cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 227 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa Muh. Wahyudin; Muh. Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.15757

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang pengimpelementasian pasal 30 ayat 1 dalam penangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial di kabupaten Gowa. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga adanya anak terlantar di kabupaten Gowa. 2) Bagaimana upaya Dinas Sosial kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara terhadap beberapa informan yang menyangkut masalah penanganan anak terlantar dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, karya tulisilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan adanya anak terlantar di kabupaten gowa ialah kemiskinan, keluarga yang bermasalah. Adapun upaya yang dilakukan ialah melakukan pendataan, melakukan pembinaan baik dalam panti maupun luar panti.
PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ramlah Ramlah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11428

Abstract

AbstrakPoligami yang terjadi di masyarakat Campalagian, tidak semua orang mengetahui dengan jelas, bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dengan secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari’at Islam). Poligami pun selalu memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan perempuan. Jenis penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, serta melalui informan (masyarakat Campalagian), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami dilakukan dengan secara diam-diam, adapun beberapa faktor sehingga beberapa masyarakat melakukan praktik poligami yaitu menghindari zina, karena berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Adapun praktik poligami menurut KUHPerdata poligami tidak sah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sedangkan menurut KHI poligami yang dilakukan sah menurut Agama karena terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, praktik poligami bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, bigitupun sebaliknya bagi orang orang-orang yang ingin berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan, dianjurkan jangan melakukan poligami, hingga akhirnya memenuhi syarat dan ketentuan berpoligami.Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami.AbstractPolygamy that occurs in the Campalagian community, not everyone knows clearly, how exactly the marriage of polygamy takes place legally (both the laws made by the state and according to Islamic sharia law). Polygamy always triggers strong reactions and becomes a troubling issue, especially among women. This type of research is qualitative with an Empirical Juridical approach, and through informants (Campalagian community), then the data collection methods used are interviews, observation, and documentation. Furthermore, based on data from existing interviews, the authors try to draw conclusions from facts that are specific to a more general conclusion. This research was conducted in Campalagian Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The results of this study indicate that the practice of polygamy is done secretly, as for several factors so that some people practice polygamy, namely avoiding adultery, because it is based on the sunnah of the Prophet. The practice of polygamy according to the civil code polygamy is invalid because it is not registered at the Office of Religious Affairs while according to compilation of Islamic law, polygamy is done legally according to religion because of the fulfillment of marriage conditions and harmony. Therefore, the practice of polygamy can only be carried out by people who meet the terms and conditions set, big and vice versa for people who want to polygamy but do not meet the requirements, it is recommended not to do polygamy, until finally fulfilling the terms and conditions of polygamy.Keywords: Islamic Law, Marriage, Polygamy
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA Laela Mutmainnah; Saleh Ridwan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.14429

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang ditetapkan sebagai narapidana. Dikarenakan seorang istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya seperti biasanya sebelum ditetapkan sebagai narapidana. Agar masyarakat tidak kebingungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka dibutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa sekaligus dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa. Jenis penelitian yang dignkan dalam skripsi ini adalah field research kualitatif deskriptif yaitu mlakukan wawancara langsung di LPP kelas II A Sungguminasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjalani hukuman dibatasi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di lapas. Kebijakan ini ialah diperbolehkannya bagi keluarga untuk berkunjung atau membesuk, disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diperoleh yaitu bagi masyarakat terkhusus keluarga dari para narapidana harus saling memahami apa yg menjadi hak dan kewajibannya supaya keharmonisan tetap terjaga.Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Narapidana.
Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar Herfina Herfina; Hasta Sukidi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16623

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat sehingga terwujudnya keluarga sakinah di Bintal Kodam XIV/Hasanuddi Makassar, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau bisa disebut Field Research Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan adalah syar’i dan yuridis formal dengan sumber data dari Bintal di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni: identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang diberikan kepada prajurit TNI AD di Kodam XIV/HASANUDDIN MAKASSAR sangat penting dan bermanfaat terkhusus bagi prajurit dan calon isterinya , bimbingan perkawinan ini diberikan dalam bentuk metode tanya jawab, ceramah, dan praktek. Kemudian menurut rohaniawan islam faktor faktor yang menjadi pendukun dan penghambat terwujudnya keluarga sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar yaitu: Agama, kesiapan mental, ekonomi, pemilihan pasangan, dan pergaulan.
PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019) Nur Qalbi Husain; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12966

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata  Kunci:  Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH Ahmad Assidik; A. Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11424

Abstract

AbstrakPerjanjian pra nikah (prenuptial agreement) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami-istri akan dibagi jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam analisis digunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Bahwa hasil analisa menunjukkan perjanjian pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaaati perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Terkhusus kepada calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Pra Nikah.AbstractPrenuptial agreement is an agreement made before the marriage is held and binds for both parties. This agreement regulates how the assets of a married couple will be divided, in case of divorce, the death of one of the spouses. This research will discuss how the implementation of this agreement is carried out and how its position in Islamic law and positive law. In the analysis used library research (library research) which is a study whose data in the form of theories, concepts of thought and ideas. The analysis shows that the prenuptial agreement was carried out in writing with the agreement of both parties. This has legal consequences which means the parties have entered into the agreement and may not violate this agreement. The parties must obey the agreement. As an agreement, if one of the parties violates (fails to promise), a claim can be made, either divorced or compensation. Therefore, the government is expected to make rules that specifically regulate marriage agreements so that they can be used nationally in Indonesia. Especially for prospective husband and wife before entering into a marriage agreement must understand the nature of the existence of the marriage agreement.Keywords: Islamic Law, Agreement, Pre-Marriage.
Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo) Ummul Khair Mukhlis; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16793

Abstract

Sengketa ekonomi syariah secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu di antara keduanya.Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tetap mengacu pada pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Serta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Apabila terjadi cidera janji yang dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidak mampuan nasabah dalam melanjutkan cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. Meskipun dalam hak tanggungan mempunyai kekuatan parate executie yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengekseskusi hak tanggungan akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, terkhususnya prinsip ta‟awun.
PERBANDINGAN KINERJA BNI SYARIAH SEBELUM DAN SETELAH PEMISAHAN (SPIN OFF) DARI BNI KONVENSIONAL (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG PETTARANI MAKASSAR) Rufinah Fathah; A. Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.13140

Abstract

 Penelitian ini membahas tentang bagaimana perbandingan kinerja BNI syariah sebelum dan setelah pemisahan dari BNI konvesional. adapun submasalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kinerja BNI Syariah cabang pettarani Makassar sebelum dan setelah pemisahan (spin off) dari BNI konvensional? (2) bagaimana komparasi kinerja BNI  syariah sebelum dan setelah pemisahan (spin off) dari BNI konvensional? hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebelum melakukan pemisahan (spin off) kinerjanya baik hanya saja lebih baik setelah melakukan pemisahan (spin off) karena sebelum melakukan pemisahan (spin off) induknya masih di BNI konvensional dan masalah biaya-biaya masih di kelola oleh BNI konvensional.perbandingan kinerja setelah melakukan pemisahan (spin off) lebih bagus dan lebih efektif menggunakan kinerja setelah melakukan pemisahan (spin off) karena masalah biaya-biaya sudah di kelola sendiri oleh BNI syariah, status BNI syariah sebelum melakukan pemisahan (spin off) dari BNI konvensional adalah masih berstatus badan usaha milik negara atau negeri dan setelah melakukan pemisahan (spin off) dari BNI konvensional BNI syariah sudah berstatus swasta.Kata Kunci: Perbandingan, Kinerja, BNI Syariah, BNI Konvensional, Pemisahan (Spin Off)
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B) Nurul Ainun Marfuah; Erlina Erlina
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.15798

Abstract

AbstrakSkripsi ini membahas tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama, selanjutnya pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Kabupaten Takalar, 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraianPenelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran bagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normative-yuridis dengan sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Takalar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: data (memilah milih data), reduksi data, editing data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama antara  pihak Penggugat dan Tergugat yaitu 40 : 60,  (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu membagi harta bersama dengan berlandasan dari rasa keadilan. Keywords: Harta Bersama, Pertimbangan, Pembagian. 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEKA RA NE’E DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA-NTB Syamsu Rizal; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11429

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tulisan ini menganalisa masalah Teka Ra Ne’e dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat Teka Ra Ne’e terdapat hal-hal yang positif diantaranya: tolong-menolong, gotong- royong, menjalin silaturrahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat Teka Ra Ne’e yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Hadits).Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that is a study in which the author conducts research directly with the object under study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub-District, Bima-NTB Regency in accordance with Islamic Law. This is because in the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the mudhorat. In the tradition of Teka Ra Ne'e there are positive things including: helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is expected to be a reference material and increase knowledge and understanding both for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders (al- Qur'an) and His Messenger (Hadith).Keywords: Custom, Islamic Law, Marriage.

Page 3 of 23 | Total Record : 227

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue