Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Enrekang Nikma Magfirah; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19721

AbstrakSaat ini perkembangan dunia pada bidang tehnologi dan informasi sangat mudah karena tehnologi saat ini semakin kesana semakin canggih. Manfaatnyapun telah dinikmati oleh sebagian masyarakat yang bergerak pada bisnis e-commerce. Dimana membeli suatu barang secara online memiliki banyak keuntungan, dan tiap pembelian barang secara online tentu akan memperoleh pilihan terkait penggunaan jasa pengiriman. Namun hampir semua expedisi menerapkan batas minimum pembulatan angka hasil penimbangan. Sehingga penulis ingin meninjau dari segi fiqh muamalah. Maka pokok permasalahan penelitian ini adalah TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN ANGKA HASIL PENIMBANGAN PAKET BARANG DI EXPEDISI J&T ENREKANG. Adapun ringkasan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Expedisi J&T Enrekang? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Expedisi J&T Express Enrekang? Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam perhitungan pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di expedisi J&T, terdapat 2 sistem perhitungan yakni: 1) perhitungan berdasarkan berat, 2) perhitungan berdasarkan volume, dimana perhitungan berdasarkan volume ini menggunakan rumus . Namun dalam transaksi yang dilakukan sebagian masyarakat pengguna jasa kirim mengandung unsur gharar ringan karena pihak J&T tidak transaparan dalam memberikan informasi mengenai pembulatan timbangan sedangkan dari segi fiqh muamalah termasuk akad telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Implikasi dari penelitian ini adalah karyawan J&T yang mengetahui system pembulatan hendaknya transparansi dalam penyajian terkait mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan kepada masyarakat pengguna jasa kirim, terutama pada perhitungan system volume, agar tidak terjadi kesalahpahaman.Kata Kunci: Pembulatan angka hasil timbangan, J&T, Fiqh MuamalahAbstract Currently the development of the world in the field of technology and information is very easy because the technology there is increasingly sophisticated. The benefits have also been enjoyed by some people who are involved in the e-commerce business. Where to buy an item online has many advantages, and every purchase of goods online will certainly get options related to the use of shipping services. However, almost all expeditions impose a minimum limit for rounding weighing results. So that the author wants to review in terms of muamalah fiqh. So that the main problem of this research is the REVIEW OF THE FIQH MUAMALAH TO THE WEIGHT PACKAGE PICTURES OF GOODS IN EXPEDISI J&T ENREKANG. The summary of the problems are:1) How is the mechanism for rounding the number of weighing packages of goods in J&T Enrekang Expedition? How about the fiqh muamalah review regarding the results of weighing packages of goods at the J&T Express Enrekang Expedition? The results of this study concluded that in calculating the results of the rounding of the goods weighing package on the J&T expedition there were 2 calculation systems, namely: 1) calculation based on weight, 2) calculation based on volume, where the calculation based on volume used the formula pxlxt / 6000. However, in transactions carried out by some people who use the sender's service contain a light gharar element because J&T is not transparent in providing information about the rounding of the scales, whereas in the case of fiqh muamalah includes the contract, in accordance with the terms and conditions. The implication of this research is that J&T employees who know the rounding system must be transparent in presenting the weighing result rounding mechanism to the public who use the service, especially in the calculation of the volume system, so that there is no misunderstanding.Keywords: Rounding off weighing results, J&T, Fiqh Muamalah

Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar Ruslan Ruslan; Qadir Gassing, H.T
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16278

AbstrakPenelitian ini membahas prinsip equality before the law yaitu menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat pengistimewaan dalam bidang peradilan. Bertitik tolak pada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili pada badan peradilan umum, yang dimana berbeda dengan yuridiksi Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Pengadilan Militer. Serta pengadilan militer merupakan badan peradilan yang memberikan keistimewaan kepada anggota militer. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di pengadilan militer III-16 Makassar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis dan Sosiologi dengan sumber data dari Peradilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak ada tindakan pengistimewaan prajurit militer yang melakukan tindak pidana dalam sistem pengadilan militer, dan tidak ada perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di pengadilan militer dengan pengadilan umum.Kata Kunci: Equality before the Law, Pengadilan Militer, Prajurit, Pidana.AbstractThis study discusses the principle of equality before the law, namely requiring that no citizen be privileged in the field of justice. Starting from the MPR Decree Number 7 of 2000 concerning the separation of the Indonesian National Army and the Indonesian National Police, which mandates that members of the military who commit general crimes be tried in a general judicial body, which is different from the jurisdiction of the Military Court Law Number 31 of 1997 which mandated that members of the military who committed general crimes be tried in a military court. As well as military courts are judicial bodies that give privileges to members of the military. This study examines how the application of the principle of equality before the law in the Military Court System in the military court III-16 Makassar, this research uses qualitative methods with the approach taken is juridical and sociological with data sources from the Military Court III-16 Makassar. Furthermore, the data collection methods used are interviews, observation, documentation and reference tracing. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study provides the results that there are no privileged acts of military servicemen who commit crimes in the military court system, and there is no difference in the handling of general criminal cases in military courts and general courts.Keywords: Equality before the law, Military Court, Soldiers, Criminal.

Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo Abdur Rahman Adi Saputera; Nadiva Abdillah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.18200

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan masyarakat kecamatan kota Selatan Gorontalo terhadap pernikahan usia muda serta implikasinya perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan pendekatan hukum sedangkan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakekatnya menurut hukum Islam pernikahan di usia muda dibolehkan selama memenuhi syarat akumulatif berupa kemampuan secara jasmani rohani dan finansial. Masyarakat kecamatan kota Selatan berpendapat bahwa pernikahan di usia muda ternyata membawa banyak implikasi positif seperti terhindar dari perbuatan zina dan lain sebagainya Namun demikian harus mengindahkan aturan dan norma yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pernikahan muda persektif hukum islam, dan pandangan Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat gambaran singkat mengenai latar belakang, permasalahan yang diangkat, mendeskripsikan penelitian yang digunakan, kesimpulan dari hasil pembahasan/penelitian, dan saran.This study aims to analyze the views of the people of the sub-district of the city of Selatan Gorontalo on young marriage and its implications from the perspective of Islamic law. This type of research is field research using a sociological normative approach and a legal approach, while the data collection techniques are observation interviews and documentation and then analyzed. The results showed that in essence, according to Islamic law marriage at a young age is permissible as long as it meets the accumulative requirements in the form of physical, spiritual and financial ability. The people of the southern city sub-districts argue that marriage at a young age actually brings many positive implications such as avoiding adultery and so on. However, they must heed the existing rules and norms. This study aims to analyze the implications of young marriage from the perspective of Islamic law, and the abstract view is written in Indonesian and English which contains a brief description of the background, the issues raised, describes the research used, the conclusions of the discussion / research results, and suggestions.

Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa) Nur Hidayah; Istiqamah Istiqamah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19752

AbstrakPokok masalah dari penelitian ini adalah Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengeta Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). Adapun sub masalahnya yaitu : 1) Bagaimana status kepemilikan tanah di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ditinjau dari segi Hukum Positif ?; 2) Bagaimana status kepemilikan tanah di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ditinjau dari segi Hukum Islam ? Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah yang ada di Desa Garing Kecamatan Tompobulu diakui kepemilikannya dalam hukum positif dan hukum Islam sebagaimana dalam PP No. 24 Tahun 1997 sehingga masyarakat berhak aats tanahnya. Bukti diakuinya kepemilikan masyarakat atas tanahnya dengan diberikan ganti kerugian atas tanah masyarakat yang termasuk dalam proyek pembangunan bendungan Karalloe. Adapun masyarakat yang menolak nilai ganti kerugian yang diberikan uangnya di Konsnyasi. Kata Kunci: Kepemilikan, TanahAbstractThe main problem in this research is the Analysis of Positive Law and Islamic Law on Land Ownership (Case Study of Land Ownership Dispute in Garing Village, Tompobulu District, Gowa Regency). The sub-problems are: 1) What is the status of land ownership in Garing Village, Tompobulu District, Gowa Regency according to the Positive Law? 2) What is the status of land ownership in Garing Village, Tompobulu District, Gowa Regency according to Islamic Law? The results of this study indicate that land ownership in Garing Village, Tompobulu District is recognized as ownership in positive law and Islamic law as in PP. 24 of 1997 so that the community has the right to their land. Proof of recognition of community ownership of their land by providing compensation for community land included in the Karalloe dam construction project. Meanwhile, people who refused the value of compensation were given money in Konsnyasi.Keywords: Ownership, Land.

Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-Qur'an di Kota Makassar Indah Nawir; Musyfika Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16552

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana keberadaan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur’an di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan yang bersumber dari kantor Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar dilakukan secara online dan offline. 2) pemberdayaan dana wakaf tunai dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat, sedangkan Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang hanya bertugas dalam penghimpunan dana wakaf tunai saja yang kemudian semua dana yang terkumpul di kirim di pusat untuk dikelola dan didistribusikan oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat ke 8 project Badan Wakaf Al-Qur’an untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kendala yang hadapi oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Makassar dalam Penghimpuanan dana wakaf yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf makam, wakaf tanah masjid dan wakaf benda tidak bergerak lainnya.Kata Kunci: Pemberdayaan, Wakaf Tunai, Al Quran.AbstractThis research examines the existence of cash waqf in Al-Qur’an waqf in the city of Makassar. The type of research used is the type of field research with the methods of data collection, observation, documentation and interviews of several parties concerned who are sourched from the brach office of the Al-Qur’an waqf Agency in Makassar. The results of this study indicate that: 1) the collection of cash waqf funds at the Makassar brach of the Al-Quran Waqf Agency is done online and offline. 2) The empowerment of cahs waqf funds is carried out at the central Al-Qur’an Waqf Agency, while the branch of the Al-Qur’an Waqf Agency is only in charge of fundraising cash waqf funds only then all the funds collected are sent to the central Al-Qur’an Waqf Agency to be managed and distributed by the Al-Qur’an Waqf Agency to eight projects of Al-Qur’an Waqf Agency to be distributed throughout Indonesia. The constraints faced by the Makassar branch of the Al-qur’an Agency in collecting cash waqf funds are the limited to waqf which is only limited understanding of society about waqf which is only limited to waqf for immovable objects such as waqf for graves, waqf land for mosques and waqf for other immovable objects. Keywords: Empowerment, Waqf Funds, Al Quran.

Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar Mir'ah Thania; Muhammad Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19451

AbstrakPokok permasalahan adalah Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Adapun sub masalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2) Bagaimana Proses Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan terbentuknya Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan dapat berguna untuk jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah PLN meringankan pembayaran listrik bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan-bantuan sosial seperti memberikan dana kepada masyarakat yang terkena covid, bantuan fasilitas sekolah, mesjid, panti asuhan serta dalam sektor perkebunan. Namun PLN tetap diberikan saran untuk selalu meningkatkan dan mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan mengoptimalkan kinerja fungsi tugas masing-masing didalam perusahaan dan Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan, PLN SulselrabarAbstractThe main problem of this investigation is the View of Islamic Law on the Implementation of Social and Environmental Responsibility in the State Electricity Company in the Regional Main Unit of South Sulawesi. The sub-problems are divided into three parts, namely: 1) How is the View of Islamic Law on the Application of Social and Environmental Responsibility 2) How is the Process of Implementing Social and Environmental Responsibility, 3) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Social and Environmental Responsibility in the Electric Company Parent State Unit for South Sulawesi Region. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of a field (field research) with the research approach used is Juridical-Normative. The results of this research are the formation of the Partnership and Community Development Program Responsibility (PKBL) and current corporate social responsibility can provide benefits to the community and can be used for a long period of time, one of which is PLN easing electricity payments for less fortunate people. , providing social assistance such as providing funds to people affected by Covid, assistance with school facilities, mosques, orphanages and in the plantation sector. However, PLN still provides advice to always improve and link the concept of sustainable development for the survival of the company and the community by always paying attention to and optimizing the performance of each company's task function and ensuring the availability and implementation of nature conservation programs including greening and efforts to develop the company's image in accordance with the Principles Good Corporate GovernanceKeywords : coorporate sosial responbility, governance

Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa) Al Wiah; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.20085

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap kawin hamil (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Gowa). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab kawin hamil karena siri’ di KUA kec. Pallangga kab. Gowa? 2.) bagaimana prosesi pelaksanaan kawin hamil di KUA kec. Pallangga ,Gowa? 3. Bagaimana pandangan islam terkait kawin hamil di KUA pallangga,Gowa. Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikaha kawin hamil karena siri’ pada masyarakat kecamatan palangga pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikaha kawin hamil karena siri’ pada masyarakat kecamatan palangga pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang, Prosesi ini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan prosesi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang tidak menginginkan prosesi ini namun karena faktor siri’ pernikahan ini tetap dilaksanakan, Prosesi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak keluarga dalam menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah guna untuk menutupi aib kelurga maka prosesi ini kemudian muncul.Kata kunci hukum islam, kawin hamil, KUA.AbstractThe main problem of this research is the Islamic law review on pregnant marriage (case study in KUA pallangga,district. Gowa)the sub problems are : 1.) what are the factors that cause a pregnant marriage due to siri’ in KUA palangga district Gowa 2) how is the process of the implementation or a pregnant marriage in KUA Pallangga district Gowa 3) what is the view related to pregnant marriage in KUA palangga district gowa. The result of this study indicate that the procession of a pregnant married marriage duo to siri’ in the pallangga sub-district community has been proven and has been going on from ancient times to the present. This prosession is a marriage carried out by the Makassar tribal community and its implementation can still be found in villages or acties that are still carrying out processions in the family, but there are also some families what do not want this processions but due to the siri’factor activity carried out by the family in marrying of their pregnant child out of wedlock in order to cover up the disgrace of the family, so this processions then appears. Keywords: Islamic law, pregnant marriage, KUA

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Hendrik Pantamar; Rahma Amir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17019

AbstrakMeskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur‟ān dan Hadis, namun praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia belum tentu sesuai ataupun belum tentu berjalan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada kehidupannnya. Masyarakat Desa Pattangnga mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurang atau sedikitnya tokoh agama yang memahami tentang hukum Islam. Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa pattangnga sangat tidak di perhatikan terkhusus fiqih muwaris.Jenis peneilitian ini yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Desa pattangnga sampai sekarang masih menggunakan atau mengikuti sistem hukum kewarisan yang dibawa oleh nenek moyang atau orang terdahulu yang sudah menjadi adat dengan berlandaskan sistem kekeluargaan. Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga adalah yang paling berhak menerima harta pewarisan ialah anak kandung dari si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Adat, dan Desa Pattangnga.AbstractAlthough the rules of inheritance in Islam are clear, the sources of inheritance law have also been written in the Qur'an and Hadith, but the inheritance practices that occur in Indonesian Muslim societies are not necessarily appropriate or not necessarily in accordance with the rules of Islamic inheritance law in their lives.the majority of the Pattangnga Village people are Muslim, but insights into religion or Islamic laws are very lacking, this is because there are less or at least religious figures who understand Islamic law . Studies related to Islamic law in Pattangnga Village are very neglected, especially fiqh muwaris.This type of research used is field research (field research). The data sources of this study are the primary data sources in the preparation of this thesis, namely religious and traditional leaders. Then, the approach used is the normative juridical approach and the syar'i approach. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Until now, Pattangnga village still uses or follows the legal system of inheritance brought by ancestors or previous people who have become customary based on the kinship system. In the inheritance distribution system in Pattangnga Village, the person entitled to receive inheritance property is the biological child of the heir who is the main heir.Keywords: Inheritance law, Customary Law, and Pattangnga Village.

Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar) Muhammad Izzad Dien Fadhlullah; Asni Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19452

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek Studi di Pengadilan Agama Makassar. Pokok masalah dirumuskan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan yakni: 1) Bagaimana cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Makassar ?. 2) Apa upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1) Cara pembayaran nafkah iddah bagi suami kepada istrinya yang tidak hadir dalam persidangan, yakni dengan cara pemohon menitipkan pembayarannya di Panitera pengganti yang bertugas menangani perkara tersebut. 2) Upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek, yakni majelis hakim mengharuskan pemohon terlebih dulu membayarkan nafkah iddah kepada termohon sebelum mengucapkan ikrar talak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Hakim, agar kiranya semua hakim di Pengadilan Agama membebankan kepada pemohon untuk melaksanakan kewajibannya dari akibat perceraian yang sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, khusus perkara cerai talak yang putusannya verstek. 2) Bagi masyarakat, akibat dari terjadinya perceraian suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Termohon agar kiranya hadir dalam persidangan supaya bisa memperjuangkan hak-haknya dari suaminya sebagai akibat dari cerai talak.Kata Kunci: pembayaran nafkah iddah, cerai talak, putusan verstek Abstract The main problem in this research is the implementation of Iddah's livelihood payment in divorce cases in the Verstek Study Decision at the Makassar Religious Court. The subject matter is formulated in several sub-problems or questions, namely: 1) How is the payment of iddah income for a husband who wants to divorce his wife who does not attend the trial at the Makassar Religious Court? 2) What were the efforts of the panel of judges in guaranteeing the payment of iddah's living in the divorce case in the verstek decision at the Makassar Religious Court? The results of this study indicate that. 1) The method of payment of iddah maintenance for a husband to his wife who is not present at the trial, namely by the applicant depositing the payment at the substitute Registrar who is in charge of handling the case. 2) The efforts of the panel of judges in guaranteeing the payment of iddah maintenance in the case of divorce talak in the verstek decision, namely the panel of judges requires the applicant to pay the iddah income to the respondent before making a pledge of divorce The implications of this research are: 1) For judges, that all judges in the Religious Courts charge the applicant to carry out their obligations as a result of the divorce in accordance with Article 149 of the Compilation of Islamic Law, especially in cases of divorce and divorce whose verdicts are versatile. 2) For society, as a result of divorce, the husband is obliged to provide iddah support to the wife and the wife has the right to get their rights as stated in Article 149 of the Compilation of Islamic Law. The Respondent should attend the trial so that he can fight for his rights from her husband as a result of divorce. Keywords: iddah income payment, divorce talak, verstek verdict

Penyaluran Zakat Infak Sedekah (ZIS) di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020) Muhammad Asri; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16123

AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Penelitian tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni Kepala Cabang dan Staf di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan Riset Kepustakaan yakni dengan cara membaca berbagai literatur dan hasil penelitian yang mempunyai referensi dengan masalah yang akan dibahas, dan Riset Lapangan yakni pengumpula data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian seperti: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua bentuk penyaluran yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri yaitu Bentuk Konsumtif dan Bentuk Produktif yang disalurkan melalaui beberapa program seperti: Program Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah, dan Perogram Ekonomi. Dalam upaya menarik minat muzakki dalam ber-Zakat Infak dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri, pengurus melakukan berbagai strategi, terutama melengkapi instrument-instrument baik dalam hal Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyaluran ZIS terutama dikota Makassar. Implikasi dari penelitian ini adalah berbagai bentuk dan program penyaluran ZIS tersebut perlu dikembangkan kearah yang lebih produktif dan moderen, serta perbaikan layanan di berbagai bidang kepada masyarakat sehingga meniciptakan trust atau keterbukaan informsi. Juga sebagai upaya penigkatan efesiensi dan efektivitas lembaga pengelola ZIS secara umum.Kata Kunci: Bentuk, Penyaluran, Infak, Sedekah, Zakat. Abstract The main problem of this research is What is the Form of Zakat Infaq Alms Distribution at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar? In qualitative research, the research approach used is normative. As for the data sources of this research, namely the Branch Heads and Staff at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Furthermore, the data method used is to conduct library research, namely by reading various literature and research results that refer to the problem to be discussed, and field research, namely collecting data which is carried out directly in the research location such as: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are two forms of distribution in LAZNAS Yatim Mandiri, namely Consumptive Forms and Productive Forms which are channeled through several programs such as: Education Programs, Health Programs, Humanitarian Programs, Da'wah Programs, and Economic Programs. In an effort to attract muzakki's interest in giving Zakat, Infaq and Alms at LAZNAS Yatim Mandiri, the management has carried out various strategies, especially equipped with good instruments in terms of collection, management and distribution of ZIS, especially in the city of Makassar. The implication of this research is that various forms and programs in the distribution of ZIS need to be developed in a more productive and modern direction, as well as improving services in various fields to the community (muzakki and donors) so as to create trust or information disclosure to the public. Also as an effort to improve, efficiency and supervision of ZIS management institutions in general. And there needs to be intense cooperation with the Government and similar institutions in the city of Makassar and even throughout Prov. South Sulawesi in an effort to increase and empower the existing potentia.Keywords: Form, Distribution, Donations, Alms, Zakat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurfaika Ishak

Contact Email nurfaika.ishak@gmail.com

Phone +6285292349495

Journal Mail Official qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA