cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
burrev@ummgl.ac.id
Editorial Address
Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 2723052X     DOI : 10.31603/burrev
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Burrev is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal published biannually and the scopes of Burrev, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Noviasari, Dilli Trisna; Nurwati, Nurwati
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3921

Abstract

Memperoleh pekerjaan yang layak adalah hak setiap manusia. Setiap orang memiliki hak-hak dasar perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan baik bagi diri maupun keluarga. Perjuangan Hak Asasi Manusia di negara ini telah mencapai titik yang urgen. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh pekerjaan harus didapatkan semua masyarakat, baik yang sehat secara fisik maupun disabilitas. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ini yakni pendekatan yuridis normativ, sedangkan jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan memaparkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah dilakukkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan arti penting perlindungan Hak Asasi Manusia dalam pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah belum terlaksananya peraturan yang ada, hal ini terbukti dengan tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah bagi kaum disabilitas, terbatasnya anggaran yang tersedia bagi pembinaan penyandang disabilitas, serta perilaku keluarga cenderung malu terhadap anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Kesimpulannya pada praktiknya penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, sehingga menyebabkan penyandang disabilitas menjadi lebih terpuruk secara psikis namun sosial ekonomi.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia Dakum, Dakum
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3964

Abstract

Perkembangan industri fintech di era revolusi industri 4.0 menjadi tren transaksi keuangan di tengah-tengah masyarakat dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Legalitas yang memadai sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diakibatkannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi urgensi pembentukan undang-undang fintech sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi fintech di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Legal Research dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah perundang-undangan tentang fintech sangat urgen dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa pelanggaran transaksi fintech di Indondesia, terutama sengketa yang dilakukan oleh fintech ilegal. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada ternyata belum mengatur secara menyeluruh terkait penyelesaian sengketa transaksi fintech. Dengan demikian, undang-undang terkait penyelesaian sengketa transaksi fintech perlu dirumuskan. Implikasi yang dihasilkan adalah agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-udangan terkait fintech, agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi fintech merasa nyaman dan terlindungi keamananannya
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen Fibrianti, Nurul
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3971

Abstract

Negara, pelaku usaha, dan konsumen merupakan tiga unsur penyelenggara perlindungan konsumen. Ketiga unsur tersebut sangat diperlukan agar dapat menciptakan perlindungan konsumen yang kondusif, seperti adanya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya, ketaatan pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produknya, regulasi yang memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi semua pihak. Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang kondusif akan menumbuhkan keberdayaan bagi konsumen, daya saing bagi pelaku usaha, dan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ini yakni pendekatan yuridis normativ, sedangkan jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelenggaraan perlindungan konsumen yang diambil dari sisi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini terlihat potret penyelenggaraan perlindungan konsumen dari ketiga unsur tersebut, unsur negara, pelaku usaha, dan konsumen belum memiliki sinergitas peran yang baik sehingga masih muncul pelanggaran dan celah hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen belum terselenggara dengan baik..
Policyholder protection for insurance companies with default claims: comparative analysis in Indonesia and the UK Pradana, Alif Widhi
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4232

Abstract

The condition of insurance in Indonesia can be categorized as wildly chaotic because the rights of insurance policyholder cannot be secured by Indonesian insurance company. Jiwasraya and Bumiputera default case is clear evidence of the incompetence insurance company in managing insurance business in Indonesia. As a comparison, United Kingdom capable to manage insurance industry and be able to protect the rights of insurance policyholder. This study aims to compare the protection of insurance policyholders in Indonesia and the United Kingdom. The research method that is used in this study is a normative research method through a comparative way that compares two different legal systems. This study is carried out through a qualitative approach. This study's results are that Indonesia and the United Kingdom have similarities and differences in the protection of insurance policyholders. Through Law number 40 of 2014 concerning insurance and Financial Services Authority (OJK) decision regulation, Indonesia has governed the provision of insurance policyholder protection in the insurance company's condition failed to pay an insurance claim. The mechanism is by using Financial health Planning and Insolvency procedures through the bankruptcy of an insurance company that is regulated under Law no 37 of 2004. Whereas, in the United Kingdom, the legal basis of insurance policyholder protection is Financial Services and Market Act. FSCS must secure insurance claims when the insurance company has a financial problem paying insurance claims toward the policyholder.
Penyelesaian tindak pidana eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif antropologi hukum pidana Saputra, Wahyudi; Khakim, Mufti
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat tentang Eigenrichting dalam menanggapi suatu tindak pidana agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian bertempat di Desa Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahan hukum sekunder berupa buku – buku hukum hukum pidana dan artikel di jurnal hukum. Data primer diperoleh dari wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Condong Catur, Pemerintah Desa Condong Catur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sleman. Bahan hukum dan data primer yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang ada di masyarakat mengenai Eigenrichting disebabkan karena tingginya egoisme masyarakat yang ditambah dengan adanya tindakan provokasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Kondisi tersebut berakibat pelaku tindak pidana dihakimi oleh massa. Kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan perangkat desa dalam memberikan penyuluhan sadar hukum, menyebabkan sulitnya mengatasi tindakan Eigenrichting di Desa Condong Catur.
Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Asiyah, Yeni; Praja, Chrisna Bagus Edhita
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan merek terdaftar dan pertimbangan hakim dalam memutus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Di dalam posita menyebutkan bahwa singkatan nama “Bensu” merupakan singkatan nama orang terkenal, dan bahwa ayam Geprek Bensu milik penggugat merupakan merek terkenal, oleh karenanya penggugat mohon agar majelis hakim membatalkan merek Bensu milik Jessy. Namun perkara tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan mengabulkan eksepsi tergugat. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative melauli pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan merek di Indonesia mengacu pada asas first to file, yaitu bahwa merek yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan dan hak eksklusif, hanya dapat dibatalkan jika terbukti melanggar Undang-Undang. Putusan NO oleh Majelis Hakim dalam sengketa merek tersebut mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) bahwa seharusnya penggugat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek (KBM) lebih dahulu, karena merek milik penggugat belum terdaftar di DJKI. Hal ini sesuai Pasal 76 ayat 2 UU MIG bahwa merek yang belum terdaftar harus mengajukan gugatan kepada Menteri, selanjutnya Pasal 30 UU MIG menjelaskan bahwa keputusan KBM diberikan dalam jangka waktu tiga bulan. Namun Penggugat tidak menunggu tiga bulan sebagaimana putusan yang diberikan oleh KBM, akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadiilan Niaga sehingga gugatan ditolak oleh Pengadilan Niaga dan dinyatakan cacat formil.
Tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang kiriman (studi kasus ekspedisi dharma raya Muntilan) Saputri, Rischa Indah; Iswanto, Bambang Tjatur; Heniyatun, Heniyatun; Nurwati, Nurwati
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang yang diangkut dan hambatan pengirim saat melakukan klaim ganti kerugian kepada pengangkut terhadap hilangnya barang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut bertanggungjawab terhadap barang yang dibawa mengacu berdasarkan Pasal 468 KUHD. Akan tetapi, dalam prakteknya saat proses pengangkutan sering terjadi barang hilang dikarenakan : a) barang dicuri bajing loncat; b) barang dicuri supir truk dan dijual kembali saat harga cabai mahal; c) barang dicuri saat bongkar di pasar; d) Barang dicuri saat barang disimpan di Kantor Ekspedisi Dharma Raya Muntilan. Hambatan pengirim cabai saat meminta ganti kerugian terhadap pengangkut ada 3 macam: a) Pengangkut terlambat memberikan laporan hilangnya barang kepada pengirim; b) Kurang teliti dalam menulis surat muatan; c) Pengangkut meminta tenggang waktu saat akan memberikan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 468 KUHD yaitu perjanjian pengangkutan apapun faktor kehilangannya pengangkut harus memberikan pertanggungjawaban.
Dampak kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 terhadap statistik kejahatan di Magelang Kurniaty, Yulia; Yudha, Awiek Prama; Krisnan, Johny; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Kota Magelang setelah diterapkannya kebijakan asimilasi bagi narapidana untuk mencegah terjadinya kluster baru di Lapas Kelas IIA Magelang. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian lapangan guna memperoleh data primer angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Unit Reskrim Polres Magelang Kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa statistik kriminalitas di Kota Magelang setelah diberlakukannya Keputusan Kemenkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak meningkat. Adapun ragam kejahatan yang terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, penggelapan dan pemerasan
Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa Prasetyawardani, Andi Shavira; Isnawati, Muridah
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5154

Abstract

Pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Lantas, hal tersebut tidak menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang kebal akan hukuman pidana. Upaya hukum harus tetap dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sekalipun subyek dari tindak pidana itu adalah seorang anak. Terdapat beberapa syarat untuk membuktikan bahwa seseorang tidak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum positif di Indonesia, salah satunya ketika orang tersebut tengah melakukan pembelaan secara terpaksa (Noodweer) untuk melindungi diri sendiri maupun harta benda. Seperti salah satu kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang pelajar karena adanya pembelaan secara terpaksa. Dalam kasus ini penulis bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum yang diterima. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang akan dibahas. Pembelaan terpaksa dapat diterima ketika telah memenuhi syarat yaitu, bersifat melawan hukum, serangan harus bersifat seketika dan mendatangkan bahaya terhadap tubuh kehormatan atau harta benda. Seharusnya setiap perbuatan melawan hukum tidak di pidana selama perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk melindungi nyawa, harta benda dan oranglain, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 49 ayat (1).
Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta Susanto, Muhammad Hajir; Muizz, Fattah Nuur; Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5253

Abstract

Perjanjian antara penanggung dan tertanggung dalam asuransi menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan secara seimbang oleh para pihak yang melakukan perjanjian mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dapat memicu sengketa. Salah satunya wanprestasi karena pemegang polis tidak membayar premi kepada perusahaan asuransi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi oleh pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kajian lapangan dengan wawancara kepada responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang polis dapat dinyatakan wanprestasi apabila lalai membayar premi sebagai implementasi hubungan timbal balik atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan ketika pemegang polis wanprestasi adalah berakhirnya perjanjian asuransi dan pihak tertanggung kehilangan hak mendapatkan manfaat asuransi. PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta telah menerapkan penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dengan diawali proses musyawarah mufakat. Apabila musyawarah gagal akan dilanjutkan ke tahap arbitrase atau pengadilan.

Page 2 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023) Vol 4 No 2 (2022): Vol 4 No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2022): Vol 4 No 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)