cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zul Anwar
Contact Email
zulanwar17@gmail.com
Phone
+62817259116
Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Cahaya Mandalika
Published by Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27214796     DOI : https://doi.org/10.36312/jcm
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media
This journal is a means of scientific publication to develop knowledge and information. This journal specifically contains the results of research carried out in all scientific fields. Apart from publishing research results, this journal also accepts manuscripts from literature reviews and other reports for publication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,162 Documents
 43   44   45   46   47 
Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Amalia Zubaedah, Putri; Hafizi, Royyan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.1432

Abstract

Tujuan Studi ini adalah guna menganalisis trajektori kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Ada dua hal penting dalam mendiskusikan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, pilihan pelaksanaannya antara desentralisasi atau sentralisasi sebagai pola yang mendasar dalam kebijakan otonomi daerah. Kedua, otonomi daerah malah mendirikan rezim oligarki, primordialisme, maupun politik klientelisme. Penerapan otonomi daerah sudah menjadi permasalahan baru bagi Indonesia yang mengadopsi sistem negara kesatuan. Otonomi daerah setelah era Orde Baru bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal justru dibajak oleh kepentingan kaum elite. Dengan kata lain, otonomi daerah lebih berpihak kepada elite daripada berpihak pada masyarakat.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIMA Kusumayadi, Firmansyah; Muchtadin
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1631

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui disiplin Kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Prestasi Kerja pegawai, untuk mengetahui Kemampuan Kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Prestasi Kerja pegawai, untuk mengetahui Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Prestasi Kerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bima. Instrumen dalam penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Populasi pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bima sebanyak 55 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 35 pegawai, pegawai honor daerah sebanyak 11 pegawai dan pegawai tidak tetap sebanyak 9 pegawai. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang pegawai yang berstatus PNS dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Tekhnik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka. Tekhnik analisis data mengunakan uji validitas, uji realibilitas, uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji f dengan bantuan spss versi 23 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial kemampuan kerja terhadap prestasi kerja pegawai, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan disiplin kerja dan kemampuan kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik kabupaten Bima
ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DENGAN METODE ALTMAN Z SCORE MODIFIKASI PADA PT. AIR ASIA INDONESIA TBK Khairatunnisa, Indah; Huda, Nurul
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1713

Abstract

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa sangat berpeluang tinggi di dalam mencapai keberhasilan dalam menjalankan usahanya, mengingat minat masyarakat yang semakin tinggi. Informasi berdasarkan rasio keuangan perlu ditingkatkan dalam bentuk analisis keuangan lainnya untuk memastikan tingkat risiko di masa depan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prediksi Financial Distress dengan metode Altman Z”-Score Modifikasi pada PT. AirAsia Indonesia Tbk. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif, Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan PT AirAsia Indonesia Tbk yang diakses melalui website www.idx.co.id dalam bentuk laporan neraca (posisi keuangan) dan laba rugi selama sembilan tahun terakhir yaitu tahun 2014-2022. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan memperoleh sampel selama sembilan tahun terakhir yaitu tahun 2014-2022. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode Alman Z-Score Modifikasi serta menggunakan uji t-test one sample. Hasil penelitian menemukan One sampel t-test didapatkan nilai t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel (-2.935<2.306). Sehingga hipotesis H0 yang berbunyi Altman Z”-Score Pada PT AirAsia Indonesia Tbk kurang dari 1,1 dari yang diharapkan (Perusahaan dikategorikan dalam kondisi financial distress dan berpotensi mengalami kebangkrutan).
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA IKLAN PENGEMBANG PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tatawinarta, Barlian; Widiarty, Wiwik Sri; Betlehn , Andrew
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1714

Abstract

The property sector is the backbone of development in Indonesia, thus property ownership greatly influences developers and impacts 174 other related industries and millions of Indonesian residents. The mismatch between housing advertisements and reality often disappoints consumers due to the breach of promises by housing developers. These breaches can include delays in construction, poor building quality, unfulfilled promised facilities, and even cases where developers misappropriate large sums of money from consumers. Such disparities between advertisements and reality have serious implications for consumer trust in existing developers. A satisfactory resolution to disputes, achieved through a win-win solution, is the desire and hope of all parties involved, as it brings numerous benefits and helps maintain harmonious relationships that have been established, or even allows for mutually beneficial future relationships. From a legal perspective, a just, beneficial, and legally certain dispute resolution is the hope and aspiration of all parties involved in the dispute. H.A. Mukti Arto, quoting Yahya Harahap, suggests that, in principle, the disputing parties seek a resolution that is fast, fair, and inexpensive, which serves as a general principle in dispute resolution.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Indra, Permana; Panjaitan , Hulman; Hutahaean, Armunanto
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1715

Abstract

The objectives of this research are 1) to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code and the use of criminal law in corruption crimes related to the Application of Sanctions for Corruption Offenders in the Form of Asset Forfeiture as an Effort to Restore State Losses (Case Study of Decision Number: 2614 K/Pid. Sus/2021); and 2) to contribute thoughts in accordance with the bisertag in question which philosophically as a valuable learning process for scientific work and the application of legal discipline theory, as well as the results of writing library material as further Criminal law studies. The research method used is normative juridical research method, with the nature of descriptive research and also uses a statutory and case approach. The results of this research, there are differences of opinion between the Panel of Judges at the first and the appellate level in determining the actions and mistakes of the defendant who was convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code as described in the First Primary charge.
TAHAPAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERBASIS MANAJEMEN RISIKO PASCA PANDEMI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KINERJA PRODUK JASA HUKUM Widiartono, Edijanto Agung
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1722

Abstract

Dalam kondisi pandemi pasca Covid-19 saat ini, diperlukan suatu cara agar firma hukum dapat mengelola bisnis hukum dengan baik di pasar jasa hukum yang semakin langka akibat persaingan bisnis. Suatu perusahaan harus melakukan evaluasi atau pengukuran untuk mengetahui apa yang telah dicapai untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG). Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan, akan ada kendala terhadap operasional bisnis perusahaan. Manajemen risiko yang baik diperlukan untuk meminimalkan dampak risiko. Materi penelitian menggunakan deskriptif verifikatif yang lebih menitik beratkan pada penerapan manajemen risiko pada tahapan implementasi GCG. Menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) serta matriks Internal-External (IE) untuk menunjukkan apakah firma hukum GCG telah menyelesaikan tahapan implementasinya. Pada penelitian sebelumnya, BP. Hediono dan I. Prasetyaningsih (2019) bahwa penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, I. Kelvianto dan RH. Menurut Mustamu (2018), pengenalan prinsip-prinsip GCG di perusahaan belum sepenuhnya dilaksanakan dan Budi G. Siregar (2021) menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen firma hukum telah menyelesaikan langkah-langkah untuk menerapkan GCG dengan baik setelah memitigasi kejadian yang tidak diinginkan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Andry, Andry; Soetoto, Erwin Owan Hermansyah; Atmoko, Dwi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1760

Abstract

Law enforcement against criminal acts of hate speech is still faced with various obstacles, both originating from material law and formal rules. The problems in this study are (1) How is law enforcement against criminal acts of hate speech through social media in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions?, (2) What factors are involved? become an obstacle to the enforcement of criminal acts of hate speech through social media? The research method used is normative juridical, descriptive analytical research specifications. Based on the results of the research, in cases of criminal acts of hate speech it is hoped that there will be firmness in these crimes, so that there are no misunderstandings that ultimately harm the people. In an effort to enforce the law against hate speech crimes, the National Police bases its authority on the ITE Law as regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 28 junto Article 45 paragraph (2).
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PERKARA WANPRES-TASI DI TINJAU DARI PERMA NO 1 TAHUN 2019 (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil) Susanti, Susanti; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1763

Abstract

The Singkil District Court has now implemented this regulation before the existence of Covid-19 in Indonesia. However, the fact that it was found that the electronic trial process at the Singkil District Court, especially in cases of default, was still not effectively carried out due to several obstacles experienced so that the trial process could not be applied due to the principle of speed. This study aims to examine the effectiveness of implementing defaults based on PERMA No. 1 of 2019, in the field of civil law and find out what obstacles and solutions are experienced by the litigants in the Singkil District Court. The research method used is empirical research, namely by using facts obtained through interviews and looking at real behavior through direct observation. The results of the study show that the application of E-court in PERMA No. 1 of 2019 in default cases at the Singkil District Court has not been fully implemented, because there are many obstacles that hinder electronic trials in default cases so that the trial process is very slow. It can be concluded that the application of E-court in default cases at the Singkil District Court is not fully in accordance with PERMA No 1 of 2019.
ANALISA HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA Edi, Nurcahyo; Pieris, John; Nelson Simanjuntak
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1764

Abstract

This research is aimed to 1) How is restorative justice being assessed in the public justice system in Indonesia? 2) How is the implementation of restorative justice in law enforcement agencies in reforming the public justice system in Indonesia being analyzed? This research uses descriptive analytical method of normative juridical law. The results of the research shows that restorative justice has normatively become a mechanism for resolving legal cases in the context of the criminal justice system with the main stakeholders in the Police, Prosecutor's Office and Court. The development of various legal institutions such as the Police, Prosecutor's Office, Court and other legal institutions in the process of investigation and inquiry, arrest, detention, prosecution, until examination in court. The police in the criminal justice system have issued the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offences Based on Restorative Justice, for the purpose of afdoening buiten process by considering: the subject, object, category, and threat of the criminal offence; the background of the criminal offence; the level of harm; the loss or consequences of the criminal offence; the cost and benefit of handling the case; restoration to its original state; and the existence of peace between the victim and the suspect.
ANALISIS RASIO KEUANGAN BERDASARKAN RASIO PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, LIKUIDITAS DAN AKTIVITAS PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK PERIODE 2017-2021 Putri Permata Sari; Achmad Nawawi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1835

Abstract

The development of consumer goods is an industry with great potential to boost the Indonesian economy. The increase in the consumer goods sector which is considered attractive by investors will require manufacturing companies to improve their performance. The Indonesian economy is primarily driven by household consumption. In 2011, household consumption contributed 55.42% to GDP and increased to 57.93% in 2019, and PT Unilever Indonesia Tbk is a significant key player in consumer goods. This study aims to define and measure the financial performance of PT Unilever Indonesia Tbk for the 2015-2019 period using the ratio analysis method to help show the extent to which the company has succeeded in achieving its goals. The object used is PT Unilever Indonesia Tbk's financial report data from 2015 to 2019. This study uses analytical tools in the form of liquidity ratios, profitability ratios, solvency ratios and activity ratios. This analysis is used to compare the risk and rate of return of PT Unilever Indonesia Tbk's activities to help investors and creditors make better investment and credit decisions. Overall, from the results of our research using financial ratio analysis, it can be concluded that PT Unilever Indonesia Tbk's performance was in good condition from 2015 to 2019, so it is feasible for investors to invest their capital.

Page 45 of 117 | Total Record : 1162

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 1: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue