cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jphi.scholarcenter@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hasan Basri Komp. Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3 No.9, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Published by PT. Borneo Development Project
ISSN : -     EISSN : 27467406     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (E-ISSN: 2746-7406) is a Double Blind Review Scientific Journal first launched in 2020 by Scholar Center under the administration of PT. Borneo Development Project in collaboration with Law office of SAP. JPHI publishes three times a year on February, June and October, provides with open access publication to support the exchange of global knowledge. The submission shall follow the blind peer-reviewed policy which aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the Philosophy of Law, Theory of Law, Sociology of Law, Socio-Legal Studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedure Law, Business Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedure Law and Customary Law. All papers submitted to this journal can be written either in English or Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) Alfalah Naufal Yufianda; I Gede Widhiana Suarda; Dina Tsalist Wildana; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.102

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia terkhusus di Indonesia, menyebabkan Lapas menjadi salah satu tempat yang beresiko tinggi penyebaran Covid-19. Kondisi terebut diperparah dengan tingkat hunian Lapas yang melebihi kapasitas (overcrowded) menyebabkan diharuskan adanya penyesuaian kebijakan untuk menangani keadaan tersebut. Mengingat kondisi tersebut, maka berdampak pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan didalamnya terutama hak mendapatkan akses kesehatan dan makanan yang layak. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan harus diwujudkan sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. elayanan kesehatan akan terganggu apabila jumlah tahanan dan narapidana tidak terkendali sehingga menciptakan situasi kelebihan kapasitas (overcrowded) sehingga menciptakan situasi yang dapat mengancam kesehatan narapidana. Dalam waktu yang bersamaan di tengah situasi overcrowded yang terjadi di Lapas di Indonesia, negara menghadapi situasi bencana non alam yang melanda dunia, yaitu pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19) yang telah menyebar masif di Indonesia.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala Ihsan Ihsan; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
External Supervision Of The Judicial Commission Of Judges In Indonesia Herry Febriadi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.111

Abstract

Writing this made for knowing effectiveness Commission Judicial in supervision against judges in Indonesia and the causes Thing that . Case - case prosecution of judges who violate code judge ethics and violate law already Becomes phenomenon moment this . Method research used _ in this article is " research " law normative / juridical normative , data which obtained analyzed by descriptive qualitative . Analysis descriptive qualitative that is method data analysis grouping and selecting data primary in the form of law , then connected with theory - theory , principles , and rules law which obtained from studies related literature _ with object study that is Commission judicial , so that obtained answer on formulated problem . _ From result study meant found answer that role Commission Judicial in skeleton supervision against the judges yet effective . This thing caused by because among them no have authority for drop punishment administration alone to judge and no have authority investigation to para judge which proven in in inspection violate rule criminal .
Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Muhammad Aini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.114

Abstract

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan sebagai salah satu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk sesuai sumbernya al-Qur’an dan al-Hadis. Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil dari prmbaharuan hukum kewarisan di Indonesia. Ahli waris dalam hukum Islam sudah ditetapkan secara rinci dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dan kemudian didasarkan pula kepada ijma’ ulama. Namun demikian keberadaan ahli waris pengganti juga dianggap bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Hal itu di dasari oleh pronsip ijbari, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih. Pada penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini dimana terdapat ketidak jelasan mengenai pengaturan ahli waris pengganti dalam Undang-undang sehingga perlunya rekonstruksi terhadap ketentuan ahli waris pengganti Pasal 185 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.
Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi Yogie Indra Wahyudi Yogie; Diana Haiti; Nurunnisa Nurunnisa
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.110

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori Attracting dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk melakukan hubungan suami istri. Teori Interpersonal attraction menjadi konsep yang penting dalam teori dan penelitian yang berkaitan dengan Viktimologi. Teori Interaksionalisme dimana adanya interaksi korban dan pelaku, dari factor waktu dan tempat berkaitan dengan orang tua kandung yang sering menitipkan anak sehingga terbangun hubungan korban dan pelaku hingga menimbulkan tindak pidana. teori kesengajaan (dollus) yang artinya menghendaki atau menyadari terjadinya suatu perbuatan Defenisi tindak pidana pencabulan terhadap anak atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,. Untuk tercapai suatu perlindungan dan hak-hak anak korban pemerkosaan, Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.dan Formulasi Kebijakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkoba Dan Kendala Dalam Penanggulangannya Eko Purwanto; Tri Susilowati; Syaiful Bahri
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 5 No. 1 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v5i1.123

Abstract

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya, mempunyai dampak sangat signifikan apabila disalahgunakan. Namun disisi lain dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyembuhan penyakit apabila dipergunakan sesuai dengan petunjuk dari yang berwenang. Oleh karena itu, penulisan karya ilmiah hukum ini membahas tentang dua hal, yaitu pertama, bagaimana penerapan hukum materiil tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg, kedua, mencari faktor yang menghambat narkoba sulit ditanggulangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana materiil sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia, namun dalam menerapkan pasal-pasal pada dakwaan alternatif, Jaksa Penuntut Umum kurang teliti sehingga mengakibatkan Terdakwa hanya menerima kenestapaan tanpa adanya rehabilitasi. Hambatan dalam pemberantasannya sangat kompleks, mulai faktor eksternal dan internal pelaku hingga keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam penyalahgunaannya. Adapun solusinya, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran masyarakat untuk meningkatkan pengawasan serta kesadaran hukum, merevisi undang-undang narkotika bahkan sampai dengan pengawasan terhadap moralitas para aparat penegak hukum.
Legal Benefits (Utility) According to Hasbi Ash-Shiddieqy (Internalization of Islamic Legal Philosophy in The Compilation of Islamic Law) Noor Azizah; Fahriansyah Fahriansyah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v5i2.127

Abstract

With the principle of benefit in mind, the law will be dynamic in responding to the dynamics of human life, thus not detached from human life. There is an interconnection between the normativity of law and the historicity of humanity. The method used in this research is the normative research method, which examines the history of law in its development based on the thoughts of Hasbi Ash-Shiddieqy. From this research, it can be concluded that Hasbi, in the field of Islamic Law, introduces the concept of the benefits of Islamic law to the Indonesian public in a balanced manner. Hasbi's thought constructs in the field of benefits are based on: Istihsan, Saddudz Dzari’ah, and Maslahah.
Kewenangan PCA Dalam Penyelesaian Sengketa IUP (Studi Kasus Antara IMFA LTD Dan Pemerintah Indonesia) Harya Damar Panuluh; siti anisah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v5i2.128

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam menyelesaikan sengketa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia; dan ketepatan gugatan atas objek sengketa IUP oleh Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA) terhadap Pemerintah Indonesia kepada PCA. Penelitian normatif atau doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan arbitrase, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratione materiae dari PCA salah satunya adalah sengketa perdagangan bebas dan perlindungan investasi. Dengan demikian, tumpang tindih IUP dapat diselesaikan di PCA, karena yurisdiksinya termasuk dalam sengketa perlindungan investasi. Selain itu harus ada perjanjian yang menunjuk PCA sebagai forum penyelesaian sengketa. Dalam riset ini adalah BIT Indonesia-India, yang salah satu kesepakatannya menunjuk PCA sebagai forum penyelesaian sengketa antara investor dari home country dengan host country. Untuk itu, gugatan yang dilakukan oleh IMFA tepat. Dalam proses arbitrase, Majelis Arbitrase menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh IMFA, karena IMFA gagal membuktikan pelanggaran yang telah dituntut. Selain itu dengan tidak diselesaikannya tumpang tindih IUP di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penyelesaian sengketa di PCA adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Page 7 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2024): Edisi Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Edisi Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Edisi Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020 More Issue