Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA Laela Mutmainnah; Saleh Ridwan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.14429

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang ditetapkan sebagai narapidana. Dikarenakan seorang istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya seperti biasanya sebelum ditetapkan sebagai narapidana. Agar masyarakat tidak kebingungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka dibutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa sekaligus dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa. Jenis penelitian yang dignkan dalam skripsi ini adalah field research kualitatif deskriptif yaitu mlakukan wawancara langsung di LPP kelas II A Sungguminasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjalani hukuman dibatasi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di lapas. Kebijakan ini ialah diperbolehkannya bagi keluarga untuk berkunjung atau membesuk, disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diperoleh yaitu bagi masyarakat terkhusus keluarga dari para narapidana harus saling memahami apa yg menjadi hak dan kewajibannya supaya keharmonisan tetap terjaga.Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Narapidana.
PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA KEPADA ISTRI DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHARMONISAN KELUARGA Hasri Hasri; Saleh Ridwan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.19336

Abstract

AbstrakDalam konsep perkawinan yang sesuai dengan tuntunan syar’i sudah seharusnya suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada isteri dengan sepenuh hati, berupa pelayanan yang baik dan tutur kata yang lembut dan juga memenuhi nafkah baik lahir maupun batin. Akan tetapi, tidak semua ikatan suci ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena ada faktor yang menghalangi suami tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun faktor tersebut yaitu suami seorang narapidana dan mendekam di dalam penjara sehingga pemenuhan nafkah batin terkendala dan tidak terpenuhi.Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang isteri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Dengan menggunakan metode penellitian lapangan (field research), penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek ataupun suatu sistem pemikiran untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di Lapas kelas 1 Makassar berupa pemenuhan nafkah batin secara psikologis yaitu menelpon keluarga, bertatap muka saat isteri berkunjungdan saling memberi kabar lewat SMS, karena memang tidak tersedianya fasilitas ruang khusus(bilik asmara) untuk menyalurkan hasrat pemenuhan nafkah batin (seksual). Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin yang selama ini dilakukan oleh para narapidana yang berada di Lapas kelas 1 Makassar yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubunan biologis. melainkan secara psikologis, yang mereka anggap bahwa dengan pemenuhan nafkah batin secara psikologis juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.Kata Kunci: hak suami dan istri, lapas Kelas 1 MakassarAbstractIn the concept of marriage that is in accordance with the syar'i guidance, the husband should wholeheartedly give love and affection to his wife, in the form of good service and gentle speech and also fulfill both physical and mental livelihoods. However, not all of these sacred bonds go as expected because there are factors that prevent the husband from being able to provide physical and mental support. As for these factors, namely the husband of a prisoner and incarcerated in prison so that the fulfillment of his inner livelihood is constrained and not fulfilled. The research question in this thesis is how to fulfill the inner livelihood of a wife if the husband is a prisoner who is undergoing a prison term and what is the implication for family harmony. By using field research methods, the writer also uses descriptive analysis method, which is a method that examines a group of people, an object or a system of thought to make descriptions, descriptions systematically factual and accurate. The results of the study found that the fulfillment of the inner income carried out by prisoners in Class 1 Makassar in the form of psychological fulfillment, namely calling the family, meeting face to face when the wife visits and giving news to each other via SMS, because there is no special room facilities (love room) to channel the desire. fulfillment of inner (sexual) livelihood. Based on the explanation above, it can be concluded that the fulfillment of the inner livelihood that has been carried out by the prisoners who are in Class 1 Makassar prison is the fulfillment of the inner livelihood apart from being biologically related. but psychologically, they think that psychologically fulfilling one's inner livelihood is also very influential on household harmony.Keywords: husband and wife rights, Class 1 Makassar prison 
Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah Firdaus Firdaus; Saleh Ridwan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.21333

Abstract

The subject of this research is the obligation to provide for the husband of the convicted husband. Nafkah is an obligation that must be carried out by a husband to his wife in a material form, because the word nafkah itself has a material connotation. Meanwhile, obligations in non-material forms, such as satisfying a wife's sexual desires, are not included in the definition of a living, even though they are carried out by the husband to his wife. This research aims to find out how the obligation to support the husband who is convicted. The stipulation on the amount of income of the convicted husband, takes into account the rich and poor conditions of the husband. Each husband of the convicted person provided a living based on his ability. If the husband who is convicted is a capable person, the income he has to give to his wife is in accordance with his abilities, namely as much as possible to provide the best living for his wife, but still within the level of his ability. And for prisoners who are unable or have a difficult economic life, the minimum income limit for their wives is as much as a person's body cannot stand upright if he is fed less than that.Keywords: Obligations; Living; Husband; Convict
URGENSI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU DALAM MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI ARAH KIBLAT Tasliyah Erlina; Saleh Ridwan; Kurniati
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 3 No 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v3i2.22912

Abstract

This study examines the role of the government in this case the Ministry of Religion of Barru Regency in overcoming problems related to religious affairs, one of which is the difference in the direction of Qibla in the community. Qibla direction is very important to know because it greatly affects the quality of worship (acceptance of prayer or not) that is done. In determining the Qibla direction, various methods are used, including using a istiwaini, compass, Qibla arc, and Qibla tracker. This research is classified as field research, with a normative (syar'i) and juridical theological research approach where the data that is considered relevant in the object of this research is studied in depth and then poured into a discussion in accordance with the existing problems, including those related to its existence in determining the Qibla direction and the implementation process in measuring the Qibla direction. Keywords: Ministry of Religion, Qibla Direction and Method
Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, dan Keindonesiaan Saleh Ridwan; HM. Kafrawi, Try Sa’adurrahman; Rahmatiah
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.327

Abstract

Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui Perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Perempuan dianugrahkan dengan status keperempuanannya yang membedakannya dengan lelaki. Ciri khas perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran dalam me ndidik anak merupakan kelebihan perempuan. Artikel ini membahas tentang fiqh perempuan dalam beberapa konsep makna. Pertama, fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Kedua, fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqh perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas. Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukum syarah’ dan dalil naqli maupu naqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan fiqh ijtihādiy. Oleh karena itu, tidak diherankan jika dalam memahami suatu objek hukum, hasil pemahaman (fiqh) yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman (fiqh) yang diperoleh mujtahid lainnya.
DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR: (Perspektif Maqashid As-Syariah Imam Al-Syatibi) Saleh Ridwan; Nur Ahmad
ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 12 No. 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/ist.v12i2.3203

Abstract

This study aims to investigate the dynamics of judges' considerations in determining marriage dispensation at the Makassar Religious Court from the perspective of Maqashid As-Syariah according to Imam Al-Syatibi, focusing on the principles of dharuriyyat, tahsiniyat, and hajjiyat. The research method used is descriptive analytical with a juridical, normative, and sharia approach, and combines field research and library research. Data were collected through interviews with judges and documentation of related decisions. The data analysis technique used is qualitative analysis, which involves grouping and interpreting data according to the principles of Maqashid Syariah. The results of the study indicate that the considerations taken by judges are based on the aim of maintaining the welfare of children, such as moral protection and long-term welfare in line with maqashid sharia. The uniqueness of this study lies in the application of Imam Al-Syatibi's maqashid theory in analyzing judges' considerations after the enactment of Law No. 16 of 2019 concerning marriage, especially regarding marriage dispensation as a solution to address guardians' concerns about children amidst today's free association. This study recommends strengthening judges' understanding of the maqashid sharia in marriage dispensation to be more consistent in achieving the community's welfare. In addition, policy reform is needed to tighten dispensation granting by considering adolescents' social and moral development. Overall, this study can provide insight to improve the quality of court decisions in cases of marriage dispensation by the maqashid sharia
Larangan Menimbun Harta Herlina; Misbahuddin; Saleh Ridwan
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1349

Abstract

Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya persamaan, kesempatan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Salah satu praktik yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah penimbunan harta (ihtikar), yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan penderitaan masyarakat. Penimbunan barang menghalangi peredaran barang dan menyebabkan kelangkaan yang merugikan masyarakat, sementara seharusnya harta digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian. Investasi dalam pandangan Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyiapkan bekal di akhirat. Investasi syariah mengharuskan keadilan dalam transaksi dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat. Dalam investasi syariah, tidak ada ruang untuk praktik yang merugikan, seperti riba, spekulasi, atau kegiatan ekonomi yang haram. Dengan mengelola kekayaan secara bijaksana, umat Islam dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat sosial dan spiritual.
METODE SAD/FATH AZ ZARIAH DALAM PEMAHAMAN HUKUM ISLAM Andi Takdir Djufri; Abdul Halim Talli; Saleh Ridwan
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58777

Abstract

Abstrak: Tulisan ini membahas metode Sad/Fath Az-Zariah dalam pemahaman hukum Islam yang berperan penting dalam penerapan Ushul Fiqh untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer. Sad Az-Zariah bertujuan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan, sementara Fath Az-Zariah membuka jalan untuk kemaslahatan dengan mendukung perbuatan yang membawa kebaikan. Penelitian ini menyelidiki keduanya dalam konteks perdebatan mazhab klasik, seperti Mazhab Maliki dan Hanbali yang menerima penuh, serta Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih selektif. Perbandingan dengan metode ijtihad lain, seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah, menunjukkan peran Sad/Fath Az-Zariah dalam melindungi Maqashid Syariah—memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan kedua metode ini dalam isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan sosial, menunjukkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Ke depannya, disarankan untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penerapan metode ini untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kata Kunci: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad   Abstract: This article discusses the Sad/Fath Az-Zariah method in understanding Islamic law which plays an important role in the application of Ushul Fiqh to overcome contemporary problems. Sad Az-Zariah aims to close paths that can lead to damage, while Fath Az-Zariah opens paths for benefit by supporting actions that bring goodness. This research investigates both in the context of debates between classical schools of thought, such as the Maliki and Hanbali schools which fully accept them, as well as the more selective Hanafi and Shafi'i schools. Comparison with other ijtihad methods, such as Qiyas, Istihsan, and Maslahah Murlahah, shows the role of Sad/Fath Az-Zariah in protecting Maqashid Syariah—protecting religion, soul, mind, descendants, and property. The application of these two methods to contemporary issues, such as sharia economics, health and social affairs, shows the relevance and flexibility of Islamic law in facing the challenges of the times. In the future, it is recommended to encourage cross-disciplinary collaboration in the application of this method to produce fatwas that are more comprehensive and acceptable to the wider community. Keywords: ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Usul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad
Perceraian Akibat Gangguan Psikologis Perspektif Maqa>sid Syari’ah (Telaah Putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj) Sakina; M. Thahir Maloko; Saleh Ridwan; Siti Aisyah; Asni
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.420

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah mengetahui perceraian akibat gangguan psikologis perspektif Maqa>s|id Syari|’ah (telaah putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selain data yang diperoleh dari lapangan diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku dan artikel-artikel ilmiah yang membahas mengenai penelitian ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengadilan Agama Majene melalui Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj memutuskan perceraian dengan talak satu ba’in sughra atas dasar gangguan psikologis (temperamental) yang dialami suami. 2) Menurut pandangan Hakim, perceraian ini disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga akibat gangguan psikologis tergugat yang memiliki sifat temperamental. 3)Perceraian tersebut sejalan dengan prinsip Maqa>s|id Syari|’ah karena kondisi rumah tangga yang ada mengancam pemeliharaan lima unsur pokok.
Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros Khaerul Rasyidi; Misbahuddin; Saleh Ridwan
Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol. 16 No. 1 (2024): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v16i1.1288

Abstract

This research aims to explore productive waqf on community economic growth in Maros Regency. This type of research is qualitative with a case study approach. The scientific approach used is shar'i-juridical. The informants in this research are the Ministry of Religious Affairs of Maros Regency and the Maros community itself. The techniques used in collecting data are observation, interview, and documentation. Data were processed through stages such as reduction, display, and verification. The results of the research show that: 1) The productive waqf empowerment system in Maros Regency will be effective if public legal awareness regarding the implementation of productive waqf is considered an awareness of the legal subject as a whole. Waqf management requires adequate human resources, so as to produce good quality work, professionalism, and responsibility in carrying out their duties to help the community's economy. 2) Productive waqf empowerment in Maros Regency is influenced by management effectiveness, appropriate asset selection, partnership cooperation, human resource development, wise financial management, and understanding of waqf principles. 3) The strategy to increase the legal awareness of the Maros community towards productive waqf management is through counseling or seminars, cooperation with religious institutions, provision of educational materials, practical training, and collaboration with the government and financial institutions.