Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN TATA CARA RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM PADA TOKOH MASYARAKAT DAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI Irwandi Irwandi; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.14841

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan tata cara rujuk menurut hukum islam pada tokoh masyarakat dan kantor urusan agama serta bagaimana pemahaman dan pengertahuan masyarakat terhadap rujuk di kecamatan Sinjai selatan kabupaten Sinjai, penelitian ini mengunakan metode penelitian kulaitatf dengan pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif dan syar’i, dengan sumber data dari kantor urusan agama dan tokoh masyarakat. selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan penelusuran referensi. kemudian tehnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: reduksi data, display data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. hasil peneltian tersebut menujukan bahwa penerapan tata cara rujuk yang ada dikantor urusan agama memilki perbedaan dengan dengan kompilasi hukum islam kemudian pemahaman dan pengetahuan masyarakat di kecamatan Sinjai selatan masih belum sepenuhnya memahami konsep rujuk. kemudian saran penulis bagi pihak kantor urusan agama agar kiranya melakukan penyuluhan agama baik itu disampaikan dalam bentuk sosialisasi, khotbah jumat dan ceramah agama agar konsep rujuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat.Kata Kunci: Tata Cara Rujuk, Hukum Islam, Kantor Urusan Agama

Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar Fahmi Putra Hidayat; Asni Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16648

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-court dalam penyeleaian perkara, hambatan serta efektifittas e-court di Pengadilan Agama Kota Makassar.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaittu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian.Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan e-court di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (web base), maupun jenis jaringan lainya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses e-court membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifias pelaksanaan persidangan menggunakan sistem e-court di pengadilan agama Kota Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.Kata Kunci: Efektifitas, e-court, Pengadilan Agama.

ANALISIS SYAR’I TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/ PN.Kka) Zulfikri Zulfikri; Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.13139

Abstrak Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi . Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dengan pendekatan penelitian adalah undang-undang dan historis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah. Implikasi penelitian adalah Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum. AbstractVarious problems that arise regarding land indicate that the mastery, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes. Therefore, efforts are needed to prevent, handle and resolve conflicts with consideration from all aspects, both legal and non-legal aspects. Otherwise, land disputes will continue with a very high level of complexity. This is because the escalation of land disputes in Indonesia is increasing every year. This research method is a qualitative approach by producing descriptive data, with the research approach being statutory and historical. The research data source was an interview with a Judge in the IB Class Kolaka District Court. The result of this study is the consideration of a Kolaka District Court judge who stated in the verzet verdict dictum, rejected the plaintiff's original challenged case entirely and overturned the verdict number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Kka, a consideration which was not considered perfectly because there were several impartial legal considerations. The implication of the research is that in making a legal consideration that will be outlined in the dictum of the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.Keywords: Analysis, Dispute, Legal Consideration

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-‘URS) DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Heradani Heradani; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11425

AbstrakPerkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan budaya. Untuk memperoleh data maka digunakan metode pengumpulan data, yaitu library research dan field research yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah: Faktor gengsi, yaitu faktor yang dimana masyarakat Bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan; untuk menyenangkan hati para tamu undangan, para penonton, para mempelai; dan untuk publikasi pernikahan. Dalam padangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengadung unsur kekejian atau tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Bontomarannu, jika ingin menyelenggarakan Walimah tidak perlu mengejar gengsi, apalagi sampai berhutang. Kepada seluruh umat muslim khususnya yang hendak mengadakan suatu Walimah, alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, jangan mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterima.Kata Kunci: Hiburan, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is sunnatullah, the natural law in the world. What is the view of Islamic law on entertainment traditions in marriage parties and its influencing factors. This research includes field research or qualitative field research with a qualitative research approach using the syar'i approach and culture. To obtain data, the data collection methods are used, namely library research and field research namely observation, interviews, and documentation. Then the data obtained is then analyzed and concluded. The results showed that the factors causing entertainment in a marriage party were: Prestige factor, which is a factor in which the Bontomarannu people are willing to owe for entertainment; to please the invited guests, the audience, the bride and groom; and for marriage publications. In the view of Islamic law about entertainment at a wedding party is permissible, while not containing elements of atrocity or does not violate Islamic law. Therefore, to the entire Bontomarannu community, if you want to hold wedding, you don't need to pursue prestige, or even go into debt. To all Muslims, especially those who want to hold a wedding, it would be nice if they hold a recitation because of the great merit to be received, do not hold entertainment that causes immorality because it will bring sin/ wickedness.Keywords: Entertainment, Islamic Law, Marriage.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Sahruni Bahar; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16916

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pokok permasalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana sistem Mappakatenni Galung di kalangan masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?, 2). Bagaimana implikasi penerepan sistem Mappakatenni Galung ditinjau dari perspektif hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang?. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (field Research kualitatif deskriptif) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung (wawancara) di masyarakat Kelurahan Lalebata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata ada tiga bentuk yang pertama pemanfaatan barang gadai oleh pihak rahin dengan adanya bagi hasil atau bagi dua hasil pemanfaatan kepada pihak murtahin, dan yang kedua pemanfaatan oleh pihak murtahin dimana hasil pemanfaatan diambil seluruhnya oleh murtahin dan atau pihak murtahin menyuruh pihak lain untuk menggarap kemudian hasil pemanfaatan dibagi dua kepada pihak lain tersebut. Sedangkan menurut para ulama Hanafiah yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu pihak murtahin karena berada pada kekuasaan murtahin, sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Malik yang berhak adalah pihak rahin, dan Hanbali mempersamakan barang yang dijadikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi. Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1). Pelaksanaan Mappakatenni Galung ini diharap tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam, dimana pelaksanaan Mappakatenni Galung telah dilakukan dari dahulu oleh masyarakat Kelurahan Lalebata dengan adanya Mappakatenni Galung tersebut mampu menjalin silaturahmi serta mampu membantu untuk saling tolong menolong dikalangan masyarakat dan sepanjang tidak menimbulkan konflik. Kepada para masyarakat khususnya petani di kelurahan Lalebata agar lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan Mappakatenni Galung. 2). Kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat tetap mampu menerapkan sistem Mappakatenni Galung tersebut sesuai aturan yang berlaku.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPAN TRADISI ANRONG BUNTING DALAM UPACARA PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec.Pallangga Kab.Gowa) Nursalam Salam; Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.13192

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi anrong bunting dalam upacara pernikahan. Adapun submasalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosesi adat anrong bunting dalam upacara pernikahan? (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap prosesi adat anrong bunting dalam upacara pernikahan?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan yang digunakan adalah normatif dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosesi adat anrong bunting terdiri dari mulai dari perlengkapan yang disediakan untuk melaksanakan prosesi adat anrong bunting, kedua mempelai duduk memangku kelapa dan memegang beras,dan mengikuti proses sampai selesai. Adapun tinjauan hukum islam dalam tradisi adat anrong bunting ini yang melakukan cukur alis, dilihat dari segi kecantikan lebih baik, bagus dan terlihat cantik apabila alis di cukur karena lebih kelihatan aura pengantin baru yang sudah menikah sedangkan di dalam islam menggunting bulu alis atau merapikannya dengan mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita hukumnya haram, karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengikuti setan yang selalu memperdaya manusia supaya mengubah ciptaan Allah.Kata Kunci: Pernikahan, Anrong Bunting, Hukum Islam

Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Irvan Tahrir; Darussalam Darussalam
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17021

AbstrakJurnal ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam kewarisan di Kecamatan Rongkong. Mana’ Simanai merupakan adat masyarakat rongkong dalam membagikan harta warisan. Mana’ Simanai adalah adat yang di anut masyarakat rongkong secara turun temurun, Mana’ Simanai ini berasal dari bahasa rongkong yang berarti harta di gantikan dengan harta, Adat Mana’ Simanai ini di gunakan masyarakat rongkong dalam menyelesaikan hubungan Hukum yang di timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputuan/ketetapan Hukum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu di perlukan pengetahuan Hukum yang memadai terutama hukum kewarisan islam. Pengetahuan Hukum pun tidak dapat di abaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran Hukum. Oleh karna itu manusia perlu mempelajari sejarah sosial Hukum pablik maupun Hukum privat terutama sejarah sosial Hukum islam di Indonesia dan khususnya Hukum kewarisan Islam.Kata Kunci: Islam, Adat, Luwu Utara.AbstractThis journal explains the view of Islamic Law on Adat Mana 'Simanai in inheritance in Rongkong District. Mana 'Simanai is the custom of the rongkong community in distributing inheritance. Where 'Simanai is a custom that has been adopted by the rongkong community from generation to generation, Mana' Simanai comes from the language of rongkong which means property is replaced with property, Mana 'Simanai custom is used by the rongkong community in completing legal relationships that arise relating to property someone who died with family members he left behind. Indonesian inheritance law is still pluralistic because currently there are three systems of inheritance law, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil law inheritance law. In particular, customary inheritance law covers all the principles, norms of decision / legal stipulation related to the process of formulating and controlling property (material) and property (non-material) from one generation to the next. Therefore, it requires adequate legal knowledge, especially Islamic inheritance law. Legal knowledge cannot be ignored, because there are frequent cases of acts or violations of the Law. Therefore, humans need to study the social history of public law and private law, especially the social history of Islamic law in Indonesia and in particular Islamic inheritance law.Keywords: Islam, Customary Law, North Luwu..

Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Andi Husnul Amalia; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19594

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana budaya praktik mappacci dalam perkawinan di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait budaya mappacci di kalangan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo?Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi budaya mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pelaksanaannya tetap dipertahankan dan dipelihara karena tergolong sebagai adat (kebiasaan) yang dianggap baik pada rangkaian upacara perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan juga dalam setiap pelaksanannya tidak menentang Hukum Islam. Oleh karena itu, budaya ini dibolehkan dan tetap dilestarikan dan dilakukan sebagai budaya daerah pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa perbedaan dari segi tata cara pelaksanannya sesuai dengan kedudukan status sosial masyarakat itu sendiri baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya masyarakat Bugis tidak terjerumus terhadap hal-hal yang akan merusak identitas bersama serta kerukunan yang sudah tertanam sejak dulu. 2) Masyarakat hendaknya mempertahankan, melestarikan serta memelihara adat istiadat tersebut. 3) Hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi perkawinan adalah pakaian calon mempelai wanita untuk tetap menutup aurat, dan tidak tipis. Dengan tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat Islam.Kata Kunci : Mappaci, hukum islam, kab wajo AbstractThe main problem of this research is the Review of Islamic Law on Mappacci Culture in the Community of Bola District, Wajo Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the culture of mappacci practice in marriage in Bola District, Wajo Regency? 2) What is the perspective of Islamic law related to the mappacci culture in Bola Subdistrict, Wajo Regency? The results of this study indicate that the implementation of the mappacci cultural tradition in Bola Subdistrict, Wajo Regency, is maintained and maintained because it is considered a good custom in a series of community wedding ceremonies in Bola Subdistrict, Wajo Regency and also in every implementation it does not oppose Islamic Law. Therefore, this culture is allowed and continues to be preserved and carried out as a regional culture in a series of community wedding ceremonies in Bola District, Wajo Regency. There are some differences in terms of the implementation procedure according to the social status of the community itself, both from the aristocratic class and the common people.The implications of this research are: 1) The Bugis community should not fall into things that will destroy the common identity and harmony that has been embedded for a long time. 2) The community should maintain, preserve and maintain these customs. 3) Things that need to be perfected in the marriage procession are the clothes of the prospective bride to keep their genitals closed, and not thin. By continuing to wear traditional clothes that are perfected, so that they are in line with Islamic law.Keywords: Mappaci, Islamic law, Wajo District.

Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam) Rizki Ainun Ridwan; Nurnaningsih Nurnaningsih
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16249

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana perspektif hukum islam terhadap masalah adat pernikahan mappasikarawa yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syar’i, pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah dengan data yang bersumber dari Tokoh adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran yang berkaitan dengan perspektif hukum islam mengenai adat pernikahan mappasikarawa yang ada di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengolahan data meliputi: identifikasi data dan verifikasi data atau kesimpulan terhadap data dari lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosesi adat mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sah dalam hal pelaksanaannya menurut perspektif hukum islam karena dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Serta tidak ada pula dalil yang mengatakan bahwa prosesi adat pernikahan mappasikarawa ini dilarang hanya saja masih terdapat salah satu prosesi dalam adat mappasikarawa ini yang perlu direvitalisasi karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut perspektif hukum islam.Kata Kunci: Adat, Mappasikarawa, Pernikahan, Hukum islam.AbstractThis research examines how islamic law perspectives on the customary issue of marriage mappasikarawa that exists in Sanrego Village Kahu District Bone District, as for this study is included in the field research. This research uses methods with approaches that are done is shar'i approach, anthropological approach and historical approach with data sourced from indigenous figures, religious figures and community leaders in Sanrego Village Kahu District Bone District. Furthermore, the method of data collection conducted is interviews, observations, documentation and searches related to the perspective of Islamic law on the customs of marriage mappasikarawa that exist in the village of Sanrego Kahu District Bone Regency. Then the techniques used in data processing include: data identification and data verification or conclusion to data from the field. The results of the study is showed that the traditional procession of mappasikarawa in Sanrego Village kahu district bone district is valid in terms of its implementation according to islamic law perspective because it is done after the marriage agreement is implemented. And there is no evidence to say that the traditional procession of marriage is forbidden only there is still one procession in this mappasikarawa custom that needs to be revitalized because it is not in accordance with islamic law.Keywords: Customs, Mappasikarawa, Marriage, Islamic law.

Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar Wahyuddin Nasir; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17043

AbstrakPenelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur dirPengadilan MilitermIII-16tMakassar” yang dikhususkan untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedural penyelesaian tindak asusila di pengadilan Militer III Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok penelitian yakni proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan teologi normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik observasi data (studi lapangan) yang dimuat dalamnputusang PengadilaniMiliter III-16iMakassar terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur yang menguraikan proses penanganan perkara secara sistematis melalui proses peradilan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Maka dari itu, penelitian ini mendapati suatu hasil dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar diuraikan pertama, Gambaran proses penyelesaian tindakupidanasasusilah dimpengadilan militermIII-16zMakassar, kedua, Gambaran umum dampak dari tindak pidana asusila yang di lakukan prajurit TNI di pengadilan militer III-16 Makassar, ketiga,’Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses penyelesaian rtindak pidanai asusila di;pengadilan militer ;III-16 Makassar.Kata Kunci: Prajurit TNI, Pengadilan Militer, Pidana.AbstractThis research is an attempt to make observations related to "Settlement of the Crime of Indonesian Military Soldiers Against Minors at Military Court III-16 Makassar" which is devoted to knowing several procedural sequences for settling immoral acts in Makassar Military III court. This type of research is field research (Descriptive Qualitative Field Research), which is research conducted by tracing some factual data about the problem which is the subject of research, namely the process of resolving criminal acts of indecency of TNI soldiers against underage children in Makassar Military III-16 Court. Furthermore, the approach in this research is the normative syar'i theological approach. The data collection method used is the data observation technique (field study) which is contained in the decision of the Military Court III-16 Makassar on the Settlement of TNI Soldiers' Immoral Crimes against Children Underage which describes the systematic case handling process through the judicial process and the provisions of applicable regulations. Researchers also took literature as secondary data. Therefore, this research finds a result in the settlement process of TNI Soldier's Immoral Crime Against Minors at Military Court III-16 Makassar is described first, the description of the process of solving criminal acts of assassination in military court III-16 Makassar, second, general description of the impact of immoral crimes committed by TNI soldiers at military court III-16 Makassar, third, Overview of Islamic law review in the process of settling immoral crimes in military court III-16 Makassar.Keywords: TNI Soldier, Military Court, Criminal.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurfaika Ishak

Contact Email nurfaika.ishak@gmail.com

Phone +6285292349495

Journal Mail Official qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA