Jurnal Revolusi Indonesia
Jurnal Revolusi Indonesia (JRI) is a national scale journal covering social science studies. This journal focuses on community service, public administration, social influence, institutional, local government systems, public health, etc. Jurnal Revolusi Indonesia (JRI) will be issued regularly twelve times a year. The main audience are academics, students, practitioners and other interested people in the Social field.
Articles
158 Documents
<![CDATA[Pengaruh Kompetensi Penyuluh Pertanian terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani ]]>
<![CDATA[Sisca Wulandari Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 12 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i12.214
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalis besaran pengaruh kompetensi penyuluh terhadap efektivitas pelaksanan program Kartu Tani di Desa Barumekar. Penelitian merupakan eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan 70 responden, di analisis dengan analisis jalur, sehingga diketahui besaran kontribusi dari tiap dimensi kompetensi penyuluh pertanian terhadap efektivitas program kartu tani. Hasil penelitian diperoleh data bahwa kompetensi efektivitas pelaksanaan program kartu tani dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kompetensi penyuluh pertanian secara bersama-sama dengan kontribusi sebesar 47,84%. Dimensi kompetensi penyuluh pertanian yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap efektivitas pelaksanaan program kartu tani adalah dimensi sikap (30,51%), pengaruh kedua terbesar dari dimensi kompetensi penyuluh pertanian terhadap efektivitas program kartu tani adalah pada dimensi keterampilan (13,74%)..]]>
<![CDATA[Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Program Sembako di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Rifqi Alawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 12 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i12.215
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari temuan awal penulis dengan hasil produksi padi petani yang sudah menggunakan Kartu Tani dengan yang belum menggunakan Kartu Tani tidak ada perbedaan yang signifikan, dan jika dilihat dari hasil produksi padi desa Barumekar pada tahun 2020 hanya mencapai 28.765 ton, artinya terdapat penurunan hasil produksi padi jika dibandingkan dengan hasil produksi pada tahun sebelumnya, artinya pelaksanaan program Kartu Tani di Desa Barumekar Kecamatan Parung Ponteng Kabupaten Tasikmalaya belumlah efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis besaran pengaruh kompetensi penyuluh terhadap efektivitas pelaksanan program Kartu Tani di Desa Barumekar. Penelitian merupakan eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan 70 responden, di analisis dengan analisis jalur, sehingga diketahui besaran kontribusi dari tiap dimensi kompetensi penyuluh pertanian terhadap efektivitas program kartu tani. Hasil penelitian diperoleh data bahwa kompetensi efektivitas pelaksanaan program kartu tani dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kompetensi penyuluh pertanian secara bersama-sama dengan kontribusi sebesar 47,84%. Dimensi kompetensi penyuluh pertanian yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap efektivitas pelaksanaan program kartu tani adalah dimensi sikap (30,51%), pengaruh kedua terbesar dari dimensi kompetensi penyuluh pertanian terhadap efektivitas program kartu tani adalah pada dimensi keterampilan (13,74%).]]>
<![CDATA[Analisa Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 12 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i12.216
<![CDATA[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang disusun setiap tahun, SAKIP adalah instrumen yang digunakan pemerintah dalam penilaian kinerja pemerintah yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penerapan SAKIP dianggap tepat apabila telah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta no. 10 tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif, dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa SAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlakuk.]]>
<![CDATA[Pendidikan Multi Kultural Perspektif Al-Quran ]]>
<![CDATA[Ahmad Husni Hamim]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i1.217
<![CDATA[Pendidikan multikultural adalah upaya memberikan pemahaman kesepemahaman kepada peserta didik antar satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok yang lain untuk memahami dengan baik dan benar arti keragaman horizontal dan keragaman vertikal, multikultural memiliki nilai Hak Asasi Manusia dan demokrasi, pengurangan prasangka dan berpikir positif (positif thinking), nilai toleransi, saling percaya (mutual trust), nilai inklusivisme dan pluralisme, nilai equalitas (kesetaraan) dan justice (keadilan), dan nilai kesetaraan gender. Nilai-nilai pendidikan multikultural disampaikan dengan domain pengetahuan peserta didik yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Oleh karena itu betapa pentingnya pemahaman pendidikan multikultural bagi siswa. Penanaman pendidikan multikultural yang benar akan menghasilkan generasi yang kreatif, inovatif, serta generasi yang berkarakter, berintegritas dan menjunjung tinggi toleransi.]]>
<![CDATA[Eksistensi Tipologi Pondasi Permukiman Pesisir Suku Bajo di Desa Bajoe Kecamatan Soropia Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Ahsan Hidayat Setiadi]]>;
<![CDATA[Lisa Dwi Wulandari]]>;
<![CDATA[Damayanti Asikin]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i1.218
<![CDATA[Permukiman pesisir suku Bajo di desa Bajoe kecamatan Soropia memiliki ragam tipe arsitektur yang bernaung diatas perariran hingga area daratan. adanya transformasi hunian dengan orientasi darat mengakibatkan perubahan pola berhuni tersebut yang berdampak pada tipologi arsitektur rumah adat Bajo. transformasi rumah yang beragam tentu berdampak pada komponen fisik bangunan seperti pondasi. pondasi merupakan bagian dari pembahasan bentuk tipologi secara mikro yang beragam yang terjadi akibat transformasi hunian dari berbagai integrasi fungsi hunian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus mengetahui tipologi pondasi yang terdapat pada area permukiman pesisir suku Bajo, lingkup pembahasan terkait karakter fisik kawasan permukiman pesisir ini tentunya dapat dilihat melalui skala mikro. Melalui penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskripti dengan pendekatan tipologi ini diharapkan mampu untuk mengetahui ragam tipologi pada permukiman pesisir suku Bajo di desa Bajo kecamatan Soropia sulawesi tenggara.]]>
<![CDATA[Konsep dan Implementasi Pikir dan Zikir Pada Majelis Taklim Ar-Rahman Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ]]>
<![CDATA[Ani Rindiani]]>;
<![CDATA[Ahmad Nurwadjah]]>;
<![CDATA[Andewi Suhartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i1.220
<![CDATA[Tujuan penelitian ini mengkaji konsep pikir dan zikir serta implementasinya pada majelis taklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dimana subjek dari penelitian ini sebanyak tiga orang informan yang terdiri dari satu orang pimpinan dan dua orang jamaah majelis taklim Ar Rahman. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, konsep pikir dan zikir merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menguatkan. Daya pikir dapat mengantarkan seseorang untuk mengerti dan memahami persoalan yang dipikirkannya sebagai alat untuk merenung serta menghayati juga untuk mengembangkan gagasan, konsep dan ide-ide cemerlang. Selanjutnya, zikir akan merangsang otak lebih fokus dan konsentrasi dalam berpikir. Sehingga dengan mengembangkan potensi antara pikir dan zikir sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Kedua, Implementasi dari pikir dan zikir dalam pendidikan Islam dapat membentuk kesadaran, pengkajian, penghayatan dan dampak peneraan pikir dan zikir jemaah majelis taklim dalam menjalani kehidupan yang lebih ideal secara jasmani dan rohani, berdasarkan pada fungsi penciptaan manusia menurut Al-Qur’an yaitu sebagai khalifah dan ‘abdullah.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Hukum terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Ganda atas Tanah dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Asep Sungkawa]]>;
<![CDATA[UU Nurul Huda]]>;
<![CDATA[Tatang Astarudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i1.221
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sertifikat ganda yang masih terjadi, Terbitnya dua sertifikat atas tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan, pemilik asli tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memganalisis proses penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah. kendala penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah.Dan mengkaji solusi penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Teory, Teori Kepastian Hukum sebagai Midle Teory dan Teori Hukum Pertanahan dan Agraria sebagai Aplikative Teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan mengkaji atau menganalisis secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Hasil penelitian ini adalah solusi penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum, yaitu melalui pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah terdapat beberapa upaya disamping ke pengadilan. Kemudian juga bahwa pentingnya tertib administrasi baik warga masyarakat maupun jajaran aparatur pemerintahan baik di desa yang memegang buku induk tanah maupun BPN yang menerbitkan surat tanah, maka proses tertibnya pendaftaran tanah menjadi sangat penting karena akan tercipta kepastian hukum dan kepastian hak sehingga semua pihak terlindungi hak nya.]]>
<![CDATA[Pentingnya Judicial Review bagi Masyarakat dalam Menegakkan Konstitusi ]]>
<![CDATA[Brilian Lawyer]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i1.222
<![CDATA[Judicial review adalah proses pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945. Peninjauan ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini penting agar masyarakat dapat memahami pentingnya Judicial Review, sehingga ketika ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dirasa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, masyarakat akan mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dengan adanya judicial review diharapkan akan terbentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana sumber yang digunakan kebanyakan adalah referensi bacaan berupa buku-buku.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perubahan Surat Tanah dari Petok D ke Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Iqbal Riza Muharam]]>;
<![CDATA[Sutrisno Sutrisno]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i1.223
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kegiatan PTSL yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Lamongan selama tahun 2019 di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Kedungpring terdapat 14.655 bidang tanah yang mengikuti program PTSL. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yaitu dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur, atau buku-buku resmi, kusioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis lalu ditafsirkan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.]]>
<![CDATA[Pengenaan Tarif Pajak Final terhadap Wajib Pajak dihubungkan dengan Hak Wajib Pajak untuk Mengajukan Keberatan dan Banding dalam Sistem Hukum Perpajakan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Jamil Mubarok]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i1.224
<![CDATA[Wajib pajak diberikan perlindungan berupa hak untuk mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dianggap merugikan Wajib Pajak, namun pada kenyataannya secara yuridis pula Wajib pajak dikenakan tarif yang bersifat final, dengan dikenakannya tarif final hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak yang dapat merugikan hak Wajib Pajak menjadi hilang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunukkan pertama, bahwa model jenis pengenaan tarif pajak final yang dapat merugikan Wajib pajak, bila dihadapkan dengan prinsip keadilan yuridis berupa hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dalam system hukum perpajakan di Indonesia adalah suatu model jenis tarif yang merupakan pelanggaran atau bertentangan dengan hak Wajib pajak yang paling utama yaitu hak untuk mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak yang dijamin oleh UU pajak. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan atas pengenaan tarif pajak final terhadap jenis objek pajak yang berbeda beda sebagai penerimaan Wajib pajak dalam kaitannya dengan fungsi pajak yatiu dapat merugikan Waji Pajak, dalam hal ini negara lebih mementingkan fungsi budgeter (penerimaan) pajak tetapi mengabaikan hak-hak Wajib Pajak.]]>
