cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Abas
Contact Email
jurnaljustisi.fh@ubpkarawang.ac.id
Phone
+6285318977135
Journal Mail Official
jurnaljustisi.fh@ubpkarawang.ac.id
Editorial Address
Universitas Buana Perjuangan Karawang Jalan Ronggo Waluyo Sirnabaya, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Justisi : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Buana Perjuangan Karawang
ISSN : 25282638     EISSN : 25805460     DOI : https://doi.org/10.36805/jjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada bulan september 2016, yang telah memuat artikel-artikel pendidikan khususnya ilmu hukum dan akan mewadahi serta memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam pengembangan keilmuan hukum. JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum terbit 2 kali dalam 1 tahun di bulan September dan Maret pada setiap volumenya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
 3   4   5   6   7 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KABUPATEN KARAWANG M. Gary Gagarin Akbar; Muhamad Abas; Lia Amaliya
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i1.1425

Abstract

Corporate social responsibility merupakan kewajiban dari peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada setiap perusahaan agar memperhatikan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Tujuan corporate social responsibility adalah untuk ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan melakuka pembangunan secara berkesinambungan bersama pemerintah daerah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana impelentasi kewajiban hukum perusahaan dalam memberikan corporate social responsibility di kabupaten karawang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum adanya kesadaran hukum bagi perusahaan di Kabupaten Karawang untuk memberikan corporate social responsibility kepada lingkungan dan Kabupaten Karawang pada umumnya. Padahal menurut ketentuan perundang-undangan perusahaan wajib memberikan corporate social responsibility sebagai kewajibannya untuk melakukan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang ada di suatu daerah. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Perusahaan dan Kewajiban Hukum
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN Lia Amaliya; Muhamad Abas; Muhammad Gary Gagarin Akbar
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2292

Abstract

Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khususperjanjian secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik danakta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian utangpiutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan serta bagaimana kekuatanhukum dari perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawahtangan. Metedologi yang digunakan adalah yuridis normatif dan dikaji denganpendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan dikaitkan denganpermasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian adalah bahwa selama para pihakyang membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangansesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320KUHPerdata, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukumyang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sertamemiliki kekuatan pembuktian selama isi dan tanda tangan yang terdapat dalamakta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta di bawah Tangan, Utang Piutang The agreement is basically not bound by a certain form. Specifically, a writtenagreement can be stated in the form of a deed, both authentic deed and private deed, which have dif erent evidentiary powers. The problem of this research is how thevalidity of the debt agreement made in the form of a deed under the hand and how thelegal force of the debt agreement is made in the form of a deed under the hand. Themethodology used is normative juridical and is reviewed with the statute approach andis related to the problems discussed. The results of the study are that as long as theparties who make the debt agreement deed in the form of an underhand deed inaccordance with the terms of the validity of the agreement as implied in article 1320 ofthe Civil Code, the debt agreement has binding legal force as law for the partiesinvolved. make it. And has the power of proof as long as the contents and signaturescontained in the deed are recognized by the parties who made the deed Legal Power, Deed Under Hand, Accounts Payabl
TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Anwar Hidayat; Zarisnov Arafat; Nursidik
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2293

Abstract

Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diuraisecara jelas sesuai pada ketentuan dari amanat konstitusi Undang-Undang DasarRepublik Indonesia 1945. Menghindari dari suatu masalah yang ada pada wilayahPapua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) merupakan sebuah sikapyang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami sebuahpesan konstitusi tersebut serta dalam mencapai upaya-upaya pembenahan selaludilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Brimob Dalammenangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang TeknisPenanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasihambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Padapenelitian ini penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris yakni penelitiandengan mengadakan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalampenelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan metode studikepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logikadeduktif. Adapun kesimpulan penulis adalah Dengan melakukan suatu strategidengan melalui penerapan pendekatan secara lunak serta apabila dengan kerassecara simultan ini, tentu gerakan insurgensi bersifat separatis Papua relatif mampuditangani, meskipun belum selesai. Namun apabila didasarkan pada prinsippenanganan insurgensi dengan menekankan pada aspek melalui dukungan publik, legitimasi politis dan/atau propaganda, sehingga prinsip-prinsip tersebut mamputerpenuhi secara dengan upaya pendekatan yang lunak (deradikalisasi dankesejahteraan) serta pilihan penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras Kata Kunci : Konflik, Papua, Peran Brigade Mobil The Papua problem is a national problem that needs to be thoroughly parsed inaccordance with the provisions of the constitutional mandate of the 1945 Constitutionof the Republic of Indonesia. Avoiding a problem that exists in the Papua region (eitherPapua Province or West Papua Province) is an unconstitutional attitude. TheGovernment of the Republic of Indonesia really understands a message of theconstitution and ef orts to reform are always being made. This study aims to measurethe security of Brimob in the prevention of armed conflict in the Papua region in termsof Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013concerning Technical Handling of Social Conflict and How mobile brigades overcomeobstacles in conflict conflicts in Papua Region. In this study the authors used ajuridical approach, namely conducting research in the field. The type of research usedby the writer in this research is descriptive research using literature study methods andfield studies which are analyzed using deductive logic. The writer's entry is By carryingout a strategy by applying the approach, and simultaneously, of course, the Papuanseparatist insurgency movement is relatively capable, although it is not yet finished. However, the principles of handling insurgency with an emphasis on aspects of publicsupport, political legitimacy and / or propaganda, so that these principles can befulfilled by means of a soft approach (deradicalisation and welfare) and the choice oflaw enforcement in the form of a hard approach Keywords: Conflict, Papua, Role of the Mobile Brigade
ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010) Sartika Dewi; Irma Garwan; Susi yulyana
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2294

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang prilaku-prilaku pelaku usaha, berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya kasusPraktek monopoli yang dilakukan oleh Carrefour melalui akuisisi terhadap sahamPT.Alfa yang diputuskan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalamputusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 yang menyatakan Carrefour terbuktimelakukan monopoli Persaingan Usaha tidak sehat. Dan menimbulkanketidakpuasan pihak Carrefour, selanjutnya Carrefour mengajukan keberatan kePengadilan Negeri sampai ke tingkat kasasi di Mahkamaah Agung pada tingkatkasasi ini MA menguatkan putusan PN yang membatalkan Putusan KPPU melaluiPutusan MA Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010, yang menjadi rumusan masalah adalahketentuan tentang monopoli dalam UU Persaingan usaha tidak sehat, dasarpertimbangan hakim MA dalam Putusan MA Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui ketentuan tentang monopoli dalam UU Persainganusaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusan MA Nomor 502K/Pdt. Sus/2010. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian penulis adalah, ketentuan mengenai tentang monopolidiatur dalam Pasal 17 UU Persaingan Usaha tidak sehat, dasar pertimbangan KPPUdalam Putusanya adalah bahwa Carrefour telah memenuhi unsur-unsur Pasal 17 UUPersaingan Usaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusanya yangmembatalkan Putusan KPPU bahwa Carrefour tidak terbukti melanggar ketentuanPasal 17 UU Persaingan Usaha Kata Kunci : Persaingan usaha tidak sehat, Monopoli, Carrefour. Law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unhealthy businesscompetition governs the behavior of business actors, with regard to monopoly andunfair business competition. Among the cases of monopoly practices conducted byCarrefour through the acquisition of shares of PT. Alfa decided by KPPU in the rulingKPPU number 09/KPPU-L/2009 That said Carrefour proved to be a monopoly ofunhealthy business competition. And cause dissatisfaction of Carrefour parties, furthermore Carrefour filed an objection to the state court to the level of the cassationin Mahkamaah Agung at the level of this cassation Ma strengthened the ruling PN thatcanceled the ruling Kppu through the decision MA number 502 K/PDT. Sus/2010, which is the problem of the issue is the provisions on monopoly in the Unfair BusinessCompetition law, the basic legal consideration of MA in 502 The purpose of thisresearch is to know the provisions of the monopoly in the competition ACT unhealthybusiness, and the basis of the MA judgment in the Decree MA Number 502 K/PDT. Sus/2010. The research method in this thesis is normative juridical. As for the authorhypothesis is, the provisions concerning about the monopoly set forth in article 17competition LAW is unhealthy, the basis of consideration of KPPU in the break is thatCarrefour has fulfilled the elements of article 17 unfair business Competition ACT, andthe basis of the MA consideration in the decision to cancel the ruling KPPU thatCarrefour is not proven to violate provisions of article 17 business competition ACT Keywords: Unfair business competition, Monopoly, Carrefour
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA DARI TINDAKAN BALASAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 187 UNDANG-UNDANG NOMOR13 TAHUN 2003 TENTANGKETENAGAKERJAAN JUNCTO PASAL81 ANGKA (65) UNDANGUNDANG NOMOR11 TAHUN2020 TENTANGCIPTA KERJA Muhamad Abas; Abdul Kholiq; Arif Wicaksono
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2295

Abstract

Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat merupakan hak yangdijamin oleh konstitusi, oleh karena itu maka tidak boleh ada pihak yangmelarang/menghalang-halangi siapapun yang akan mendirikan/melaksanakankegiatan organisasi serikat. Pada salah satu Perusahaan, pengusaha melakukantindakan penghalang-halangan kegiatan serikat pekerja berupa kegiatan mogokkerja, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yangmelakukan mogok kerja. Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan balasanterhadap mogok kerja yang sah sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Mogokkerja yang sah adalah hak dasar pekerja yang dilindungi. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yangmelaksanakan hak mogok kerja dihubungkan dengan Pasal 187 Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 81 angka (65)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk mengetahuipertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan balasan terhadapPekerja yang melakukan mogok kerja. Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis empiris dan spesifikasi adalah deskriptif eksplanatif. Adapunhasil penelitiannya yaitu mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja PT. MUGAI INDONESIA tersebut adalah mogok kerja yang tidak sah dikarenakanbukan sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sehingga perbuatan PT. MUGAIINDONESIA yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yangmelakukan mogok kerja dapat dikategorikan sebagai tindakan balasan yangdilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja, akantetapi perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidanadikarenakan terdapat alasan pembenar atas tindakan tersebut Kata Kunci : Mogok Kerja, Tindakan Balasan, Perlindungan Hukum Freedom of association, assembly, expression of opinion is a right guaranteed bythe constitution, therefore no party may prohibit/obstruct anyone who willestablish/carry out the activities of a union organization. In one of the companies, the entrepreneur takes action to prevent the union's activities in the form of a strike, by terminating the workers who go on strike. This action is a countermeasureagainst a legitimate strike as a result of the failure of negotiations. A legal strike isa basic protected worker right. The purpose of this study is to determine the form oflegal protection for workers exercising the right to strike in relation to Article 187of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Article 81number (65) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and to find outcriminal liability for criminal acts in the form of retaliation against Workers whostrike. This study uses an empirical juridical approach and the specification isdescriptive explanatory. As for the results of the research, namely the strike carriedout by the workers of PT. MUGAI INDONESIA is an illegal strike because it is notthe result of failed negotiations. So that the actions of PT. MUGAI INDONESIAwhich terminates the employment relationship of workers who go on strike can becategorized as retaliatory actions taken by the company against workers who go onstrike, but such actions cannot be subject to criminal responsibility because thereare reasons to justify such actions Keywords: Strike, Countermeasures, Legal Protecti
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Muhamad Abas; Anwar Hidayat; Lilis Setiani
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2296

Abstract

Hukum perdata dalam kehidupan masyarakat adalah sebuah perwujudan dari normayang berlaku dimasyarakat yang mengatur tata cara berkehidupan antara individudengan individu dalam bernegara. Dalam menyusun kehidupan rakyatnya Negarahadir untuk mengatur hukum dalam kehidupan masyarakat termasuk peraturanmengenai hak tanggungan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996tentang hak tanggungan, didalamnya diatur mengenai penghapusan hak tanggunganyang menjadi kepastian hukum bagi para debitur dan kreditur. Para pihakmendapatkan kepastian dengan adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan. Adapun permasalahan adalah bagaimana kepastianhukum untuk penghapusan Hak Tanggungan dan proses penghapusan haktanggungan melalui Kantor Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode normatif-kualitatif. Dan pendekatan penelitian ini yuridis normatif. Hasilpenelitian yaitu Aspek hukum yang timbul dari penghapusan Hak Tanggungan(Roya) terhadap sertipikat tanahnya adalah bahwa dengan adanya penghapusan HakTanggungan/Roya terhadap sertipikat tanahnya, maka hal ini akan diketahui olehumum dan masyarakat akan tahu bahwa tanah yang telah dibebankan tadi telahbebas dan kembali dalam keadaan yang semula. Selain itu roya tersebut dilakukandemi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap HakTanggungan yang sudah hapus. Kemudian penghapusan Hak Tanggungan dipahamibahwasannya suatu penghapusan hak tanggungan yang bersangkutan, telahdisepakati oleh kreditur dan debitur terhadap obyek Hak Tanggungan yang akandibebani hak tanggungan mampu ditentukan berapa besarnya nilai obyek jaminankepada masing-masing Kata Kunci: Penghapusan, Hak Tanggungan, Proses Civil law in public life is an embodiment of the norms that apply in society whichregulates the way of life between individuals and individuals in the state. Inregulating the lives of the people, the State is here to regulate the laws of people'slives, including the regulations regarding mortgage rights which are regulated byLaw Number 4 of 1996 concerning mortgage rights, in which it is regulated aboutthe abolition of mortgage rights which are legal certainty for debtors and creditors. The parties get certainty with the existence of Law Number 4 of 1996 concerningMortgage Rights. The problem is how is the law for the abolition of MortgageRights and the process of eliminating rights through the Notary Of ice. Theresearch method used is a normative-qualitative method. And this researchapproach is normative juridical. The results of the study, namely the legal aspectsthat arise from the abolition of Mortgage Rights (Roya) on their land certificatesare that with the abolition of Mortgage/Roya on their land certificates, this will beknown to the public and the public will know that the land that has been assignedhas been freed and returned in return state. In addition, the roya is carried out forthe sake of administration and has no legal ef ect on the abolished Mortgage. Thenthe abolition of the mortgage is determined that the abolition of the mortgage inquestion, has been agreed upon by the creditor and debtor of the object of themortgage, it will be determined how much the value of the object of the guarantee isto each. Keywords: Elimination, Mortgage, Process
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (STUDI KASUS DI DESA SEDARI KABUPATEN KARAWANG) Abdul Kholiq
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.2851

Abstract

Kejahatan merupakan perbuatan yang memiliki dampak merugikan bagi kehidupan masyarakat serta meresahkan terhadap hak-hak yang melekat pada diri manusia. Perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting) merupakan salah satu gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan apabila perbuatan main hakim sendiri diproses oleh aparat penegak hukum. Faktor diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum; lemahnya penegakan hukum; ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum; dan keresahan masyarakat terhadap kasus pencurian yang tidak pernah terungkap. Selanjutnya upaya penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni tindakan pada korban main hakim sendiri dan tindakan pada pelaku main hakim sendiri.
KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Adyan Lubis; Muhamad Abas
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2907

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (state responsibility). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang mengulas mengenai peraturan yang berlaku tentang Bantuan Hukum secara umum serta secara khusus adalah Pengaturan Verifikasi dan Akreditasi Terhadap Pemberi Bantuan Hukum serta Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan normatif dalam penelitian, digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi dan akreditasi serta ketentuan pidana dan peranan pemerintah dalam melaksanakan Bantuan Hukum telah sesuai dengan implementasi dan implikasi yang ditemukan pada lokasi penelitian. Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas, yang terkadang dirasakan terlalu sulit untuk dipenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum, untuk bisa melaksanakan tahapan verifikasi dan akreditasi. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepastian hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum yang masih melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi organisasinya. Permasalahan lainnya adalah waktu penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi itu sendiri yang terlalu lama.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA Astri Safitri Nurdin; Muhamad Abas; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3052

Abstract

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan illegal logging menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian. Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara dan pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam praktik illegal logging dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, subyek tindak pidana pembalakan liar atau illegal logging tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability terhadap praktik illegal logging perlu diterapkan sehingga pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging.
AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) Muhammad Gary Gagarin Akbar; Yuniar Rahmatiar; Rizki Amanda
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3054

Abstract

Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara Tbk melalui keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan KPPU Nomor 20/KPPU-M/2020 yang menyatakan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, terbukti telah terlambat memberitahukan notifikasi kepada KPPU. Setiap keterlambatan untuk pemberitahuan akuisisi kepada KPPU akan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal dendanya sebesar Rp. 25 miliar. Yang menjadi identifikasi masalah adalah Bagaimana pengaturan mengenai notifikasi akuisisi di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan komisi dalam menjatuhkan hukuman denda kepada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan mengenai notifikasi akuisisi di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan komisi dalam menjatuhkan hukuman denda kepada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan penulis berdasarkan Pasal 29 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana perusahaan yang telah melakukan akuisisi harus memberitahukan notifikasi kepada KPPU yaitu 30 hari sejak dilakukannya akuisisi, sedangkan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, terlambat memberitahukan terkait akuisisi kepada KPPU selama 1.854 hari. Maka PT. Dharma Satya Nusantara Tbk bisa dikenakan denda lebih dari pada sanksi yang dikenakan sebesar Rp. 1,1 Miliar.

Page 5 of 9 | Total Record : 84

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2024): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2024): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2023): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2023): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum More Issue