cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
burrev@ummgl.ac.id
Editorial Address
Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 2723052X     DOI : 10.31603/burrev
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Burrev is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal published biannually and the scopes of Burrev, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan Khairunnisa, Hasna Atikah; Indiantoro, Alfalachu; Prasetyo, Yogi
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5440

Abstract

Hukum secara umum di definisikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan, kaidah, norma, nilai-nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Tujuan hukum sendiri ialah memberikan kepastian dan perlindungan hukum guna menjamin kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari bentuknya, hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis misalnya hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan hukum tidak tertulis meliputi hukum adat, yaitu hukum yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan bermasyarakat. Hukum di Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dikatakan cakap secara hukum agar dapat beracara di pengadilan. Salah satu syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum ialah sehat secara jasmani maupun rohani. Ketika sesesorang mengalami gangguan kejiwaan maka orang tersebut dikatakan tidak cakap hukum atau tidak memenuhi syarat untuk beracara di pengadilan. Hal ini dikarenakan seseorang dengan gangguan kejiwaan cenderung tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta perbuatan manakah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang sehat jasmani maupun rohani berbuat sesuatu yang dianggap melanggar hukum maka ia dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang ia perbuat. Namun hal ini tidak berlaku untuk mereka yang kesehatan mentalnya terganggu. Jika seseorang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 44 ayat 1 terdapat pembebasan pidana. Pembebasan pidana dalam hal ini karena pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak bisa bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menerangkan bahwa tiada dapat dipidana seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Selain itu ilmu forensik berperang penting dalam penyelesaian kasus ini.
Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel Amnesti, Sheila Kusuma Wardani
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5449

Abstract

Sejak tahun 2018 Pemerintah Daerah Purworejo sudah mulai serius untuk membenahi kebijakan demi terciptanya pelayanan publik yang inklusi. Untuk menuju kabupaten yang ramah difabel tentunya diperlukan komitmen tinggi terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang jaminan hak-hak difabel tersebut diantaranya tentang apa saja fasilitas umum yang telah dimiliki, apa tantangannya dan apa yang perlu dipersiapkan guna menghadapi tantangan tersebut. Kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak kaum difabel di lingkungan kabupaten Purworejo yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak kaum difabel di lingkungan kabupaten Purworejo yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui obesrvasi, wawancara langsung kepada narasumber serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan kebijaka pemenuhan hak-hak kaum difabel yang selanjutnya dianalisa dan dihasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan factor yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diantaranyafaktor komunikasi, factor sumber daya, factor anggaran dan kondisi social lingkungan dan ekonomi.
Effectiveness of Law No. 40 of 1999 on the press (study of the journalistic code of ethics on reporting that triggers conflict in society) Yulianto, Yoga Farhan; Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini; Syafingi, Habib Muhsin; Budiharto, Budiharto
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5551

Abstract

In an effort to support the success of Indonesia's development, arrangements are needed for all supporting elements. One of them is the regulation of press activities, namely through Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics which is regulated in Indonesia. This is because there are several reports that actually cause conflict in the community, such as the cases of Wamena, Ambon and Sampit. One of the causes of the conflict is due to overlapping regulations that are applied and there are still many shortcomings that cause uncertainty among law enforcers. This can be seen in the imposition of sanctions on journalists. There is no article in the journalistic code of ethics that authorizes any group outside PWI to take action against an Indonesian journalist or against press publications. This study aims to analyze the effectiveness of Law No. 40 of 1999 concerning the press and the Enforcement of the Journalistic Code of Ethics against news that triggers conflict in society. This research is a normative legal research using the Statute Approach and the case approach. The results of the study show that Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics has not been implemented optimally or effectively, because there are still shortcomings that cause uncertainty among law enforcement. One of the obstacles is because there is no certainty which party has the authority to take action against journalists who violate it but are outside the journalists' organization.
Penerapan asas timbal balik (Reciprocal) terhadap hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu Persada, Bangun Bela; Sulistyaningsih, Puji; Kuniaty, Yulia; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5552

Abstract

Tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dukungan terhadap kelompok separatis Papua yang dilakukan Vanuatu dinilai telah melanggar prinsip timbal balik (resiprositas) dalam hubungan persahabatan dengan Indonesia. Sehingga untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu yang melanggar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk menjaga agar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu tetap baik diperlukan kajian akademik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute Approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literature dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan. Data dianalisis secara kualitatif dan dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori yang ada dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas timbal balik dalam hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu tidak dilakukan Vanuatu sebagaimana mestinya. Tindakan tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan dukungan Vanuatu terhadap kelompok separatis Papua dinilai telah melanggar prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional, Resolusi PBB 2625 Deklarasi mengenai Prinsip- Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional, dan Konvensi Montevideo 1933 yaitu prinsip menahan diri dari tindakan yang mengancam integritas teritorial dan prinsip intervensi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM di Papua adalah dengan menggunakan hak jawab ketika mengikuti Sidang Majelis Umum PBB, manajemen berita, komunikasi strategis, serta membangun relasi. Hal ini sekaligus untuk memperkuat hubungan persahabatan diantara Indonesia dengan Vanuatu. Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan perundingan, pencarian fakta (inquiry), atau melalui badan-badan PBB.
Customary criminal law in the Eastern of Indonesia: the special autonomy Province of Papua Aisy, Salsabila Rahadatul’; Hakim, Hary Abdul; Krisnan, Johny; Hardyanthi, Try; Masithoh, Mutia Qori Dewi
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5553

Abstract

Autonomy is often seen as an institutional instrument to manage sub state nationalist conflict. Its implementation is also a key in determining its impact on conflict. After the reform period 1999 “Autonomy and Decentralization” in Indonesia are widely welcomed. While Papua is an inseparable part of special autonomy in Indonesia. Papua as a former Dutch territory which was later handed over to Indonesia has many advantages, both in terms of culture, customary law and natural resources. But on the other hand, the fact is that the indigenous Papuan people does not agree to join as part of Indonesian territory. This rejection was accompanied by separatist actions based on their interest mentioned in the memorandum for Papuan independence. This research is the first to aim to measure whether the special autonomy given to Papua has been effectively carried out in an effort to defend Papua as a part of Indonesia. Second, in the application of this special autonomy related to the existent of customary criminal law in papua. The research used normative legal research by statute approach, the data collected through library research and also analysed used descriptive qualitative. So it is concluded that the application of the special autonomy given to Papua has a big impact on democracy in Indonesia, as well as the Papua regional government given specialization in managing its regional potential. Although there are still problems in its implementation.
Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh Dian Santoso, Arif; Firdaus, Muhammad Irkham; Naifah, Nurjihan
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Qanun jinayat dalam meminimalisir angka kriminalitas di Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis Nomrmatif dengan pendekatan undang-undang (statute Approach) dengan bahan hukum primer yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didukung dengan data rekapitulasi jinayat yang terjadi pada periode 2018-2020. Seiring berjalannya waktu qanun ini menunjukkan pengaruh keefektivitasan hukum ini terhadap angka kriminalitas yang terjadi di daerah Aceh khususnya. Sehingga hukum ini telah mengarah kepada hal yang positif. Dari uraian diatas terlihat bahwa usaha pemerintah Aceh dalam penerapan qanun tersebut membuahkan hasil dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Maka dari itu dalam artikel ini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pengaruh penerapan qanun jinayat terhadap angka kriminalitas khususnya di daerah Aceh.
The urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) reform to realize humanistic-based imprisonment Isnawati, Muridah
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5337

Abstract

The development of law shall proportionally handled in all aspects of life and relevant to the interests of the community. Modern community is closely related to the era of information technology which is popular with the era of disruption or the industrial revolution 4.0. This study aims to analyze the concept of a humanistic-based criminal approach and imprisonment in the era of the industrial revolution 4.0. This study uses normative legal research with statute and conceptual approach. The results shows that the development of information technology has been proven to bring many changes in the current pattern of human life as well as the existence of law and criminal law. The swiftly transformation regarding Industrial Revolution 4.0 also demand legal reform as a challenge. Imprisonment as an important aspect of Criminal Law shall accordance with the existence of this 4.0 industrial revolution era. Seeing these conditions, it is necessary to harmonize the laws and regulation in the era of the industrial revolution 4.0 which is an effort to reform criminal and humanistic-based prisons in the era of the industrial revolution 4.0.
Is leasing a debt? According to suspension of debt payment obligations law Suwinto Johan
Borobudur Law Review Vol 4 No 1 (2022): Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6694

Abstract

Every company wants to grow and in order to achieve that, a company needs funding. There are various ways for a company to get funding, be it external or internal. One alternative form of funding is leasing. Leasing is the rental of production equipment by the company (lessee) to the lessor. The company should pay rental fees. Leasing has several advantages over loan financing. The rental fee will be charged at the company's expense. As for loans from financial institutions, only interest costs are charged as fees. This study examines the status of leasing or leasing in companies experiencing bankruptcy. This study uses a normative legal method associated with the company's capital structure theory. This study concludes that the lease is not part of the debt. A lease is a form of a rental contract. Leases do not have a record as a debt on the company's balance sheet. In addition, the guarantee or production equipment leased is the property of the lessor or the lessor. The company does not have the right to own the machines until it is fully paid off. Unpaid rent that is past due can be included in an expense bill like any other expense.
Russian military operation in Ukraine: analysis from the perspective of International Law Muhammad Nur; Galih Bagas Soesilo
Borobudur Law Review Vol 4 No 1 (2022): Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6747

Abstract

The Russian government emphatically stated that it started a full official attack on Ukrainian territory on February 24, 2022. While, the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, declared the imposition of martial law in all regions of his country after Russia carried out a full attack. In addition, several countries in the world responded through open statements of their respective heads of state, and some were accompanied by the imposition of sanctions. Regardless of the reasons and justifications for a decision, the community is the most affected party. This war situation, of course, needs to heed the principles of humanitarian law and humanitarian principles. This paper describes how the war between Russia and Ukraine is seen from the perspective of international law and obligations of the parties under international humanitarian law. This type of research is normative juridical research. The data collecting method used is literature study. The tools used in this research are secondary data in the form of documents consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. These data were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study found that the justifications used by the Russian government in carrying out military operations in Ukraine, namely self-defense, collective self-defense, and humanitarian intervention cannot be justified under international law. The conflict between Russia and Ukraine is included in an international armed conflict so that in order to protect civilians and certain subjects and objects, the parties to the conflict must comply with the provisions of international humanitarian law.
Review of Islamic Law on microtransaction contracts in the gacha system Nur Rizqi Febriandika; Nurkholis Majid; Rahul Kumar
Borobudur Law Review Vol 4 No 2 (2022): Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6789

Abstract

Gacha system is a game from Japan. The popularity of mobile games with a freemium (F2P) business model that uses the gacha system as a game monetization tool has become a problem when viewed from the legality of transactions according to Islamic law. Purchases of virtual items in the game are referred to as microtransactions, where players use real money that is spent into virtual items or game currency as a medium of exchange for these items. The freemium strategy has an attraction for players to spend money to explore a game. Gacha is a method to get virtual items in the game, the concept of gacha is very dependent on the probability and rarity of the item. The rarer the item, the player is required to spend more money. In Japan, in 2012, gacha was banned for carrying out a misleading campaign. This study aims to analyze the validity of the microtransaction contract system for purchasing virtual items using the gacha system according to Islam. This research uses the library research method. In collecting research data, the researchers analyzed sources from previous studies related to freemium business strategies, microtransactions and the use of the gacha system, as well as the rules of Islamic law from these various transactions. The results show that transactions using the gacha system contain elements of maysir, taghrir and tadlis. Using the gacha system without doing microtransactions with real money does not fulfil the elements of maysir, taghrir and tadlis. Meanwhile, players who perform microtransactions to buy in-game items directly or without going through gacha are included in the ijarah agreement. Players can also get rewards (sell) in the form of certain items if they grind as a gift from the game developer.

Page 3 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023) Vol 4 No 2 (2022): Vol 4 No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2022): Vol 4 No 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)