cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 191 Documents
 6   7   8   9   10 
STRATEGI PEMASARAN PRODUK OLAHAN JAHE MERAH (STUDI KASUS PADA PT PERFORMA QUALITA MANDIRI) Shelly Atriani Iskandar; Arief Daryanto; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 2 (2016): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jahe merupakan tanaman obat yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki tiga jenis jahe yang biasa diperdagangkan, yaitu jahe gajah, jahe emprit, dan jahe merah. Dari ketiga jenis jahe tersebut, jahe merah memiliki komponen kimia yang lebih unggul, terutama kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi. PT Performa Qualita Mandiri (PT PAQAR) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang agroforestri berinisiatif untuk mengembangkan jahe merah menjadi produk minuman kemasan dengan label JaeQ. Hal ini didasari keinginan untuk memanfaatkan jahe merah yang mengandung banyak khasiat bagi tubuh dan bertujuan untuk meningkatkan nilai jahe merah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan pemasaran produk olahan jahe merah pada PT PAQAR dan juga memberikan alternatif strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan performa perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan khasiat dan bahan alami yang terdapat pada produk tersebut sebagai materi pemasaran untuk menarik minat konsumen. Strategi selanjutnya yang dapat diterapkan yaitu memperluas jangkauan pemasaran dengan menambah outlet rekanan dan juga memperbaiki kemasan produk untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk olaha jahe merah JaeQ.Kata kunci:jahe merah, agroforestri, strategi pemasaran, minuman kemasan, JaeQ
KEBIJAKAN UNTUK KEBERLANJUTAN EKOLOGI, SOSIAL, EKONOMI WADUK DAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA Aceng Hidayat; Zukhruf Annisa; Prima Gandhi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cirata merupakan nama waduk terbesar di Jawa Barat yang memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk pasokan listrik wilayah pulau Jawa dan Bali. Selain menyediakan pasokan listrik, waduk ini dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya keramba jaring apung (KJA), transportasi dan pariwisata. Aktivitas di perairan waduk yang melebihi daya dukung lingkungan menimbulkan permasalahan tersendiri yang dapat mengancam status keberlanjutan waduk  sebagai PLTA maupun sebagai perairan umum daratan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan waduk yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keberlanjutan waduk dan keberlanjutan budidaya KJA dalam multidimensi keberlanjutan (ekologi, ekonomi dan sosial) dengan menggunakan analisis multidimentional scaling dengan alat analisis Rapid Appraisal for Fisheries Status (Rapfish), kemudian dilakukan analisis sensitivitas dan ketidakpastian menggunakan analisis Monte Carlo dan Leverage. Berdasarkan hasil penelitian status keberlanjutan waduk dan budidaya KJA termasuk dalam status kurang berkelanjutan. Status keberlanjutan Waduk Cirata lebih baik dari status keberlanjutan budidaya KJA yang terdapat di perairan waduk, hal ini dapat dilihat dari nilai indeks keberlanjutan budidaya KJA yang cenderung lebih besar. Atribut-atribut yang sensitif memerlukan respon kebijakan yang tepat demi terwujudnya pengelolaan waduk yang berkelanjutan. Kondisi keberlanjutan waduk dan budidaya KJA sangat mempengaruhi satu sama lain, yang artinya kondisi buruk salah satu elemen keberlanjutan akan menghambat terwujudnya keberlanjutan yang lainnya.
PENGUATAN KELEMBAGAAN TPI DALAM MEWUJUDKAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN Akhmad Solihin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelabuhan perikanan berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumberdaya ikan. Namun demikian, keberadaan sistem pelelangan di pelabuhan perikanan tersebut dihadapkan pada kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menghambat perekonomian daerah, akan tetapi juga mengganggu keberlanjutan perikanan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain kuatnya peran patronase nelayan dan pembeli yang tidak tercatat di pelabuhan perikanan, ketiadaan kepemilikan modal para pelelang ikan, dan sarana prasarana pelabuhan perikanan yang sangat minim. Oleh karena itu, Kabupaten Tangerang yang memiliki potensi perikanan mengoptimalkan peran dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan, salah satunya adalah optimalisasi pelelangan ikan di Cituis. Tujuan penelitian ini yaitu:  (1) menganalisis isu dan permasalahan kelembagan Tempat Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis; dan (2) menyusun rekomendasi kebijakan dalam penguatan peran kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan. Metode yang digunakan adalah Logical Framework Analysis, yang hasilnya menunjukan bahwa permasalahan utama di Tempat Pelelangan Ikan Cituis adalah terganggunya pelelangan ikan, yang disebabkan oleh kemampuan daya beli pedagang kecil, sistem lelang di hutang, hubungan sistem langgan, dan minimnya dana talangan. Oleh karena itu,  diperlukan penguatan fungsi kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan, penguatan peran langgan, peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, dan  penegakan hukum.
PENGEMBANGAN NELAYAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: SEBUAH PENDEKATAN SOCIO-LEGAL ANALYSIS Ahmad Mony
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan nelayan berakar kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral. Dari pendekatan socio-legal analysis, kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari obyek kajian, sangat penting untuk menemukan solusi integratif terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat lemah. Selama beberapa dekade, dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional terutama dalam implementasi tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan. Kearifan lokal menemukan ruangnya di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang politik dan tata kelola sumberdaya alam, seperti UU Otonomi Daerah, UU Desa, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), serta UU Kelautan.  Semua undang-undang di atas secara eksplisit mengakui, menghormati dan melindungi kearifan lokal sebagai warisan budaya maritim serta sebagai bagian integral dalam sistem tata kelola sumberdaya. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dari peraturan di atas, yang secara langsung berdampak terhadap arah dan orientasi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. DPD RI telah menginisiasi dan mengawal sampai diundangkannya UU No. 7 Tahun 2016 T untuk mengisi kelemahan-kelemahan dimaksud dalam upaya pengembangan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Upaya ini dapat memperkuat strategi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal dalam ruang politik yang kondusif sehingga program pemberdayaan dapat dilakukan secara terpadu, integratif, dan holistik.
STRATEGI KOMERSIALISASI INVENSI PERGURUAN TINGGI Mokhamad Syaefudin Andrianto
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingkat komersialisasi invensi perguruan tinggi memiliki persentase yang masih rendah. Umumnya inventor perguruan tinggi merasa kesulitan karena beberapa keterbatasan seperti akses pasar, finansial, SDM, pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, Tujuan dari kajian ini adalah mengembangkan analisis rekayasa manajerial agar komersialisasi dapat meningkat. Rekayasa manajerial dapat dikelompokkan kedalam level makro, meso dan mikro. Level makro terkait dengan kebijakan nasional, level meso terkait dengan lembaga penghubung dan level mikro terkait dengan unit invensi. Strategi makro terkait regulasi dan insentif. Level meso menjadi pendorong komersialisasi secara strategis dengan melakukan pemetaan kebutuhan, riset pasar, sinergi dan sinkronisasi start up capital, menghubungkan dengan pihak ketiga melalui bursa invensi, pameran invensi dan temu bisnis. Level mikro terkait dengan pengembangan strategi komersialisasi tiap klaster/unit yang khas. Strategi komersialisasi dapat dikelompokkan kedalam pengembangan usaha baru (university spin off), joint/ aliansi, lisensi dan jual putus. Pengembangan komersialisasi melalui university spin off  lebih memungkinkan bila disertai riset pasar dan model busines yang baik untuk menjembatani konsep product driven beralih ke market driven.
ANALISIS DAMPAK BANTUAN LANGSUNG PUMP PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT TAHUN 2011 Muhamad Karim
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2011 merupakan program peningkatan produktivitas perikanan agar meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini dilakukan bertujuan (i) mengevaluasi problem kebijakan dan implementasi pedoman Program bantuan langsung PUMP Perikanan Tangkap kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Sukabumi; (ii) mengidentifikasi dan menganalisis dampak bantuan langsung PUMP Perikanan Tangkap terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Sukabumi; dan (iii) memberikan rumusan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan pelaksanaan bantuan langsung kepada nelayan penangkap ikan di Kabupaten Sukabumi maupun masyarakat perikanan dan kelautan secara umum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penilaian Dampak Analisis Kebijakan (Regulatory Impact Assesment/RIA) (Wardani, RS, dkk, 2008). Hasil yang diperoleh: pertama, problem kebijakan dan implementasi pedoman PUMP Perikanan Tangkap kepada masyarakat nelayan di Sukabumi adalah administrasi  pencairan bantuan langsung program kurang sesuai dengan kondisi alamiah yang dialami nelayan. Kedua, dampak bantuan langsung program terhadap nelayan dan buruh nelayan: (i) nelayan yang sudah memiliki aset sarana produksi perikanan akan mendapatkan tambahan aset baru. Sementara buruh nelayan mendapatkan aset sarana produksi perikanan yang semula belum memilikinya. Ketiga, merevisi petunjuk teknik program penyaluran bantuan langsung dengan dibuat lebih serderhana, fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga faktor produksi di pasaran serta mengatasi problem time-line waktu pencairannya.
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KELEMBAGAAN USAHA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DI WADUK JATILUHUR Nurmala Fitri; Aceng Hidayat Hidayat; Prima Gandhi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waduk Jatiluhur menjadi penyedia air baku, pengairan lahan pertanian (irigasi), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pengendali banjir bagian hilir waduk, tempat wisata dan budidaya perikanan khususnya budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA). Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari keberadaan KJA antara lain adalah peningkatan pendapatan dan taraf hidup, perluasan kesempatan kerja, dan terpenuhinya kebutuhan konsumsi sumber protein ikan. Manfaat ekonomi yang dihasilkan KJA mendorong masyarakat untuk terus membangun KJA, sayangnya aktivitas KJA di Waduk Jatiluhur belum memerhatikan aspek daya dukung perairan sehingga terjadi penurunan kualitas air waduk. Perhitungan daya dukung Waduk Jatiluhur perlu dilakukan sebagai langkah awal dalam pengestimasian jumlah KJA maksimum agar dampak negatif dari aktivitas KJA dapat dihindari. Jumlah unit KJA intensif di Waduk Jatiluhur berdasarkan Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II tahun 2014 sebanyak 23.000 KJA. Berdasarkan hasil perhitungan  dengan metode Beveridge dalam penelitian ini jumlah KJA sudah berlebih. Jumlah KJA optimal di Waduk Jatiluhur adalah 19.401 petak KJA. Pengelolaan Waduk Jatiluhur terkait KJA dilakukan oleh beberapa pihak dengan persepsi berbeda. Persepsi berbeda dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau pencapaian tujuan dari pengelolaan Waduk Jatiluhur terkait KJA. Maka, diperlukan identifikasi persepsi dari semua pihak agar meningkatkan produktivitas KJA dan mempertahankan atau memperbaiki kualitas lingkungan.
TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Siti Nurkomariyah; Muhammad Firdaus; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi non tarif barrier yang dibuat oleh pemerintah. Seluruh produk kayu tidak dapat menembus semua pasar ekspor jika tidak memiliki sertifikat legalitas kayu dan dokumen v-legal. Deregulasi  menimbulkan kerisauan bagi industri furnitur kayu. Tarik ulur regulasi menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah atas regulasi yang dibuatnya. Akibatnya, selama tujuh tahun ditetapkan kebijakan ini  belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan daya saing industri furnitur kayu. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi regulasi yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil kajian menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi implementasi SVLK secara menyeluruh dengan melibatkan industri dan seluruh stakeholder kehutanan. Pemerintah juga harus melakukan deregulasi antara lain dengan cara menurunkan standar biaya sertifikasi dan menetapkan standar maksimum tarif sertifikasi yang diberlakukan lembaga verifikasi (LV). Mandatory SVLK khusus pasar Uni Eropa dan niche market yang dilandasi dengan voluntary partnership agreement (VPA) seperti halnya yang dilakukan dengan Uni Eropa.
ESTIMASI NILAI EKONOMI DAN EKSTERNALITAS NEGATIF PEMANFAATAN WADUK DARMA Dindin Syawaludin Pratama; Yusman Syaukat; Meti Ekayani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waduk Darma merupakan salah satu waduk yang penting di Jawa Barat dengan luas 425 ha. Waduk ini memberikan manfaat kepada perikanan, air irigasi, air baku PDAM dan pariwisata. Berbagai kegunaan waduk tersebut berpotensi menimbulkan ekternalitas di Waduk Darma. Eksternalitas yang dirasakan adalah adanya pertumbuhan eceng gondok yang cepat menyebar di permukaan perairan dan menyebabkan ekternalitas negatif, hal ini dapat diduga karena adanya pemberian pakan yang berlebih (over feeding) dari budidaya KJA.Eksternalitas negatif tersebut berupa penurunan produksi perikanan, gangguan saluran irigasi, penyumbatan saluran PDAM, dan terganggunya perjalanan perahu wisata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji estimasi nilai manfaat dan nilai eksternalitas negatif dari pemanfaatan Waduk Darma tersebut. Untuk mengestimasi nilai ekonomi pemanfaatan menggunakan metode harga pasar (market price method), residual imputation approach (RIA/Water Rent), dan pendekatan Travel Cost Methode (TCM) atau biaya perjalanan individu. Untuk mengestimasi nilai kerugian eksternalitas menggunakan metode Change of Productivity (CoP) dan metode pendapatan yang hilang (Loss of Earning). Hasil penelitian menunjukkan total nilai manfaat langsung Waduk Darma adalah Rp.1.142.945.174.610/tahun, dan total nilai kerugian dari eksternalitas negatif adanya eceng gondok sebesar Rp.169.087.933.326/tahun.
INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI KONFLIK DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI Handian Purwawangsa
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap taman nasional memiliki tipologi konflik yang berbeda-beda. Konflik di Taman Nasional (TN) Leuser khususnya yang berada di Kabupaten Langkat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan pembinaan habitat dengan cara menebang pohon. Perambahan yang berujung konflik di Taman Nasional (TN) Tesso Nilo utamanya disebabkan oleh adanya kekosongan aktivitas rill dilapangan sebagai akibat dari adanya perpindahan pemegang hak konsesi. Penyebab konflik yang terjadi di Taman Nasional (TN) Bukit Duabelas, disebabkan karena aktivitas perladangan dan perkebunan masyarakat sudah berjalan sebelum Taman Nasional ditetapkan. Penyebab konflik di Taman Nasional (TN) Kutai adalah adanya deposit batubara yang ingin dikuasai oleh sekelompok oknum masyarakat dan penyebab konflik di Taman Nasional (TN) Halimun salak adalah adanya perbedaan persepsi antara para sesepuh adat dengan pemerintah dan adanya perluasan areal taman nasional yang sebelumnya merupakan areal hutan produksi milik perhutani. Masing-masing lokasi taman nasional memiliki akar permasalahan konflik yang berbeda, sehingga memerlukan instrumen kebijakan yang berbeda pula. Instrumen yang dapat digunakan diantaranya adalah instrumen regulasi, instrumen administrasi, instrumen fiskal, instumen ekonomi dan instrumen administrasi.

Page 8 of 20 | Total Record : 191

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue