahasan yuridis normatif. Pendekatan konseptual digunakan sebagai metode untuk lebih memperjelas bagian mengenai hubungan negara dan warga negara dalam kerangka Maqasid Asy Syari’ah. Penelitian mengaplikasikan tiga bahan penelitian, yaitu bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder dan bahan penelitian tersier. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepustakaan atau library research. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penerbitan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tidak selaras dengan substansi Maqashid Asy Syari’ah yang juga disebutkan oleh Jasser Auda, melindungi hak-hak dasar di masyarakat. Sehingga, alternatif lain yang bisa diterapkan oleh pemerintah, yaitu: (1) merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) menggunakan instrumen hukum yang lebih kuat (3) menyempurnakan metode penanganan di lapangan.]]>
<![CDATA[PENGARUH FILSAFAT DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM PERDATA DALAM PRAKTEK PERADILAN ]]>
<![CDATA[Supriono Tarigan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3259
<![CDATA[Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah- masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. Metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (iustitia protectiva). Hukum dan cita hukum (Rechtidee) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum dan cita hukum (Rechtidee) ditegakkan dalam keadilan. dipertahankan atau ditegakkan. Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil, adanya kelalaian dan keliruan dalam penerapan hukum perdata meteril ataupun formil dapat di nilai adanya kegagalan dalam penerapan hukum. berakhirnya suatau kuasa, jika pemberi kuasa meninggal dunia,kemudian gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, ternyata dikabulkan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Albi Ternando]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3168
<![CDATA[Sistem peradilan Indonesia dalam praktek penegakan hukum pidana kerap mengikuti sebutan Restorative Justice, ataupun Restorative Justice dalam alih bahasa bahasa Indonesia diucap restorative justice. Keadilan restoratif ataupun keadilan restoratif berarti:“ sesuatu penyembuhan serta pelunasan kekeliruan yang dicoba oleh pelaku pidana yang di idamkan (keluarganya) kepada korban pidana (keluarganya) (usaha perdamaian) di luar majelis hukum dengan arti serta tujuan supaya mencuat permasalahan hukum dampak sesuatu perbuatan pidana bisa dituntaskan dengan bagus dengan persetujuan orang lain ataupun perjanjian para pihak. Tujuan waktu pendek yang diharapkan dari riset ini merupakan menciptakan pangkal kasus hukum hal Pembuatan Sah Restorative Justice. Tujuan jangka panjang dari riset ini merupakan jadi kerangka kegiatan yang pas serta efisien untuk aplikasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. harmoni, norma kesusilaan, serta penyampaian buah pikiran normatif terkini bisa ditemui.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN BANK INDONESIA CHECKING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Fernandez Manurung]]>;
<![CDATA[Alfredo D.W Tarigan]]>;
<![CDATA[Herman Brahmana]]>;
<![CDATA[Alendra Alendra]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3380
<![CDATA[Di dalam dunia bisnis membutuhkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga penggunaan Surat Elektronik/BI Checking pada era Globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti Tulisan/Surat sehingga semakin meningkat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Surat Elektronik/BI Checking seabgai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Surat Elektronik/BI Checking dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan dijamin keutuhannnya dan dapat di pertanggung-jawabkan. Terhadap pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, apabila dokumen elektronik tersebut hanya berisi informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk surat biasa atau akta dibawah tangan karena dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimasukkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN TENTANG KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) PEMBAGIAN WARIS (NOMOR 78/PDT.P/2018/PN.MAD) ]]>
<![CDATA[Rizki Rizki]]>;
<![CDATA[Aris Consina Silalahi]]>;
<![CDATA[Supriyanto Laia]]>;
<![CDATA[Rona Indara]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3439
<![CDATA[Keimatian seiseiorang akan meimbawa peingaruih dan akibat huikuim keipada diri seindiri, keiluiarga, masyarakat dan lingkuingan seikitarnya. Seilain itui, keimatian teirseibuit meinimbuilkan keiwajiban orang lain uintuik peinguiruisan jeinazah. Keimatian juiga meinimbuilkan akibat huikuim, adanya peiralihan seiluiruih peininggalannya keipada ahli warisnya. Tujuan penelitian ini Uintuik meingeitahuii keiadaan tidak hadir dalam huikuim waris di Indoneisia serta juga Uintuik meingeitahuii peirtimbangan hakim dalam puituisan Nomor: 78/Pdt.P/2018/PN.MAD. teintang keiadaan tidak hadir. Jeinis peineilitian yang digunakan adalah deingan meingguinakan meitodei peineilitian huikuim normatif (yuiridis normatif). Yaitui peineilitian huikuim yang meingacui pada Norma–norma huikuim yang teirdapat dalam peiratuiran peiruindang–uindangan dan stuidi kasuis Puituisan peingadilan (Nomor 78/PDT.P/2018/PN.MAD). Uintuik meilaksanakan peimbagian harta warisan haruis dipastikan seimuia ahli waris hadir dan apabila salah seiorang tidak hadir atau puin tidak diteimuikan keibeiradaannya haruis dilakuikan peiralihan hak seisuiai deingan pasal 838 KUiHPeirdata meinyatakan pihak-pihak yang akan dicoreit seibagai ahli waris tindakan kriminal seipeirti meimalsuikan, meiruisak, ataui meinggeilapkan keibeiradaan suirat wasiat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK BLANGKO DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DARI TAHUN 2016-2021 ]]>
<![CDATA[Anggit Suhandono]]>;
<![CDATA[Binoto Nadapdap]]>;
<![CDATA[Wiwik Sri Widiarty]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3300
<![CDATA[Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi tersebut merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan diimplementasikan langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah memiliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik masing-masing dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Hal ini juga yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM dimana Sistem Pengadaan Secara Elektronik digunakan untuk melaksanakan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan kesisteman Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang terpisah dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah lainnya. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelayanan dan penegakan hukum di bidang Keimigrasian. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dengan melakukan Pengadaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke dalam/luar negeri. Dengan demikian Pengadaan Dokumen Perjalanan menjadi sesuatu yang sangat krusial karena output yang dihasilkan berupa Dokumen Perjalanan merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia untuk berpindah-pindah melakukan perjalanan dan mencari pekerjaan/penghidupan yang lebih layak.]]>
<![CDATA[LEGALITAS AKTA DIBUAT SECARA ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3361
<![CDATA[Pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, namun menjadi persoalan yang serius di dunia internasional. Kebijakan pemerintah menetapkan kegiatan kerja secara daring masih memiliki kelemahan. Salah satu kendalanya adalah karena tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan melalui media elektronik, masih ada beberapa pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring melainkan harus bertemu secara langsung atau bertatap muka satu sama lain. Permasalahan ini yang menjadi kendala dalam pekerjaan yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum pembuat akta autentik. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama berhubungan dengan persoalan hukum keperdataan, Notaris pada saat daring yang diterapkan pemerintah belum ditetapkan sebagai sektor yang mendapatkan pengecualian untuk dilakukan Work from Office. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media teleconference. Jika suatu akta autentik dibuat tidak memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang, maka mengacu pada Pasal 16 ayat (9) yang menunjuk kepada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN termasuk ke dalam akta notaris yang cacat dan kekuatan pembuktiannya menurun dari akta autentik menjadi akta bawah tangan.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM DALAM PEMEKARAN DESA ]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3474
<![CDATA[Pemekaran pedesaan memegang peranan penting dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan panduan yang jelas mengenai pengaturan pedesaan baru. Pasal 8 menyebutkan tiga metode yang dapat digunakan, yakni pemecahan, penggabungan bagian, dan penggabungan beberapa pedesaan. Ini memberikan peluang bagi masyarakat pedesaan dan pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Selain itu, Ayat 2 Pasal 8 menekankan pentingnya peraturan daerah dalam menetapkan pengorganisasian pedesaan. Dalam proses ini, enam aspek penting perlu dipertimbangkan, seperti inisiatif masyarakat, sejarah dan asal-usul, tradisi adat, kondisi sosial budaya, kapasitas, dan potensi pedesaan. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor kontekstual dalam pengambilan keputusan tentang pemekaran pedesaan. Peran pemerintah kabupaten/kota sangatlah penting dalam mengembangkan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pemekaran pedesaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai budaya serta potensi yang ada. Dengan demikian, pemekaran pedesaan dapat berjalan dengan sukses, berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI PUTUSAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI DAN SAKSI PADA PUTUSAN NOMOR 1247/PID.B/2022/PN PLG ]]>
<![CDATA[Dimas Arbianto Ardinur]]>;
<![CDATA[Joni Emirzon]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3476
<![CDATA[Latar Belakang adalah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg telah ditegakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan; 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg yaitu 1) Kendala faktor penegak hukum yaitu salah satunya Hakim tidak kompak dan Kurangnya pemikiran kritis dalam melihat alat bukti dan saksi tentang putusan yang di tanganinya dan terdapat bukti-bukti yang tidak sah ataupun tidak layak di tampilkan dalam sidang pengadilan; 2) Kendala selanjutnya kurangnya sarana dan prasaran yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia dan Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan; 3) Kendala selanjutnya dari masyarakat terletak pada masalah kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum dan saksi Yang Tidak Konsisten]]>
