cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zul Anwar
Contact Email
zulanwar17@gmail.com
Phone
+62817259116
Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Cahaya Mandalika
Published by Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27214796     DOI : https://doi.org/10.36312/jcm
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media
This journal is a means of scientific publication to develop knowledge and information. This journal specifically contains the results of research carried out in all scientific fields. Apart from publishing research results, this journal also accepts manuscripts from literature reviews and other reports for publication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 90 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022)" : 90 Documents clear
Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Indina, Fila
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3499

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam konteks Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis perubahan signifikan dalam regulasi informed consent, termasuk penekanan pada hak pasien, kewajiban dokumentasi yang lebih ketat, dan pengaturan khusus untuk kasus darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 berpotensi meningkatkan kualitas komunikasi dokter-pasien, mendorong standardisasi prosedur informed consent, dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Namun, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam hal edukasi tenaga medis dan masyarakat, serta potensi peningkatan litigasi medis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif dan etis dari regulasi informed consent yang baru ini.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bukan Perokok Dari Dampak Asap Rokok Ilmi, Muhammad Irfan; Fahmi , Arief; Rokhmat, Rokhmat
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3502

Abstract

Asap rokok dapat berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan keluargan yang ada disekitarnya baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Dalam rokok/tembakau mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker. Aktivitas merokok meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang banyak diidap oleh masyarakat. Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30%, atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030, sebanyak 23,3 juta orang. WHO juga mencatat bahwa risiko peningkatan penderita kanker paru pada perokok pasif mencapai 20-30%, dan risiko penderita penyakit jantung sebanyak 25-35%. Angka kematian dini akibat rokok di dunia tercatat hampir mencapai 8,2 juta pertahun. Lebih dari 150 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok orang lain di rumah, di perkantoran, di tempat-tempat umum dan kendaraan umum. Banyaknya masyarakat bukan perokok yang mendapatkan imbas dari asap perokok dari perokok. Masyarakat bukan perokok juga mempunyai hak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi masyarakat bukan perokok dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari agar tidak terkena dampak asap rokok. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai dasar hukum perlindungan bagi masyarakat bukan perokok agar memperoleh udara bersih dan sehat.
Peran BPJS Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial dari Perspektif Hukum Bisnis Octora, Rena; Efrila, Efrila; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3530

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah entitas hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara, BPJS memainkan peran penting dalam sistem sosial ekonomi Indonesia. Artikel ini mengulas peran BPJS Kesehatan dari perspektif hukum bisnis, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance, tantangan hukum dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta dampaknya terhadap sektor bisnis kesehatan di Indonesia. Analisis ini juga menyoroti implikasi ekonomi dari keberlanjutan program JKN dan peran penting BPJS dalam menjaga stabilitas sosial.
Peran Good Governance Dalam Memediasi Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Lakip di Kabupaten Merauke Dumatubun, Caecilia Dewi Anggraeni; Erari, Anita; Handoyo, Sarwo Edy
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3533

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Good Governance dalam memediasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kabupaten Merauke. Good Governance, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dianggap sebagai faktor penting dalam memperbaiki efektivitas dan kualitas pelaporan kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Analisis data dilakukan dengan teknik regresi berganda dan analisis jalur untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, Good Governance, dan kualitas LAKIP. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 38 OPD dengan jumlah 90 orang terdiri dari pejabat Esalon III dan IV dari setiap OPD/Bagian. Hasil kuesioner ditabulasi dan dianalisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil analisis membuktikan Good Governance, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance di Kabupaten Merauke, Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi system pengendalian internal berpengaruh secara posifit dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi kompetensi apartur secara posifit dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi system pengendalian internal secara tidak posifit dan tidak signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke.
Perancangan Marahai Mall Sebagai Pusat Belanja Modern Wawointana, Defie R.; Muhaling, Jefri; Sarajar, Kivly E.; Pattymahu, Derby R.
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3540

Abstract

Marahai berasal dari Bahasa Tobelo yang berarti indah atau menarik. Mall adalah satu contoh pusat belanja yang modern, yang bisa memenuhi semua kegiatan aktivitas berbelanja dalam satu bangunan tersebut, selain kegiatan proses jual beli, pengunjung dapat menikmati sarana hiburan dan rekseasi yang terdapat di Mall. Di Kota Tobelo kebutuhan masyarakat sangat meningkat, selain itu masyarakat telah mengenal gaya berbelanja yang modern (Shopping Style). Marahai Mall ini direncanakan sebagai sebuah mall pertama yang terletak di Kabupaten Halmahera Utara lebih tepatnya di Kecamatan Tobelo dengan menggabungkan nilai-nilai kontekstual Tobelo kedalam bangunannya sehingga mall ini terlihat indah dan menarik. Bukan hanya menjadi tempat perbelanjaan saja melainkan dapat menjadi pusat perbelanjaan hingga pusat berekreasi bagi masyarakat atau bisa disebut Landmark Tobelo. Perletakan Marahai Mall ini nantinya akan mengambil lokasi dipusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang ada di Tobelo dengan mengaplikasikan bentuk mall yang dapat dinikmati secara visual dan non visual sehingga dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam perbelanjaan maupun rekreasi.
Analisis Strategi Pemasaran di Era Digitial Dalam Menghadapi Persaingan di UMKM Saung Makan “Warung Tengah Sawah Shepia” Ma’ruf, M.
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh Saung Makan "Warung Tengah Sawah Shepia" serta merumuskan rencana strategis ke depan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Saung Makan "Warung Tengah Sawah Shepia" telah menerapkan strategi bauran pemasaran (Marketing Mix) dalam menghadapi persaingan di era digital saat ini. Strategi ini diterapkan untuk mempertahankan eksistensi usaha di tengah banyaknya UMKM dalam sektor makanan dan minuman (Food and Beverages) yang bermunculan. Promosi dilakukan baik secara online maupun offline. Untuk promosi offline, pemilik usaha memasang spanduk di pinggir jalan dan menawarkan harga yang sangat terjangkau dengan rasa khas sambal racikan asli Jawa Timur, sehingga pelanggan secara tidak langsung menjadi media promosi yang efektif. Selain itu, promosi online dilakukan melalui platform WhatsApp dan Facebook. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Saung Makan "Warung Tengah Sawah Shepia" merupakan salah satu UMKM di sektor makanan dan minuman yang aktif bersaing di pasar Indonesia. Mereka telah menerapkan strategi Marketing Mix dan melakukan berbagai inovasi produk dengan ciri khas yang unik untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya inovasi dan adaptasi strategi pemasaran dalam mempertahankan daya saing di era digitalisasi.
Analisis Beban Pendinginan Pada Kereta TMC PPI Madiun Budiarto, Balla Wahyu; Oktaria, Dhina Setyo
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3563

Abstract

Penelitian ini menganalisis beban pendinginan pada kereta Track Motor Car (TMC) PPI Madiun, sebuah sarana belajar yang dilengkapi dengan sistem Air Conditioning (AC) dari PT INKA. Sistem pendingin ini dirancang untuk menjaga suhu ruang penumpang antara 22°C hingga 26°C sesuai dengan standar pelayanan minimum di Indonesia. Beban pendinginan dipengaruhi oleh suhu lingkungan, struktur ruang, serta aktivitas penumpang. Penelitian ini menggunakan metode CLTD (Cooling Load Temperature Difference) untuk menghitung beban sensibel dan laten, termasuk beban dari udara luar, peralatan listrik, dan infiltrasi. Selain itu, penelitian ini menghitung nilai OTTV (Overall Thermal Transfer Value) untuk menilai perpindahan panas pada kereta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai OTTV pada TMC PPI adalah 21,844 W/m², yang masih memenuhi standar SNI 03-6389-2000. Total beban pendinginan yang dihitung, termasuk faktor keamanan 10%, adalah sebesar 4,719 kW, yang masih dapat diakomodasi oleh dua unit AC yang terpasang dengan kapasitas masing-masing 4,05 kW. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem AC yang terpasang pada kereta TMC PPI telah memenuhi kebutuhan pendinginan secara efektif.
Analisis Yuridis Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Di Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia Maya Febriyanti Purwandari; Efrila; Edwin
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3609

Abstract

Expert opinion states that fraud in the implementation of JKN is an act carried out deliberately to obtain financial benefits from the health insurance program in the National Social Security System through fraudulent acts that are not in accordance with the provisions. Various forms of similar fraud will be able to color in health social insurance claims, which can be carried out by individuals or groups or by Health Service Providers at the first level or hospitals as referral recipients. This form of fraud can occur due to the incomprehension of the community of health service users or carried out by KDP because medical expenses are borne by the insurer. In addition to threatening the sustainability of the JKN program itself, fraud also harms many parties including the general public, patients, medical personnel, hospitals and the government. The general public also bears higher premiums and smaller benefits due to budget leaks. Patients may also be disadvantaged by substandard services and episode breakdown of services. To analyze the application of fraud prevention systems in the implementation of the National Health Insurance Program and to conduct a legal model analysis in preventing Deviation or Fraud in the Implementation of the National Health Insurance Program
PAYUNG HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI PERSELISIHAN MEDIS Anita Rahayu; Rokhmat; Vera dumonda silitonga; M. Nasser; Tri Agus suswantoro
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3610

Abstract

Administrative policies or legal provisions in hospital health services certainly regulate procedures for providing adequate and appropriate health services in accordance with hospital service standards, operational standards and professional standards. The problems raised in this research are 1). What is the legal protection for the medical profession in dealing with medical disputes, and 2). What are the hospital's responsibilities towards doctors in dealing with medical disputes? The type of research that will be used in this research is normative juridical which refers to legal norms contained in statutory regulations. The approach used is the Legal Approach and Conceptual Approach and the data obtained is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. To analyze the data using qualitative analysis. The results of this research are legal protection for the medical profession in handling medical disputes with patients, namely doctors who have carried out their duties in accordance with professional standards, service standards and standard operational procedures are entitled to legal protection. and the hospital as the person responsible will take a series of steps. First, form an instrument whose task is to assist directors, for example the legal commission, to handle legal aspects related to matters relating to errors by health workers or several incidents of irregularities as emergencies
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER PESERTA ASURANSI PROFESI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Deviani Nur Amalina; Hedwig Adianto Mau; Edwin
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3611

Abstract

Profesi dokter ataupun tenaga medis memiliki risiko yang tinggi terkait dengan tuntutan hukum dan klaim ganti rugi dari pasien atau pihak terkait. Kecenderungan meningkatnya jumlah tuntutan hukum terhadap dokter dapat menciptakan beban finansial yang signifikan bagi para praktisi medis, terutama mereka yang mengikuti asuransi profesi. Asuransi profesi dapat didefinisikan dalam hukum sebagai kontrak antara Penanggung (perusahaan asuransi) dan Tertanggung (individu atau perusahaan) serta menjadi dasar bagi penerimaan premi dalam hal ini adalah perusahaan penyedia asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dalam hal ini adalah pemegang polis karena suatu keadaan yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pasien.

Page 6 of 9 | Total Record : 90

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 1: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue