cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Obing Katubi
Contact Email
jurnalmasyarakati@gmail.com
Phone
+6281319021904
Journal Mail Official
jurnalmasyarakati@gmail.com
Editorial Address
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI Gedung Widya Graha Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Masyarakat Indonesia
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 01259989     EISSN : 25025694     DOI : https://doi.org/10.14203/jmi.v44i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat Indonesia dapat berbasis hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus bahasan yang berkaitan dengan perihal masyarakat Indonesia. Tiap terbitan memiliki tema yang berbeda-beda dan dapat ditelaah dari berbagai disiplin ilmu berdasar sudut pandang keahlian penulis. Jurnal Masyarakat Indonesia mengutamakan tulisan tentang isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang dikaji dari berbagai sudut pandang ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Artikel yang dikirim ke Jurnal Masyarakat Indonesia, dapat ditulis, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Isi Jurnal Masyarakat Indonesia meliputi artikel ilmiah, ringkasan disertasi, dan review buku-buku terbaru dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki, S.H., M.H.
Masyarakat Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v45i1.889

Abstract

Indonesia baru saja melangsungkan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden beserta pemilihan legislatif untuk periode 2019-20124. Dalam pemilihan yang dilangsungkan tersebut, tak acap kali peran media sosial dimainkan sebagai bentuk partiipatory dalam keberlangsungan demokrasi di ruang cyber (cyber space). Secara khusus tulisan ini bermaksud untuk menganalisa perkembangan demokrasi cyber sebelum dan sesudah pemilihan umum 2019 dan menganalisa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan demokrasi apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tulisan ini mengkaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil pembahasan dalam tulisan ini didapati bahwa demokrasi sebelum pemilu 2019 diwarnai dengan muncul, istilah kecebong dan kampret, serta meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks menjelang pemilu 2019. sedangkan demokrasi cyber sesudah pemilu cenderung dibatasi oleh pemerintah khususnya dalam hal ini munculnya pembatasan akses media sosial ketika unjuk rasa terjadi atas protes dari hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU RI. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembatasan akses media sosial dapat dikatakan telah mencederai demokrasi dalam dunia digital, dan tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
MENEGOSIASIKAN BATAS WILAYAH MARITIM INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KEPULAUAN Sandy Nur Ikfal Raharjo
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i2.258

Abstract

Sebagai sebuah wilayah kepulauan, isu kemaritiman selalu mendapat tempat dalam berbagai forum diskusi di Indonesia, baik dalam ranah akademisi maupun panggung politik. Pada era Orde Lama, muncul Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa perairan di sekitar Nusantara dan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut menjadi bagian kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada era Orde Baru, Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan (archipelagic state) untuk diakui di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Pada era reformasi, isu kemaritiman kembali mengemuka, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memvisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Jan Horas V. Purba; Tungkot Sipayung
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i1.717

Abstract

The purpose of this study is to analyze (1) whether oil palm plantations are the main drivers of deforestation in Indonesia; and (2) how does the Indonesian palm oil industry contribute to sustainable development both economically, socially and ecologically. Oil palm plantations are Indonesia’s strategic industries. Since 2000, the Indonesian palm oil industry has grown rapidly and has influenced the dynamics of competition among vegetable oils including the form of black campaigns and accusations as drivers of deforestation in Indonesia. The researchmethodology is empirical descriptive research, which are: (1) to analyze the history of deforestation in logging era in Indonesia and related to the development of oil palm plantation and (2) to analyze the linkage of Indonesian oil palm plantation development with economic, social and ecological aspect. In the period 1950-2013, conversion of forests into non-forests is quite high ie 98.8 million hectares. However, the area of oil palm plantation Indonesia only increased from 0.1 million hectares (1950) to 10.4 million hectares (2013). Based on satellite data (Gunarso, et al., 2012) revealed that the origins of Indonesian oil palm plantations are mostly from degraded land, and only 3.4 percent are converted from primary forest. This proves that oil palm plantations as the main drivers of deforestation in Indonesia are not true. In the economic aspect, the palm oil industry contributes in generating foreign exchange, regional development and successfully creating farmers into middle income. In the social aspect, the oil industry plays a role in rural development and poverty reduction and equitable economic development, and improves income and development inequalities. In the ecological aspect, oil palm plantations contribute to sustainable development through its role in absorbing CO2 and generating O2, and increasing land biomass. Oil palm plantations also reduce greenhouse gas emissions. Keywords: multifunctional agriculture, sustainable, economic, social, ecologicalABSTRAKTujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) apakah perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama deforestasi di Indonesia; dan (2) bagaimanakah kontribusi industri minyak sawit Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis Indonesia. Sejak 2000, industri minyak sawit Indonesia berkembang pesat dan memengaruhi dinamika persaingan antar minyak nabati termasuk bentuk kampanye hitam dan tuduhan sebagai pemicu deforestasi di Indonesia. Metodologi penelitian adalah penelitian deskriptif empiris, yakni: (1) untuk menganalisis sejarah deforestasi pada era logging di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit; serta (2) menganalisis keterkaitan pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Pada  1950–2013, konversi hutan menjadi nonhutan cukup tinggi, yakni 98,8 juta hektare. Namun, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hanya meningkat dari 0,1 juta ha (1950) menjadi 10,4 juta ha (2013). Citra satelit (Gunarso dkk., 2012) mengungkapkan bahwa asal-usul lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagian besar berasal dari lahan telantar (degraded land), konversi lahan pertanian, dan hanya 3,4% yang dikonversi dari hutan primer. Hal ini membuktikan anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pemicu utama deforestasi di Indonesia tidak benar. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa, pembangunan daerah, dan berhasil menciptakan petani ke berpendapatan menengah. Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif dan menarik perkembangan sektor-sektor lain. Dalam aspek sosial, industri minyak berperan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan  ekonomi, serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap CO2 dan menghasilkan O2 serta meningkatkan biomassa lahan. Perkebunan kelapa sawit juga mengurangi emisi gas rumah kaca.Kata kunci: multifungsi pertanian, berkelanjutan, ekonomi, sosial, ekologi
SOUTHEAST ASIAN MACROECONOMIC MANAGEMENT: PRAGMATIC ORTHODOXY? Hal Hil
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i2.623

Abstract

This article provides an introductory analytical survey of macroeconomic policies andoutcomes in seven Southeast Asian economies, Cambodia, Indonesia, Malaysia, ThePhilippines, Singapore, Thailand and Vietnam. It draws on the framework proposed byCorden (1996) to explain the generally good macroeconomic outcomes in the earlierWorld Bank study of the East Asian miracle economies. The main conclusion is that,notwithstanding the institutional and economic diversity of the seven, macroeconomicoutcomes have generally been good. However, there are some notable exceptions tothis generalization, and the unfinished reform agenda is substantial in some countriesKeywords: Macroeconomic, Pragmatic, Asian economies
COVID-19: INSIDE INDONESIA’S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK Prakoso Permono
Masyarakat Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v46i2.903

Abstract

ISIS affiliates in Indonesia have been involved actively in social media particularly during the Covid-19 pandemic. This article is trying to explore and analyze Islamic State affiliates daily narrative in their social media network based on digital ethnography conducted between March to July 2020 following the Covid-19 outbreak. The ethnography focuses on four ISIS affiliate’s Telegram channel and group. We found that ISIS affiliates in Indonesia as a rational actor have been capitalizing opportunities brought by Covid-19 and vulnerabilities in Indonesia’s society to strengthen radicalization and grassroots support from broader Muslim communities. This research also finds more advanced and personalized anti-government and anti-Chinese rhetoric being emphasized by Islamic State affiliates in Indonesia during the pandemic and concludes that behind Indonesian ISIS narratives during the Covid-19 pandemic emerges a clandestine imminent threat to the society.
MEMBANGUN POROS MARITIM MELALUI PELABUHAN Latif Adam; Inne Dwiastuti
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i2.343

Abstract

Tulisan ini menganalisis peran dan kinerja pelabuhan di Indonesia sebagai determinan penting dalam mendukung visi Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. Pelabuhan memegang peranan penting untuk mendukung konektivitas dan peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Kinerja pelabuhan akan memengaruhi efisiensi dalam proses produksi dan distribusi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, pelabuhan di negeri ini ternyata masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Dari perspektif kebijakan, tantangan utamanya adalah mereformasi peranan dan posisi pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan. Dalam hal ini, pemerintah, idealnya, perlu mengambil tiga langkah berikut. Pertama, mendesain kembali peraturan dan kebijakan untuk mendorong partisipasi sektor swasta. Kedua, memperkuat implementasi UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Lahan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses eksekusi pembebasan lahan. Ketiga, mempersiapkan secara lebih matang proyek-proyek pelabuhan yang akan ditawarkan kepada sektor swasta.Kata Kunci: pelabuhan, negara maritim, sektor swasta, tantangan kebijakan
Menakar Rasa Nasionalisme Generasi Muda Indonesia (Measuring the Sense of Nationalism of Indonesian young generation) Djuneidi Saripurnawan
Masyarakat Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v45i1.825

Abstract

The phenomenon of social bipolarization that occurs in the Indonesian nation in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin who face the stronghold of Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is inseparable from the background of the 1998 reform era when the authoritarian militarism regime collapsed by mass action (demonstration) and students at that time. This bipolarization has a clear and negative impact, even tends to be "verbal war", "identity politic war" that uses all means through social media and reaches attitudes and social behavior. Qualitative search of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness of the nation and state of Indonesia (NKRI) and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so that other understandings are easily infiltrated, even negating the ideology of the Indonesian nation: Pancasila threatens wholeness The Unitary State of the Republic of Indonesia which was built with full struggle and sacrifice of the heroes of independence. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be carried out as well as possible through the world of education, sports, and in every dynamic of participatory and transparent development.
KITAB KUNING DAN KITAB SUCI: PENGARUH AL-JABIRI TERHADAP PEMIKIRAN KEAGAMAAN DI NU DAN MUHAMMADIYAH Ahmad Najib Burhani
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i1.241

Abstract

This article aims to answer the following questions: First, why did the study of al-Jabiris ideas so fertile in Nahdlatul Ulama (NU), especially among the post-traditionalist group, while in Muhammadiyah, including the progressive group, this did not receive a similar response? Second, how did the post-traditionalist group of NU read and interpret al-Jabiris ideas and implement them in the context of the organization (NU), in particular, and Indonesia, in general. This article shows that: 1) the difference between NU and Muhammadiyah in their treatment and appreciation to al-Jabiri mostly stems from the religious tradition in these two organizations. NUs tradition is strongly influenced by kitab kuning, while Muhammadiyahs tradition is strongly influenced by kitab suci (holy book). 2) The study of al-Jabiris ideas encourages critical thought and discourse within NU, particularly when these ideas were used as a tool to read established doctrines, e.g. the sunni doctrine, and to read the involvement of NU in the 1965 massacre.Keywords: Post-traditionalism, modernism, a??la (authenticity), a?r al-tadw?n (era of codification), tur?th (heritage), tradition, nah?a (renaissance).
MENEGUHKAN KEMBALI KEBERAGAMAN INDONESIA Sudarto S.
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i2.741

Abstract

The basic feature of democracy is diversity. So the main issue in democracy is how to manage the diversity according to the principles of equality and justice. In this regard, it is undeniable that Indonesia is a plural country with the largest Muslim population in the world. On the one hand Indonesia is in the maturation of democracy, but on the other hand Indonesia is still faced with many challenges in managing the diversity. The plurality of problems as described above is caused by the following: First, there are still many regulations produced by the state which in essence precisely complicate the management of the diversity itself. Included in this problem is the lack of protection of freedom of religion and belief by law enforcement officials. Second, the strong desire to dominate from dominant groups to smaller groups of quantities. Third, felt still fragile foundation of tolerance in society body itself. The three roots of the problem have an intercausal relationship. As a result, non-mainstream groups become victims of discrimination, especially local religious groups, which occur in a structured, widespread and systematic manner. The problem is how to rearrange the Indonesian religion according to the principles of equality and justice especially to the local religious groups of the archipelago? To answer the big question, the author uses civic pluralism approach offered by Robert W Hefner. According to Hefner, society can be called a civic pluralist, when each member throws away efforts to suppress and reduce diversity (Hefner, 2003: 195). This paper aims to offer the concept of diversity management that is expected to contribute to re-establish Indonesia's diversity.Keywords: local religions, regulation, management of diversity, restructurization, and religionization ABSTRAKFitur permanen demokrasi adalah keberagaman. Persoalan pokok dalam negara demokrasi adalah bagaimana mengelola keberagaman tersebut dalam prinsip kesetaraan dan berkeadilan. Dalam kaitan ini tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara majemuk dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada satu sisi Indonesia sedang dalam pematangan demokrasi, namun di pihak lain Indonesia masih dihadapkan dengan banyak tantangan dalam mengelola keberagaman dimaksud. Problem-problem kemajemukan di Indonesia sebagaimana terurai di atas disebabkan oleh antara lain: Pertama masih banyaknya regulasi yang diproduksi oleh negara yang pada esensinya justru menyulitkan pengelolaan keberagaman itu sendiri. Kedua, kurangnya tindakan perlindungan kebebasan beragama dan berkepercayaan bagi masyarakat oleh aparat penegak hukum. Ketiga, dirasakan masih rapuhnya pondasi toleransi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Ketiga akar masalah tersebut memiliki hubungan interkausal. Akibatnya kelompok-kelompok non mainstream yang menjadi komponen kemajemukan terutama dari kalangan non-mainstream menjadi korban diskriminasi, terutama komunitas agama lokal nusantara yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Persoalannya bagaimana mengelola kembali keberagaman Indonesia menurut prinsip kesetaraan dan berkeadilan bagi setiap warga negara, utamanya bagi komunitas agama lokal nusantara? Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut penulis akan menggunakan pendekatan “Civic pluralism” yang digunakan oleh Robert Hefner. Menurut Hefner, masyarakat dapat disebut civic pluralist, ketika anggota-anggotanya membuat jauh-jauh upaya atau niat untuk menekan atau mengurangi keberagaman (Hefner, 2003:159). Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan konsep pengelolaan keberagaman yang diharapkan dapat berkonstribusi mengukuhkan kembali keberagaman Indonesia.Kata kunci: agama lokal, agamaisasi, regulasi, pengelolaan keberagaman, restrukt
RINGKASAN DISERTASI OPOSISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: SEPENGGAL PENGALAMAN PDI PERJUANGAN (PDIP) DI ERA PEMERINTAHAN SBY-JK Tuswoyo tuswoyo
Masyarakat Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v38i2.658

Abstract

Institutionalized opposition parties in Parliament are not only present in parliamentarysystems. The relationship between opposition and ruling parties in the presidentialsystems has different characteristics from that of the parliamentary system. In a presidential system,the relationship between the ruling parties andthe opposition partiesare more negotiable. In this case, the opposition and the ruling parties are able toproduce policies that are more accountable through the mechanism of check andbalance. PDIP experience proves that being an opposition party can be effective ina presidential system, in which as opposition party, PDIP can criticize governmentpolicy with its ideological vision.Keywords: oposition party, presidential system, PDIP

Page 6 of 27 | Total Record : 268

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 49, No 2 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 2 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 1 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 2 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 1 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 1 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 2 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 1 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 2 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 1 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 1 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 1 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 2 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 1 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia More Issue