cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
burrev@ummgl.ac.id
Editorial Address
Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 2723052X     DOI : 10.31603/burrev
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Burrev is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal published biannually and the scopes of Burrev, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Perkara Permohonan Akta Kematian yang Berkaitan dengan Asas Persona Standi in Judicio (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Mgg) Nurdayanti, Annisa; Anggraini, Ika Ari; Ramadhani, Sarah Budi; Heniyatun, Heniyatun
Borobudur Law Review Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3136

Abstract

Inheritance law is a part of family law, which is very closely related to the scope of human life. In the case of someone's death, registration must be carried out at the Civil Registry office, and those who are entitled to make arrangements are heirs. But in case Number 93 / Pdt.P / 2019 / PN Mgg, registration is carried out by people who do not have a legal position against the heir. The purpose of writing this article is to analyze the application of the principle of persona standi in judicio, zaakwarneming, and the position of the property of people who do not have children. The research method used is normative juridical with the statue and conceptual approach. The results showed that the case for the death certificate application filed by the applicant could not be granted because it would have long legal consequences related to inheritance.
Analisis Yuridis Saksi Pendukung yang digunakan oleh Penyidik Polres Mungkid Dewi, Elisa Maharani; Sukma, Danika Rahma; Artanti, Ulima Dheani; Iswanto, Bambang Tjatur
Borobudur Law Review Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama digunakan dalam sidang perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap saksi pendukung yang digunakan oleh penyidik Polres Mungkid, Kabupaten Magelang. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah HIR dan KUHAP sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku - buku dan jurnal hukum. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Magelang Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, penyidik mengartikan saksi tidak sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 26 KUHAP. Saksi yang tidak melihat dan mendengarkan sendiri bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tetap bisa dijadikan sebagai saksi.kedudukan saksi tersebut hanyalah sebagai saksi pendukung bukan sebagai saksi kunci. Keterangan dari saksi pendukung sifatnya hanya sebagai penguat saja . dalam hal ini saksi pendukung dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat memutus perkara oleh hakim.
Dissenting Opinion Majelis Hakim dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Mungkid Pramesti, Yustika Sherli Widya; Nikmah, Lutfi Rifatul; Putri, Dian Ayu Meika; Hendrawati, Heni
Borobudur Law Review Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya dissenting opinion di antara majelis hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN.Mkd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan pokok yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN.Mkd adalah pertimbangan majelis hakim mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) unit Excavator merk kobelco Sk 200 warna hijau beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah ayakan segitiga terbuat dari besi
Ahli Waris dalam Keadaan Tidak Hadir (Studi Kasus Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Mgg) Suwarti, Siti; Hartini, Lita Hardiwati; Setiaji, Dwi Yoga Bayu; Heniyatun, Heniyatun
Borobudur Law Review Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada burgerlijk wetboek (selanjutnya disebut “BW”), sistem hukum waris islam yang bersumber pada Al-Qur’an, hadits dan ’ijma, serta hukum waris adat. Hukum waris Burgerlijk Wetboek mengatur mengenai warisan seseorang yang dimungkinkan akan jatuh ke tangan negara dan dikuasai oleh negara. Keadaan Tidak Hadir dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia, dengan Kemajuan Teknologi akhir-akhir ini yang sangat pesat, khususnya dibidang telekomunikasi, tetap saja tidak mencegah terjadinya kasus-kasus dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya atau di dalam hukum perdata disebut juga dengan Afwezigheid. Keadaan Tidak Hadir sering ditemui didalam dikehidupan sehari-hari, misalnya karena adanya kecelakaan, bencana alam, huru-hara, peperangan atau pemberontakan. Terlebih jika orang yang dinyatakan tak hadir tersebut tidak memberikan kuasa kepada orang lain guna mengurusi kepentingannya, untuk masalah ini maka undang-undang menujuk Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang dapat berwenang mengurusi harta dari seseorang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid). Sedangkan akibat dari keadaan tidak hadir terhadap perkawinan dan harta peninggalan adalah perkawinan akan putus setelah 10 tahun sejak kepergian si afwezig dengan meminta izin dari pengadilan, dan untuk harta peninggalan orang tidak hadir tersebut maka undang-undang mengatur dengan cara sistematis yaitu dengan melalui tiga tahap tindakan penyelesaian yaitu tahap tindakan sementara, persangkaan barangkali meninggal dunia, dan tahap pewarisan secara difinitif.
Dasar Pertimbangan Penyidik Polres Magelang dalam Penentuan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Wardani, Rizki; Chrismonita, Verent Nadya; Damaika, Refia; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that must be immediately eradicated because it is very detrimental to the state and impedes the development of the state. Corruption cases handled by law enforcers especially the police, are not easy. Corruption as one of the white collar crimes where the crime is committed by people who have positions and power is certainly not easy in the action of the crime, many interventions from various parties so that the action against corruption crime is stopped. This paper will discuss the basic considerations of Magelang Police Corruption Unit investigator in determining a minimum of pieces of evidence to be able to advance to the level of investigation. The research method used in this article is juridical normative namely in analyzing the problem carried out by combining legal materials (which secondary data) with primary data obtained in the field. From the results of the study it can be seen the principle investigators in the Magelang Police unit of Corruption with a minimum of 3 pieces of evidence to be able to advance to the investigation process aims to avoid the cessation of investigations (SP3) in the act of corruptions in Magelang.
Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang Putri, Nandyar Astari; Kurniaty, Yulia; Krisnan, Johny; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana implementasi kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah socio legal reseach, melakukan wawancara untuk memperoleh bahan hukum primer berupa kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang diproleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan, Polres Kota Magelang memberlakukan kebijakan non penal dan penal. Implementasi kebijakan non penal terwujud dalam upaya diskresi, upaya pre-emtif dan preventif. Implementasi kebijakan penal berupa MoU antara Polres Kota Magelang dengan Satpol PP untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera.
Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Chanafi, Muhammad; Hendrawati, Heni; Kurniaty, Yulia; Nurwati, Nurwati
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber data diambil secara Primer (Undang-Undang ITE, KUHP, Al-Quran dan Hadist) dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui dalam hukum positif ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) rumusan terkait berita hoax dan hukumannya sudah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dilihat klasifikasi tindak pidana dan hukumannya ada tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat dan jarimah ta’zir
Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance) Chrismonita, Verent Nadya; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Suharso, Suharso; Budiharto, Budiharto
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3917

Abstract

Tahun 2017-2019 dijumpai pelayanan daring Disdukcapil belum diminati oleh masyarakat Kota Magelang dalam melakukan permohonan. Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan dapat berguna dalam mengoptimalkan pelayanan daring sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilihat dari teori efektivitas hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan prinsip good governance yang terdiri dari prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring khususnya di Disdukcapil Kota Magelang dalam rangka mewujudkan good governance, 2). Apa hambatan dalam pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui daring dan bagaimana solusinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, serta analisis menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Adapun data yang dipergunakan adalah data primer maupun data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pelayanan daring belum efektif diterapkan dalam mewujudkan good governance mengingat terbatasnya sumber daya manusia, masih perlunya pembenahan sarana dan fasilitasnya, serta bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal. Kesimpulan dari efektif tidaknya penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 adalah belum efektif dilihat dari data pemohon pelayanan yang semenjak 2017 hingga 2019 kurang diminati masyarakat, sedangkan pada tahun 2020 setelah memasuki pandemi Covid-19 layanan daring menjadi banyak diminati karena adanya paksaan kebijakan sosial yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan permohonan dokumen kependudukan secara daring.
Pengelolaaan Pengelolaan dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2016 - 2018 Ramadhani, Sarah Budi; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3918

Abstract

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang pada dasarnya penggunaan Dana Desa ini diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam realisasinya belum berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari data kemiskinan di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Angka kemiskinan tahun 2016 sebesar 551 KK, tahun 2017 mencapai 531 KK hingga akhir 2018 angka ini tidak berubah. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan penelitian dilakukan secara statute approach. Sumber data secara Primer (wawancara, peraturan perundangan) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data dilakukan secara studi pustaka, wawancara, observasi. Analisis data mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari angka kemiskinan yang tidak berubah. Peneliti melihat program-program diatas tidak efektif dan belum tepat sasaran. Memang telah ada home industry, usaha mandiri masyarakat namun pihak pemerintah desa hanya membantu sebatas promosi saja. Padahal apabila menilik pada dana desa yang digunakan sebebsar 22% dari anggaran maka seharusnya anggaran tersebut mampu memberikan dampak walaupun sedikit. Artinya, perlu beberapa koreksi dan evaluasi rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat faktor lingkungan, masyarakat dan menjalin pihak-pihak lain. Solusi yang dapat ditempuh adalah mengevaluasi pemerintahan desa dan membuka forum melibatkan warga yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat. Sebisa mungkin program pemberdayaan masyarakat harus berkelanjutan atau sustainable. Program harus terfokus pada produk home industry yang ada di Desa Kandangan mengingat potensi dari kegiatan tersebut mampu memberikan nilai positif dan menjalin stakeholder
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang) Kristiawan, Pingkan Rachmadani; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Suharso, Suharso
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3919

Abstract

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya, Tujuan peneliti ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori model Edward III dengan melihat aspek : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informan berjumlah 11 orang, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana Teknik memperoleh data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemeliharaan jalan yang dilaksanana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Bina Maraga Kabupaten Magelang masih belum sepenuhnya dilakukan, masih banyak jalan yang mengalami kerusakan jalan. Sedangkan terkait dengan perilaku masyarakat masih belum adanya ketidakpuasan atas pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan pemerintah daerah. Faktor utama penyebab kerusakan jalan di Kabupaten Magelang diantarannya adalah bencana alam, anggaran daerah, peralatan dan sumber daya manusia, dari hambatan tersebut ada beberapa solusi atau tindakan yang dilakukan DPUPR Kabupaten Magelang diantaranya mengajukan rekomendasi / usulan ke Pemerintah Pusat (DAK) atau Pemerintah Provinsi (Bangub), pengalihan Tindakan, membuat kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan melakukan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat pengguna jalan.

Page 1 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023) Vol 4 No 2 (2022): Vol 4 No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2022): Vol 4 No 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)