cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Published by Universitas Kapuas Sintang
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 204 Documents
 5   6   7   8   9 
PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES SINTANG) Gadion SH
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i1.112

Abstract

Kepolisian sebagai sebagai institusi penegakan hukum memiliki kewenangan dalam penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas melalui Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam setiap proses pelanggaran oleh pengemudi kendaraan bermotor. selain itu Satuan Lalu Lintas juga perlu melaksanakan himbauan dan meberikan informasi kepada masyarakat bahwa setiap berkendaraan bermotor haruslah melengkapi syarat-syarat yang wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap pengendara bermotor salah satunya membawa surat-surat kendaraan dan melengkapi kendaraan dengan ketentuan Pelanggran lalu lintas dapat dikenakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas khusunya Pasal 77 ayat 1.
DILEMA PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Fransiskus Dodi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i1.233

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang merugikan keuangan Negara, merusak tatanan perkonomian terutama menjadi faktor penghambat kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan berdirinya sebuah Negara. Maka dengan itu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi juga harus dengan cara yang luar biasa pula. Dalam kajian ilmu hukum setidaknya ada dua hal yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia sulit untuk dihilangkan, yaitu dalam aspek pembuktian dan aspek pemidanaan.
PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Redin -
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v7i2.390

Abstract

The purpose of this research is to study the application of the principles of good environmental governance by the Sintang District government in environmental protection and management. This research is a normative research. Data collection tools consist of document studies and library studies. The document study was carried out by examining the Sintang District Regulations on protection and the environment. The focus of this research is the application of seven principles of good environmental management according to Belbase, namely: Rule of law; Participation and Representation; Access to information; Transparency and accountability; Decentralization; Institutions and institutions; and access to justice. Data analysis was performed with qualitative analysis and described in a descriptive analytical form. The results of the study show that: 1) Legal regulations consisting of two Regional Regulations and one Sintang Regent Regulation have provided legal certainty for the Sintang Regency regional government in good environmental management, highly determined and designed by the government related to the environmental sector (environment which good) government); 2) Participation and Representation in Environmental Protection and Management that are carried out properly based on community interests; 3) Access to information through the principle of providing information to the public that is transparent and complete is given to before the EIA activities are carried out; 4) Transparency and accountability by providing information for communities and communities to access information about development planning and implementation; 5) Decentralization of government affairs in the field of Environment; 6) Institutions and implementing institutions for regional autonomy in the field of Environment are the Sintang District Environmental Agency; and 7) Access to justice, that is, all Sintang District people without exception can feel the same justice in the use of the environment. Undeniably at this time. These seven principles have been applied by the Sintang District Government in accordance with what is mandated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, at the implementation level there is still a lot to be done which is the principle of good environmental management that has not been able to run optimally regulated in regional regulations and regent regulations. Keywords: Principles of good environmental governance, environmental protection and management.
Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Sintang Kota) Gadion Gadion
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v3i1.241

Abstract

Salah satu cirri-ciri dari Negara demokrasi adalah diakuinya peran dan kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan (people own government). Sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan dari pemerintahan tersebut berada ditangan rakyat. Hal ini menunjukan bahwa peran dari rakyat sangat menentukan kelangsungan kehidupan pemerintahan yang didalamnya terdapat kewenangan untuk melakukan control social (social control) terhadap jalannya pemerintahan.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA NYANGGAI OLEH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i2.238

Abstract

Masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni. Oleh sebab itu, penanganan masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Sekretris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Staf, Kepala Desa Nyanggai dan Warga Masyarakat Yang Menerima Bantuan. Alat yang digunakan terdiri dari Pedoman Wawancara,Pedoman Observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga disarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan
SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG Sopian Sopian
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i2.259

Abstract

The Dayak Indigenous Peoples ownership system for land or land and growing crops on it lasts for a long time based on customary procedures and customs that apply and are in line with the laws and regulations that apply in this republic. The transfer of ownership, which ultimately resulted in the Dayak community being lost, ownership rights or management of the land or land they owned was thought to have occurred and even lasted, especially with the inclusion of large-scale plantation companies in this area. Land loss for Dayak people will sooner or later result in the fragility of food security resulting in weakening the potential for independent economic development. To deal with this reality Indigenous people must have a strategy of anticipating various possibilities, especially if there is a structured effort to defend their land or territory.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG Victor Emanuel
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i2.117

Abstract

Tanah Adat pada masyarakat adat Uud Danum khususnya di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.dikenal dengan sebutan kelohkak dan diakui milik adat dan diatur dalam aturan hukum adat Uud Danum. Keberadaan Kelohkak diakui oleh pemerintah Kabupaten Sintang sehingga pemerintah Kabupaten Sintang memberikan wujud perlindungan hukum terhadap keberadaan hak atas tanah adat milik masyarakat berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Hanya tidak dijelakan apa wujud perlindungan hukum yang dimaksud.
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI Fransiskus Dodi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i2.228

Abstract

This legal research entitled The Implementation of Legal Protection to the Victims in Process of Criminal Trial of Corruption. This background of this research was, the victims have not been pcotected in providing information either before the investigator or the court, in particularly the reporting witness of which submit report of the existence of criminal action of corruption. The emerging case was the position of victim as the verifying materials that hold important role in the verification process of a trial of criminal action of corruption, thus it causes the witness should be legally protected. How is the shape and practice of protection of which is given to the witness in the case of corruption criminal action and what barriers make the witness difficult to gain legal protection. In this legal writing, the author used normative juridical research method and sociological juridical method, wherein data analysis used was descriptive and qualitative methods, i.e. collected data will behalf as sources in drawing conclusion if the implementation of protection to the victim has been conducted appropriately to the theoretical principles of valid laws. The result of author’s research is that up to now the implementation of protection to the witness has not been conducted optimally, although there has been any legal shield protecting to the victim.
PENERAPAN HUKUM TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG Rini Safarianingsih
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i1.108

Abstract

Penerapan hukum terhadap ganti rugi keuangan dan barang daerah kabupaten Sintang secara yuridis menjadi suatu model untuk menyelesaikan permasalahan administratif khususnya kerugian keuangan dan barang daerah dalam tataran pemerintah daerah yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang. Kedudukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan demikian menjadi kehendak pemerintah daerah dan bukan menjadi kehendak pembentuk Undang-Undang. bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian daerah dalam Permendagri tersebut adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeur). Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Rini Safarianingsih
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v8i2.460

Abstract

The protection of labour in Indonesia must be carried out by each entrepreneur or company that hire employee to work for the company for the purpose to have a responsibility toward the maintenance and the improvement of welfare, it is carried out as labour social security form which plays such commonly implemented or as a primary, provides a decent wage, an appropriate working hours based on the applicable regulations and the workers’ rights. The method used by the researcher is a sociological juridical approach with an descriptive research analysis. In data collecting, this reasearch used a field studies and literature. Moreover, the reasearcher used qualitative-descriptive for technique data analysing; the author does not use lists of tables, numbers and statistical formulas in thesis writing. The result of this research are; there is an employees of Indomaret occupied call as contract worker for 2 years and it is extended for 2 years continuously. In during that process the workers’ rights have not been fulfilled and the worker efforts their rights through deliberation but it does not got results. In conclusion, there is no protection regarding with the employment agreement in the specific time as stated in article 59 paragraph (2) and paragraph (4) which states that PKWT cannot be implemented for a permanent employee and in a period of more than 3 (three) years with a contract extension every once a year. Moreover, it can be interpreted in paragraph (7) which stated that the violations of Article 59 paragraph (2) and paragraph (4) this will result in the PKWT being legally changed to PKWTT. This research suggests several point of view, namely: to apply a legal protection to contract workers in accordance with the labour law, every workers has the rights that must be given, especially in the fields of wages, occupational safety and health. Likewise, for a contract workers who have not receive their rights as workers are required to seek settlement through an industrial relations quarrels.

Page 7 of 21 | Total Record : 204

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM More Issue