cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Published by Universitas Kapuas Sintang
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 221 Documents
 3   4   5   6   7 
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i1.319

Abstract

Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai dua kedudukan yaitu pertama, kedudukan Peraturan Desa sebagai peraturan perundangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kedua, kedudukan Peraturan Desa sebagai peraturan di desa yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat desa setempat sebagaimana dirumuskan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU 32/2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (disingkat PP 72/2005). Dengan dua kedudukan yang dimiliki Peraturan Desa di atas, maka Peraturan Desa itu menjadi sangat penting dan berarti guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan hukum yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i1.164

Abstract

Sumber keuangan daerah Kabupaten Melawi berasal dari pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak daerah yang telah ditetapkan di Daerah Kabupaten Melawi adalah Pajak Reklame yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN Tri Minarti
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v7i2.462

Abstract

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, para pencipta dan pemegang hak cipta selama ini selalu menuntut keadilan atas hak ekonomi mereka yang banyak dilanggar oleh para penjual atau pengganda barang hasil pelanggaran UUHC No. 28 Tahun 2014 maka,ketentuan hak cipta. UUHC No. 28 Tahun 2014 tersebut haruslah disosialisasikan oleh telah memuat ketentuan baruyang tidak Menteri Hukum dan Ham,Dinas Perindustrian pernah diatur yaitu terkait dengan larangan penyediaan tempat bagipenjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 10 Di dalamUUHC No. 28 Tahun 2014 . Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menguji benarkah ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014 dibuat untuk mewujudkan keadilan bagi para pencipta/pemegang hak cipta terkait. Metode penelitian ini masuk dalam ranah penelitian yuridis normatif. Datapenelitian diperoleh dengan cara mempelajari bahan pustaka, yang kemudiandisistematisasi dan selanjutnya dianalisis, hingga dihasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun2014 tentang larangan para pengelola tempat perdagangan membiarkanpenjualan/ penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Hukum memang telah memberikankeadilan bagi pencipta atau pemilik hak cipta salah satunya bentuk perlindungandari karya cipta dan terutama dalam hal diperolehnya hak ekonomi pencipta danpemegang hak cipta. Mengingat banyak pengelola tempat perdagangan yangbelum mengetahui ketentuan Pasal 10 dan Perdagangan serta POLDA Penyidik Reserse Kriminal Khusus dan dapat melalui pemasangan spanduk dan pamflet serta menyiarkan dikoran maupun media sosial. Kata Kunci : larangan , Pelanggaran Hak Cipta, Nilai Keadilan
KEWENANGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PELANGGARAN ADMINISTRATIF Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i2.255

Abstract

After the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections was ratified by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, on August 15, 2017 and promulgated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Yasonna Laoly, on August 16, 2017, there were changes to the regulation regarding the holding of general elections (Elections). One of these changes is the granting of authority to the Election Supervisory Body (Bawaslu), Provincial Bawaslu, and Regency / City Bawaslu in election administrative violations in the form of receiving, examining, reviewing and deciding election administrative violations. This is as stated in Article 461 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The approach method used in this study is normative juridical. The results of this study indicate that the Election Supervisory Body (Bawaslu), Provincial Bawaslu, and Regency / City Bawaslu in election administrative violations have attribution authority in the form of receiving, examining, reviewing and deciding election administrative violations. Conclusions from the results of this study that the authority of election supervisors in administrative violations is based on the laws and regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Republic of Indonesia Law Number 7 of 2017 concerning General Elections; and Regulation of the General Election Supervisory Agency Number 8 of 2018 concerning Settlement of Election Administration Violations and based on legal principles covering the principles of direct, public, free, confidential, honest and fair; the principle is done openly; and fast, impartial, and open principles and obstacles to the authority of the electoral supervisor in administrative violations are found in the components of substance, structure and legal culture, so that they have not been implemented effectively.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG Felix Semaun
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i1.111

Abstract

Kepemimpinan camat terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai belum terlaksana secara maksimal, yang antara lain masih dtemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai mengenai jam kerja, baik jam datang maupun jam pulang kantor merupakan bentuk peraturan sering dilanggar oleh pegawai sehingga waktu kerja kurang efektif, dan terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai menyangkut disiplin kerja, ada dua faktor sebagai penyebab, yaitu faktor disengaja, seperti sering terlambat masuk, sering tidak tidak hadir, sering pulang belum saatnya, tidak memakai pakaian seragam, melalaikan instruksi atasan.
PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i1.231

Abstract

Pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi tugas Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, panitia pemilihan yang merupakan pelaksana pemilihan kepala desa dianggap tidak mengerti dan memahami tugasnya saat pemilihan kepala desa berlangsung. Masalah pokok yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Proses Pembentukkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang?” Guna membatasi dan mempertegas permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahan dijabarkan pada beberapa sub masalah, antara lain: 1) Bagaimana proses pembentukkan panitia pemilihan kepala desa? dengan indikator yang akan diteliti adalah : a). tahapan pembentukan panitia pemilihan, b). tahapan pengesahan kepanitiaan dan c). tingkat pengetahuan dan pendidikan; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukkan panitia pemilihan kepala desa, dengan indikator adalah : a). sosialisasi, b). kesadaran masyarakat dan c). dukungan masyarakat kepada kepanitiaan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sugianto Sugianto
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v7i1.332

Abstract

Efforts to tackle criminal abuse committed by parents of students against teachers that occur in schools both at the high school, junior high school and elementary school level. This aims to find out the efforts made by the school to overcome the persecution of teachers and to find out the factors that cause the persecution of teachers by parents of students, and to know whether a new law is needed to provide protection for teachers and lecturers. . The teachers hope they are given protection in carrying out their duties, the efforts made by the government in preventing both before and after the persecution are not enough to just coordinate and communicate with the teacher or parent council but the most important effort is carried out by all parties namely holding meetings together such as committees, schools, teacher councils, and parents of students in uniting steps to create a dignified and quality education. Teachers are an inseparable part of our current national education system and therefore the work of being a teacher is very noble, teachers are given tasks such as educating, teaching, and fostering students to eradicate poverty and ignorance from all walks of life in order to fight for prosperity in every joint- life joint. Keywords: Efforts, Countermeasures, Persecution, Teachers.
PERLINDUNGAN HUKUM KAIN TENUN IKAT DAYAK SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG Victor Emanuel
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v3i1.240

Abstract

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan
UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (KAJIAN PENDEKATAN SOSIOLOGI) Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i1.234

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang harus mendapat perhatian bagi semua pihak, oleh karenanya diperlukan adanya pemikiran terhadap upaya pencegahan agar tingkat perilaku kekerasan terhadap anak dapat di minimalisir khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan normatif memberikan pemahaman kepadda masyarakat dan bertujuan menimbulkan efek jera sedangkan pendekatan sosiologi atau budaya bertujuan membangun suatu budaya menghargai keberadaaan anak-anak didalam lingkungan sosial yang wujudnya melalui internalisasi nilai-nilai budaya yang positif kepada anggota keluarga sejak usia dini. Kedua pendekatan tersebut akan lebih efektif jika dapat di jalankan secara bersamaan oleh penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat.
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BEREDARNYA TABUNG GAS LPG 3 KG RUSAK ATAU BOCOR OLEH PIHAK PANGKALAN DI PINOH KOTA Redin Redin
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i2.257

Abstract

Conversion of kerosene to gas has a positive impact, because switching from kitchen fuel to gas or LPG causes an increase in demand for 3 kg LPG for households or small and medium enterprises. The magnitude of demand, has an impact on the emergence of 3 Kg LPG gas bases that sell gas directly to consumers. However, the base has responsibility in preventing the circulation of 3 kg broken / leaked LPG tubes before being sold to consumer consumers. The purpose of this study is to find out and examine the implementation of Article 8 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in an effort to prevent the circulation of LPG 3 gas cylinders kg was damaged / leaked by Pangkalan in Pinoh City of Melawi Regency and to find out the efforts made by the base in preventing the circulation of damaged / leaked 3 kg LPG gas cylinders to consumers in Pinoh Kota. The results of the study revealed that the implementation of Article 8 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in an effort to prevent the circulation of damaged / leaked 3 Kg LPG gas cylinders by Pangkalan in Pinoh Kota Melawi Regency was properly implemented and in line with the mandate of the law. . It is evident from the absence of consumers who have bought or exchanged tubes in damaged / leaky conditions, meaning that the protection of consumers using 3 kg LPG in Pinoh City Melawi Regency has been carried out by the LPG 3 Kg base properly and responsibly. Thus, the 3 Kg LPG base has tried to prevent the circulation of damaged / leaked 3 kg LPG gas cylinders before arriving at consumers in Pinoh, Melawi Regency. This is evidenced by the examination effort every time there is a distribution of tubes from agents to the base before being marketed at the consumer level, the findings of damaged / leaked tubes are stored in special storage warehouses and not sold to consumers with the intention of providing security and safety for consumers user of 3 kg LPG in Pinoh, Melawi Regency. Keywords: Prevention, Consumers, Base, 3Kg LPG Damaged / Leaked.

Page 5 of 23 | Total Record : 221

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (On Progress) Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM More Issue