cover
Contact Name
Sri Nuryeni
Contact Email
srinuryeni90@gmail.com
Phone
+6281573155311
Journal Mail Official
ijurnalrevolusi@gmail.com
Editorial Address
Fenery Library Jl. Purbaya, Warak, Sumberadi, Mlati, Sleman, 55288, Yogyakarta Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Revolusi Indonesia
Published by Fenery Library
ISSN : 27745325     EISSN : 27745996     DOI : -
Jurnal Revolusi Indonesia (JRI) is a national scale journal covering social science studies. This journal focuses on community service, public administration, social influence, institutional, local government systems, public health, etc. Jurnal Revolusi Indonesia (JRI) will be issued regularly twelve times a year. The main audience are academics, students, practitioners and other interested people in the Social field.
Articles 158 Documents
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO Novita Rizky Yunusihtasari; Hariyo Sulistiyantoro
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 5 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i5.283

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode analisis data kualitatif menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan perjudian jenis sabung ayam terjadi karena masyarakat menganggap kegiatan perjudian jenis sabung ayam merupakan tradisi turun-temurun yang dijadikan sebagai hobi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah terkait dengan permasalahan yang berasal dari objek, subjek dan lingkungan. Adanya beberapa hambatan yang muncul melatarbelakangi pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan beberapa upaya dengan tujuan meminimalisir kegiatan perjudian jenis sabung ayam dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan peran anggota instansi pemerintah yang dapat membantu dalam proses penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, melakukan penegakan hukum dengan maksimal serta melakukan mapping area sebelum proses penangkapan dan melakukan pembongkaran arena kegiatan perjudian jenis sabung ayam di wilayah yang diduga digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam.  
ANALISIS KESEJAHTERAAN KELUARGA PENGEMUDI GO-JEK DI DAERAH KELURAHAN CIBUBUR JAKARTA TIMUR Priagung Dida Prayoga; Mochammad Naim
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 5 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i5.284

Abstract

GO-JEK merupakan suatu perusahaan ojek online di Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat. Pelayanan GO-JEK sebagai ojek online melayani pengantaran penumpang, makanan dan barang yang mempermudah aktivitas masyarakat. Adanya aktivitas ojek online ini, tentu membantu sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan sebagai pengemudi GO-JEK dengan berbagai persyaratan tanpa dibatasi oleh riwayat pendidikan. Ada beberapa alasan sebagian masyarakat yang menjadi pengemudi GO-JEK seperti menjadikan sumber penghasilan tetap sebagai pekerjaan dan sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pengemudi GO-JEK juga bervariasi dalam status yakni dari segi umur, antara 18-65 tahun, ada yang sudah memiliki keluarga dan tidak berkeluarga, serta pengemudi GO-JEK terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada masalah kesejahteraan keluarga pengemudi GO-JEK yang sudah berkeluarga dengan sumber penghasilan utama sebagai pengemudi GO-JEK. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pendapatan pengemudi GO-JEK dengan kesejahteraan keluarga pengemudi GO-JEK di Kelurahan Cibubur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.  
JABATAN PIMPINAN ORMAWA PADA KAMPUS FKIP UNTIRTA SEBAGAI PRESENTASI DIRI MAHASISWA Teguh Pratama Putra; Haryono
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 5 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i5.285

Abstract

Setiap tahunnya mahasiswa Untirta melakukan pemira (pemilihan umum raya) yang bertujuan untuk regenerasi kepengurusan khususnya kepengurusan pada organisasi internal yang ada di Untirta. Posisi pimpinan ormawa (organisasi mahasiswa) di FKIP Untirta selalu menjadi ajang kompetisi baik antar individu mahasiswa atau antar organisasi eksternal maupun internal yang terdapat di kampus FKIP Untirta. Mereka berkompetisi dengan tujuan mendapatkan posisi pimpinan ormawa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan pimpinan ormawa tersebut sebagai presentasi diri, seberapa penting jabatan pimpinan ormawa tersebut untuk individu maupun kelompok yang berkompetisi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dramaturgi oleh Erving Goffman. Penelitian ini menjelaskan tentang Dramaturgi yang dilakukan oleh pimpinan ormawa yang terdiri dari tampak depan dan belakang panggung. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pimpinan ormawa yang ada di kampus FKIP Untirta.
PERBANDINGAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGAWASAN HAKIM Brian Jeremy Modami; Rasji
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i6.286

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu di Indonesia terdapat jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan tidak dapat dicampuri kekuasaan lainnya. Walaupun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka namun bukan berarti hakim dapat berperilaku menyimpang dan sewenang-wenangnya sendiri tanpa dasar. Para hakim akan dipantau dan diawasi kinerjanya untuk memastikan hakim-hakim tersebut tindak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah diatur dan ditentukan. Maka dari itu ada dua lembaga yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap hakim selama hakim tersebut bertugas yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal. Jika ada hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim maka ia akan mendapat sanksi sebagaimana yang telah diatur.
DISAHKANNYA UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Jhonathan Tanuwijaya; Rasji
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i6.287

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses UU No.12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual sebelum disahkan menjadi Undang-undang yakni sejak masih disebut sebagai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS). Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya sudah mulai dirumuskan sejak tahun 2016 dan setelah mengalami banyak sekali maju mundur pada akhirnya dapat disahkan pada tanggal 12-04-2022. Mulai dari berbagai organisasi sampai kementrian pun turut andil dalam proses pengesahan Undang-undang ini, rasa urgensi masyarakat terhadap pengesahan undang-undang ini terdorong karena keabu-abu an dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MENURUT SISTEM BARAT DI JAWA DAN MADURA Mariam Febrianty; Budi Purnomo; Anny Wahyuni
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i6.288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang. Perkembangan pendidikan menurut sistem barat di Jawa dan Madura. Dalam penulisan perkembangan pendidikan ini data yang didapatkan bersumber dari dokumen, buku dan jurnal. Mengenai perkembanagan pendidikan menurut sistem barat di Jawa dan Madura. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan pendidikan menurut sistem barat di Jawa dan Madura bersifat netral yang artinya tidak didasarkan atas aliran agama tertentu. Dalam pengajaran menurut sistem barat mempunyai dua bagian. Bagian pertama memberi pengajaran umum, sedangkan bagian kedua mencakup masa belajar selama dua tahun, memberi pelajaran pengetahuan yang diperlukan calon pengareh, paraja, seperti hukum, administrasi, hukum negara dan sebagainya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL Natan Leo Jernandes; Waluyo
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i6.289

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi di era sekarang ini sangatlah pesat , seiring dengan berkembangnya teknologi berdampak pula dengan pola tingkah laku kejahatan terutama dalam bidang pornografi , banyak bentuk atau pola yang berkembang sekarang ini, salah satunya dengan adanya media sosial dimana tempat yang seharusnya digunakan untuk mempermudah interaksi antar manusia malah menjadi lahan kejahatan bagi pelaku tindak pidana pornografi , salah satu kasus terdapat pada perkara Nomor 194/pid.B/2019/PN.Trt Yang menyangkut tentang penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh LS terhadap korban LP , dimana Hakim pengadilan negeri tapanuli utara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) – Subsidair kurangan selama 2 bulan. Penelitian ini akan membahas terkait pengaturan pornografi berdasarkan Undang-undang pornografi dan juga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik , serta membahas unsur apa saja yang terpenuhi sehingga pelaku dapat dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatanya.
ANALISIS SOSIOLOGI TERHADAP STRATIFIKASI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN Rendra Amara; Mochamad Naim
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 6 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i6.290

Abstract

Lingkungan sekolah merupakan tempat sosialisasi sekunder anak- anak yang sedang menempuh jalur pendidikan, lingkungan sekolah merupakan tempat dimana para siswa menemukan jati diri dan menerima proses internalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, tempat dimana beragam latar belakang sosial yang berbeda menjadi suatu masyarakat sekolah. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang tersusun secara hierarki, memasukan individu ke dalam lapisan hierarki dapat di ukur melalui kekayaan, pengetahuan, power, dan hak khusus atau privilage. Stratifikasi sosial umumnya wajar terjadi disetiap kelompok atau masyarakat manapun dan tidak akan hilang dari masyarakat itu sendiri. Di perkotaan sudah menjadi hal yang biasa jika individu mengandalkan modal sosialnya seperti kekayaan atau privilage yang mereka miliki untuk menunjang sarana prestise dalam masyarakat, ini tidak terlepas pula terjadi di dalam lingkungan sekolah atau lebih tepatnya masyarakat sekolah. Para siswa yang memiliki modal sosial yang unggul biasanya memanfaatkannya untuk menunjang sarana prestise, mencari pacar, atau hanya sekedar mendapatkan teman yang banyak, hal ini bertimpangan dengan individu yang tidak memiliki modal sosial sehingga ia tidak mendapatkan hak yang sama dalam kesempatan bergaul, dari sinilah terbentuk suatu tatanan hierarki di dalam sekolah. Fenomena ini dikaji karena dalam lingkungan sekolah terdapat siswa yang memiliki prestige, kekayaan, dan kekuasaan yang berebeda satu sama lain, hal ini membentuk lapisan-lapisan hierarki dalam lingkungan tersebut.